Sleman – Setelah dilaksanakan pelantikan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI dan Wakil Bupati Sleman Dra Sri Muslimatun MKes di Bangsal Kepatihan, Rabu (17/2) kemudian malam harinya dilanjutkan dengan serah terima jabatan di Pendopo Parasamya Sleman disaksikan Sekda DIY H Ihsanuri. Selanjutnya Kamis (18/2) di Pendopo Parasamya juga digelar acara pisah sambut Bupati dan Wakil Bupati Sleman serta penjabat Bupati Sleman Ir. Gatot Saptadi.

Usai acara dilanjutkan dengan mengantar Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi beserta Istri ke rumah kediaman di Wilayah Baciro Jogja oleh Kepala SKPD dan Camat se Kabupaten Sleman.

Sementara  Bupati Sleman periode 2016-2021, Sri Purnomo menegaskan sikap untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi. Apalagi ketika berlangsung upacara pelantikan dirinya dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun bersama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul serta Gunungkidul, telah membacakan serta menandatangani pakta integritas anti korupsi.

Sri Purnomo sebagai Kepala Daerah incumbent juga berkomitmen mentaati aturan main di pemerintahan, agar birokrasi bebas dari segala macam penyimpangan.

”Dengan aturan kita tidak boleh melakukan pelanggaran, setiap kita melangkah sudah ada rambu-rambu aturannya, mudah-mudahan dengan hal itu kita terus diingatkan sehingga kita bisa menjalankan birokrasi dengan baik,” kata Sri Purnomo.

Sleman – Puluhan warga Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan Sleman, hari Kamis (18/2) mengadakan aksi demo di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman. Aksi yang mendapat penjagaan ketat polisi berlangsung tertib, selain membawa spanduk perwakilan warga juga mengadakan dialog dengan pejabat Pemkab Sleman di aula DPUP.

Dalam kesempatan tersebut, mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman segera memperbaiki jalan yang rusak di desa setempat.
Pasalnya kerusakkan sarana infrastruktur tersebut menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat.

Koordinator Warga Glagaharjo, Widodo menyampaikan, kerusakan terjadi di sepanjang jalan Suluh, Bronggang Desa Argomulyo sampai Singlar Desa Glagaharjo Cangkringan. Selain itu ada juga jalan rusak lainnya dari Banjarsari sampai depan Kantor Desa Glagaharjo.

“Sejak erupsi tahun 2010 lalu, jalan di sana belum tersentuh pembangunan,” kata Widodo ketika beedialog dengan pejabat Sleman.

Menurut Widodo, kedatangan warga Glagaharjo dan Argomulyo ke Pemkab Sleman, hanya bertujuan untuk menyampaikan permintaan perbaikan jalan.

Sebab, saat ini banyak potensi wisata di Desa Glagaharjo yang tidak bisa diekspose karena sarana infrastruktur yang jelek. Di antaranya makam Mbah Marijan, Bumi Perkemahan Glagahsari, dan Goa Jepang.

“Hampir enam tahun kami merasakan keberadaan yang memperihatinkan. Padahal desa lain sudah dibangun. Tapi kami belum sehingga kami merasa dianak tirikan,” kata Widodo.

Sementara itu warga Ngancar, Glagaharjo, Sudiso (42) menuturkan, jalan di wilayahnya sulit dilewati. Padahal saat ini petani sudah mulai menanam pohon sengon. Akibat kondisi jalan yang jelek, harga pohon sengon pun memburuk.

“Ya pembeli juga banyak yang tidak jadi beli ke kami. Karena medannya itu berat,” ujarnya.

Tekait hal ini, Kepala Bidang Binamarga, DPUP Sleman, Mirza Anfanzury menyampaikan, sebenarnya wilayah Glagaharjo yang dimaksud masyarakat merupakan kawasan rawan bencana (KRB) III.

Mirza menuturkan, di kawasan tersebut memang tidak boleh dilakukan pembangunan. Pertimbangannya menyangkut keselamatan masyarakat.

Namun Mirza mengatakan keinginan masyarakat terkait pembangunan di sana akan disampaikan pada Bupati Sleman.

“Keputusannya, nanti terserah Bupati. Yang jelas kami sendiri memang tidak ada anggaran untuk pembangunan di sana,” ujar Mirza.

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sleman, Sungkono mengemukakan, KRB III merupakan wilayah hutan lindung dan hutan budidaya. Larangan pembangunan di area tersebut juga ditujukan untuk menjaga keasrian hutan Lereng Merapi.

“Itu memang khusus dan dikosongkan,” kata Sungkono.

Di sisi lain, larangan pembangunan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya erupsi Merapi dan bencana lahar dingin. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Julisetiono Dwi Wasito.

Menurutnya, meskipun warga di sekitar Lereng Merapi sudah memiliki kemandirian dalam menghadapi bencana, pemerintah tetap berkewajiban melindungi masyarakat. “Tujuan kami kan baik,” katanya.

Sleman – Pada puncak musim hujan seperti sekarang ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Julisetiono Dwi Wasito meminta warga yang sedang melakukan aktifitas di bantaran aliran sungai yang berhulu di Merapi untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ancama banjir lahar dingin masih mengancam disejumlah sungai terutama  Gendol dan Opak.

“Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan saat beraktifitas di dua sungai itu. Bila terlihat langit sudah mendung lebih baik segera mencari tempat yang aman,” ujar Julisetiono Kamis (18/2).

Julisetiono juga menjelaskan, dimasa intensitas hujan di puncak Merapi masih tinggi, ancaman banjir lahar dingin dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebab masih ada sekitar 25 juta kubik material pasir Merapi yang ada di puncak. Diperkirakan hujan deras masih akan berlangsung hingga akhir bulan Februari ini.

“Memang alur aliran sungai sudah baik. Tetapi jika diguyur hujan terus-menerus maka material Merapi yang ada di pucak akan jenuh dan turun ke bawah. Kami tidak bisa memprediksi kapan itu terjadi,” jelasnya.

Seperti diketahui, akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Merapi pada Rabu (17/2) petang menyebabkan dua kendaraan tertimbun material. Masing-masing mobil yakni truk L300 dan truk pengangkut pasir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Mantan Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi disela-sela menghadiri acara pisah sambut Bupati Sleman, kemarin juga menyayangkan masih ada aktivitas penambangan di sungai Gendol.

“Itu bukan kewenangan kami untuk mengatur penambangan. Tapi saya minta warga lebih hati-hati,” jelasnya.

Menurut Gatot, keberadaan early warning system (EWS) yang ada disejumlah titik tidak bisa dijadikan acuan. Sebab, terjadinya banjir lebih cepat dari sinyal yang diberikan EWS.

“Terkadang hanya butuh waktu 15 menit dari sinyal peringatan, tiba-tiba banjir sudah datang,” tandasnya.

Sementara Camat Cangkringan, Edi Harmanto mengatakan truk yang terjebak banjir sudah bisa dievakuasi dan tidak mengalami kerusakan. Sedang mobil L300 yang tertimbun pasir hingga Kamis siang belum selesai dievakuasi.

“Kerugian berapa belum bisa diketahui karena mobilnya belum selesai dievakuasi,” kata Edi.

Ditambahkan Edi, sebenarnya dibeberapa wilayah yang sering digunakan untuk penambangan sudah dipasang tanda peringatab disetiap jalur masuk. Tetapi banyak juga yang tidak memperhatikan peringatan tersebut.