Sleman – Sektor industri dan perdagangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tengah berupaya untuk mempersiapkan para pelaku usaha khusus­nya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asia). Langkah kongkrit yang dilakukan Pemkab Sleman adalah dengan mengadakan workshop dan pelatihan bagi UKM dalam rangka meningkatkan wawasan dalam menghadapi MEA.

Disampaikan Suyamsih, pada sektor industri, jumlah usaha industri yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 tercatat sebanyak terdiri dari industri kecil dan Rumah Tangga dan 144 Industri Besar dan menengah di Hotel Indolux, Senin (19/10).

Sedangkan pada sektor perdagangan, pada tahun 2014 tercatat jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Sleman sejumlah 403 terdiri dari pasar Pemerintah Kabupaten, pasar desa, pasar hewan dan toko modern. Jumlah usaha perdagangan tercatat sebanyak usaha.

Sementara Kepala BPS Sleman Ir Arina Yuliati menyampaikan bahwa peserta Temu wicara dengan pelaku usaha Sektor pariwisata, industri dan perdagangan tersebut sebanyak 48 peserta yang terdiri dari sektor indsutri sebanyak 13 orang, sektor konstruksi 2 orang, sektor pariwisata 19 orang, SKPD 10 orang dan sektor perdagangan 4 orang.

Bertindak sebagai nara sumber pada temu wicaara tersebut Dra Suci Iriana Sinuraya dari Dinas  Perindakop Kabupaten Sleman, dan Drs Istidjab Danunagoro MM dari Perhimpunan Hotel dan Restoran.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi menilai pembangunan di wilayah Sleman yang harus diwaspadai berupa kegiatan yang mengarah pada pengkotaan desa-desa.

“Pembangunan yang mengarah kepada mengkotakan desa-desa ini perlu diwaspadai, harus diproteksi,” kata Gatot di Sleman, Sabtu (17/10).

Menurut Gatot, pemerintah daerah harus komitmen soal tata ruang, sehingga komposisi perkotaan dan perdesaan harus seimbang.

“Pembanguna pusat-pusat perbelanjaan, hotel, dan lainnya harus dikendalikan. Sebanyak 12 ribu sekian harus merupakan wilayah perkotaan, dan 10 ribu tetap sebagai wilayah pedesaan,” kata Gatot.

Gatot menambahkan masalah yang muncul adalah alih fungsi lahan dan masalah konservasi air, di mana Kabupaten Sleman selama ini merupakan lumbung pangan bagi DIY.

Selain itu, Kabupaten Sleman daerah tangkapan air bagi wilayah di bawahnya, seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

“Luas lahan pertanian yang 15 ribu hektare harus dipertahankan untuk menjaga swasembada pangan dan ketahanan pangan,” tuturnya.

Gatot mengatakan upaya yang dilakukan dengan memberikan insentif pelaku pertanian di wilayah setempat.

“Insentif dan kemudahan bagi pelaku pertanian ini harus diberikan. Selain itu ektensifikasi pertanian harus ditingkatkan. Ada masyarakat yang tidak goyah dengan iming-iming lahan pertanian dijadikan bangunan-bangunan beton,” katanya.

Selain itu, katanya, dari sisi perizinan harus solid dan tidak mudah memberikan izin-izin yang mengarah kepada alih fungsi lahan dan pembangunan yang mengancam pertanian dan konservasi air.

“Sekarang perizinan di Sleman mengarah satu atap. Ini jadi pintu masuk mengendalikan kawasan Kabupaten Sleman, belum terlambat meski harus ada masa transisi,” kata Gatot.

Sleman – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB), Yuddy Chrisnandi melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Sleman, Jumat (16/10) sore. Yuddy Chrisnandi beserta rombongan diterima langsung oleh Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi, Sekda Sleman dr Sunartono MKes beserta jajarannya.

Dalam kunjungannya Men PANRB ingin mengetahui sejauh mana pelayanan publik di Kabupaten Sleman. Menurut Yuddy, dalam beberapa tahun ini nilai Reformasi Birokrasi Sleman sudah mencapai nilai B atau bisa dikatakan baik, namun Yuddy berharap agar Sleman dapat segera meraih nilai A atau nilai tertinggi dalam Reformasi Birokrasi.

