Sleman – Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke 13 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 44 tingkat DIY  dicanangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Balai Desa Tamanmartani Kalasan, Selasa (3/5).

Hadir padaa kesempatan tersebut antara lain  GKR Hemas, Bupati Sleman Sri Purnomo, Wakajati Danlanal, Wakil ketua DPRD Sleman, Ketua TP PKK Kabupaten Sleman Hj Kustini Sri Purnomo.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis untuk kegiatan TMMD Sengkuyung senilai Rp 75 juta  untuk Desa Margoagung Seyegan.

Bantuan kegiatan sertifikat wakaf untuk lembaga kesejahteraan sosial penyantun Yatim Piatu Mitra Amanah untuk Desa Girimulyo Panggang Gunung Kidul, dan pemberian Beasiswa Kartu Cerdas untuk siswa SMA se DIY senilai Rp 21,093 miliar untuk siswa masing-masing Rp 1,5 juta.

Disamping itu juga  penyerahan tropy lomba tim penggerak PKK DIY  dengan kategori lomba tertib aadministrasi PKK dengan juara Kelurahan Wirogunan, Mergangsang Jogja.

Lomba PKDRT dengan juara Desa Caturtunggal Depok Sleman, usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK dengan juara Desa Jatimulyo Dlingo Bantul, hatinya PKK dengan juara Desa Hargobinangun Pakem Sleman dan pemanfaatan hasil Toga dengan juara Desa Wukirharjo Prambanan Sleman.

Selain itu juga diserahkan bantuan  biaya pendidikan mahasiswa (beasiswa reguler) senilai Rp 1,2 miliar, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa (beasiswa mahasiswa baru) senilai Rp 150 juta, bantuan untuk rintisan PKBM unggulan tahun 2016 senilai Rp 78 juta.

Serta bantuan fasilitasi pembentukan model pemberdayaan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular untuk kelompok  masyarakat dan bantuan pencegahan daan pengendalian penyakit tidak menular untuk kelompok bimbingaan Haji.

Sultan menyampaikan bahwa Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong selama satu bulan penuh pada Bulan Mei ini, diharapkan menjadi titik ungkit bagi seluruh desa maupun kelurahan seluruh wilayah DIY, untuk menemukan kembali semangat gotong royong sebagai aktifitas yang nyata sekaligus menyatu.

Dengan dukungan semua elemen masyarakat desa, termasuk lembaga kemasyarakatan desa dalam “hanyengkuyung luhuring tatacara-pranatan” kehidupan yang selaras dengan alam semesta dan keharmonisan sesama manusia.

Saat ini, pemerintah sedang mencari identitas baru atas pilihan pembangunan ekonomi, yang diinspirasi dari tiga poin penting nawacita, yakni membangun dari pinggiran, peningkatan produktifitas rakyat, dan kemandirian ekonomi.

Istilah “pinggiran” merupakan frasa populer untuk membenturkan dengan wilayah pusat dengan wilayah perdesaan. Desa diposisikan sebagai pusat arena pembangunan, bukan lagi semata lokus keberadaan sumberdaya yang dengan mudah dieksplotasi oleh wilayah lain, seperti kota untuk beragam kepentingan.

Perhatian ke wilayah desa menjadi semakin luar biasa, begitu terbitnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Desa digelontor dana desa, untuk digunakan membangun wilayahnya secara berkelanjutan, diatas tiga pilar,” kata Sultan.

Ketiga pilar itu antara lain pertama, mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan sehingga mereka menjadi subyek-berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil. Kedua, mendorong geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan.

Ketiga, mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Sementara Sri Purnomo menyampaikan bahwa pemanfaatan dana desa tentu saja akan menjadi lebih optimal bila melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Untuk itu Sri Purnomo mengajak masyarakat, lembaga kemasyarakatan serta seluruh elemen masyarakat untuk dapat menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan didesa. Lebih lanjut disampaikan bahwa gotong royong merupakan salah satu jati diri dan merupakan kearifan lokal masyarakat kita.

Gotong royong menjadi modal sosial yang sudah sejak dahulu memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat. “Masyarakat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hal dengan bergotong royong sehingga gotong royong menjadi kekuatan pembangunan,” kata Sri Purnomo.

Gotong royong tidak hanya sebatas sebagai slogan namun harus kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mempertahankan semangat gotong royong memang tidak mudah ditengah kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif dan cenderung semakin individualistis.

Sleman – Tak disangka singkong yang selama ini dipandang sebelah mata sebagai bahan pangan yang trendnya kalah saing dengan gandum ternyata bisa diolah berbagai bentuk olahan makanan.

