Sleman – Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Sleman sepakat untuk melaksanakan surat anjuran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memberlakukan tas plastik berbayar di pusat perbelanjaan.‬

‪Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Drs Purwanto, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Drs Pustopo serta Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Dra Tri Endah Yitnani MSi di Pres Room Pemkab Sleman, Kamis (25/2).

‪”Kami sangat setuju dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi timbunan sampah, terutama sampah plastik yang tidak mudah terurai,” kata Purwanto.‬

‪Menurut Purwanto, saat ini Indonesia menempati urutan ke tiga di dunia soal timbunan sampah.‬ Sampah anorganik memang sangat mencemari lingkungan, dimanapun. ‬

‪”Kalau tas plastik gratis, akan lebih mudah dan marak timbunan sampahnya, tetapi kalau berbayar orang akan berpikir untuk membayar plastik tersebut sehingga selanjutnya akan membawa tas sendiri dari rumah,” kata Purwanto.‬

‪Purwanto menambahkan, kantor BLH Kabupaten Sleman saat ini sedang melakukan sosialisasi tentang penggunaan tas platik berbayar.‬

“Kalau penggunaan tas platik ini  tidak dibatasi timbunan sampah akan semakin banyak, orang akan dengan enak sekali membuang sampah sembarangan,” katanya.‬

‪Sementara Kepala Disperindagkop Kabupaten Sleman, Pustopo mengatakan pihaknya juga siap melaksanakan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut.‬

“Kami sangat setuju, selain sebagai program ramah lingkungan mengurangi sampah plastik yang sulit terurai. Di sisi lain dikatakan Pustopo dengan demikian juga dapat menjadi peluang yang baik dimasa mendatang bagi UMKM produsen “paper bag” (tas kertas) dan “kreneng” (keranjang bambu).

‪Menurut Pustopo, penerapan tas plastik berbayar ini bagi toko-toko modern lebih mudah karena biasanya manajemen toko modern dari pusat.‬

“Justru yang dikhawatirkan toko-toko tradisional dan pasar yang sulit menerapkan plastik berbayar ini. Hanya saja bagaimana membuat himbauan agar masalah ini dapat diterapkan,” katanya.‬

‪Sedangkan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Tri Endah Yitnani mengatakan pihaknya juga setuju dengan anjuran tersebut, namun regulasi harus lebih diperjelas lagi.‬

‪”Seharusnya anjuran tersebut diikuti dengan regulasi bagaimana penerapannya di lapangan, karena untuk mengubah perilaku yang sudah berlangsung puluhan tahun itu tidak mudah. Apalagi untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

Sleman – Kepala Bulog Divisi Regional Jogja, Sugit Tedjo Mulyono  memantau langsung distribusi beras miskin (raskin)di Balai Desa Wukirsari Cangkringan Kabupaten Sleman, Rabu. (24/2). Di desa tersebut, rumah tangga sasaran penerima raskin mencapai lebih dari seribu kepala keluarga, dengan total beras yang dialokasikan lebih dari 15 ribu kilogram.

Di sela kegiatan pemantauan, Sugit mengapresiasi upaya masyarakat sekitar yang mampu mengelola distribusi raskin secara mandiri dengan membentuk kelompok, bahkan pola tersebut merupakan satu-satunya di DIY.

”Ini ada namanya pokmas (kelompok masyarakat, red), satu-satunya di Jogja yang dikelola masyarakat, harusnya dilakukan aparat desa, disinilah masyarakat bisa komplain soal kualitas beras,” kata Sugit.

Selain itu lanjut Sugit, untuk menjaga kualitas beras sejahtera yang didistribusikan bagi rumah tangga sasaran, masa simpan beras di gudang paling lama empat bulan, sehingga ketika diterima masyarakat masih layak konsumsi.

”Tahun-tahun lalu masih ada kualitas beras bulog yang kurang baik, karena dulu waktu simpan beras di gudang sampai satu tahun, sekarang paling lama empat bulan,” terangnya.

Salah satu warga penerima manfaat bernama Sri Hartuti warga Dusun Sempon Wukirsari mengatakan, kualitas beras yang diterima saat ini sangat baik.

”Untuk akhir-akhir ini kualitas raskin bagus, kalau tahun-tahun sebelumnya warnanya kuning, tapi masih enak dikonsumsi jika mencucinya bersih,” kata dia.

