Sleman – Anggota DPD RI, GKR Hemas merasa prihatin  terhadap perkembangan budaya di Jogja. Hal tersebut diungkapkannya pada acara ‘Silaturahmi, Sosialisasi  Lembaga DPD RI, dan Penyerapan Aspirasi’ yang dilaksanakan di Dusun Gayamharjo, Prambanan, Sleman, Rabu (6/4).

Menurut GKR Hemas, budaya tidak hanya pada ranah kesenian saja namun dapat diterapkan dalam bidang lainnya seperti budaya gotong-royong dan guyub rukun, serta pemahaman akan bahasa daerah setempat khusunya bahasa Jawa.

“Pemahaman budaya sudah semakin menipis dan banyak anak muda  kita sekarang yang tidak bisa bahasa Jawa, dikota itu koe-koe, aku-aku, berbeda dengan di desa karena guyub rukun dan gotong-royong, ” ungkap GKR Hemas.

Selain masalah budaya, GKR Hemas juga menampung aspirasi warga masyarakat yang mengeluhkan masalah sosial seperti bencana, kemiskinan dan kekurangan air ketika kemarau melanda di dusun yang berada paling timur di Kabupaten Sleman tersebut. Menanggapi hal itu GKR Hemas akan berkoordinasi dengan Pemkab Sleman dan Pemprov DIY untuk menanganinya.

Menurut Camat Prambanan, Abu Bakar SSos MSi, jumlah KK rawan kekeringan saat kemarau melanda sebanyak 2118, KK berada di daerah rawan lonsor sebanyak 289, dan KK miskin sebanyak .

“Ketika musim kemarau, truk tangki air berbondong-bondong ke Gayamharjo, kedepannya kami ingin secara mandiri mengatasi masalah kekeringan air di wilayah Gayamharjo,” kata Abu Bakar.\

Sementara Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun MKes yang hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa upaya penanganan bencana di Kacamatan Prambanan didukung oleh orang relawan dan 39 organisasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman, termasuk didalamnya FPRB Bandung Bondowoso yang ada di Prambanan.

Selain kebencanaan, Kecamatan Prambanan juga menjadi pilot proyek penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Melalui TKPKD, TPK Kecamatan, TPK Desa, dan TPK Padukuhan, berbagai upaya pengentasan kemiskinan disinergikan dan digerakkan untuk memberdayakan masyarakat Prambanan keluar dari kondisi kemiskinan.

Sleman – Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melanjutkan penataan ekowisata di area lereng Merapi. Tahun ini, penataan difokuskan di lereng sisi barat yang menyimpan beragam potensi. Diantaranya ternak kambing etawa, hutan pinus, serta budidaya aneka jenis tanaman seperti anggrek, bambu, teh, dan kopi.

“Master plan penataan sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi baru bisa dilakukan mulai tahun kemarin karena ada kejadian erupsi tahun 2010,” kata Pengendali Ekosistem Hutan Balai TNGM, Widya Kridaningsih, Selasa (5/4).

Pasca erupsi, pihaknya fokus menata destinasi yang sering dikunjungi wisatawan. Semisal Telaga Muncar, Telaga Nirmala, dan jalur pendakian Selo di Boyolali. Setelah semua selesai baru dilanjutkan pembenahan lereng sisi barat.

“Kawasan ini menyimpan banyak potensi yang menarik jika digali. Setelah penataan selesai diharapkan bisa menjadi ekowisata sekaligus media edukasi bagi masyarakat,” kata Widya.

Hanya saja, lanjut dia, masih ada kendala menyangkut kebutuhan air. Jika nantinya kawasan itu dibuka menjadi destinasi dan banyak dikunjungi wisatawan, pasokan air yang ada diperhitungkan belum memadai. Upaya penataan ekowisata itu disambut baik oleh warga. Salah satunya Suwaji (57), penduduk asal Dusun Turgo, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman.

“Daerah kami memiliki potensi budidaya teh. Adanya ekowisata bisa menjadi promosi sekaligus membantu pemasaran produk kami,” ujarnya.

Selama ini, pemasaran teh asli Turgo hanya sebatas di pasar-pasar tradisional, atau memenuhi permintaan yang masuk. Dia merasa siap jika daerahnya dijadikan destinasi ekowisata. Selain teh, kini juga dikembangkan budidaya tanaman kopi yang dapat menjadi alternatif bagi pengunjung.

Sleman – Talut setinggi enam meter di atas pemukiman warga Kali Code RT 10 RW 056, Sendowo, Sinduadi, Mlati, amblas. Sedikitnya ada tiga rumah yang terdampak. Halaman rumah retak, dan permukaan tanah turun lebih rendah dari sebelumnya.  

