Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyerahkan bantuan 890 unit bronjong untuk konservasi tebing Kali Opak yang melintasi Candi Prambanan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (SDAEM) Ir Sapto Winarno MT mengungkapkan bahwa bantuan bronjong dibagikan pada P3A Umbul Rejeki 230 unit, PT. TWC Prambanan 500 unit, dan Padukuhan Pedak Sinduharjo, Ngaglik 60 unit.

“Bantuan bronjong ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka melakukan konservasi tebing  Kali Opak yang melintasi Candi Prambanan”, ungkap Sapto disela-sela peringatan Peringatan Hari Air Dunia Kabupaten Sleman di komplek Taman Wisata Candi Prambanan, Rabu (27/4).

Sementara  Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI  mengungkapkan bahwa Kali Opak memiliki peran penting bagi hajat hidup masyarakat Sleman. Menurutnya selain sebagai sumber air bagi berbagai keperluan di sepanjang daerah alirannya, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur material vulkanik Gunung Merapi.

“Sebagai jalur material vulkanik telah dibangun 20 unit Sabo Dam dengan daya tampung material vulkanik sebanyak 20 juta m3. Sedangkan infrastruktur berupa bendung untuk irigasi pertanian telah dibangun sebanyak 853 unit yang dapat mensuplai air dengan luas cakupan hampir mencapai 22 ribu hektar di Kecamatan Ngemplak, Kalasan, Prambanan dan Berbah,” ungkap Sri Purnomo.

Sedangkan untuk mendukung kelestarian Candi Prambanan dan menjaga keutuhan tebing Kali Opak, Sri Purnomo mengungkapkan bahwa pada tahun 1994 pemerintah pusat telah membangun talud. Namun menurutnya kondisi talud saat ini telah mengalami kerusakan.

Berkaitan dengan hal tersebut Sri Purnomo mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat merehabilitasi dan menyempurnakan infrastruktur sumber daya air di Kali Opak dan anak-anaknya yang berada dalam Komplek Taman Wisata Candi Prambanan.

Sementara  Kepala PUP ESDM DIY,  Ir Y Wibisono MA mengungkapkan bahwa tantangan permasalahan air saat ini cenderung dari pertumbuhan dan perilaku masyarakat.

“Peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan kebersihan air. Eksploitasi secara besar-besaran, alih fungsi lahan, serta perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti kekurangan air bersih dan banjir,” kata Wibisono.

Bupati Sri Purnomo juga sempat  melakukan penebaran bibit ikan nila di Sungai Ngampon yang juga menjadi salah satu sungai yang melalui komplek Candi Prambanan.

Sleman – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman berencana untuk menambah jumlah server untuk layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e KTP.‬ Tambahan server tersebut guna mengoptimalkan persiapan layanan e KTP sesuai kebiijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.‬ Demikian antara lain disampaikan Kepala Disdukcapil Sleman, Supardi SH, Rabu (27/4). 

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 9/2011 tentang pedoman penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).‬

‪”Dengan landasan ini, warga yang sedang bekerja, belajar, atau merantau di luar daerah tidak perlu lagi repot mengurus identitas kependudukan dengan pulang ke daerah asal (domisili) namun cukup di kantor layanan Kependudukan dan Catatan di wilayah yang ditinggalinya,” kata Supardi.‬

Menurut Supardi saat ini  Kabupaten Sleman telah memiliki tiga unit server yang aktif untuk pelayanan e KTP di 17 kecamatan.‬ ‪Server tersebut digunakan untuk melayani penduduk wajib e KTP yang jumlahnya sekitar tiga perempat penduduk Sleman.‬

‪“Rencananya kami tambah agar layanannya semakin optimal. Karena jumlah wajib e KTP di Kabupaten Sleman sudah cukup besar, jika ditotal dengan wajib e KTP asal luar Sleman tentu sangat banyak sekali yang harus dilayani,” ungkap Supardi.

Ditambahkan Supardi,  Disdukcapil mewacanakan tambahan server layanan e KTP sebanyak dua unit. Hal tersebut berdasarkan perkiraan jumlah wajib e KTP ditambah jumlah warga luar Sleman yang tinggal di Kabupaten Sleman. ‬‪Sebagai catatan jumlah penduduk Sleman mencapai 1,075 juta jiwa dengan wajib e KTP sekitar 800 ribu jiwa.‬

‪“Idealnya memang ditambah agar tidak terlalu terbebani. Jika server saat ini terlalu banyak dibebani, dikhawatirkan layanan yang diberikan tidak optimal dan berimbas pada keterlambatan percetakan e KTP,” paparnya.

Sleman – Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan,  Sri Murni Rahayu SH MM mengatakan masalah keuangan selama ini masih menjadi salah satu permasalahan yang menonjol dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini terjadi karena tidak seimbangnya pendapatan keluarga dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

“Berbagai upaya telah dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar keluarga mampu mengembangkan prakarsa dan meningkatkan kesejahteraannya,” kata Sri Murni disela-sela penilaian kelompok UPPKS “Adenium”  Somodaran Banyureden Gamping Sleman, Rabu (27/4).

Menurut Sri Murni, UPPKS adalah  salah satu gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga yang secara historis berkaitan dengan kegiatan program keluarga berencana. UPPKS bertujuan mengembangkan potensi peserta KB untuk memantapkan diri dan keluarganya agar mampu mandiri dan mempercepat proses pelembagaan pembudayaan  Norma Keluarga Kecil yang bahagia dan sejahtera.

Saat ini jumlah kelompok UPPKS di Sleman mencapai 758 kelompok dengan jumlah anggota orang. Untuk mendukung program UPPKS, pada tahun 2015 Pemkab Sleman telah menyalurkan bantuan penguatan modal sebesar Rp 2 miliar lebih kepada 152 kelompok UPPKS.

Sementara itu total bantuan penguatan modal yang sudah disalurkan kepada UPPKS mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mencapai lebih dari Rp 9,2 miliar.

“Melalui bantuan pengutan modal ini, saya berharap akan meningkatkaan kemandirian dan kesejahteraan keluarga,” kata Sri Murni.

Secara khusus program UPPKS ditujukan kepada ibu rumah tangga agar bisa lebih produktif sehingga akan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan data penduduk akhir tahun 2015, jumlah KK miskin di Kabupaten Sleman sebanyak  KK miskin dari   KK atau 11,36%. Angka kemiskinan ini menurun 0,5% dibandingkan data tahun lalu.

“Melalui program UPPKS ini saya menaruh harapan ke depan angka kemiskinan di Sleman akan semakin menurun lagi. Dengan berbagai upaya yang bersinergi, Insya Allah masyarakat Sleman yang sejahtera lahir dan batin juga dapat semakin terwujud,” tuturnya.