Selain itu Yuddy juga menyinggung tentang netralitas PNS menjelang Pilkada, Yuddy mengingatkan agar jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Sleman dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Yuddy menambahkan sanksi kepada PNS yang melanggar aturan netralitas Pilkada sudah jelas, surat edaran mengenai hal tersebut sudah dikirimkan ke seluruh Pemda di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Men PANRB dan rombongannya ditemani Bupati Sleman beserta jajaran pejabat Sleman mengunjungi sejumlah tempat yaitu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT dan PMD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman, RSUD Sleman, dan terakhir Polres Sleman.

Sleman – Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi mengatakan sebagai Penjabat Bupati Sleman mendapat tugas utama mensukseskan pelaksanaan Pilkada Sleman yang direncanakan serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Namun dengan situasi politik menjelang pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sleman, Gatot tetap berharap Pilkada bisa dilaksanakan sesuai rencana dan sesuai dengan regulasi serta tatanan yang ada.

“Jika Pilkada Sleman dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan tatanan yang ada maka ke depan akan tetap  aman. Dalam tahapan Pilkada, saya lihat Sleman sudah melakukan sesuao langkah-langkah yang  ada,” kata Gatot di Sleman, Jumat (16/10).

Ketika ditanya tentang masih adanya persoalan dari salah satu pasangan calon, Gatot hanya mengatakan ditunggu saja keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik KPU Pusat maupun Sleman.

“Dalam permasalahan ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab)tidak berwenang mengomentari permasalahan yang menyangkut politik,” kata Gatot.

Namun demikian lanjutnya, Pemerintah akan  terus mengikuti semua langkah-langkah yang telah dilakukan KPU sesuai kewenangan pemerintahan.

“Harapan kita tentunya  Pilkada bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menghasilkan Bupati definitif,” tutur Gatot.

Sementara Sekda Sleman, dr Sunartono MKes mengatakan akan tetap menjaga soliditas dan netralitas dari PNS di Pemkab Sleman.

“Dalam Pilkada harapannya tentu saja bisa terjaga terus suasana yang aman di Sleman sehingga pelaksanaan  Pilkada bisa berjalan lancar. Maksud Pilkada aman, aman juga dari proses -proses hukum,” tambah Sunartono.

Sleman – Menjelang musim penghujan yang diperkirakan jatuh di bulan November dan didahului musim pancaroba di bulan Oktober ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi-potensi bencana yang muncul akibat cuaca ekstrim. Termasuk mewaspadai potensi tanah longsor yang menghantui beberapa wilayah di Kabupaten Sleman, terutama di kawasan Kecamatan Prambanan.

Himbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Jogja, Tony Agus Wijaya, Kamis (15/10). Tony mengatakan bahwa Kecamatan Prambanan merupakan kawasan rawan tanah longsor lantaran sebagian wilayahnya berupa pegunungan dan dilanda kekeringan dalam waktu cukup panjang.

“Karena kekeringan yang lama, sebagian besar tanah di Kecamatan Prambanan menjadi kering dan retak-retak. Retak-retak itu lah yang rawan longsor bila langsung diguyur hujan dengan intensitas tinggi walaupun dalam waktu yang singkat seperti yang biasa terjadi di musim pancaroba,” kata Tony.

Sementara itu untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman sudah memasang alat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) di beberapa titik di Kecamatan Prambanan. EWS tersebut dipasang di Desa Gayamharjo, Sambiharjo, serta yang paling banyak di Desa Wukirharjo.

“Lewat alat itu kita bisa segera mengetahui intensitas hujan dan pergerakan tanah, sehingga bila ada ancaman masyarakat sekitar akan segera kita beritahukan. Selain itu di Desa Gayamharjo sudah kita bentuk sebagai desa tangguh bencana dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan-pelatihan menghadapi bencana,” jelas Kepala BPBD Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH.