Sleman – Bagi Ir Gatot Saptadi menjadi Penjabat Bupati Sleman selama 200 hari memiliki kesan tersendiri bagi dirinya.

“Menarik dan menjadi pembelajaran saya sebagai Bupati, bagaimana harus membangun birokrasi, SKPD serta memanfaatkan potensi Sleman yang sangat luar biasa termasuk SKPD dan masyarakatnya,” kata Gatot ketika dimintai tanggapannya terkait dengan akan dilantiknya Bupati terpilih Sri Purnomo dan Sri Muslimatun, Selasa (16/2).

Menurut Gatot pelantikan dilakukan di Kepatihan Rabu (17/2), baru kemudian malam harinya diadakan sertijab di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman. Gatot merasa bersyukur bisa menjalankan tugasnya sebagai Bupati Sleman selama masa transisi.

“Ada tiga tugas pokok saya sebagai Bupati transisi yaitu mengawal pelaksanaan Pilkada, netralitas PNS dan tetap menjalankan pemerintahan dengan baik dengan mengoptimalkan program-program Bupati sebelumnya. Dengan pelantikan Bupati terpilih berarti tugas saya selesai,” tutur Gatot.

Selama menjalankan tugas, Gatot juga berusaha melakukan penegakan hukum juga melaksanakan proses mekanisme anggaran. Sementara dengan Bupati baru, Gatot berharap tetap melaksanakan komitmennya, konsistensi dan merealisasikan apa yang sudah dicanangkan dalam visi misi ketika melakukan kapanye.

“Harapannya visi misi yang sudah disampaikan dilakukan dengan memanfaatkan perangkat yang ada,” tambah Gatot.

Apalagi lanjutnya jika program sudah ada Perda, Perbup dan SK maka harus dilaksanakan sebagai komitmen. Namun demikian, untuk selanjutnya masyarakat yang menilai terhadap keberhasilan pembangunan di Sleman.

Sebenarnya lanjut Gatot masih banyak PR yang harus dilakukan di Sleman diantaranya menyangkut aktifitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya mengendalikan masuknya miras di masyarakat. Masalah kemiskinan yang tinggi juga harus mendapat perhatian. Begitu juga dengan jumlah pengangguran yang juga masih banyak.

Selain itu terus menyiapkan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana yang banyak terjadi di Sleman, seperti bencana alam, Merapi, banjir dan lainnya.

Sleman – Tidak adanya ketersediaan lahan yang memadahi menjadi salah satu kendala pengembangan kawasan industri di Kabupaten Sleman.

“Untuk menjadi kawasan industri memerlukan lahan paling tidak seluas 50 hektar. Nah di Sleman ini tidak ada wilayah yang memungkinkan untuk itu,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Sleman, Drs Purwatno Widodo, Rabu (17/2).‬

‪Menurut Purwatno, Sleman merupakan wilayah serapan air yang menjadi penyangga bagi daerah lain. Sehingga pembangunan industri di sini memang dibatasi. Berbeda dengan kawasan industri Piungan di Kabupaten Bantul dan Sentolo di Kabupaten Kulonprogo.‬

‪Di sisi lain, saat ini lahan yang ada di Sleman masih menjadi milik penduduk dan bernilai jual mahal. Sehingga pengusaha industri lebih tertarik untuk berinvestasi di tempat lain. Namun demikian Purwatno menambahkan, sejumlah investasi masih dimungkinkan masuk ke Sleman.‬

‪“Ya investasi kan bisa di sektor lain. Tidak harus di bidang industri terus,” katanya.