Sementara itu, untuk distribusi raskin pada bulan Februari 2016, Bulog Divisi Regional Jogja mengalokasikan lebih dari 327 ribu kilogram beras, bagi 21 ribu lebih rumah tangga penerima sasaran se-DIY.

Sleman – Direktur PDAM Sleman, Drs Dwi Nurwata  SE MM menyatakan ke depan PDAM Sleman memiliki langkah yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan kinerja yakni 2 program prioritas peningkatan pelayanan dan  menekan tingkat kehilangan air. Untuk percepatan pelayanan memberikan pelayanan kepada Sego Pinggiran yakni meliputi wilayah  Seyegan,  Godean, Gampimg, Minggir dan Moyudan.

“Saat ini kebocoran di PDAM Sleman mencapai 28 %, dan untuk menekan tingkat kebocoran air dengan menggunakan zona sistem (distrik meteran) untuk mendeteksi dini kebocoran air dengan target 25 %,” kata Dwi Nurwata usai dilantik kembali oleh Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI sebagai Direktur PDAM Sleman periode 2016-2020 di Aula lantai III Pemkab Sleman, Rabu (24/2).

Menurut Dwi Nurwata, kebocoran air tersebut sudah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang masih mencapai 37 % tingkat kebocoran air dari produksi 310 liter/detik. Dwi Nurwata mengakui dalam menekan kebocoran airini memang tidak mudah karena perlu upaya lebih spesifik.

Sementara Sri Purnomo menyampaikan bahwa terpilihnya kembali  Dwi Nurwata sebagai Direktur PDAM Sleman masa jabatan 2016 – 2020  membuktikan bahwa kinerjanya selama ini memberikan progres positif terhadap kemajuan PDAM Sleman baik dalam prestasi kerja maupun dalam pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Prestasi tersebut terlihat dari peningkatan berbagai aspek baik dari sisi pelayanan, jumlah pelanggan serta laba yang dihasilkan. Selain itu terlihat pula dari hasil audit BPKP DIY, dimana hasil audit kinerja PDAM Sleman berdasarkan Kepmendagri, pada tahun 2012 kinerja PDAM Sleman memperoleh nilai 58,77 dengan kategori cukup, meningkat pada tahun 2015 dengan predikat baik, dengan nilai 61,53.

Serta hasil audit kinerja PDAM yang penilaiannya berdasarkan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), pada tahun 2012 memperoleh nilai 3,025 meningkat menjadi 3,67 pada tahun 2015 dengan kategori sehat.

“Dengan prestasi-prestasi dan kemajuan yang telah diraih, diharapkan dapat menjadi modal dan pengalaman dalam memimpin PDAM Sleman ke depan,” kata Sri Purnomo.

Disampaikan Sri Purnomo bahwa keberhasilan yang diperoleh ini tidak terlepas dari dedikasi dan loyalitas seluruh jajaran PDAM, untuk itu saya juga ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PDAM Sleman yang telah bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban selama ini dengan kinerja yang sangat baik.

PDAM Sleman memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan ketersediaan air bersih. Untuk itu PDAM diharapkan dapat secara dinamis meningkatkan layanannya kepada masyarakat sehingga mampu meminimalisir ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Walaupun capaian dalam aspek pelayanan telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, namun bukan berarti inovasi dalam pelayanan tidak diperlukan.

Untuk itu PDAM Sleman beserta jajaran dituntut untuk peka dan jeli membaca kondisi riil dilapangan sehingga dapat terus berinovasi dalam program kerja yang dicanangkan, dimana harapannya kedepan, kinerja PDAM Sleman dapat semakin meningkat.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman hingga kini belum menerbitkan surat edaran terkait aturan kantung plastik berbayar. Saat ini, implementasi kebijakan itu masih dalam tahap rencana sosialisasi.

“Kami dari BLH sedang membuat leaflet untuk sarana sosialisasi. Nanti disebarkan ke masyarakat terutama di pasar tradisional, sedangkan untuk swalayan kami akan komunikasi langsung dengan pengelolanya supaya lebih efektif,” kata Kabid Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman, Indra Darmawan, Rabu (24/2).

