Sleman – Menjelang puncak musim hujan, gejala alam petir menjadi ancaman yang dapat menimbulkan bencana. Dilaporkan beberapa minggu lalu, satu ekor sapi milik warga di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, mati akibat tersambar petir. Kendati belum ada pemetaan daerah rawan petir, namun BPBD mengimbau masyarakat khususnya yang tinggal di lereng Merapi agar meningkatkan kewaspadaan.

“Di wilayah Sleman utara seperti Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan sering dijumpai awan cumulonimbus. Pembentukan awan ini berpengaruh terhadap adanya petir,” kata Kepala BPBD Sleman Julisetiono Dwi Wasito, Rabu (27/1).

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada pengelola gedung berukuran tinggi agar melengkapi bangunan dengan fasilitas penangkal petir. Selain itu, masyarakat juga diminta membenahi peralatan elektronik rumah tangga yang beresiko menjadi media penghantar aliran listri dari petir. Peralatan itu seperti antena televisi, dan radio komunikasi.

Terpisah, Kepala Stasiun Geofisika BMKG Jogja, Tony Agus Wijaya menyarankan warga agar menghindari aktivitas di area terbuka seperti persawahan atau lapangan, saat terjadi hujan disertai petir.

“Selain itu, jangan berlindung di bawah pohon tinggi karena rawan tersambar petir. Saran lain, sebaiknya hentikan sementara pemakaian ponsel saat hujan petir,” kata Tony.

Sementara itu dalam rilisnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap bencana. Dari prediksi BMKG, puncak musim hujan berlangsung pada akhir Januari dan Februari 2016.

“Biasanya Januari merupakan puncak curah hujan, dan sering terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan puting beliung. Tapi tahun ini ada pengaruh El-Nino yang mengakibatkan musim hujan datang terlambat dibanding kondisi normal,” katanya.

Meski saat ini El Nino masih berada dalam intensitas kuat, tapi cenderung terus meluruh. Kondisi diperkirakan memasuki fase netral sekitar bulan Maret atau April mendatang. Karenanya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.

Sleman – ‬Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menetapkan sembilan prioritas untuk rencana pembangunan di tahun 2017. Demikian diungkapkan Pj Sekda Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno, Rabu (27/1).

Menurut Iswoyo, sembilan prioritas itu antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, pemerataan pembangunan sampai tingkat desa, serta memperkuat penegakan hukum. Selain itu, pembangunan juga dititikberatkan pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional, kualitas pendidikan karakter, dan kerukunan masyarakat melalui kebudayaan dan kesetaraan gender.‬

‪“Ada sembilan prioritas yang diangkat dalam rencana pembangunan tahun depan dengan 14 sasaran daerah, dan 34 indikator. Tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Iswoyo.‬

‪Dikatakan pula bahwa penetapan prioritas itu merupakan bagian strategi pemerintah daerah untuk menjawab isu strategis tahun mendatang. Salah satunya terkait persentase penduduk miskin yang masih tinggi. Data terakhir per 2014, jumlah warga miskin tercatat 11,85 persen atau sebanyak KK.‬

‪Kendati turun 2,04 persen dibanding tahun sebelumnya, masih diperlukan upaya serius agar jumlahnya bisa terus ditekan. Selain banyaknya penduduk miskin, pembangunan di Sleman juga masih terkendala tingginya angka pengangguran terbuka yang pada tahun 2015 mencapi 6,12 persen.‬

‪Persoalan lainnya menyangkut kontribusi sektor ekonomi lokal yang masih rendah. Menurut Iswoyo, ekonomi lokal dari sektor pertanian masih dapat dipacu sehingga memberikan kontribusi lebih maksimal.‬

‪“Sharing PDRB Sleman masih didominasi sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa. Padahal ada potensi desa wisata berbasis pertanian yang masih dapat dikembangkan,” katanya.‬

‪Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian adalah kinerja birokrasi. Saat ini, indeks reformasi birokrasi masih berada di level 60,97. Sementara, indeks kepuasan masyarakat tercatat sebesar 78,54 atau hanya meningkat 0,77 dibanding tahun 2014. Nilai itu perlu ditingkatkan untuk performa Pemkab Sleman sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.‬

Sleman – Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Sleman mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di aula kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Selasa (26/1).

