Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah menggelar sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan “Satriya” bagi semua satuan kerja perangkat daerah dan seluruh kecamatan, pada hari Kamis (21/4).

‪”Sosialisasi ini diharapkan berkontribusi positif untuk meningkatkan profesionalisme aparatur di lingkungan Pemkab Sleman,” kata Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI, Jumat (22/4).‬

‪Dijelaskan Sri Purnomo, internalisasi budaya pemerintahan “Satriya” juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yaitu mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja pada jajaran birokrasi agar terwujud pemerintahan yang profesional.‬

‪Budaya pemerintahan “Satriya” yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY, yaitu filosofi hamemayu hayuning bawana dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh serta dengan semangat golong gilig.‬

‪Menurut Sri Purnomo, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang profesional memang tidak mudah. Pemerintahan yang profesional menuntut penyelenggara negara memiliki karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN.‬

‪”Selain itu juga mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,” katanya.‬

‪Sri Purnomo menambahkan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional pada masa pemerintahan sekarang didukung gerakan “revolusi mental”. Revolusi mental merupakan gerakan memperbaiki karakter bangsa agar Indonesia menjadi lebih baik.‬

‪”Nilai-nilai revolusi mental adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. ASN harus menjadi pelopor, contoh dan teladan dalam menjalankan integritas dengan perilaku jujur, dapat dipercaya, anti memberi dan menerima suap,” katanya.‬

‪Sri Purnomo mengatakan, etos kerja ASN diwujudkan dengan bekerja tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, dan melakukan inovasi dalam melayani masyarakat.‬

‪”Sedangkan budaya gotong royong dilaksanakan melalui perilaku saling menghargai, sopan santun dan saling bekerja sama,” tutur Sri Purnomo.‬

‪Sri Purnomo menambahkan sebenarnya, budaya “Satriya” ini merupakan nilai-nilai budaya lokal asli masyarakat Jogja. Nilai-nilai “Satriya” ini telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat sehingga nilai-nilai ini sangat strategis bagi peningkatan kinerja aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional.‬

‪”Bagi ASN Pemkab Sleman, sikap yang sejalan dengan budaya pemerintahan “Satriya” adalah slogan pembangunan Sleman Sembada,” katanya. ‬

‪Secara harfiah sembada adalah suatu sikap dan perilaku yang berwatak ksatria, bertanggung jawab, taat asas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran, menghindari perbuatan tercela, mampu manangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar dan dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Sleman – Letaknya yang strategis dan memiliki tempat parkir yang luas yakni di lapangan Raden Ronggo Kalasan, maka SMPN I Kalasan mendapat giliran dikukuhkan menjadi sekolah siaga bencana 2016. Untuk ijtu BPBD Sleman mengadakan gladi lapang sekolah siaga bencana di Lapagan Raden Ronggo Kalasan, Kamis (21/4). 

Menurut Muji Rahayu MPD, Kepala SMPN  I Kalasan sekolahnya sejak tahun 2008 ditunjuk sebagai sekolah andalan dan secara akademik menempati rangking IV di Kabupaten Sleman, dan untuk DIY rangking 12.

Sebagai kelas tipe B dengan 6 klas SMPN I Kalasan juga merupakan sekolah berintegritas dan sejak tahun 2010 sebagai pelaksana klas khusus olah raga, sehingga anak didiknya berprestasi dalam atlet POPDA, bola basket, karate, taekwondo, pencak silat dan tenis lapangan. Namun saat ini sekolahnya sangat membutuhkan lapangan indoor sebagai sarana olah raga siswa.

Sementara  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MM menyampaikan gladi lapang sekolah siaga bencana bagi siswa ini penting untuk memberikan bekal bagi siswa untuk mengantisipasi kejadian dan bencana yang timbul sehingga dapat mengurangi resiko korban akibat bencana.

Diharapkan sekolah dapat mengadakan gladi setiap tahun sekali untuk membekali Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes mengukuhkan tim siaga bencana di SMPN I Kalasan.

Menurut Sri Muslimatun  kegiatan gladi lapang merupakan momen yang sangat strategis bagi para siswa khususnya yang berada di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan.

“Perlu kita sadari bahwa dalam setiap mitigasi bencana, dukungan dari masyarakat dan dukungan tim relawan mutlak diperlukan. Untuk itu, para siswa juga harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam meng­ha­dapi bencana, dengan harapan kesiapsiagaan tersebut dapat bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi jatuhnya korban jiwa,” kata Sri Muslimatun.

