Sleman – Selama beberapa tahun terakhir ini angka kunjungan wisatawan Kebun Koleksi Salak Nusantara di Dusun Candi Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Sleman mengalami penurunan. Padahal di kebun koleksi salak tersebut terdapat puluhan jenis salak dari beberapa daerah di Indonesia. 

Seperti diungkapkan Mulyono, pengelola Kebun Koleksi Salak Nusantara mengungkapkan terdapat sekitar 19 jenis tanaman salak yang jadi koleksi. Hanya dengan membayar tiket masuk seharga Rp , pengunjung bisa mengelilingi kebun salak seluas satu hektare.

“Pengunjung bisa melihat banyak jenis tanaman salak. Salak pondoh saja sudah ada beberapa jenis. Selain itu juga ada salak condet, kembang arum, nonduri, bali, salak hitam dan lainnya,” kata Mulyono kepada wartawan, kemarin.

Pengunjung pun dibebaskan untuk memetik dan makan salak sepuasnya. Jika ingin membawa pulang untuk oleh-oleh, pengunjung pun bisa membeli salak segar dengan harga standar. Pada dasarnya lanjut Mulyono wisata kebun koleksi nusantara ini untuk mendukung Agrowisata. Tetapi karena di Agrowisata kurang terawat dan sepi pengunjung, diakui Mulyono wisata kebun salam nusantara ini kena imbasnya sepi kunjungan.

Meski demikian Mulyono optimis Kebun Koleksi Salak Nusantara tetap masih diminati sebagai obyek wisata edukasi. Sebab, mayoritas pengunjung adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Sementara itu, pengelola Agrowisata, Sugito mengakui memang banyak fasilitas yang tidak terawat bahkan rusak. Misalnya saja jembatan penghubung antar gazebo yang ada di atas embung. Jembatan yang terbuat dari kayu itu sudah rapuh bahkan ada bagian yang terputus. Beberapa wahana permainan air pun tampak terbengkalai.

Hal itu membuat kurang menarik bagi wisatawan. Sugito memaparkan, Agrowisata yang beroperasi sejak 1989 tersebut mulai dikelola investor pada tahun 2000. Awalnya,kunjungan di Agrowisata yang dilengkapi dengan wahana kolam renang dan taman anggrek tersebut sangat ramai. Namun, karena kurangnya manajemen, Agrowisata jadi tidak berkembang dan mulai ditinggalkan wisatawan.

Pengelolaan oleh investor akhirnya dihentikan pada 2007. Agrowisata kemudian diambil alih oleh Pemerintah Desa Bangunkerto. Namun, langkah pengembangan Agrowisata tetap saja terbentur biaya.

Sleman – Sekda Sleman, dr Sunartono MKes mengatakan kedepan tidak hanya di Kabupaten  Sleman sumber daya alam akan habis. Apalagi sumber daya alam di Sleman sangat terbatas karena itu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

“Sumber daya alam yang tidak akan habis adalah pariwisata,” kata Sunartono ketika mengadakan media ghatering dengan wartawan di Sleman, Selasa (20/1).

Karena itu Sunartono berharap instansi terkait dengan pariwisata untuk melakukan perbaikan. Tidak perlu membangun pariwisata baru tatapi cukup memoles atau merehap pariwisata yang sudah akan menjadi wisata yang menarik.

“Untuk pariwisata ini setelah dipoles sedikit saja akan jadi ikon yang sangat berharga dan bisa menarik wisatawan,” kata Sunartono.

Apalagi lanjut Sunartono, jika melihat ke depan, orang-orang dituntut untuk bekerja keras sehingga bisa mengakibatkan stres. Dengan demikian sektor pariwisata akan menjadi sumber daya yang tidak akan habis. Diakui Sunartono, pengembangan wisata memang ada dampak positif dan negatifnya.