Hal tersebut dibuktikan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman dengan menggelar ‘Lomba Masak Pangan Lokal Berbahan Dasar Singkong’ dalam rangka peringatan 1 abad Kabupaten Sleman di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (3/5).

Ketua Pelaksana lomba, Dra Eni Harjito mengatakan bahwa lomba yang diikuti 102 peserta tersebut mampu menghasilkan beragam olahan pangan baik olahan basah maupun kering.

Menurutnya kegiatan lomba ini bertujuan memasyarakatkan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan disekitar menjadi olahan pangan yang bergengsi dan berdaya saing dengan olahan pangan berbahan gandum serta mengurangi ketergantungan pada gandum. Sedangkan kriteria penilaian lomba ini berdasara pada kreatifitas, citarasa, packing, higienitas, dan penampilan.

“Pada event lomba ini para peserta diwajibkan menciptakan olahan pangan dengan menggunakan bahan dasar singkong minimal 50%, dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena bahan bakunya dari singkong maka diharapkan lomba ini mampu menumbuhkan kreatifitas para peserta yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga,” kata Eni.

Sementara Kabag Pemerintahan Desa Drs Mardiyana MSi mengungkapkan bahwa selain mudah didapat dengan mengkonsumsi singkong dapat menawarkan manfaat kesehatan karena kandungan vitamin, mineral dan serat di dalamnya. Terlebih singkong juga bebas gluten sehingga dapat dikonsumsi bagi pasien penyakit celiac.

Singkong juga merupakan sumber utama mineral penting bagi tubuh seperi magnesium, tembaga, besi, mangan dan kalium yang dapat membantu mengatur denyut jantung dan tekanan darah.

“Kegiatan ini sangat baik untuk melakukan inovasi pangan, namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjadikan potensi produk pangan lokal ini dapat diolah secara benar menurut kesehatan, menarik minat konsumen dan aman untuk dikonsumsi,” kata Mardiyana.

Sleman – Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman mulai melaksanakan agenda nasional sensus ekonomi 2016. Pendataan berlangsung selama satu bulan mulai tanggal 1 sampai 31 Mei 2016.

Untuk proses pendataan ini, BPS Sleman menerjunkan petugas yang dibagi dalam 570 tim. Dari data petugas itu, sebanyak bertugas di lapangan dan 570 orang sebagai pemeriksa.

Kepala BPS Sleman, Ir Arina Yuliati menjelaskan, kegiatan sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar kegiatan ekonomi masyarakat diluar sektor pertanian. Data nantinya digunakan untuk landasan penyusunan kebijakan pemerintah skala regional maupun nasional.

“Kami minta pelaku usaha kooperatif agar hasilnya bisa menunjukkan potret perekonomian. Disarankan hati-hati ketika didatangi orang yang mengaku petugas sensus, sebaiknya cek dulu surat tugasnya,” kata Arina di Sleman, Selasa (3/5).

Arina juga  menegaskan dalam proses pendataan ini, responden sama sekali tidak ditarik biaya. Kerahasiaan data juga dijamin sesuai dengan ketentuan UU Nomer 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Selain itu, hasil sensus tidak ada kaitannya dengan masalah perpajakan.

Sasaran pendataan meliputi seluruh usaha atau perusahaan non pertanian yang berlokasi di bangunan permanen maupun non permanen. Diantaranya mall, kantor, hotel, restoran, bank, pabrik, PKL, dan pasar kaget.

Sensus juga menyasar usaha keliling seperti warung, isi ulang pulsa, dan penjaja makanan. Beberapa data yang akan ditanyakan kepada responden antara lain status badan usaha, jumlah tenaga kerja, permodalan, pengeluaran, dan investasi.

“Ada kurang lebih 8 variabel pertanyaan. Hasil sementara akan diperoleh pada Agustus mendatang, sedangkan hasil pencacahan lengkapnya baru diumumkan tahun 2018,” terang Arina.

Kasi Statistik Distribusi BPS Sleman, Iswanti menambahkan, dibanding sensus ekonomi terakhir pada tahun 2006, ada pengembangan variabel dalam proses pendataan kali ini. Khususnya menyangkut usaha online dan franchise yang beberapa tahun belakangan berkembang dengan pesat.

“Untuk usaha online memang susah karena tidak kentara. Tapi kami akan lakukan pendekatan dari bangunan ke bangunan, tiap rumah tangga sasaran juga akan ditanya kegiatan masing-masing anggota,” katanya.

Data sensus terakhir tahun 2006 menyebutkan jumlah usaha di Kabupaten Sleman ada sebanyak unit terdiri dari usaha level mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan 305 usaha besar. Sisanya sebanyak 26 unit tidak dapat diklasifikan dalam jenis usaha apa pun.