Sleman – Warga DIY dihimbau waspada potensi petir dan angin kencang. Bencana itu masih mengancam hingga menjelang pancaroba pada bulan April nanti.

Koordinator Pos Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jogja,  Joko Budiono menjelaskan, petir dan angin kencang berpotensi terjadi terutama saat siang dan sore hari. Sebab dalam kurun itu pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) meningkat.

“Curah hujan paling banyak terjadi pada siang hingga sore. Potensi bencana masih perlu diwaspadai khususnya petir dan angin kencang,” kata Joko kepada wartawan, Selasa (22/3).

Sepanjang Maret ini, curah hujan di wilayah DIY relatif tinggi yakni di kisaran 201-400 milimeter. Bahkan di Gunungkidul bagian tengah mencapai 401-500 milimeter. Namun pengecualian untuk daerah Bantul bagian utara dan tengah, serta Kulonprogo sisi selatan. Di beberapa wilayah itu, curah hujan hanya berkisar 151-200 mm.

Terpisah, Kepala BPBD Sleman, Drs  Julisetiono Dwi Wasito SH MM mengatakan selama pancaroba ancaman resiko angin kencang dan petir masih cukup tinggi.

Diprediksi peralihan musim akan berlangsung hingga akhir April. Khusus bencana angin kencang, pihaknya mencatat ada peningkatan jumlah kejadian.

Pada 2014 dilaporkan ada 22 kejadian angin ribut, dan meningkat menjadi 40 kasus pada tahun 2015. Sementara pada triwulan pertama 2016 ini tercatat lebih dari 10 peristiwa angin kencang.

“Laporan kejadian tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Masyarakat perlu ekstra waspada apalagi bencana ini tidak dapat diprediksi,” kata Julisetiono.

Sleman – DPRD Kabupaten Sleman meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman lebih serius dalam pembangunan proyek infrastuktur pada tahun ini karena tahun sebelumnya terdapat sejumlah proyek yang mangkak.‬

‪”Kami minta Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan keseriusan dalam pembangunan proyek infrastruktur di tahun 2016 ini agar tidak ada lagi proyek yang mandeg atau bahkan mangkrak,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Sofyan Setyo Darmawan, Senin (21/3).‬

‪Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sempat mangkrak yakni pembangunan gedung Pasar Sleman serta bangunan kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH). Keduanya mangkrak akibat wanprestasi oleh kontraktor jasa pembangunan sipil yang diberi mandat.‬

‪Dikatakan Sofyan, proses pembangunan harus dijalankan dengan keseriusan dan selain itu pengawasan terhadap pelaksanaan menjadi titik tekan, agar setiap kontraktor mengerjakan proyeknya sesuai dengan perjanjian.‬

‪Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.‬

“Karena itu kualitas hasil pelaksanaan pembangunan benar-benar dipertaruhkan, agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik dan aman,” katanya.‬

‪Sofyan menambahkan infrastruktur merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak, namun selama ini masih dijumpai kualitas hasil pembangunan yang tidak memadai.‬

‪”Salah satunya adalah pembangunan talut di Sorolaten, Sidokarto, Godean yang tidak diketahui tahapannya oleh tokoh masyarakat setempat. Selain itu, hasil pembangunannya juga memperihatinkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan,” katanya.‬

‪Sofyan berharap tahun 2016 ini, Pemkab Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) dapat merealisasikan pembangunan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan standar kualitas.‬

‪”Pemkab Sleman harus teliti terhadap pelaksana proyek,” katanya.‬

‪Sementara Kepala Bidang Binamarga DPUP Sleman, Mirza Anfanzury mengungkapkan, 2016 instansinya akan melakukan pengadaan pembangunan proyek fisik berupa jalan dan jembatan.‬

‪”Pada bulan Juni seluruh pembangunan dapat dimulai dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, proyek yang berjalan selalu dalam pengawasan yang ketat. “Bila ada proyek yang tidak sesuai dengan bestek dan spesifikasi makan pelaksana proyek harus memperbaiki lagi proyek tersebut,” katanya.‬

‪Sementara terkait pembangunan, salah satu proyek infrastruktur yang akan menjadi perhatian yakni pembangunan dan perbaikan pada lima jembatan. Namun yang sudah pasti akan ditindaklanjuti hanya empat. Antara lain Pendulan 2 Moyudan, Wonosobo 2 Ngaglik, Merisen di Kecamatan Sleman, dan jembatan penghubung di RSUD Sleman.‬

‪”Sedangkan pembangunan lanjutan Jembatan Merah masih menunggu penyelesaian sengketa tanah. Kalau perkara lahan ini sudah selesai, kami tentu akan segera mulai pembangunan Jembatan Merah,” katanya.‬

‪Mirza mengatakan ada 20 paket pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan anggaran untuk pembangunan jalan sebesar Rp 37 miliar dan pemeliharaan sebesar Rp 38 miliar, dengan panjang 31,9 kilometer.‬ Proyek pembangunan tersebut temasuk talut sebagai penyangga jalan.

Sleman – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sleman masih akan mengkaji penerapan sistem online atau E Filling yang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kepala Dispenda Sleman, Hardo Kiswoyo menjelaskan banyak hal yang perlu disiapkan sebelum menerapkan E Filling.

“Penggunaan SPT elektronik bagi wajib pajak (WP) masih dikaji, belum bisa diterapkan. Ke depan mungkin bisa dilakukan,” kata Hardo, Senin (21/3).