Penyelenggaraan FGD ini ditujukan untuk melakukan koordinasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Sleman dalam antisipasi teror serta menciptakan kondisi pasca evakuasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara). Dalam FGD ini, turut mengundang aparat dan instansi terkait, Kominda, mitra kerja masyarakat, Muspika dan tokoh masyarakat, di Kabupaten Sleman.

Kepala Kesbang Sleman, Drs Ardani menyampaikan terkait kasus Gafatar yang terjadi baru-baru ini disebutkan bahwa korban yang sudah dipulangkan dari Kalimantan asal DIY ada sebanyak 338 orang. Korban Gafatar ini tidak langsung dipulangkan kepada keluarga akan tetapi mendapatkan pembinaan selama 3 hari dan selanjutnya mendapatkan pembinaan kembali dari Youth Center selama 3 hari sebelum dikembalikan lagi kepada keluarga.

Dari kasus Gafatar yang terjadi di Sleman ini, Ardani berinisiatif mengadakan Forum Group Discussion dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sleman. Acara FGD dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Jasim Sumirat SH MSi mewakili Penjabat Bupati Sleman.

Jasim Sumirat berharap agar FGD ini mampu menjadi sarana dalam mendorong dan memotivasi seluruh jajaran dalam merumuskan formulasi yang tepat dalam upaya menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan di Kabupaten Sleman.

Jazim juga berharap agar seluruh jajaran pemerintah, aparat, swasta, dan masyarakat bisa bersinergi, meningkatkan koordinasi, memperkuat langkah dalam upaya menyusun dan menjalankan langkah-langkah strategis dalam upaya menjawab isu yang berkembang sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam FGD ini turut dibahas mengenai Gafatar, khususnya penanggulangan kasus Gafatar di Kabupaten Sleman yang juga terkena dampak dari Gafatar tersebut. Disampaikan juga beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan Polres Sleman dalam antisipasi gangguan kamtibmas pasca terjadinya teror dan orang hilang yang (diakibatkan oleh Gafatar) tersebut.

Beberapa himbauan juga disampaikan khususnya kepada warga dan tokoh masyarakat Sleman agar tidak terprovokasi gerakan-gerakan radikal yang saat ini sedang berkembang di Indonesia demi keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Sleman.

Sleman – Cuaca buruk berupa hujan deras disertai  angin kencang yang terjadi di Kabupaten Sleman, Senin (25/1) siang hingga petang, mengakibatkan kerusakan di sejumlah wilayah kecamatan.‬ Selain menumbangkan pohon-pohon juga merusakkan 25 rumah dan 6 kandang. ‪Sedikitnya ada 25 unit rumah dan 6 kandang yang rusak tertimpa pohon roboh. Dari jumlah tersebut tercatat 17 rusak ringan, 6 rusak sedang dan 1 rusak berat. Sementara pohon yang roboh mencapai puluhan pohon.

‪Kejadian rumah tertimpa pohon roboh paling banyak terjadi di Kecamatan Turi, sebanyak 15 unit rumah rusak dan 5 kandang rusak. Sedang di wilayah perbukitan Prambanan sedikitnya 4 rumah rusak tertimpa pohon tumbang, Pakem 3 rumah dan 1 kandang rusak.‪Selain wilayah lereng Gunung Merapi, angin kencang juga menyapu wilayah lain seperti Tempel dilaporkan dua rumah tertimpa pohon, demikian pula dua rumah di Kecamatan Sleman.‬

Kepala ‪Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito membenarkan kejadian tersebut bahkan hingga Selasa (26/1) siang BPBD masih melakukan penanganan dampak bencana angin kencang tersebut.