Salah satu pemilik rumah yang kondisinya paling parah, Juminten (58) menuturkan, peristiwa amblasnya talut terjadi pada pukul WIB saat penghuni rumah sedang berada di luar.

“Ini sudah ada survey untuk perbaikan. Tapi tengah hari tadi tiba-tiba retak dan amblas seperti ini,” kata Juminten, Selasa (5/4).

Rumah Juminten sendiri dihuni oleh tiga KK yang terdiri dari sembilan orang. Saat ini mereka telah mengungsi ke rumah tetangga yang lebih aman. Karena kondisi rumahnya sekarang cukup membahayakan, dan sewaktu-waktu bisa ikut amblas.

Ketua RT setempat, Sarijan (46) menuturkan, di wilayahnya terdapat tujuh KK dengan total 26 jiwa yang berpotensi terdampak amblasnya talut. Pasalnya rumah seluruh warga berada tepat di atas talut Kali Code sisi timur.

Adapun talut amblas terjadi karena bagian dalamnya tergerus air hujan. Sehingga memunculkan lubang kosong. Akibatnya permukaan talut sepanjang 30 meter itu amblas.

“Sebenarnya dua bulan lalu sudah ada perbaikan yang kosong sudah kami isi 500 sak pasir. Tapi karena kena banjir, jadi terbawa arus,” kata Sarijan.

Sementara  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MM menuturkan, pagi sebelum kejadian berlangsung, BPBD, Kecamatan, warga telah melakukan rapat perbaikan talut. Hasilnya BPBD menyepakati akan memberikan 1000 sak pasir dan 60 bronjong untuk perbaikan talut.

“Rencana perbaikannya ikut kesiapan warga saja. Kalau warga bisa hari ini, ya hari ini bantuannya kami kirim,” kata Julisetiono.

Di sisi lain ia mengatakan, meski pemukiman Kali Code berada di bawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), karena kondisi sekarang darurat, pihaknya tetap memberi bantuan.

Sleman – Sebanyak 23 kelompok tani baik Pemula, Lanjut, Madya dan Pemula Perikanan telah dikukuhkan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI di UPT BP3K Wilayah Moyudan, Selasa (5/4). Kedua puluh tiga kelompok tersebut  berasal dari  Kecamatan Moyudan dan Minggir. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan SK pengukuhan oleh Bupati Sleman.

Usai pengukuhan menyampaikan bahwa gelar potensi wilayah tersebut mampu memotivasi para petani di Kabupaten Sleman khususnya di wilayah Kecamatan Moyudan untuk semakin menggiatkan pembangunan di bidang pertanian dan meminimalisir alih fungsi lahan pertanian.

Gelar potensi pertanian tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan pemasaran produksi potensi pertanian wilayah dan menjadi salah satu kesempatan bagi para petani Kecamatan Moyudan untuk memperluas jaringan pemasaran produk – produk yang dihasilkan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam prioritas pembangunan Sleman tahun 2017 poin ketujuh berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal termasuk diantaranya peningkatan penerapan teknologi pertanian dan peningkatan produksi hasil ternak.

Pembangunan pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.

Oleh karenanya, pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan mutlak diperlukan. Peran serta masyarakat adalah modal pokok dalam pembangunan sektor pertanian.

Terkait dengan peran masyarakat ini, para petani tidak hanya terkait dalam budidayanya namun juga pemasarannya. Oleh karena itu gelar potensi ini merupakan sarana yang strategis bagi para petani untuk melakukan transaksi langsung dengan pembeli. Penjualan langsung pada konsumen ini tentu akan meningkatkan nilai jual.

Disampaikan pula bahwa selama ini kemajuan sektor pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan adopsi dan inovasi teknologi masyarakat dalam budidaya pertanian dan budidaya pasca panennya.

“Dengan bantuan dan dukungan UPT BP3K wilayah I Moyudan saya berharap agar masyarakat petani dapat termotivasi untuk menerapkan berbagai teknologi dan hasil pertanian di bidang pertanian,” kata Sri Purnomo.

Hal tersebut mendesak untuk dilakukan mengingat banyak sekali persoalan di sektor pertanian yang juga dirasakan memberatkan masyarakat petani. Kegiatan ini merupakan sarana menempa pengetahuan dan profesionalisme baik bagi penyuluh maupun petani.

Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat memfasilitasi mempertemukan produk pertanian Moyudan dengan pelaku usaha pertanian sehingga ke depan dapat menjalin kerjasama yang menguntungkan.

Penting untuk digarisbawahi lanjut Sri Purnomo bahwa peningkatan usaha pertanian tidak hanya menekankan pada kemampuan produksi semata, namun juga bagaimana teknik pemasarannya.

