Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, menambah tiga unit perangkat “Early Warning System” (EWS) di kawasan perbukitan Kecamatan Prambanan sebagai peringatan dini jika terjadi tanah longsor pada puncak musim hujan akhir Januari hingga Februari 2016 ini.

“Kami telah menambah lagi tiga unit EWS di kawasan perbukitan Prambanan yang selama ini sering terjadi tanah longsor jika terjadi hujan deras. Sebelumnya kami telah memasang 30 unit EWS di Prambanan,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Sleman,  Heru Saptono, Kamis (28/1).

‬Menurut Heru, tiga unit EWS baru tersebut sudah siap beroperasi, untuk memberikan informasi tentang curah hujan dan gerakan tanah. “EWS juga akan berbunyi jika ada potensi longsor di lokasi tersebut,” katanya.

Dikatakan Heru , pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terjadinya tanah longsor khusunya di daerah perbukitan Prambanan.

“Tanah longsor rawan terjadi di perbukitan di wilayah Kecamatan Prambanan, khususnya di Desa Wukirharjo dan Bokoharjo,” tutur Heru.

Heru menambahkan, kemarau panjang tahun ini mengakibatkan tanah-tanah di kawasan perbukitan Prambanan menjadi kering dan merekah sehingga terjadi beberapa retakan tanah, kondisi ini dapat memicu terjadinya tanah longsor saat musim hujan.

“Jika turun hujan deras, retakan-retakan tanah tersebut kemudian terisi air dan mudah memicu terjadinya tanah longsor. Kami himbau masyarakat di daerah-daerah rawan untuk mulai meningkatkan kewaspadaan,” tambahnya.

Ia mengatakan pihaknya juga telah beberapa kali melakukan simulasi penanggulangan bencana tanah longsor di perbukitan Prambanan, sehingga diharapkan masyarakat lebih peka dan tanggap bencana saat hujan deras turun.

“Kami juga telah membentuk beberapa desa siaga bencana di Prambanan sehingga masyarakat diharapkan lebih siap saat hujan turun yang berpotensi terjadi tanah longsor. Saat ini untuk logistik kedaruratan bencana juga masih sangat mencukupi,” katanya.‬

Sleman – Program studi magister pendidikan dasar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) meraih prestasi sebagai magister pendidikan dasar terbaik se Indonesia. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melalui SK BAN-PT Nomor1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 memberikan akreditasi A kepada Program studi magister pendidikan dasar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Demikian dinyatakan oleh Direktur Program Pasca Sarjana UNY Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, di kantornya Kompleks UNY Karangmalang Sleman Yogyakarta, Rabu (27/1). 

Zuhdan mengemukakan bahwa hal ini merupakan prestasi yang cukup menggembirakan di kalangan Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya prodi magister pendidikan dasar.

Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa prodi dikdas UNY telah berhasil dalam melakukan peningkatan standar pendidikan sejak didirikan pada tahun 2006. Sebagai satu-satunya dan yang pertama memperoleh akreditasi A di tingkat nasional, diharapkan prodi magister pendidikan dasar UNY dapat memberikan contoh terbaiknya dalam hal pengelolaan dan implementasi pendidikan dasar di Indonesia.

Hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran prodi magister pendidikan dasar UNY untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sistem dan strategi pendidikan dasar.

Diharapkan prodi pendidikan dasar UNY dapat terus melakukan perbaikan sehingga kedepan dapat menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan sumberdaya insani yang memiliki keahlian bidang pendidikan dasar yang berlandaskan pada nilai-nilai ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membuka prodi pendidikan dasar untuk jenjang S3.

Sleman – Penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2015 yang dilakukan Bagian Organisasi  terhadap SKPD dilingkungan Kabupaten Sleman menghasilkan Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wilayah III pada Dinas Pertanian, Paerikanan dan Kehutanan Kabupaten sleman sebagai juara I dengan nilai 242,50, disusul Kecamatan Gamping dengan nilai 211,75 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menduduki rangking III dengan nilai 193,00.

Para juara mendapatkan piagam penghargaan dan masing-masing sebuah Laptop yang diserahkan Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi di lantai III Pemkab Sleman, Rabu (27/1) dalam acara Rakorpim yang dihadiri seluruh SKP, Kecamatan dan instansi Vertikal.

Maksud penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tersebut untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik  dalam bidang ketaatan penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, capaian produk pelayanan publik dan inovasi  pelayanan publik yang dilakukan oleh UPP.

Sedangkan indikator penilaian tersebut standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan maasyarakat, pengelolaan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, produktivitas pelayanan dan inovaasi pelayanan publik.

