BLH Lakukan Pemetaan Pohon Perindang Rawan Tumbang

Sleman – Menghadapi musim hujan ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman mulai melakukan pemetaan terhadap pohon perindang yang rawan tumbang serta melakukan pemangkasan ranting pohon. Hal tersebut dilakukan untuk menekan kecelakaan yang disebabkan pohon yang sudah rapuh. Demikian antara lain disampaikan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan BLH Sleman, Indra Darmawan di Sleman, Kamis (12/11).

Menurut Indra, pada awal musim hujan terdapat kecenderungan terjadinya angin kencang, terutama saat masa pergantian musim. Kondisi pohon yang sudah rapuh dinilai membahayakan.

“Pada musim kemarau kita ketahui  banyak pohon yang meranggas, bahkan kering. Kondisi ini membuat pohon menjadi rapuh, baik dahan maupun akarnya sehingga rawan tumbang jika diterpa angin kencang,” kata Indra.

Menurutnya saat ini pihaknya mulai melakukan pemilahan dan dilanjutkan pada pemangkasan pohon perindang yang dinilai rapuh. Penanganan pohon rawan tumbang itu, katanya, dilakukan secara bertahap lantaran banyaknya pohon perindang yang harus ditangani.

“Ada sekitar 20 ribu pohon perindang milik Pemkab Sleman dan tersebar di seluruh wilayah,” tuturnya.

Indra mengatakan saat ini sebagai upaya pencegahan pohon tumbang, pihaknya akan menebang 50 pohon. Usia pohon berkisar 10 tahun ke atas. Untuk lokasinya diprioritaskan di tempat-tempat publik dan tepi jalan. Penanganan dilakukan bertahap dan akan dilihat kondisi pohon di lokasi-lokasi tertentu.




Selama 2015 Sleman Tidak Salurkan Dana Hibah

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman selama 2015 tidak menyalurkan dana hibah bantuan sosial karena adanya perubahan aturan yang mewajibkan penerima bantuan berbadan hukum.

“Pemberian hibah pada 2015 belum dapat direalisasi, hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan dimana penerima hibah harus berbadan hukum seperti yang tertuang dalam Perbup No 32.1 Tahun 2015,” kata Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sleman, Drs Hery Sutapa MM usai menerima kunjungan Pemkab Jember, Kamis (12/11).

Menurut Hery, pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

“Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan program perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Hery menambahkan, hibah atau bantuan sosial terencana diajukan satu tahun sebelumnya oleh pemohon sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 32.1 Tahun 2015 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

“Sedangkan untuk bantuan sosial yang mengacu pada Perbup No 32.1 Tahun 2015, terbagi atas bantuan sosial terencana dan tidak terencana,” kata Hery.

Hery mengatakan, untuk bantuan sosial terencana pada 2015 dianggarkan sebesar Rp 1,196 miliar dengan realisasi hingga Oktober 2015 sebesar Rp 998,5 juta.

“Sedangkan untuk bantuan sosial tidak terencana dianggarkan sebesar Rp183,7 miliar dan belum terealisasi,” katanya.

Ia mengatakan, untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sleman pada 2015, APBD Kabupaten Sleman untuk belanja sebesar Rp 2,19 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 551 miliar.

“Sementara itu penerimaan PAD Kabupaten Sleman sampai dengan Juli 2015 adalah sebesar 362,7 miliar yang berasal dari pajak daerah dan retribusi lain,” tuturnya.




Pertumbuhan Penduduk Sleman 4 Tahun Terakhir 1,46 Persen

Sleman – Staf Ahli Bupati Bidang  Ekonomi dan Keuangan, Dra Sudarningsih MSi  menyampaikan bahwa jumlah penduduk Sleman berdasarkan hasil pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2013 adalah jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 4 tahun terakhir ini adalah 1,46%.

“Pertumbuhan penduduk ini relatif tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak di dorang oleh faktor migrasi penduduk bukan tingkat kelahiran yang tinggi,” kata Sudarningsih, Rabu (11/11).

Menurut Sudarningsih dengan dinamika pertumbuhan penduduk tersebut diperlukan program-program yang terintegrasi sebagai upaya-untuk secara konsisten meningkatkan derajat kesehatan dan pemberdayaan perempuan, serta untuk meningkatkan capaian kesejahteraan masyarakat.

Meskipun angka kematian bayi dan kematian ibu serta derajat kesehatan masyarakat sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha keras untuk memberikan pemahaman bahwa kaum ibu, baik yang tergabung dalam PKK maupun ibu rumah tangga lainnya memiliki peran yang cukup dominan dalam peningkatan kualitas keluarga.

Perilaku hidup bersih dan sehat diharapkan menjadi karakter keluarga di Kabupaten Sleman, dan peran PKK merupakan salah satu pendorong dan penggerak yang strategis untuk pembentukan karakter tersebut. Selain itu PKK juga memiliki peran untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan melalui posyandu di tiap dusun di Kabupaten Sleman.

Dikatakan Sudasrningsih, saat ini terdapat 25 Puskesmas yang 23 diantaranya telah terstandarisasi ISO, 71 Puskesmas Pembantu, dan posyandu.

“Instansi pelayanan kesehatan terdekat inilah yang dapat memberikan pelayanan segera dalam upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat Sleman,” tuturnya.

Untuk itu Sudarningsih mengajak semua pihak untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Terkait dengan dievaluasinya  kegiatan Posyandu di Wilayah Desa Hargobinangun dan Posyandu-Posyandu di Kabupaten Sleman diharapkan Sudarningsih bisa meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Bagi kami hasil evaluasi  akan menjadi pemacu  untuk meningkatkan dan memperbaiki upaya pembinaan terhadap Posyandu di wilayah Kabupaten Sleman, dengan muara pelayanan prima pada sektor pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.




Pemkab Jalin Kerjasama dengan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel

penandantangananSleman – Berlangsung  di Rumah Dinas Bupati Sleman telah dilakukan  penandatanganan perjanjian kesepakatan bersama antara  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dan Sasana Intregrasi dan Advokasi Difabel, Rabu (11/11). Hadir dalam acara tersebut Penjabat Bupati Ir Gatot Saptadi, Ketua DPRD Haris Sugiyarta, Asisten Bidang Pembangunan, The Asia Foundation, Australian Goverment, Siswa Siswi SLB Tunggal Harapan, Fasilitaror Desa, Kader Rintisan Desa Inklusi,  SKPD terkait.

Sebelum acara penandatanganan dimulai tamu undangan dihibur kebolehan dan ketrampilan bermain musik, menyanyi dan  menari Murid-murid  dari SLB Tunggal Harapan Desa Sendangadi Kecamatan Mlati. Penadatangan dari Pihak I (kesatu )  Pemkab Sleman Penjabat Bupati Sleman Ir Gatot Saptadi dan Pihak II (kedua) dari Sigab Muhammad Joni Yulianto MA MPA.

Dalam kesempatan tersebut Gatot mengucapkan terima kasih pada Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang telah bekerjasama dan membantu Pemkab Sleman dalam mewujudkan perjanjian kesepakatan bersama untuk membentuk rintisan desa inklusi. Gatot juga berharap kerjasama ini memberikan kontribusi positif bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di setiap lini kehidupan.

“Untuk mewujudkan rintisan desa inklusi di wilayah Kabupaten Sleman, diperlukan kerja yang bersinergi semua stakeholder di wilayah Sleman,” kata Gatot.

Dalam mewujudkan pembangunan desa inklusi lanjutnya  perlu memiliki dua pondasi yang penting yaitu membangun sistem dan membangun jaringan. Oleh karena itu dengan penanda tanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sleman dengan SIGAB dapat mewujudkan Desa Inklusi yang  merupakan wujud komitmen nyata dan keseriusan Pemkab Sleman dalam mendukung program Desa Inklusi.

Selain dukungan dari stakeholder, untuk membangun Desa Inklusi, harus ada sistem penguatan kelompok difabel di  desa Inklusi dan penguatan kapasitas desa. Dalam hal ini kelompok difabel menjadi aset bagi desa. Selain itu harus diwujudkan layanan dan fasilitas publik untuk kelompok difabel.

Harapan Gatot bagi para penyandang disabilitas dapat terlibat aktif dalam kegiatan di desa baik kegiatan politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Jadi apabila nantinya ada penyandang disabilitas yang menjadi ketua BPD, ketua RW, ketua RT ataupun Karang Taruna adalah merupakan hal yang biasa.

Hal inilah yang juga harus difahamkan kepada khalayak bahwa secara politik penyandang disabilitas punya hak yang sama dengan masyarakat non penyandang disabiltas.
Program pilot project Desa Inklusi di Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2015, di 2   desa yaitu Desa Sendangtirto, Berbah  dan Desa Sendangadi Mlati.

Pelaksanaan program ini telah mendapatkan dukungan dari stakeholder setempat dan mendapatkan respon yang positif. Program desa inklusi ini bisa disinergikan dengan program-program yang lain sehingga inklusi dalam berbagai aspek dapat terwujud secepatnya.




Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Gelar Sleman Bike Tour

poster SBK 2015Sleman – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman akan menggelar event wisata olahraga bertajuk Sleman Bike Tour dikawasan lereng Merapi pada Minggu, 22 November 2015. Kawasan lereng Merapi merupakan kawasan yang sejuk dan segar udaranya serta panorama alam pedesaan yang mempesona.

Disampaikan dalam jumpa pers di Press Room Bagian Humas Setda Kabupaten Sleman oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Dra. Endah Sri Widiastuti, MPA bahwa Sleman Bike Tour sebagai sarana mengenalkan potensi rute bersepeda kepada komunitas sepeda dam masyarakat penggemar sepeda sebagai wisata alternatif berbasis sepeda, Kamis (11/11).

Sleman Bike Tour dimulai pukul di Lapangan Denggung Sleman dan Finish di Pasar Srowolan Pakembinangun Pakem dengan jarak tempuh 10 kilometer. Rute Sleman Bike Tour juga akan melewati beberapa desa wisata seperti Desa Wisata Pajangan, Desa Wisata Brayut, Desa Wisata Karanggeneng, dan Pasar Perjuangan Sorowulan Purwobinangun Pakem.

Disamping mengenal beberapa desa wisata tentunya peserta akan memperoleh manfaat berupa pengenalan aspek sejarah Pasar Srowolan atau Pasar Perjuangan. Pasar Srowolan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat melawan tentara Belanda pada saat clash ke II tahun 1948. Konon pasar ini pernah dipugar oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pada tahun 1921 dengan alasan pasar ini merupakan Pasar Kesultanan.

Dalam hal ini Pasar Srowolan berada di bawah administrasi Keraton Kesultanan Ngayogyakarta. Nama pasar Srowolan berasal dari nama seorang empu wesi, yaitu Empu Aji Sorowulan, yang menurut ceritera pernah hidup dan menetap di lokasi ini. Selain pengenalan aspek sejarah suasana dilokasi finish akan dimeriahkan dengan pameran batu akik dan pameran keris serta dimeriahkan oleh grup musik Anang Batas.

Acara Sleman Bike Tour sendiri diperuntukkan bagi masyarakat umum akan memperebutkan doorprize utama 1 unit sepeda motor, 4 sepeda gunung, dan berbagai doorprize elektronik lainnya. Tentunya dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman atau di TIC Jl. Malioboro Yogyakarta. Pendaftaran sebesar Rp. ,- per peserta dengan fasilitas T-Shirt, snack, asuransi, dan kupon undian doorprize.