Sleman – Musim hujan diperkirakan tidak lama lagi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman sudah mulai melakukan antisipasi dengan melakukan pembangunan dan perbaikan drainase maupun gorong-gorong, Rabu (16/9).

“Sudah ada 10 titik gorong-gorong yang dibangun dan diperbaiki. Kesepuluh titik tersebut berada diberbagai wilayah di Kabupaten Sleman diantaranya di wilayah Kecamatan Depok, Turi, Kalasan dan lainnya,” kata Kabid Bina Marga, Mirza Anfasury kepada Bernas di Sleman.

Menurut Mirza, pembangunan gorong-gorong tersebut sudah berjalan sekitar 2 bulan dan diperkirakan selesai satu bulan lagi atau bulan Oktober mendatang. Dikatakan Mirza, gorong-gorong yang dibangun dengan APBD Sleman ini hanya berskala kecil dengan anggaran dibawah Rp 200 juta.

“Gorong-gorong yang dibangun memang skalanya kecil dengan anggaran antara Rp 50 juta, Rp 60 juta hingga Rp 100 juta. Sedang panjang lini gorong-gorong yang dibangun antara 5 sampai 7 meter dengan lebar 1 meter,” kata Mirza seraya menambahkan ada satu proyek gorong-gorong di Kalasan yanh lebarnya 1,5 meter.

Sementara menurut Kasi Drainase Bidang Permukiman DPUP Sleman, Zaini Anwar mengakui saat musim hujan, beberapa titik ruas jalan di Sleman rawan genangan air karena itu perbaikan saluran drainase sudah dilakukan di 13 kecamatan yang pembangunannya dibagi per paket.

Untuk saluran drainase paket A dibangun diwilayah Kecamatan Gamping dengan 4 lokasi dan anggarannya sekitar Rp 661,941 juta, paket B meliputi Kecamatan Kalasan, Ngemplak dan Berbah di 3 lokasi dengan anggaran Rp 654,311 juta, paket C meliputi Kecamatan Sleman, Ngaglik dan Tempel di 5 lokasi anggarannya Rp 1,535 miliar.

Sedang paket D Kecamatan Mlati di 4 lokasi anggarannya Rp 1,138 miliar, paket E Cangkringan di 2 lokasi dengan anggaran Rp 611,685 juta, paket F Seyegan.

Di 2 lokasi dengan dana Rp 454,332 juta, paket G Depok dengan 6 lokasi pembangunan dan dananya Rp 1,68 miliar, paket H di Godean dengan 1 lokasi anggarannya Rp 350,13 juta dan paket I di Prambanan dengan 1 lokasi dananya Rp 521,60 juta.

Dan titik-titik saluran drainase yang dibangun antara lain ada di Jalan Jombor, kawasan Ambarukmo Plaza, kawasan pasar Godean, kawasan Pasar Prambanan, kawasan jalan Condongcatur dan lainnya.

Sebenarnya, sistem drainase di tempat tersebut cukup baik. Hanya saat hujan deras membutuhkan waktu agar air masuk ke dalam saluran. Akibatnya, air meluap dan menimbulkan genangan di sekitarnya.

Sleman – Dinas Pasar Kabupaten Sleman terus berupaya melakukan pembenahan dan melengkapi beberapa fasilitas di Pusat Kuliner Belut Godean dengan harapan agar aktivitas perdagangan di pusat Kuliner Belut bisa lebih optomal dan semarak.

Kepala Dinas Pasar Sleman, Dra Tri Endah Yitnani mengatakan pusat kuliner belut Godean yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Sleman sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam penataan kawasan pasar Godean dan difungsikan untuk merelokasi pedagang belut yang sebelumnya berjualan di halaman parkir Pasar Godean.

Sleman – Dalam Peraturan KPU No 7 tahun 2015 telah disebutkan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati difasilitasi oleh KPU. Namun fakta di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran.

Demikian diungkapkan Kasi Penegakan Perundangan Satpol PP Sleman, Rusdi Rais di Sleman, Senin (14/9). Menurut Rusdi, pihaknya sudah mengerahkan 15 petugas khusus untuk memantau pemasangan APK ilegal. Jika kedapatan, petugas akan langsung mencopot.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, selain melakukan patroli tim juga mengecek lokasi dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga yang dilaporkan oleh Panwas. Namun demikian, tetap saja pemasangan spanduk dan baliho ilegal itu marak bermunculan di sejumlah titik.