Sleman – Sebanyak 338 eks anggota Gafatar yang berasal dari DIY akan dibawa kembali ke daerah asalnya. Namun sementara waktu, mereka akan ditempatkan di gedung Youth Center di Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Di lokasi tersebut, para pengungsi eks anggota Gafatar  akan diberi pembinaan oleh tim dari Provinsi DIY. Kegiatan pembinaan dijadwalkan selama tiga hari melibatkan tim lintas sektoral antara lain MUI, Kemenag, dan Korem.

“Rencana awal akan diambil dari Donohudan pada Kamis (28/1)besok. Berdasar laporan jumlahnya ada 338 orang, dan 98 diantaranya berasal dari Sleman. Tapi data itu belum final, lebih valid setelah mereka tiba di Youth Center,” kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Sleman, Drs Ardani, Rabu (27/1).

Dikatakan Ardani dari 98 warga Sleman yang terdata, baru 70 orang memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK) sedangkan sisanya masih ditelusuri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Menurut Ardani, mengacu laporan orang hilang yang masuk ke Polres Sleman, jumlahnya cukup banyak. Di Kecamatan Depok tercatat ada 49 laporan, Ngaglik 12 laporan, Moyudan (9), Gamping (7), Mlati (6), Turi (4), Cangkringan (4), Berbah (4), Godean (4), Prambanan (3), Kalasan (2), dan Minggir (1). Diantara semua laporan itu, kemungkinan ada yang terindikasi terlibat dengan organisasi Gafatar.

Terkait penanganan pengungsi Gafatar, Ardani menjelaskan setelah tiga hari berada di Youth Center, tanggung jawab akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Setelahnya, mereka akan dikembalikan ke keluarga masing-masing.

Dalam upaya pemulangan ini, pemerintah daerah bekerjasama dengan aparat kecamatan dan desa. Dengan langkah ini diharapkan dapat membantu mengkondisikan situasi. Jika sampai ada penolakan dari masyarakat atau pengungsi tidak lagi memiliki tempat tinggal di daerah asal, Pemkab mewacanakan mereka untuk ditampung di suatu tempat.

“Soal itu masih kami koordinasikan dengan instansi terkait lainnya. Kemungkinan di gedung BLK (Balai Latihan Kerja) atau panti sosial,” terangnya.

Saat ini sudah ada empat pengungsi Gafatar yang ditampung di Youth Center terdiri dari dua orang dewasa, dan dua anak-anak. Namun dia enggan menjelaskan identitas para pengungsi tersebut.

“Mereka dipulangkan lewat Jakarta melalui jalur udara. Setiba disini, mereka diterima Disnaker Provinsi dan dicek kesehatannya oleh Dinkes,” kata Ardani.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Sleman Arif Haryono mengaku belum mendapat petunjuk mengenai penanganan anak eks anggota Gafatar yang masih berusia sekolah.

“Saya belum tahu datanya. Tapi kalau ada dan mereka butuh layanan pendidikan, kami siap memfasilitasi,” tandasnya.

Pihak sekolah juga dihimbau agar tidak menolak jika mereka ingin mendaftar. Sebab anak-anak itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Sleman – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sleman tahun 2016 ini ditetapkan sebesar Rp . Nominal itu sesuai keputusan Gubernur yang tertuang dalam SK Nomer 255/KEP/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di DIY. Dibanding tahun lalu yang jumlahnya sebesar , nilai UMK 2016 ada peningkatan.

“Aturan upah berlaku terhitung bulan Januari ini. Tidak ada penundaan bagi perusahaan berskala besar maupun kecil,” kata Kepala Bidang Ketenagkerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman, Sutiasih, Rabu  (27/1).

Meski demikian, lanjut Sutiasih, bagi perusahaan yang belum sanggup memenuhi pembayaran sesuai besaran upah itu, dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur. Dalam hal ini, persetujuan merupakan wewenang Gubernur karena dinas hanya bertugas mengawasi realisasi penerapan UMK.

Selain mengajukan permohonan ke Gubernur, perusahaan diwajibkan membuat surat kesepakatan dengan pihak karyawan terkait batas waktu penangguhan tersebut.

“Di dalam surat harus dituliskan kapan perusahaan akan mulai memenuhi kewajiban membayar gaji sesuai UMK. Sebab penangguhan ada batasan waktu, tidak bisa berlaku seterusnya,” terang Sutiasih.

Adapun rumus penghitungan UMK 2016 adalah besaran upah minimum tahun 2015 dikalikan prosentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 11,5 persen. Hasilnya kemudian ditambahkan pada nilai UMK 2015.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dna Sosial Sleman, Drs Untoro Budiharjo mengklaim, besaran UMK 2016 telah memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja, serta mempertimbangkan angka inflasi.

“Nilai UMK tahun ini bahkan sudah melebihi KHL. Hasil hitungan survei Dewan Pengupahan, rata-rata KHL hanya Rp ,” ujarnya.

Selain itu, penghitungan dengan sistem ini juga dinilai lebih transparan karena semua pihak dapat ikut menghitung termasuk pekerja.