Hardo mengakui penggunaan E Filling cukup efesien dan menguntungkan. Wajib pajak tidak perlu ke Dispenda karena bisa langsung mengurus pajaknya secara online. Sementara, uang yang dibayarkan langsung ditransfer ke rekening bank. Apalagi, penerapan E Filling juga mampu menghemat kertas dan waktu bagi WP.

“Hanya saja  untuk menerapkan hal baru semua perlu dioptimalkan seperti mengikuti pelatihan-pelatihan teknis. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan,” tutur Hardo.

Selama ini pelayanan pengurusan pajak daerah dilakukan secara manual. Setiap hari WP yang datang ke Dispenda antara 100 hingga 150 orang. Meski begitu, pihaknya berkomitmen agar layanan bagi WP yang datang diselesaikan secara cepat dan dalam tempo sehari.

“Layanan dilakukan secara cepat. Kami berkomitmen jangan sampai WP tidak terlayani. Rata-rata sehari selesai,” katanya.

Sekretaris Dispenda, Haris Sutarta menambahkan pihaknya akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk menggenjot pendapatan pajak daerah. Dispenda tidak hanya fokus pada satu bidang pajak saja tetapi semua potensi pajak yang ada di wilayah Sleman.

“Kami juga akan melakukan pemeriksaan apakah pajak yang selama ini diberikan sudah benar dan sesuai,” kata Haris.

Jika laporan yang disampaikan WP masih dinilai jauh dari rata-rata, pihaknya tidak akan segan untuk mengecek langsung ke lapangan. Pemeriksaan di lapangan itu dilakukan agar pajak yang dibayarkan sudah sesuai ketentuan.

“Selama ini, kami lakukan pemeriksaan. Tidak hanya untuk pajak hotel dan restoran, BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) juga kami lakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Tahun ini, lanjut Haris, Dispenda menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 614 miliar. Jumlah tersebut naik Rp 37 miliar dibandingkan target tahun lalu Rp 577 miliar. Realisasi PAD 2015 mencapai Rp642 miliar.

Diharapkan tahun 2016  ini bisa meningkat lagi. Semua bidang yang menjadi pemasukan bagi Sleman dinilai masih memiliki potensi besar.

Sleman – Sebanyak 30 pasang semi finalis Dimas Diajeng Sleman 2016 mengikuti tes narkoba yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sleman di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sleman, Senin (21/3).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari seleksi Dimas Diajeng Sleman 2016 dan baru dilaksanakan tahun ini. Kegiatan yang merupakan kerja sama antara BNN dengan Disbudpar Sleman  sengaja dilakukan secara mendadak untuk menghindari kecurangan. Tes dilakukan dengan cara uji urine oleh petugas BNN Sleman menggunakan rapid test multi parameter di kantor Disbudpar setempat.

Kepala Disbudpar Sleman, Ir AA Ayu Laksmi Dewi TP MM mengatakan selain mengikuti sosialisasi bebas narkoba semi finalis Dimas Diajeng 2016 ini memang diundang untuk mengikuti tes bebas narkoba.

“Sebelumnya memang tidak diberitahu tetapi hanya diundang untuk melengkapi persyaratan yang kurang sehingga peserta tidak tahu kalau diminta untuk ikut tes bebas narkoba,” kata Ayu.

Hal ini dimaksudkan agar Dimas Diajeng Sleman yang menjadi ikon remaja Sleman tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti menggunakan narkoba.

“Tes urine ini jJangan menjadi beban mari manfaatkan kesempatan dengan baik untuk membangun Sleman dengan menyandang predikat remaja Sleman yang bebas narkoba,” kata Ayu.

Untuk tes narkoba ini dimasa mendatang tidak hanya pada pemilihan Dimas Diajeng 2016 saja tetapi juga pada kesempatan lainnya. Sementara Kepala BNN Sleman, Drs Kuntadi menyambut baik dan mengapresiasi Disbudpar Sleman yang menyelenggarakan tes narkoba untuk peserta Dimas Diajeng 2016.

“Tahapan seleksi Dimas Diajeng tidak hanya sosialisasi narkoba tetapi juga dilakukan tes narkoba apalagi sekarang ini Indonesia sudah darurat narkoba,” kata Kuntadi.

Menurut Kuntadi, tahun 2016 Disbudpar melibatkan BNN tidak hanya melakukan pemahaman tetapi juga melakukan tes urine. Sleman prevelansinya 1,27 persen pengguna narkoba, sementara DIY masuk rangking lima setelah DKI dan Sumatra.

“Sleman kondisi geografisnya memang mendukung, apalagi ada Perguruan Tinggi  40 lebih dan banyak pemondokan, tempat hiburan dan banyak tempat lainnya,” kata Kuntadi.

Diakui Kuntadi, ada beberapa wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba, diantaranya Depok, Gamping, Mlati, Ngaglik dan Kalasan. Sedang daerah lainnya masuk rangking dua rawan narkoba.

Ketika ditanya hasil tesnya, Kuntadi mengatakan jika hasilnya negatif tidak masalah. Dan kalau hasilnya positif tentu akan dilakukan pendekatan kalau bukan jaringan atau pengedar.

“Kalau hanya sebagai korban atau pengguna akan diusahakan direhab. Karena itu kami harapkan bagi pengguna lebih baik lapor sehingga akan lebih mudah dilakukan rehabilitasi,” tutur Kuntadi.