Kabupaten Sleman lanjutnya merupakan daerah yang diberi anugerah Tuhan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Namun, di balik itu, dari komposisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Sleman menyimpan potensi bencana yang diakibatkan faktor alam maupun non alam.

Pada tahun 2010 yang lalu, semua merasakan bagaimana dasyatnya erupsi Gunung Merapi. Dengan karakteristik wilayahnya, selain erupsi Merapi, masyarakat Sleman juga dihadapkan pada bencana lainnya seperti bencana banjir, tanah longsor, angin kencang dan petir. Mitigasi bencana harus menjadi bagian dari budaya dan local wisdom masyarakat Sleman.

Oleh karena itu pembinaan dan pelatihan cara penanggulangan bencana harus dimulai sejak dini. Diperlukan kesiapsiagaan semua pihak menghadapi bencana sebagai langkah strategis dalam pengurangan resiko bencana, tidak terkecuali di lingkungan sekolah.

Mitigasi bencana harus diperkenalkan dan diajarkan di bangku sekolah, bahkan sejak jenjang yang paling bawah. Siswa-siswa sangat perlu diberi pemahaman dan pembinaan bagaimana cara penanggulangan dan mitigasi bencana.

Pelaksanaan gladi lapang ini merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan kesiapsiagaan dan keterampilan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi.

Diharapkan dengan adanya gladi lapang ini, jatuhnya korban jiwa akibat gempa bumi dapat diantisipasi, karena para siswa telah mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat.

Gladi lapang ini menjadi sarana yang efektif untuk membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mensikapi kondisi darurat. Dengan bekal tersebut, diharapkan seluruh siswa menjadi paham langkah-langkah yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada kondisi bencana.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga terus berupaya untuk mengembangkan sekolah siaga bencana di Kabupaten Sleman. SMPN 1 Kalasan yang dikukuhkan sebagai sekolah siaga bencana, berarti telah ada 15 sekolah di  Sleman yang berpredikat sebagai Sekolah siaga bencana.

Diharapkan sekolah-sekolah yang lain, dari jenjang terbawah di Kabupaten Sleman juga dapat segera dikembangkan sebagai sekolah siaga bencana, mengingat pentingnya mitigasi bencana melalui kesiapsiagaan.

Melalui program sekolah siaga bencana, guru-guru dan siswa nantinya mampu menjadi agen maupun pelaku dalam penanggulangan bencana yang harapannya, juga mampu secara aktif menggerakkan masyarakat di lingkungannya.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bertekad mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi sekolah Favorit, terkait masih adanya anggapan masyarakat bahwa SMK sebagai sekolah nomor dua.‬

‪Cita-cita untuk mewujudkan sekolah menengah kejuruan sebagai sekolah favorit itu diungkapkan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI menyusul upaya pengembangan kompetensi sekolah menengah kejuruan didaerahnya.‬

‪”Dengan penerapan standarisasi ISO bagi SMK, saya yakin SMK kedepan dapat menjadi sekolah alternative favorit, terutama  dalam mendidik generasi muda untuk menjadi wirausaha tangguh dan tenaga kerja professional maupun mencetak alumni yang siap meneruskan pendidikan di perguruan tinggi,” kata Sri Purnomo, Kamis (21/4).‬

‪Menurut Sri Purnomo, untuk SMK di Sleman yang sudah mendapatkan standarisasi ISO, saat ini sudah mencapai lebih sepuluh sekolah dan tidak hanya SMK negeri akan tetapi juga SMK Swasta.‬

‪Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, Arif Haryono SH mengatakan jumlah SMK di Sleman cenderung bertambah karena cukup banyaknya Sekolah Menengah Umum atau  SMA yang beralih jalur menjadi SMK.‬

‪Terkait alih jalur SMA menjadi SMK tersebut, Dinas Pendidikan Sleman tetap memberlakukan syarat ketat, guna mempertahankan terciptanya  peserta didik yang memiliki kompetensi yang  sesuai dengan pasar kerja.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman targetkan enam juta wisatawan pada tahun 2016. Demikian diungkapkan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI di Sleman, Kamis (21/4) setelah mengadakan  studi banding dengan Pemkab Banyuwangi pada Rabu (20/4) lalu.

Sri Purnomo mengungkapkan bahwa kedepan bidang pariwisata menjadi sektor yang sangat menjanjikan bagi pendapatan daerah. Pada tahun 2015 menurutnya kurang lebih lima juta wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sleman.

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan tersebut di Kabupaten Sleman sendiri sudah bertambah dua destinasi wisata baru.

