Sleman – Jalan beraspal mulus sepanjang 600 meter dengan lebar 3 meter telah berhasil dibangun warga di dusun Kledokan Selomartani Kalasan dengan biaya Rp 111,700 juta . Biaya sebesar tersebut berkat swadaya masyarakat dusun Kledokan, yang kebetulan sebagai domisili Kepala Desa Selomartani Dra Nur Hidayati. Peresmian jalan tersebut telah dilakukan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI yang ditandai dengan pengguntingan pita yang dilajutkan peninjauan dengan naik kereta kencana yang dikusiri Kepala Desa Selomartani, dengan diringi Bregodo dari warga setempat berjumlah 40 orang. Ikut  dalam kereta tersebut Muspika kecamatan Kalasan antara lain Camat Kalasan Drs Samsul Bachri MM dan tokoh masyarakat  Syafarudin Alwi yang juga donatur pembangunan Masjid Al-Islam.

Disamping meresmikan jalan Sri Purnomo juga menandatangani prasasti dimulainya pemugaran Masjid Al-Islam . Masjid dengan anggaran biaya Rp 800 juta  sampai saat ini sudah menghabiskan biaya Rp184 juta  dengan kondisi baru lantai satu dan dua, sementara untuk dinding dan atas belum dimulai. Pada kesempatan tersebut bupati sleman minta agar jalan yang telah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit tersebut dirawat dengan baik agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tahan lama, dan apabila ada kerusakan agar segera diperbaiki tidak perlu ditunda bahkan menunggu lebih lama, hal tersebut agar tidak lebih parah lagi.

Menyinggung kondisi Masjid yang belum selesai dipugar, seandainya bisa digunakan untuk ibadah sebaiknya digunakan . Karena bedanya Masjid dan bangunan yang lain, kalau Masjid meskipun belum jadi tetapi bisa digunakan atau ditempati untuk ibadah, tetapi kalau bangunan yang lain sebelum jadi belum bisa digunakan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan telah selesainya pembangunan jalan ini bukan berarti tugas dan tanggung jawab warga telah selesai. Justru tugas dan tanggungjawab yang lebih berat telah menanti, yakni menjaga dan memelihara sarana jalan yang telah dibangun. Apabila ada kerusakan yang ditemui, sekecil apapun hendak­nya segera diperbaiki, jangan sampai kerusakan yang terjadi semakin parah. Dengan pemeliharaan yang baik maka sarana jalan ini akan dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang cukup lama.

“Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah, pembangunan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan inisiatif dan dukungan dari seluruh masyarakat,” kata Sri Purnomo.

Dengan demikian lanjutnya inisiatif masyarakat secara mandiri dalam pembangunan jalan sangat diperlukan. Semakin tingginya kepedulian dan kemandirian masyarakat akan semakin mempercepat dan memperlancar pembangunan jalan di wilayah Sleman.

Sleman – Sekda Sleman, dr Sunartono MKes mengatakan keberadaan lembaga promosi wisata atau yang disebut Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS) pada tahun 2015 ini masih tetap dibutuhkan keberadaannya untuk membantu mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sleman.

“Sebagai lembaga yang membantu mempromosikan pariwisata di Sleman keberadaan Badan Promosi Pariwisata Sleman masih tetap dibutuhkan sebab untuk menarik kunjungan wisatawan ke Sleman tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman saja. Karena itu butuh kerjasama pemerintah dan para pelaku pariwisata,” kata Sunartono kepada wartawan di Sleman, Selasa (6/1).

Dikatakan Sunartono, selama tahun 2014 berkat kerjasama para pelaku pariwisata dan stakeholder memang berhasil menaikkan kunjungan wisata di Kabupaten Sleman termasuk juga didalamnya BPPS.

BPPS sendiri lanjut Sunartono ditangani para pelaku wisata atau travel agen sebagai pengurusnya dan BPPS mendapat bantuan  Pemkab Sleman dari pengembalian pajak hotel sebesar 5 persennya. “Pada bulan Mei 2015 kepengurusan BPPS akan berakhir dan kami persilahkan para pelaku pariwisata di Sleman memilih sendiri pengurusnya yang baru,” kata Sunartono. ***

Sleman – Produksi beras di Kabupaten Sleman tetap surplus pada 2014 meskipun banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian di wilayah setempat. “Tidak dipungkiri memang dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian di Sleman, namun pada 2014 produksi beras masih tetap surplus seperti tahun sebelumnya,” kata Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Ir Widi Sutikno MSi, kemarin.

Menurut Widi, pada 2015 ini pihaknya menargetkan produksi padi atau beras sebanyak 1,1 ton per hektar. Dari luas areal lahan pertanian 30 ribu hektar, produksi padi pada 2014 cenderung mengalami kenaikan ton gabah kering giling. Jika dikonversi ke beras ada ton. Dikatakan Widi, dengan tingkat konsumsi masyarakat berkisar ton, maka Kabupaten Sleman mengalami surplus beras sebesar ton beras. Angka ini naik sebesar ton jika dibandingkan produksi beras pada 2013.