“Saya harap gelar potensi ini dapat diselenggarakan secara terpadu dengan BP3K wilayah lainnya sehingga menjadi even yang strategis dan terintegrasi mengembangkan jaringan pasar bagi produk-produk pertanian Sleman,” tuturnya.

Bahkan dengan kemudahan media online atau internet yang saat ini tengah menjadi trend dunia usaha tentunya membuka pangsa pasar produk pertanian.                    

Dengan berkembangnya pemasaran produk pertanian bupati berharap dapat meminimalisir angka alih fungsi lahan pertanian, terlebih Kecamatan Moyudan merupakan kawasan lumbung padi Kabupaten Sleman yang harus terus dipertahankan untuk mempertahankan swasembada pangan.

Sementara itu Kasubag TU Dinas pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman  Ir Maria  Alexandra Yosep melaporkan bahwa gelar potensi pertanian tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu hari Selasa dan Rabu 5-6 April 2016 di UPT BP3K wilayaah Moyudan. Dalam gelar potensi tersebut diikuti 23 stand dari berbagai produk pertanian dan olahan.

Sedangkan tujuan gelar potensi tersebut  sebagai sarana bagi petani  untuk memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat, serta agar masyarakat maupun pihak pihak terkait dapat mengetahui hasil pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dari kecamatan Moyudan dan Minggir.

Sleman – Meski belum seluruhnya toko modern yang bermasalah di wilayah Kabupaten Sleman ditertibkan, sejumlah paguyuban pedagang menyambut baik penutupan toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional. Sebab keberadaan toko modern yang beroperasi di dekat pasar tradisional dinilai merugikan pedagang pasar tradisional.

Ketua Paguyuban Pasar Godean, Wawan mengaku cukup lega atas keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menutup toko modern di kawasan Pasar Godean. Sebab selama ini para pedagang cukup resah dengan beroperasinya toko modern yang jaraknya tidak sampai 100 meter dari pasar.

”Sebelumnya ada dua toko modern yang bersebelahan dengan Pasar Godean. Keduanya kini sudah tidak beroperasi,” kata Wawan, Selasa (5/4).

Keresahan warga cukup beralasan. Sebab keberadaan toko modern ini membuat pengunjung pasar semakin berkurang. Bahkan, penurunan ini bisa dilihat dari omset pedagang yang turun mencapai 20-50 persen. Dan yang paling kena imbasnya ialah pedagang sandang seperti pakaian, tas dan keperluan rumah tangga.

Selain itu, jelasnya, pedangang pasar yang biasa menjual kebutuhan pokok seperti minyak dapur dan bahan makanan juga dibuat cemas dengan keberadaan toko modern. Apalagi, toko modern ini sering sekali mengadakan promosi potong harga.

”Kalau sudah ada potongan harga, dagangan para pedagang sudah hampir pasti tidak laku,” jelasnya.

Wawan juga menjelaskan, sebelumnya paguyuban sudah kerap kali mendatangi Dewan untuk meminta kejelasan operasional toko modern yang menyalahi aturan. Seperti jam buka toko yang seharunya pukul WIB . Namun pada kenyataannya buka pukul WIB atau buka lebih pagi.

”Pasar tradisional aktif biasanya sampai pukul . Kalau toko modern sudah bukan pukul , maka pelanggan akan lari ke toko modern. Padahal dua jam sangat berarti bagi pasar tradisional,” kata Wawan.

Dia pun berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tetap konsisten melakukan penertiban kepada toko modern. Jangan sampai, toko yang sudah tutup bisa berubah nama, dan kembali beroperasi kembali.

Apresiasi juga disampaikan oleh Paguyuban Pasar Gamping, Sugiyo. Di Pasar Gamping, awalnya terdapat sebuah toko modern yang berdiri disebelah utara pasar yang jaraknya tak kurang dari 100 meter. Saat ini, toko tersebut sudah tutup.

”Memang sejak awal berdiri para pedagang sudah resah. Harapannya, toko modern jangan berdiri berdekatan di Pasar Gamping, sebab dari segi kunjungan pasar peminatnya cukup besar,” tandasnya.

Sementara itu sebelumnya, penertiban toko modern di Sleman mulai berjalan meski hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Dari 89 toko modern yang bermasalah tercatat baru 12 saja yang sudah ditindak oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Sleman.

Kepala Disperindagkop Sleman, Pustopo mengatakan, penertiban toko modern dilakukan secara bertahap. Ini disesuaikan dengan jarak toko modern dari pasar tradisional. Penertiban ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dikatakan Pustopo, sementara  bertahap dulu dari yang paling dekat untuk kemudian diperluas lagi jarak penertibannya.***