Karena itu Pemkab akan segera menyusunregulasi untuk mengurangi dampak negatif pengembangan pariwisata ini. Sunartono juga berharap Sleman ke depan mampu mengelola pariwisata ini menjadi industri wisata. Saat ini yang perlu didorong bahwa pariwisata tidak hanya sekedar sebagai sambilan tetapi wisata ini harus didorong menjadi industri dan bisa jadi ikon wisata.

Ditambahkan Sunartono bahwa berbicara masalah pengembangan pariwisata ini juga telah disampaikan dalam pertemuan Java Promo yang beranggotakan 16 Kabupaten/Kota di DIY dan Jateng.

“Saya sebagai ketua Java Promo juga telah menyampaikan permasalahan pariwisata ini dalam pertemuan  anggota Java Promo di Magelang hari ini (Selasa, 20/1),” tutur Sunartono.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan pisah sambut Kabag Humas Sleman, Dra Endah Sri Widiastuti MPA digantikan Dra Sri Winarti.

Sleman – Dalam era saat ini, proses perencanaan perlu melalui beberapa tahapan. Tahapan saat ini adalah melakukan konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD, mulai dari penyusunan data, analisis, sampai draft rancangan.

Dalam forum  ini para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016 mendatang masih terdapat hal yang krusial, dan menjadi isyu yang terus bergulir yaitu  masalah penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015, dan Keistimewaan DIY.

Hal tersebut disampaikan Sekda Sleman, dr Sunartono MKes  saat membuka Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 di  Aulas Bappeda Sleman, kemarin. Lebih lanjut disampaikan  kepada SKPD sebisa mungkin untuk menyerap  apa yang disampaikan para pemangku kepentingan untuk dianalisis dan nantinya untuk bahan Musrenbang.

“Mengingat RPJM sudah memasuki tahun terakhir, maka untuk menyusun RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah DIY,” kata Sunartono.

Sunartono menambahkan kedepan tidak ada kegiatan yang tiba-tiba. Sunartono juga menjelaskan bahwa dari evaluasi hasil kinerja di Sleman salah satu kelemahannya, yaitu sistimnya belum menyatu/ parsial.

Sedangkan Kepala Bappeda Drg Intriati Yudatiningsih MKes dalam paparannya menjelaslan banwa rumusan tema pembangunan tahun 2016  adalah Memantapkan Kondisi Perekonomian Daerah Menuju Kemandirian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Umusan tersebut selaras dengan indikasi tema Pemerintah Daerah DIY dengan melihat 3 kata kunci (key word) utama tema yaitu Memantapkan kondisi perekonomian daerah, Menuju kemandirian, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Paparannya Intriati menjelaskan tentang beberapa capaian prioritas pembangunan tahun 2014, antara lain Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan masyarakat yang mampu tumbuh sebesar 5,81%. Penanggulangan kemiskinan dengan persentase kemiskinan menurun 2,04% menjadi 11,85% pada tahun 2014, Peningkatan kualitas kesehatan dengan rata-rata Usia Harapan Hidup mencapai 76,13 tahun, Peningkatan kualitas pendidikan dengan capaian Angka Melek Huruf 98,31% dan

Angka rata-rata lama sekolah juga meningkat dari tahun 2013 menjadi 10,70. Sedangkan untuk rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2016 diselaraskan dengan 9 Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) yaitu Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, Meningkatkan kualitas pendidikan karakter, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Mengembangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi  Bebas dan Melayani (WBBM), Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal, Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal, Meningkatkan keamanan dan ketertiban, dan Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh sluruh OPD di lingkungan Kabupaten Sleman, DPRD Sleman,  dan pemangku kepentingan dari unsur akademisi, ormas, dan tokoh masyarakat. Hadir pada kesempatan tersebut Sofyan Setyo Darmawan unsur Pimpinan DPRD Sleman, Wahyudi Kumorotomo MAP-UGM, Firdaus, LPPM UII, Susharyadi Pusat Studi Wanita-UGM, Hendri LPPM UGM,  Yayasan Suara Anak, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Pencermatan materi oleh peserta forum memberi masukan tentang perlu dilakukan pencermatan tentang perubahan kontribusi sektor PDRB yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja, isu daya dukung lingkungan hidup dan penanganan sampah, penyiapan SDM pertanian tradisional ke pengolahan, pertanahan, Gender.