Menurut Indra, penerapan kebijakan ini perlu disinkronkan dengan kondisi masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian ke warga, pihaknya menggandeng Dinas Pasar. Selain pengusaha ritel modern, pedagang pasar tradisional juga diharapkan ikut aktif menerapkan aturan ini.

Dicontohkan Indra dengan beralih ke penggunaan daun pisang untuk membungkus dagangan. Namun menurut Indra, yang lebih penting adalah kesadaran konsumen. Warga disarankan membawa tas sendiri saat berbelanja.

Disamping hemat karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli kantung, upaya itu juga turut menjaga kelestarian lingkungan mengingat sampah plastik sulit terurai di alam. Dari data BLH, limbah plastik yang dihasilkan masyarakat Sleman cukup tinggi yakni sekitar 20 persen dari total volume sampah.

Ditambahkan Indra dengan kebijakan ini dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

“Meski belum ada surat edaran, kami mendukung jika ada swalayan yang mulai menerapkan aturan plastik berbayar,” tutur Indra.

Soal harga, Pemkab Sleman sampai saat ini belum menetapkan. Namun mengacu kesepakatan tingkat pusat, harga plastik per kantongnya adalah Rp 200 sudah termasuk PPn.

Sebagaimana diketahui, bertepatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantung Plastik Berbayar. Program ini merupakan salah satu upaya mewujudkan misi Indonesia bersih 2020.

Sleman – Masyarakat Sleman dikawasan sungai yang berhulu di Gunung Merapi yang terletak di dua belahan Provinsi Jateng dan DIY, diminta semakin meningkatkan kewaspadaan. Hal ini terkait ancaman banjir lahar dingin yang potensial terjadi pada puncak musim penghujan yang diprediksi akan terjadi akhir bulan Februari ini.‬

‪Peringatan  agar masyarakat dikawasan banjir lahar dingin semakin meningkatkan kewaspadaan tersebut disampaikan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI, setelah mendapatkan informasi resmi dari BMKG DIY bahwa  potensi banjir lahar dingin yang semakin tinggi pada  musim penghujan.‬

‪Kepada masyarakat yang berada  dikawasan sungai yang berhulu ke Gunung Merapi Bupati Sri Purnomo mengingatkan untuk peka terhadap perkembangan cuaca.‬

‪”Seandainya terjadi awan tebal diarah utara terlebih diatas puncak merapi, sebaiknya selalu waspada karena ketika terjadi hujan lebat maka banjir bisa datang setiap saat dan kita tidak bisa menghindar. Jangan sampai kejadian tahun lalu terulang kembali,” kata Sri Purnomo, Rabu (22/2).   ‬

Pemerintah Kabupaten (‪Pemkab) Sleman  telah menyiagakan sistem peringatan dini termasuk monitoring radio komunikasi untuk mengantisipasi bencana banjir lahar dingin di  musim hujan ini. Sehingga jika ancaman banjir lahar dingin datang, cepat diketahui masyarakat untuk dilakukan tindakan kedaruratan serta evakuasi.‬

‪Terpisah, Kepala BPBD Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasita mengatakan, khusus puncak musim hujan ini kali Gendhol memerlukan perhatian khusus karena merupakan sungai yang berpotensi terjadi banjir lahar dingin dalam kategori besar.

Pada puncak musim hujan seperti sekarang ini  Julisetiono juga meminta warga yang sedang melakukan aktifitas di bantaran aliran sungai yang berhulu di Merapi untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ancaman banjir lahar dingin masih mengancam disejumlah sungai terutama  Gendol dan Opak.

“Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan saat beraktifitas di dua sungai itu. Bila terlihat langit sudah mendung lebih baik segera mencari tempat yang aman,” ujar Julisetiono.

Julisetiono juga menjelaskan, dimasa intensitas hujan di puncak Merapi masih tinggi, ancaman banjir lahar dingin dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebab masih ada sekitar 25 juta kubik material pasir Merapi yang ada di puncak. Diperkirakan hujan deras masih akan berlangsung hingga akhir bulan Februari ini.

“Memang alur aliran sungai sudah baik. Tetapi jika diguyur hujan terus-menerus maka material Merapi yang ada di pucak akan jenuh dan turun ke bawah. Kami tidak bisa memprediksi kapan itu terjadi,” jelasnya.