Diungkapkan pula oleh Widi bahwa kecenderungan surplus tersebut juga terjadi pada hasil pertanian jagung, dimana dengan luas areal pertanian jagung mencapai hektar hasil per hektar mencapi 64,2 ton.

“Dengan demikian surplus jagung di Sleman sebesar ton. Pada 2015 ini kami menargetkan hasil panen padi 1,1 ton per hektare dan 0,75 hingga satu ton untuk produksi jagung,” kata Widi.

Meski dua komoditas pertanian tersebut mengalami kecenderungan surplus, namun tidak dengan hasil produksi kedelai yang sering mengalami minus.

“Produksi kedelai pada area seluas sekitar 100 hingga 200 hektar, terutama di wilayah Prambanan selama ini masih sering minus. Ini karena tanaman kedelai merupakan tanaman untuk wilayah subtropis,” tambah Widi. ***

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan secara teknis pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Sleman diorientasikan pada 3 pola pengembangan. Wilayah Sleman Barat dominan untuk pembesaran khususnya jenis ikan lele, gurami dan udang galah karena kondisi tanahnya yang berlumpur.

“Wilayah ini menjadi penghasil utama ikan konsumsi untuk Kabupaten Sleman. Sebagian wilayah Sleman Tengah dan Timur, dengan air  jernih dan jumlah yang cukup, memberikan banyak variasi jenis ikan yang dikembangkan seperti ikan karper, grass carp, nila dan bahkan juga ikan hias seperti ikan koi,” kata Sri Purnomo, kemarin.

Menurut Sri Purnomo pesatnya perkembangan usaha perikanan di Sleman juga mengakibatkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Sleman. Ketersediaan ikan konsumsi pada tahun 2013 meningkat 3,98% menjadi 29,79 kg/kapita/tahun dari 28,65 kg/kapita/tahun pada tahun 2012.

“Ketersediaan ikan konsumsi  ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan ketersediaan ikan konsumsi ikan DIY sebesar 24,59 kg/kapita/tahun,” tutur Sri Purnomo.

Minapolitan di wilayah Kabupaten Sleman lanjutnya merupakan sebuah potensi yang terus dikembangkan secara terintegrasi dan berkesinambungan.  Disatu sisi Pemerintah Kabupaten Sleman harus mampu memberikan arah dan kerangka dalam pengembangan minapolitan. Disisi lain masyarakat mampu merespon peluang usaha budidaya perikanan yang besar ini.

Wilayah Sleman diungkapkan Sri Purnomo cocok untuk budidaya ikan air tawar. Berdasarkan data yang ada perkembangan perikanan di Sleman ini sampai sekarang  menunjukan prospek yang bagus. Pada tahun 2013 produksi ikan konsumsi mencapai 25, ton (meningkat 4 ton lebih dibandingkan tahun sebelumnya), benih ikan 947 jutaekor lebih. Untuk ikan hias meningkat menjadi 14 juta ekor dibanding tahun sebelumnya  yang hanya mencapai 13 juta ekor.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman pada awal 2015 ini  melakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah, yang sangat menentukan kinerja pemerintah daerah yang pada gilirannya menentukan kinerja aerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Demikian antara lain dikatakan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Sleman, kemarin. Menurut reorganisasi terhadap beberapa OPD selain untuk menindaklanjuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat juga dilakukan seiring tuntutan kebutuhan untuk memperlancar, mengefisienkan dan mengefektifkan fungsi pelayanan masyarakat.

Dikatakan Sri Purnomo pembentukan tiga lembaga baru yaitu Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, serta penyempurnaan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) direalisasikan pada awal 2015 ini.

“Tidak dapat dipungkiri, masih banyak kritikan dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman terutama terkait dengan pelayanan publik dan penegakan regulasi,” kata Sri Purnomo.

Oleh karena itu penataan kelembagaan ini, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Sleman untuk pelayanan publik yang lebih baik.

“Keberhasilan Reformasi Birokrasi salah satunya diukur dari kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu keberadaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu harus mampu mengeliminir keluhan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan,” tambahnya.

Untuk itu dijelaskan Sri Purnomo bahwa di dalam operasionalnya harus berkoordinasi secara intensif dengan SKPD terkait lainnya. Demikian juga kepada SKPD yang beberapa kewenangannya harus dialihkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu juga harus legowo dan mensupport kelancarannya, terutama dalam masa-masa transisi.

Dengan disatukannya pengelolaan urusan penanaman modal dengan pelayanan perizinan ini, Sri Purnomo berharap mampu meningkatkan iklim dan penataan investasi di Kabupaten Sleman.