Sleman – Meningkatnya potensi bencana pada musim pancaroba seperti sekarang ini membuat masyarakat bantaran sungai harus senantiasa meningkatkan kewaspadaannya. Pasalnya curah hujan akan semakin meningkat, sehingga luapan air sungai dapat terjadi sewaktu-waktu.‬

‪“Meskipun di tempat kita tidak hujan, bisa jadi di hulu sungai di Merapi hujan. Seperti di wilayah Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi. Nah itu yang bisa menyebabkan luapan air sungai dan banjir,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Makwan di Pemkab Sleman, Senin (14/3).‬

‪Apalagi menurut Makwan,  aliran dari hulu sungai di Merapi biasanya membawa material vulkanik dan menyebabkan banjir lahar. Saat ini ada lima sungai besar yang rawan banjir. Antara lain sungai Boyong, Gendol, Kuning, Opak, dan Krasak.‬

‪Selain itu, tahun ini ada sungai kecil yang berpotensi banjir, yakni sungai Denggung. Padahal tahun-tahun sebelumnya aliran sungai tersebut terbilang aman. Adapun titik-titik rawan banjir di Bantaran Sungai Denggung meliputi wilayah di sekitar SD Donokerto dan Karanggeneng Sendangadi Mlati.‬

‪“Karena itu kami sudah meminta agar seluruh masyarakat mengantisipasi kerugian yang dapat muncul akibat bencana banjir,” tutur Makwan.

Sementara Kepala BPBD Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MH membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan, setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat di bantaran sungai.‬

‪Pertama mengamankan berkas penting dan memindahkan benda elektronik ke tempat yang lebih tinggi, seperti CPU komputet. Kedua, menandai batas banjir. Antara lain dengan cara mengukur kedalaman banjir, lalu memberi tanda di tembok misalnya.‬

‪Julisetiono juga  menjelasakan, hal tersebut penting dilakukan untuk mengukur perubahan volume banjir dari tahun ke tahun. Sehingga masyarakat dapat lebih waspada di musim-musim berikutnya. Sebab, menurutnya, fenomena bencana di Sleman selalu meningkat dari tahun ke tahun.‬

‪Adapun rumah yang terendam akibat banjir Sabtu (12/3) sebanyak 32 rumah, dengan total kerugian diperkirakan sebesar Rp 200 juta. “Titik rawan banjir sekarang terus berkembang. Maka itu kami harap masyarakat lebih waspada,” ujar Julisetiono.‬

‪Selain waspada banjir, pada peralihan musim ini, Julisetiono juga meminta agar masyarakat mengantisipasi bencana angin kencang, kebakaran, petir, dan longsor akibat hujan lebat. Sementara itu musim pancaroba akan terus berlangsung hingga April mendatang.‬

‪Adapun peningkatan kejadian bencana meliputi angin kencang dan kebakaran. Pada 2014 bencana angin kencang terjadi sebanyak 23 kejadian. Lalu 2015 menjadi 50 kejadian dengan korban meninggal tiga orang. Sedangkan 2016 hingga Maret ada sebanyak 15 kejadian.‬

‪Sementara kebakaran pada 2014 sebanyak 83 kejadian, 2015 ada 153 kali kejadian, dan  2016 hingga Maret 10 kejadian. “Kebanyakan disebabkan oleh arus pendek listrik, kelalaian menggunakan api, dan tabung gas,” tutur Julisetiono.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggelar pembinaan budaya kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sleman, Senin (14/3).‬ ‪Kegiatan tersebut digelar dalam rangka penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi.‬ Sebagai narasumber  dihadirkan Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI, Harry Zakaria dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI, Mohammad Hatta.

Asisten Bidang Pemerintahan Jazim Sumirat SH MSi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan budaya kerja aparatur ini adalah untuk menyampaikan referensi berupa informasi atau pengalaman Kementerian Keuangan RI dalam membangun sistem dan kultur reformasi birokrasi di lingkungannya.

“Kementerian Keuangan RI berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dan pengelolaan  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  (SAKIP) yang memperoleh hasil terbaik diantara Kementerian dan Lembaga lain,” kata Jazim.

Dan hal inilah lanjut Jazim  yang menjadikan Pemkab Sleman mendatangkan narasumber dari Kemenkeu agar dapat memberikan motivasi, arahan, dan strategi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membangun manajemen akuntabilitas kinerja, termasuk penilaian kinerja instansional maupun individual.

“Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkab Sleman dari segi aspek akuntabilitas kinerja adalah laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada empat tahun terakhir, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  (LAKIP) pada posisi nilai BB, dan memperoleh evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah peringkat tertinggi,” tuturnya.

Dari aspek SDM sendiri, penerapan presensi secara elektronik dan tambahan penghasilan PNS telah dilaksanakan. Sedangkan dari aspek pelayanan publik telah dilaksanakan unit pelayanan publik berbasis standar pelayanan, sistem manajemen mutu ISO, dan meraih penghargaan pembangunan diberbagai bidang.

Sleman – Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Sri Murni Rahayu SH MH mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Sleman dari waktu ke waktu telahmenunjukkan komitmennya yang semakin kuat terhadap pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sleman juga berupaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Inti dari KLA, adalah terciptanya Kabupaten yang dapat menjaminbagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan  dan diskriminasi,” kata Sri Murni di Sleman, Senin (14/3).

Menurutnya kebijakan KLA ini merupakan pendekatan yang komprehensif dan holistik didalam memenuhi hak anak secara mendasar, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dan dilindungi.

“Untuk menciptakan anak yang sejahtera, Pemkab Sleman sudah membuat kebijakan bahwa setiap anak yang lahir di Kabupaten Sleman diharapkan menjadi anak yang sehat, cerdas dan berkualitas. Hal ini karena untuk menjadi anak yang sejahtera, anak tersebut harus sehat baik fisik maupun psikis,” kata Sri Murni.

Sementara Kepala Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat (PM)  dan Pemberdayaan Perempuan (PP), dr Nurulhayah MKes menambahkan pihaknya telah menyelenggarakan Temu Hati Forum Anak Sleman yang berlangsung dua hari tangga 12 dan 13 Maret 2016.  Tujuannya adalah  untuk meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan akan pentingnya pemenuhan hak partisipasi anak dan perlindungan anak.

Apalagi lanjut Nurulhayah, berdasarkan data dari Badan KBPMPP terdapat 157 kasus kekerasan anak, jumlah yang memprihatinkan ini perlu penanganan lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain.

Dan diakui hasil pencapaian kegiatan Temu Hati adalah dipilihnya 10 duta anak Kabupaten Sleman, peningkatan kapasitas forum anak menjadi pelopor dan pelapor, inisiasi perwakilan forum anak dalam sekolah ramah anak, serta deklarasi suara anak Kabupaten Sleman.