“Hari ini tim menurunakn spanduk dan baliho ilegal, besoknya sudah ada lagi. Mungkin dipasangnya pada waktu malam hari saat tim tidak berpatroli,”  kata Rusdi.

Hingga saat ini lanjut Rusdi, pihaknya belum memiliki rencana untuk memburu pelaku pemasangan APK ilegal. Sejauh ini upayanya baru sebatas penertiban. Sebab untuk melangkah ke arah penangkapan pelaku, dikatakan  Rusdi, butuh koordinasi dengan pihak terkait yakni Panwaslu.

Terpisah, Ketua Panwaslu Sleman Djajadi, mengatakan, pelanggaran kampanye berupa pemasangan alat peraga ilegal menjadi catatan tersendiri karena laporannya paling banyak. Dia menegaskan, spanduk dan baliho kampanye hanya boleh dipasang oleh KPU. Selain dari lembaga itu, artinya ilegal.

“Lokasi pemasangannya pun berdasar aturan yang disepakati. Untuk baliho hanya ada lima titik yakni pertigaan ringroad Maguwoharjo, Denggung, Pakem, Ngablak Turi, dan Demak Ijo. Kalau ditemukan pemasangan diluar lima titik itu berarti sudah melanggar ketentuan,” tandasnya.

Sedangkan APK yang berupa spanduk, jumlahnya dibatasi yakni dua buah di masing-masing desa. Jika dihitung, kebutuhan jumlah spanduk selama masa kampanye ini sebanyak 172 lembar untuk dipasang di 86 desa. Jumlah itu termasuk kebutuhan spanduk untuk kampanye terbuka.

Sementara, APK yang berupa selebaran nantinya dibagikan ke tiap kepala keluarga. Kewenangan pembagiannya ada di tangan KPU. Sedangkan jadwal kampanye di media elektronik maupun cetak, hanya dibatasi selama 14 hari terakhir masa kampanye dari 22 November-5 Desember 2015.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mendorong dan membina petani salak pondoh di Sleman menjadi eksportir agar dapat mandiri dalam memasarkan hasil produksinya ke sejumlah negara.

“Selama ini meski permintaan tinggi dari luar negeri masih belum maksimal terpenuhi karena ada ketergantungan dengan pihak ketiga,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sub Terminal Agribisnis (STA) Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Hestirah, Sabtu (12/9).

Menurut Hestirah, permintaan salak pondoh yang dihasilkan dari kebun di wilayah Kabupaten Sleman sebenarnya banyak, seperti dari Eropa, dan ke depan ke Australia.

“Namun meski sudah mulai ada ketertarikan, belum bisa dipenuhinya. Karena saat ini petani salak yang ada masih tergantung eksportir untuk memasarkannya. Petani salak masih belum bisa cari jalan sendiri. Jadi tergantung dari eksportirnya,” katanya.

Hestirah mengatakan, ketertarikan permintaan dari Australia tersebut, setelah ada jalinan kerja sama dengan New Zealand.

“Ekspor salak ke New Zealand sudah tinggal jalan. Sebelumnya, sample sudah dibawa ke sana, ada utusan di sana juga melakukan pengecekan di sini. Dari mulai lahan, hama dan penyakit, memang ada ketertarikan,” katanya.

Hestirah mengatakan, pihaknya selama ini juga telah melakukan berbagai pembinaan kepada para petani salak untuk bisa menjadi eksportir, namun masih perlu waktu agar bisa benar-benar mandiri.

“Sudah dilatih, tapi perlu waktu, sambil jalan nanti. Apalagi ekspor salak seperti ini juga sangat menguntung petani. Dari pada harus dijual kepada para tengkulak. Seperti harga jualnya yang lebih terjamin, dan tak terpengaruh dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” katanya.

Saat ini lanjutnya, ekspor salak yang sudah jalan salah satunya ke Singapura. Setiap minggunya melakukan pengiriman dari mulai 500 sampai 800 kilogram.

“Sedangkan ke Tiongkok, harusnya setiap minggu dikirim dua ton. Tapi kemarin kirim satu ton, dan masih belum ada permintaan lagi,” tambah Hestirah.

Sementara Ananta, petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman, mengatakan untuk harga dari petani sudah ditetap sejak awal perjanjian. Dari mulai Rp sampai per kilogramnya.

“Jadi meski nilai rupiah turun, ini tidak akan terlalu berpengaruh,” katanya.