Kunto Riyadi Staf Ahli Bidang Pembangunan dalam kesempatan tersebut juga memberi masukan untuk memperhatikan beberapa isu tama nasional yaitu mengubah karakter masyarakat di sekitar obyek wisata, penurunan luas lahan pertanian, penanggulangan kemiskinan, penegakan hukum, dan pencapaian swasembada beras dalam waktu 3 tahun.

Sleman – Setelah sukses melakukan ekspor ke Singapura dan Cina, produk salak pondok Sleman mengincar pasar internasional lainnya. Untuk tahun 2015 ini, pasar Eropa dan Amerika Serikat (AS) menjadi target ekspor salak pondoh Sleman.

Demikian antara lain diungkapkan Musrin dari Asosiasi Petani Salak Pondoh Sleman kepada wartawan di pusat sortir salak Dusun Trumpon Tempel, kemarin. Menurutnya, target ekspor ke negara-negara Eropa dan AS tersebut semakin dimantapkan setelah salak pondok Sleman mendapat sertifikat organik internasional.

“Sertifikat ini merupakan salah satu persyaratan agar produk pertanian dapat masuk pasar internasional. Sertifikat ini pulalah yang membuat salak pondoh Sleman bisa masuk pasar Singapura dan Cina,” kata Musrin.

Untuk ekspor ke Singapura sampai saat ini masih terus berjalan. Setiap minggu, sekitar 800 kg salak pondoh masuk Singapura dengan harga Rp per kg. Sementara untuk Cina, sebenarnya pasarnya sangat bagus. Setiap minggunya sekitar 2 ton salak pondoh bisa masuk pasar Cina. Namun ekspor ke Cina sempat terganggu dengan isu lalat buah.

Dijelaskan Musrin untuk bisa diekspor, salak pondoh ini harus melalui seleksi ketat. Dimulai dengan sertifikasi kebun salah pondoh untuk menjamin produk yang dihasilkan cukup bagus. Kemudian salak hasil panen dikirim ke pusat sortir untuk diseleksi yang memenuhi standard ekspor. Setelah diseleksi, salak pondoh yang akan diekspor ini mulai ditimbang untuk dikemas. Untuk penimbangan juga harus tepat, rata-rata sekitar 500 gram dimasukkan dalam bungkus plastik.

“Diharapkan dengan penyortiran yang ketat, produk salah pondoh Sleman bisa diterima pasar internasional,” tambah Musrin.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan potensi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sleman, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Jika pada 2012, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp 48,189 miliar atau 104,04 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada 2013 penerimaan PBB-P2 mencapai Rp 57,6 miliar atau 128 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 45 miliar.

“Untuk tahun 2014, realisasi penerimaan PBB sebesar sebesar Rp 59,5 miliar atau 112 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 53 miliar,” kata Sri Purnomo, Senin (19/1).

Menurutnya pada 2015 ini target yang ditetapkan adalah Rp 58 miliar. Target yang telah ditetapkan ini harus dapat tercapai bahkan terlampui, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” katanya.

Disampaikan Sri Purnomo bahwa bagi desa yang masih menerima penitipan pembayaran PBB dan kolektif dari masyarakat, mohon agar amanah tersebut dilaksanakan dan disampaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat dapat dengan senang hati membayar pajak tepat pada waktunya.

Namun demikian kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri, perlu diimbangi dengan profesionalisme aparatur pajak, transparansi, akuntabilitas termasuk kecepatan penyampaian SPPT kepada masyarakat.***