Meski begitu, Pemkab Sleman telah mencanangkan kawasan peruntukkan industri. Antara lain meliputi Kecamatan Gamping, Berbah, dan Sleman. Adapun target pertumbuhan industri di Sleman yaitu tiga persen per tahun.‬

‪Kesulitan pembangunan kawasan industri di Sleman juga muncul dari sektor sumber daya manusia (SDM). Purwatno menuturkan, SDM untuk membangun gedung-gedung industri di Sleman sulit didapat. Karena jarang masyarakat yang mau bekerja sebagai tukang bangunan.‬

‪Di sisi lain, ada puluhan sentra industri kecil menengah di Sleman yang belum resmi dikukuhkan oleh pemerintah. Padahal kondisi tersebut memunculkan kendala yang cukup besar bagi industri kecil di lapangan. Misalnya pengadaan bahan baku dan permodalan.‬

‪Sementara Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Disperindakop) Sleman, Drs Pustopo mengatakan, saat ini ada 40 wilayah industri yang belum dikukuhkan dan diresmikan. Sementara jumlah sentra industri kecil menengah yang sudah terbentuk mencapai lebih dari 16 ribu unit.

“Tapi yang kami kukuhkan baru 10,” tuturnya.‬

‪Adapun kendala pengukuhan IKM disebabkan oleh belum terbentuknya kelompok para pelaku industri di berbagai wilayah. Sehingga keberadaan mereka berdiaspora, lalu mengakibatkan ketidakjelasan manajemen paguyuban. Padahal kelompok paguyuban industri kecil menengah akan sangat membantu Pemkab Sleman untuk melakukan pembinaan dan pemberian bantuan modal.

Sleman – UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) akan mendampingi Kabupaten Sleman dalam rangka menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan Tim UNIDO yang dipimpin Rene Van Berkel sudah mengadakan audiensi dengan Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi di Pemkab Sleman, Selasa (16/2).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sleman, Ir AA Ayu Laksmi Dewi TP MM dikantornya, Rabu (17/2). Dikatakan Ayu, Rene Van Berkel Ph.D yang didampingi oleh Marti Yusnida telah mengungkapkan bahwa program utama UNIDO adalah National Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Programme Indonesia.

Inti dari program tersebut merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan terhadap praktek-praktek lingkungan secara preventif dan tehnik-tehnik untuk mencapai produktivitas proses, produk dan pelayanan untuk peningkatan efisiensi dan pengurangan resiko terhadap manusia dan lingkungan.

“Sedangkan tujuan program ini adalah untuk menciptakan produksi yang bersih dan efisien sumberdaya sehingga akan dapat terwujud usaha pariwisata yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan,” kata Ayu.

Ditambahkan Ayu bahwa UNIDO sengaja memilih Kabupaten Sleman dikarenakan Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang dicanangkan sebagai pilot project program Sustainable Tourism Development (STD) oleh Kementerian Pariwisata RI. Program ini akan diawali dengan industri pariwisata khususnya industri perhotelan sehingga program ini akan turut mempermudah untuk memperoleh sertifikasi yang berstandar internasional.

Untuk mempersiapkan lembaga dan tenaga kerja yang memiliki standar internasional, pihak UNIDO akan melaksanakan program selama 2 tahun yang akan dilaunching pada pertengahan bulan Maret 2016 mendatang, yang meliput pelatihan, demo dan penilaian kualitas hotel, membentuk kelompok yang dapat mereplikasi pelatihan dan demo, serta Focus Grup Discussion.

Menurut Ayu, terhadap program ini Pemkab Sleman mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap program UNIDO yang akan diterapkan di Kabupaten Sleman.

“Program ini tentu akan memperkuat implementasi program Sustainable Tourism Development (STD) di Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Desa Wisata Pulesari dan nantinya akan diterapkan secara luas di sektor pariwisata,” tutur Ayu.

Yang tidak kalah pentingnya lanjut Ayu adalah bahwa program tersebut akan memberikan penguatan terhadap lembaga dan pelaku pariwisata di Kabupaten Sleman dalam menghadapi era perdagagan bebas MEA. Dengan inisiasi program UNIDO ini diharapkan justru akan menjadi budaya hemat dan bersih diberbagai sektor di Kabupaten Sleman.