“Di Sleman ada destinasi wisata baru yaitu Sindu Edu Park dan Jogja Bay. Harapanya kedua tempat tersebut dapat mendogkrak minat wisatawan berkunjung ke Sleman,” tutur Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga mengungkapkan bahwa tujuan studi banding di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan jajaran Pemkab Sleman adalah untuk mengetahui langkah promosi dan pengelolaan pariwisata yang dilakukan Pemkab Banyuwangi karena belum lama ini Banyuwangi meraih penghargaan terbaik ajang United Nations Tourism World Organitation (UNTWO) di Madrid, Spanyol.

Banyuwangi berhasil meraihThe Winner of Re-Inventing Government In Tourism dalam kategori Innovation in Public Policy Governance (Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan).

Sedang Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas SPd SS MSi mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata didaerahnya dimulai dengan pembukaan bandara Blimbingsari untuk mempermudah akses transportasi wisatawan. Banyuwangi sendiri berpatokan pada ekoturisme yaitu pengembangan pariwisata dengan budaya dan keindahan alam.

“Kami mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dalam bidang promosi kami melibatkan IT agar mempermudah masyarakat luar mengetahui potensi wisata di Banyuwangi,” kata Azwar

Azwar juga menambahkan untuk mendukung pembangunan daerah termasuk pariwisata diperlukan SDM yang berkualitas. Azwar mencontohkan Sleman yang memiliki perguruan tinggi negeri sudah tidak diragukan lagi kualitas SDMnya.

Azwar berharap dengan adanya dua perguruan tinggi negeri di Banyuwangi diharapkan outputnya secara kualitas dapat memenuhi kebutuhan SDM dalam rangka pelaksanaan pembangunan.‬

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menaruh perhatian terhadap rendahnya minat masyarakat mengikuti program jaminan sosial. Padahal dengan mengikuti program jaminan sosial, banyak keuntungan yang diperoleh.

Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan belum semua tenaga kerja baik yang formal maupun non formal menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Padahal, katanya, jika  tenaga kerja baik yang formal maupun non formal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka akan diuntungkan.

“Segala resiko yang berkaitan dengan keselamataan kerja akan dijamin,” kata Sri Purnomo usai menerima pemberian santuan kematian Murjimin peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (21/4).

Isteri Murjimin (46), Parjiyem Mardi Utomo menerima santunan kematian sebesar Rp 24 juta. Murjimin sendiri mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Menurut Sri Purnomo, belum maksimalnya peserta BPJS Ketenagakerjaan baik yang formal maupun non formal, termasuk usaha skala kecil karena mereka belum mengetahui keberadaan BPJS tersebut.

“Ke depan tentunya sosialisasi dari BPJS sangat diperlukan agar masyarakat lebih paham dan tertarik untuk menjadi peserta,” kata Sri Purnomo.

Sementara  Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DIY Muhammad Triyono MM menyampaikan, sampai April 2016 ini jumlah pekerja informal yang mengikuti program lembaganya sebanyak orang. Jumlah tersebut bertambah sekitar peserta dari tahun sebelumnya.

“Selama Januari-April, peserta informal bertambah orang. Masih banyak masyarakat yang tidak menjadi peserta, salah satunya perangkat desa,” katanya.

Padahal lanjutnya, syarat menjadi peserta sangat mudah dan murah. Iuran bulanannya hanya atau rata-rata perhari hanya Rp560 saja. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan.

“Ada empat BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diikuti. Keselamatan kerja, pensiun, kematian dan jaminan hari tua,” kata Triyono.

Jika peserta mengikuti keempat program sekaligus, iuran perbulannya hanya . Namun jika hanya mendaftar untuk jaminan kecelakaan kerja, iuran yang diberikan setiap bulan hanya .

“Kami akan tingkatkan sinergi intensif dengan kepala daerah, untuk penyadaran dan edukasi kepada pekerja khususnya sektor informal di DIY. Program jaminan sosial ini penting karena bagian dari program kemanusiaan,” tuturnya.

Ditambahkan Triyono, untuk terus meningkatkan kepesertaan di sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan akan menyasar para perangkat desa. Selain kepesertaan, pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintah desa (Pemdes) dengan mendirikan outlet BPJS TK yang melayani pembayaran iuran, menerima keluhan dan membantu proses pembayaran klaim.

Outlet tersebut juga memberikan edukasi layanan kepada peserta dan calon peserta program baik jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian.

“Kami sudah bekerjasama dengan dua desa, masing-masing di Tamanan Bantul dan Tamanmartani Kalasan Sleman. Pada semester pertama tahun ini, kami menambah kerjasama dengan lima Pemdes lagi. Target sampai akhir tahun bisa 10 Pemdes,” kata Triyono.