Pada Senin (25/1) siang sekitar pukul WIB telah terjadi hujan disertai angin kencang hingga pukul WIB yang mengakibatkan pohon tumbang  di 21 titik dan mengakibatkan beberapa rumah rusak ringan & rusak sedang. Disamping itu juga terjadi hujan es di Tunggularum Wonokerto Turi.

Ketika ditanya jumlah kerugian, Julisetiono menyatakan kerugian masih dihitung dan didata

“Pendataan belum final mungkin masih bertambah sehingga jumlah kerugian belum tahu,” kata Julisetiono.

Sedang untuk bantuan logistik berupa terpal dan logistik pangan sudah disiapkan. Menghadapi cuaca ekstrim saat ini Julisetiono menghimbau kepada masyarakat untuk

Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

“Perhatikan pohon-pohon  yang beresiko tumbang lebih baik segera  untuk dipangkas atau dikurangi ketinggiannya. Guna menantisipasi tumbangnya pohon,” kata Julisetiono.

Selain itu Julisetiono juga menambahkan masyarakat juga diminta membersihkan selokan dan saluran air untuk mengantisipasi banjir. Sementara Camat Prambanan, Drs Abu Bakar mengatakan ada 4 rumah rusak tertimpa pohon tumbang di Prambanan. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami lecet-lecet dan kerugian ditaksir sekitar Rp 25 juta.

Sleman – Kabupaten Sleman kembali meraih penghargaan Sakip dengan predikat BB dengan nilai 76,90 diantara Kabupaten/Kota se Sumatera dan DIY. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi dan Birokrasi Yudi Krisnady di Gedung JEC Jogja, Senin (25/1). Demikian disampaikan Kabag Humas Sleman, Dra Sri Winarti usai mengikuti penyerahan penghargaan tersebut, Senin (25/1).

Menurut Sri winarti, diantara Kabupaten Sleman terdapat 150-an Kabupaten /Kota yang ada di pulau Sumatera dan DIY. Sedang yang menerima penghargaan  Sakip dengan predikat BB tersebut hanya  Kota Tanjung Pinang dengan nilai 75,89, Kabupaten Bantul dengan nilai 70,26, Kota Yogyakarta dengan nilai 70,12 dan Kabupaten Karimun dengan nilai 70,06.

“Sedang diluar lima Kabupaten/Kota tersebut mendapatkan predikat CC maupun DD,” kata Sri Winarti.

Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Reformasi daan Birokrasi, para bupati/walikota se Sumatera dan DIY, juga para kepala Inspektorat dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut lanjut Sri Winarti, Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi memaparkan bahwa ketentuan  pelaksaanaan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaaan kinerja menjadi dasar dalam proses  perencanaan anggaran, pengendalian dan monitoring dilakukan secara periodik yaitu, Rakor Dalbang setiap 3 bulan sekali, Rakorpim setiap bulan dan forum akselerasi kinerja Pemerintah Daerah seminggu sekali.

Disampimg itu pemanfaatan sistem informasi terintegrasi  ( perencanaan, anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja ). Sementara Menpan Yudi Krisnady menyampaikan bahwa kompetisi adalah hal yang mutlak untuk mencapai kinerja yang baik. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadikan pemerintahan yang baik, untuk menuju pemerintahan yang good Governance.

Kedepan untuk mencapai pemerintahan yang baik diperlukan SDM yang memiliki program yang terukur, mempunyai perencanaan kerja. Yang jelas setiap instansi pemerintah  mempunyai kinerja yang terukur dan memiliki laporan kinerja. Yang juga penting menurut Yudi Krisnady bahwa penyelenggaraan kinerja bukan terukur hanya penyerapan anggaran, akan tetapi sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan.

Menyangkut  BPK dalam melakukan pemeriksaan dengan predikat  yang baik, kedepan tentunya paradigma tersebut harus diubah, dalam melakukan audit BPKP hendaknya bukan pada akhir tahun akan tetapi pada pertengahan pelaksanaan kegiatan, tentu fungsi preventif dan pembinaan perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan.