Sleman – Sebanyak 782 sekolah baik itu tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di wilayah Kabupaten Sleman siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) tahun 2015/2016. Dari jumlah sekolah tersebut terdiri dari 528 SD/MI, 136 SMP/MTs , 61 SMA/MAN dan 57 SMK. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahaga Sleman, Arif Haryono SH di pres room Pemkab Sleman, Rabu (23/3).

Dijelaskan Arif, untuk SD dari 528 sekolah tersebut 516 merupakan sekolah penyelenggara dan 12 sekolah gabung UN. Sedang jumlah siswa SD yang akan mengikuti UN sebanyak siswa.

Untuk SMP sekolah yang menyelenggarakan UN sebanyak 131 sekolah dan 5 sekolah gabung, jumlah siswa yang mengikuti UN siswa. Untuk SMA sekolah yang menyelenggarakan UN ada 53 sekolah dan 8 sekolah gabung, peserta ujian sebanyak siswa dan untuk SMK sekolah yang menyelenggarakan ujian 54 sekolah dan 3 sekolah gabung, peserta ujian SMK sebanyak siswa.

Dijelaskan Arif, untuk tahun ini sekolah yang melaksanakan ujian berbasis komputer atau UNBK di Sleman mengalami peningkatan yang cukup siknifikan dibanding tahun lalu.

“Jika tahun lalu hanya ada 6 SMK saja yang melaksanakan UNBK tahun ini setelah mendaftar dan diverifikasi penambahannya cukup banyak yang diikuti SMP, SMA dan SMK,” kata Arif.

Tahun ini lanjutnya ada 6 SMP dengan peserta 618 siswa yang melaksanakan UNBK, untuk SMA sebanyak 5 sekolah dengan peserta ujian 747 siswa dan SMK ada 25 sekolah dengan peserta ujian siswa. Sedang pelaksanaan ujiannya untuk SMA/MAN/SMK yang UNBK mulai 4 hingga 9 April ditambah 11 hingga 12 April.

“Untuk ujian SMA/MAN yang tidak UNBK dilaksanakan tanggal 4 hingga 6 April, dengan 2 mata pelajaran tiap hari,” kata Arif.

Sedang untuk SMK yang melaksanakan UNBK dijadwalkan tanggal 4 sampai 7 April. Untuk SMK yang tidak UNBK jadwalnya sama. Sementara untuk UNBK SMP dilaksanakan tanggal 9 hingga 12 Mei mendatang, jadwal yang sama juga untuk ujian SMP yang tidak melaksanakan UNBK.

“Jika UNBK SMA/SMK dilaksanakan dua sif, untuk UNBK SMP dilaksanakan 3 sif,” tutur Arif.

Untuk jadwal ujian SD dilaksanakan tanggal 16 hingga 18 Mei mendatang. Ketika ditanya tentang sekolah yang gabung dikatakan Arif, untuk sekolah yang berlum terakreditasi memang belum bisa menyelenggarakan ujian sendiri.

“Sekarang ini meski siswanya kurang dari 20 kalau sudah terakreditasi bisa menyelenggarakan ujian sendiri. Namun kalau belum terakreditasi harus menggabung ke sekolah lainnya,” kata Arif.

Sleman – Semua semi finalis dalam Pemilihan Dimas Diajeng Sleman (PDDS) 2016 yang telah mengikuti tes urine pada hari Senin dan Selasa (21-22/3) yang dilakukan atas kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan BNN Kabupaten Sleman semuanya dinyatakan bebas narkoba.

Sebagaimana test urine yang dilaksanakan pada hari Senin (21/3) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman terdapat 1 orang peserta yang diindikasikan positif Benzodiazeplin.

Namun setelah datang untuk periksa ulang pada hari berikutnya Selasa (22/3) di Kantor BNN Kabupaten Sleman yang bersangkutan telah dinyatakan bebas narkoba. Demikian dinyatakan oleh Kepala BNN Kabupaten Sleman, Drs Kuntadi dikantornya, Rabu (23/3) .

Kuntadi menambahkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman yang telah turut mensukseskan program bebas narkoba melalui ajang Pemilihan Dimas Diajeng Sleman. Diharapkan hal seperti ini dapat dilakukan oleh instansi-instansi yang lain di Kabupaten Sleman.

Sebenarnya pihak BNN Kabupaten Sleman saat ini belum memprogramkan untuk test urine yang ditujukan ke instansi-instansi. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya test kit yang dimilikinya, yang saat ini masih diprioritaskan untuk mendukung operasi pemberantasan di tempat-tempat yang diindikasikan ada penyalahgunaan narkoba.

Oleh karenanya diharapkan instansi-instansi yang ingin melaksanakan test urine untuk dapat menfasilitasi test kit sendiri, sedangkan BNN Kabupaten Sleman akan mendukung personilnya. Dengan demikian program sharing antar instansi seperti ini akan mempercepat program anti narkoba khususnya di Kabupaten Sleman.

Terkait dengan peserta yang terindikasi Benzodiazeplin, Ahmad Yusro Arifin selaku staf Seksi Pemberantasan BNN Sleman menyatakan bahwa yang bersangkutan sebelum diperiksa terbukti telah mengkonsumsi obat dokter. Yang bersangkutan telah melakukan periksa ulang pada hari Selasa (22/3) pukul WIB dengan membawa bukti resep doker. Yang bersangkutan mengkonsumsi obat tersebut karena sakit tenggorokan.

Menurutnya Benzodiazeplin tergolong psikotropika atau obat yang beredar secara umum yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat untuk menyembuhkan sakitnya. Berdasarkan pemeriksaan salah satu semi finalis Pemilihan Dimas Diajeng Sleman 2016 dinyatakan positif Benzodiazeplin karena sebelumnya telah mengkonsumsi obat dokter, bukan positif narkoba.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM mengungkapkan rasa syukur dan puas atas hasil pelaksanaan test urine untuk membuktikan para finalis Pemiihan Dimas Diajeng 2016 bebas narkoba.

“Ternyata dari hasil pemeriksaan semua peserta yang sudah melaksanakan test urine dinyatakan bebas narkoba oleh BNN Kabupaten Sleman,” kata Ayu.

Ayu menyampaikan ucapan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BNN Kabupaten Sleman yang telah mendukung penuh terselenggaranya test urine dalam ajang pemilihan Dimas Diajeng Sleman 2016.

Dari hasil yang diperoleh ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa generasi muda khususnya yang diwakili oleh para semifinalis PDDS 2016 ini memiliki sikap dan perilaku yang positif. Harapannya mereka nantinya kedepan dapat benar-benar menjadi suri tauladan dan contoh yang positif bagi generasi muda pada umumnya.

Sleman – Penjabat Sekda Sleman, Dra Iswoyo Hadiwarno mengatakan  kondisi perkembangan perpustakaan desa di Kabupaten Sleman saat ini masih terbilang cukup memprihatinkan, dimana perpustakaan desa dengan kriteria aktif/baik hanya berjumlah 12 perpustakaan desa atau sebesar 13,95%, kriteria sedang berjumlah 23 perpustakaan desa atau sebesar 26,75%.

Sementara perpustakaan desa dengan kriteria kurang berjumlah 51 buah atau sebesar 59,30%.

“Karena itu dalam upaya meningkatkan fungsi serta tujuan keberadaan perpustakaan desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah melakukan serangkaian upaya, seperti pembinaan Perpustakaan Desa,” kata Iswoyo ketika menghadiri sosialisasi perpustakaan bagi Kepala Desa di Sleman, Selasa (22/3).

Menurut Iswoyon dari 86 desa di Kabupaten Sleman, 40 desa diantaranya telah memperoleh pembinaan pengelolaan Perpustakaan Desa. Selain itu adanya saluran bantuan koleksi buku atau bahan pustaka kepada 50 perpustakaan desa dari Perpustakaan Nasional, 36 Desa lainnya memperoleh bantuan buku dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY.

“Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung terlaksananya pengembangan perpustakaan di Desa, sepanjang telah melalui mekanisme musyawarah di Desa,” tutur Iswoyo.

Dan hal ini lanjutnya dapat dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya pada kegiatan pembangunan yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa, dimana besaran ADD untuk operasional perpustakaan desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan dalam APBDesa.

Dengan kondisi perpustakaan desa yang ada saat ini, diperlukan upaya dan usaha dari seluruh jajaran Pemerintah Desa dalam optimalisasi keberadaan perpustakaan desa. Untuk itu, Iswoyo berharap kegiatan tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan fungsi dari keberadaan perpustakaan desa, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat secara penuh bagi masyarakat.

Diungkapkan Iswoyo, sesuai PP. No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa salah satu kewenangan desa adalah kewenangan lokal berskala desa berupa pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.

Perpustakaan desa adalah contoh penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat.

Perpustakaan menjadi salah satu media pembelajaran yang baik ketika keberadaannya dapat difungsikan secara optimal. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar harus mempunyai potensi untuk membuat orang tergerak untuk belajar.

Sementara  Kepala Perpustakaan Daerah Sleman,  Dra Sri Hartati mengatakan maksud dan tujuan sosialisasi tersebut  untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan perpustakaan dalam rangka pengembangan perpustakaan desa sebagai sumber informasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Juga untuk mewujutkan desa gemar membaca dilingkungan Kabupaten Sleman.

Sleman – Dalam rangka mempertahankan kawasan resapan air dan penyelamatan sumber daya air serta memperingati Hari Air Dunia, Pemerintah Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman melaksanakan Program Penyelamatan Mata Air, Daerah Aliran Sungai (DAS) serta lahan Kritis di wilayah Desa Wonokerto yang diresmikan oleh Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes, Selasa (22/3).

Menurut Djoko Soeprijadi SHut, MCs, selaku dosen Geometrika Fakultas Kehutanan UGM bahwa Desa Wonokerto menjadi Desa Konservasi Mandiri dalam penanganan sumber daya airnya. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pemetaan air yang dilakukan Djoko bersama timnya menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu kawasan maka kecenderungan intensitas air semakin langka.

Hal ini juga dialami kawasan Desa Wonokerto yang berada di dataran tinggi karena Turi masuk dalam wilayah lereng Gunung Merapi.

“Daerah dataran tinggi sebagai  kawasan tangkapan air sedangkan daerah bawah seperti Kota Yogyakarta sebagai tandonnya, karena air dari atas mengalir ke daerah yang lebih rendah,” ungkap dosen yang sekaligus menjadi tim ahli yang mendampingi penanganan sumber daya air Desa Wonokerto.

Djoko menambahkan bahwa skema penyelamatan mata air di Desa Wonokerto rencananya akan dilakukan penanaman berbagai jenis bambu disekitar daerah aliran sungai di Desa Wonokerto sebagai kebun botani atau arboretum, langkah tersebut diambil karena selain sebagai upaya konvservasi juga dapat dimanfaatkan untuk edukasi.

“Kami memilih bambu karena pertumbuhannya 30% lebih cepat dari kayu, berbagai jenis bambu di Indonesia akan kami datangkan dan rencananya akan kami buat arboretum dengan pengelompokan dan penamaan masing-masing bambu yang harapannya nanti kawasan ini mampu menjadi kawasan ekowisata, ” tambah Djoko.

Sementara Sri Muslimatun mengungkapkan bahwa Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dikelola untuk dimanfaatkan secara efisien, adil dan berkelanjutan.

Secara kuantitas, air hujan yang tersimpan dalam tanah cenderung semakin berkurang dan sebagian besar menjadi aliran permukaan yang akan beresiko terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya semakin banyaknya permukaan tanah yang ditutup dan perubahan fungsi daerah tangkapan air.

Sedangkan secara kualitatif, air yang tersedia juga telah mengalami pencemaran, sehingga semakin menurunkan tingkat ketersediaan air bagi masyarakat.

“Penurunan kualitas air ini diantaranya disebabkan perilaku tidak bertanggung jawab dari masyarakat seperti membuang sampah dan limbah rumah,” kata Sri Musimatun.

Dalam kesempatan tersebut Sri Muslimatun juga  melakukan penanaman pohon bersama Kapolsek, Camat, Kades setempat serta komunitas warga Tionghoa.***

Sleman – Sebanyak 70 orang pejabat struktural eselon III di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Badan, Kabid, Kepala UPT, Sekcam mengikuti Sosialisasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan narkoba bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Lantai III Pemkab Sleman, Selasa (22/3).

Acara dibuka oleh Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI didampingi Pj Sekda Iswoyo Hadiwarno dan Kepala BNN Sleman Drs Kuntadi. Acara ini mendadak dilanjutkan dengan tes urin dari pejabat Sleman untuk mengetahui ada tidaknya penggunaan narkoba bagi pejabat.

Sri Purnomo menyampaikan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan narkoba bagi ASN  merupakan salah satu upaya dalam memerangi narkoba. Perang terhadap narkoba perlu terus dilakukan.

Hal ini karena masalah narkoba merupakan ancaman serius bagi seluruh warga masyarakat. Sebagai ASN diharapkan menjadi panutan bagi masyarakat di lingkungan oleh karena itu  sosialisasi diharapkan tidak hanya berhenti di kalangan ASN saja melainkan juga diteruskan kepada seluruh ASN di SKPD , anggota keluarga bahkan lebih jauh kepada warga masyarakat.

Sri Purnomo menyampaikan rasa keprihatinannya  dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkoba karena Sleman yang notabene merupakan daerah rujukan pendidikan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa merupakan sasaran empuk  peredaran gelap narkoba.

“Untuk itu kepada seluruh aparatur Sleman untuk bersama-sama mencegah penyebaran narkoba. Setiap perwakilan SKPD bertanggung jawab untuk mengefektifkan pengawasan di dalam internal organisasi sehingga jika ditemukan kejanggalan pada rekan kerja, dapat segera diantisipasi sejak dini,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga menyampaikan bahwa Pemkab Sleman lebih menekankan pada upaya pencegahan terhadap narkoba daripada upaya rehabilitasi korban narkoba, sehingga aktivitas pemberantasan narkoba diarahkan untuk mencegah masyarakat, khususnya generasi muda dari bahaya narkoba.

Sedang Kepala BNN Kabupaten Sleman, Drs Kuntadi  menyampaikan data BNNK Sleman menunjukkan bahwa kasus narkoba Sleman merupakan peringkat tertinggi di DIY. Untuk menanggulangi hal ini sejumlah langkah pencegahan diantaranya dengan membentuk Satgas mulai dari tingkat pelajar SMA dan SMK dan kader satgas di kecamatan.

Tahun 2015, telah terbentuk 23 satgas anti narkoba di level desa dan 15 satgas anti narkoba di level kecamatan sedangkan 2 kecamatan lainnya yakni Cangkringan dan Moyudan akan segera mengukuhkan satgas anti narkoba pada tahun ini. Disampaikan pula bahwa, di setiap Puskesmas di Kabupaten Sleman telah memiliki program khusus penanganan masalah narkoba.

Terlebih di kawasan-kawasan potensial seperti wilayah Kecamatan Depok, Pemkab Sleman melalui Puskesmas Depok 3, memiliki program khusus dalam menangani narkoba sejak tiga tahun yang seluruh pemakai narkoba yang tangani Puskesmas Depok 3, sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda.

Sedang Iswoyo yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman mengatakan sosialisasi pencegahan narkoba ini  termasuk pembinaan aparat. ASN diperiksa dan sementara pejabat  struktural nanti bisa berkembang bisa meningkat ke pimpinan atau staf.

Ketika ditanya PNS masuk kategori rawan narkoba, dikatakan Iswoyo secara garis besar tidak ada dan ini bari gambaran umum, kondisi riil
belum tahu secara riil baru dicoba tes urine bagaimana hasilnya. Sebab selama ini PNS di Slemanb belum terindikasi kena narkoba.

“Mudah mudahan memang tidak ada,” kata Iswoyo.