Sleman – Pembentukan desa siaga bencana di Kabupaten Sleman perlu diikuti dengan pembuatan lumbung sosial untuk mengantisipasi kebutuhan darurat saat terjadi musibah.

“Setiap desa siaga bencana diperkuat dengan lumbung sosial yaitu kelengkapan kebutuhan dasar seperti lauk pauk, kebutuhan kaum perempuan dan anak, serta kebutuhan dasar lainnya,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman. Drs Julisetiono Dwi Wasita, Jumat (9/1).

Menurut Julisetiono, desa siaga bencana bukan slogan semata, namun warga desa tersebut yang berdomisili di suatu daerah yang dianggap rawan terhadap bencana, agar masyarakatnya memahami dan dapat meminimalisasi serta mengantisipasi dampak bencana tersebut sejak dini.

“Warga di daerah Desa Siaga Bencana harus siap menghadapi berbagai bencana alam di daerahnya karena mereka juga dilatih bagaimana untuk menyelamatkan diri,” kata Julisetiono.

Ia mengatakan, mitigasi bencana diharapkan dapat menjadi kearifan lokal masyarakat di kawasan rawan bencana pada khususnya dan masyarakat Sleman pada umumnya.

“Pemkab telah melakukan Pemetaan titik rawan bencana pada musim hujan ini seperti banjir lahar dingin di kawasan sekitar sungai berhulu di Gunung Merapi, tanah dan batu longsor di kawasan perbukitan Prambanan serta mewaspadai kemungkinan terjadinya angin kencang seperti puting beliung,” katanya.

Julisetiono menambahkan, masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana, dengan harapan kesiapsiagaan tersebut dapat bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Peran masyarakat dalam mitigasi bencana lanjutnya  menjadi sangat penting, karena warga merupakan subjek, objek, sekaligus sumber pokok dalam usaha pengurangan risiko bencana.

Agar memberikan manfaat yang optimal, rencana mitigasi harus mengadopsi dan meperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

“Hal ini dikarenakan kedua aspek tersebut merupakan faktor penentu dalam keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana,” katanya.

Sleman – Sebanyak 90 anak putus sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini bekerja disektor informal menerima bantuan sepeda dalam program pengurangan pekerja anak dalam mendukung program keluarga harapan Kabupatrn Sleman. Bantuan diserahkan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Aula Nakersos Sleman, Jumat (9/1) disaksikan Wakil Ketua DPRD Sleman Sofian Setyo Darmawan, Wakapolres, Kepala Dinas Nakersos, Direktur Bank Sleman dan pejabat Sleman lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Nakersos), Drs Untoro Budiharjo menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi pekerja anak dan mendukung terciptanya  keluarga harapan melalui pengembalian anak ke dunia pendidikan. Sebanyak 90 anak ini selama satu bulan mendapatkan pembinaan kemudian masuk kembali ke sekolah formal dan informal sesuai keinginan mereka. Adapun rincian sekolah yakni formal 17 anak, paket A 11 anak, paket B 50 anak, paket C 3 anak dan paket C kejuruan 9 anak.

Sri Purnomo berharap, bantuan sepeda ini dapat semakin memotivasi anak untuk meneruskan pendidikan. Namun demikian yang lebih penting adalah, bantuan ini merupakan wujud dukungan bagi anak-anak untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi sehingga juga diharapkan dapat membantu orangtua masing-masing di masa depan.

“Anak-anak kita ini merupakan salah satu potensi masa depan bagi kemajuan daerah dan masyarakat. Untuk itu mereka perlu didorong dan diberikan motivasi serta apresisasi agar terus berprestasi serta dapat mendorong anak-anak yang lain untuk mengikuti jejaknya,” kata Sri Purnomo.

Terlebih lagi lanjutnya tanggungjawab akan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dipikul oleh pemerintah saja, melainkan tanggungjawab tersebut milik seluruh stakeholder yang ada. Hal ini dikarenakan pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan generasi sejalan dengan tuntutan masyarakat.

Pada tahun 2014, bantuan sepeda untuk keberlanjutan pendidikan bagi pekerja anak di Sleman diperuntukkan bagi 90 anak yang telah diseleksi dari 115 pekerja anak. Sedangkan untuk tahun 2015 telah didata oleh Dinas Nakersos sebanyak 147 pekerja anak yang kemudian juga akan diseleksi sebanyak 90 anak untuk menerima bantuan sepeda.

Namun demikian Pemkab Sleman melalui Dinas Nakersos mencoba untuk mengusulkan anggaran tambahan agar bantuan yang diberikan juga semakin banyak.

Sleman – Dinas Pasar (Dinpar) Kabupaten Sleman memproyeksikan Taman Kuliner Condongcatur di Kecamatan Depok menjadi pusat oleh-oleh, khususnya produk organik. Diharapkan, masyarakat pecinta produk organik bisa jadi pengunjung tetap Taman Kuliner Condongcatur. Kepala Dinas Pasar Sleman, Dra Tri Endah Yitnani MSi memaparkan sementara ini produk bahan makanan organik biasanya dijual di supermarket.

“Kalau di tempat umum yang nantinya juga jadi lebih murah harganya itu belum ada. Jadi, konsumen produk organik, terutama yang fanatik akan diarahkan mencari ke Taman Kuliner Condongcatur,” kata Tri Endah, kemarin.

Terlepas dari rencana tersebut, Tri Endah mengakui, Taman Kuliner Condongcatur adalah pekerjaan rumah besar bagi Dinas Pasar Sleman. Setelah diresmikan pada 2007 lalu, kondisi lokasi yang awalnya ingin dijadikan pusat nongkrong anak muda itu justru makin sepi. Saat ini, dari 120 kios yang ada, hanya 48 kios yang terisi. Namun, jumlah pedagang yang aktif cuma sekitar 30 pedagang.

“Kami sendiri mengakui Taman Kuliner Condongcatur belum nampak ada keramaian dari luar. Padahal sebetulnya masyarakat, khususnya di Depok, butuh tempat untuk nongkrong atau kegiatan lainnya. Tapi mereka mungkin tidak tahu kalau itu bisa dilakukan di sana,” kata Tri Endah.

Tahun ini, Tri Endah juga berencana mengadakan pentas seni setiap Sabtu malam di Taman Kuliner Condongcatur. Upaya penataan Sleman ini diharapkan dapat membawa Taman Kuliner Sleman sebagai alternatif wisata Sleman.

“Kita adakan acara, baik ada penontonnya atau tidak. Mudah-mudahan informasi soal acara itu lalu menyebar, sehingga masyarakat yang belum punya acara di malam Minggu bisa ke situ,” ucapnya optimis.

Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Kuliner Condongcatur, Danu Wibawa Usahani, mengaku baru saja mendapat arahan dari Dinas Pasar Sleman.

“Kami diarahkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang bisa menyediakan produk organik,” ujarnya.

Danu menambahkan pihaknya juga diminta menjalin komunikasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman.

“Sudah mulai ada pembicaraan, tapi kami belum pengajukan permohonan secara resmi,” ucap Danu.

Sleman – Dana pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2014 yang lalu nilainya mencapai Rp 1,44 miliar yang diperuntukkan bagi  147 kelompok pemberdayaan masyarakat. Bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut telah disampaikan pada masing-masing kelompok tanggal 12 Desember 2014 lalu.

Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah dana pemberdayaan masyarakat dialokasikan sekitar Rp 3 miliar. Dari jumlah tersebut proposal yang sudah masuk di bagian umum Setda Kabupaten Sleman dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Maret 2014 sebanyak 529 , sementara yang layak untuk diverifikasi ada 518 kelompok.

“Dari jumlah tersebut kelompok yang akan mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat hanya 354 kelompok dengan nilai Rp 3,008 miliar,”  kata  Kepala Bagian Perekonomian Sleman,  Ir CC Ambarwati saat dijumpai diruang kerjanya, Kamis (8/1).

Menurut Ambarwati, penanganan dana pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2015 ini tidak lagi di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman, namun pada SKPD yang berkait dengan dana tersebut. SKPD yang menangani dana pemberdayaan masyarakat tersebut  Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan porsi yang paling besar, Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang berkaitan dengan industri non pangan dan perdagangan, sementara yang berkaitan dengan koperasi.

Sementara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Lingkungan Hidup besarnya dana pemberdayaan masyarakat yang akan disalurkan. Ditambahkan Ambarwati bahwa pengelolaan dana pemberdayaan tersebut ada di masing-masing SKPD yang mempunyai kewenangan untuk mensosialisasikan, menverifikasi, pemberkasan persyaratan, pencairan, pengawasan dan pelaporan.

Yang perlu diketahui bagi masyarakat lanjutnya bahwa pengajuan proposal mulai bulan Oktober 2014 sampai Maret 2015 untuk anggaran APBD tahun 2016, dan proposal mulai bulan April – September 2015 untuk APBD Perubahan 2016.

Sleman – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memprediksi tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan lebih rendah dipandingkan Pemilu. Itu berdasarkan pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres lalu, dimana tingkat partisipasi pada Pilpres lebih tinggi.

Demikian disampaikan Anggota KPU Sleman Divisi Teknis Penyelenggara Haryanta dikantornya, Kamis (8/1). Menurut Haryanta, tingkat partisipasi pemilih pada Pileg di Kabupaten Sleman mencapai 81,4 persen. Angka tersebut naik pada Pilpres yakni 81,7 persen. Untuk itu pada Pilkada nanti, pihaknya tidak dapat menjamin jika partisipasi masyarakat lebih tinggi atau setidaknya sama dengan Pileg.

“Tentunya ini menjadi PR bagi kami selaku penyelenggara Pemilu. Tentu kita tidak berharap respon masyarakat lebih rendah. Namun setidaknya kita tetap berupaya agar minimal tingkat partisipasinya sama dengan Pileg. Jika dianalisa, di Kabupaten Sleman ini pendatangnya cukup banyak dan didominasi mahasiswa. Tentu tingkat kepentingan mereka juga berbeda terutama pada Pilkada,” ujarnya.

Haryanta menguraikan, ketika Pileg lalu KPU Sleman melayani lebih dari pengajuan surat pindah memilih atau A5. Jumlah pemohon naik hingga lebih dari 13 ribu ketika Pilpres. Bisa jadi ketika Pilpres pilihannya sama, yakni hanya dua calon. Berbeda ketika Pileg. Sedangkan dalam Pilkada, kemungkinan pemilih hanyalah masyarakat Sleman saja yang memang ada kepentingan. Berbeda dengan pendatang.

Berdasarkan data KPU Sleman tahun 2009 dan 2010, ada peningkatan angka partisipasi pada Pileg dan Pilpres. Angka partisipasi Pileg 2009 sebesar 72,68 persen, sedangkan Pilpres naik menjadi 77,61 persen. Namun, ternyata pada pilkada 2010, angka partisipasinya turun menjadi  70,68 persen.

Sementara itu terkait persiapan Pilkada yang rencananya akan digelar serentak Desember nanti, hingga kini sejumlah persiapan masih terus dilakukan KPU. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap bersemangat untuk berpartisipasi, sehingga kekhawatiran akan terjadinya penurunan tingkat pemilih dapat dihindari.