Sleman – Pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Sleman terus berbenah menjelang era perdagangan bebas. Berbagai upaya dilakukan untuk mengenalkan produk mereka termasuk dengan menggandeng kalangan ritel.‬

‪Salah satu yang tertarik adalah Parkson Ritel Asia. Sejak Desember 2015, department store di Hartono Mall milik perusahaan ritel asal Malaysia ini telah memajang beragam produk UKM Sleman.‬

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk. Sebab faktanya tidak mudah menembus segmen departement store,” kata Budi Utomo, Ketua Sleman Trade Center (STC) yang merupakan wadah lembaga bisnis bagi pelaku UKM Sleman.‬

‪Sejak STC didirikan pada November 2015 sampai saat ini sudah 25 kelompok UKM yang bergabung. Produk kerajinan dan kuliner dari sebagian besar kelompok itu telah dipasarkan di Parkson Department Store.‬

‪Selama hampir setengah tahun, Budi menilai penjualan produk STC di area ritel itu cukup bagus, dan terus menunjukkan tren peningkatan. Meski diakui butuh waktu agar produk mereka bisa diterima segmen menengah ke atas.‬

‪“Mengingat ketatnya seleksi produk di department store, tidak setiap UKM kami terima. Sebelumnya ada proses kurasi untuk menjamin mutu,” ujar Budi, Sabtu (28/5).‬

‪Supaya keberadaan Tourist Corner semakin familier, pihaknya bekerjasama dengan Parkson akan mengadakan expo launching STC pada 30 Mei-5 Juni mendatang. Pada sesi pembukaan akan ditampilkan fashion show batik Parijotho, dan grebeg gunung berisi handycraft yang bisa diperebutkan oleh pengunjung.‬

‪Selain itu juga diadakan berbagai lomba diantaranya fotografi, mewarnai kategori playgroup dan TK, foto selfie, serta zumba dance. Pengunjung juga dapat ikut berpartisipasi dalam workshop cara pembuatan handycraft.‬

Store Manager Parkson Hartono Mall, Emma Rosarin mengatakan, pemberian ruang bagi produk UKM merupakan bentuk dukungan ter pertumbuhan perekonomian di wilayah DIY. Program ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pelaku UKM untuk mengembangkan kualitas produk.‬

‪“Hanya produk terpilih yang bisa ditampilkan di display mengingat sasarannya adalah kelas menengah atas. Karena itu kami minta rekan pengusaha UKM agar selalu menjaga mutu produk,” kata Emma.‬

‪Sebagai langkah promosi, pihaknya memanfaatkan link media sosial Parkson yang memiliki jejaring di negara Malaysia, China, Vietnam, dan Myanmar.

Sleman – Pemilihan kepala dukuh di Kabupaten Sleman direncanakan tidak lagi menggunakan mekanisme pemilihan langsung melainkan melalui seleksi oleh panitia khusus.‬

‪”Rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala dukuh ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sleman yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di mana pengisian dukuh tidak lagi melalui pemilihan langsung melainkan melalui seleksi,” kata Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kabupaten Sleman Hendra Adi di Sleman, Jumat (27/5).‬

‪Saat ini, pihaknya sedang menyusun formulasi tata cara pengisian perangkat desa, karena sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pengisian jabatan perangkat desa dukuh, tidak dilakukan melalui proses pemilihan.‬

‪”Ini masih dalam diskusi dan pembahasan dengan pihak kepala dukuh dan Pemerintah Desa (Pemdes). Kalau disesuaikan dengan arahan Kemendagri, alternatif yang memungkinkan ialah dengan musyawarah,” katanya.‬

‪Ia mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jabatan politis terendah adalah kepala desa bukan kepala dukuh. Sebagai bagian dari perangka desa, kepala dukuh ditetapkan melalui seleksi melalui pantia khusus.‬

‪”Namun siapa saja nantinya panitia musyawarah yang dilibatkan, masih dikonsultasikan, termasuk dengan Mendagri. Harapannya, bagaimana dukuh yang akan ditetapkan nanti, merupakan representasi dari masyarakat sehingga yang terpenting nantinya adalah mekanisme saat penjaringan,” kata Hendra.‬

‪Hendra mengatakan bila ada dua calon dukuh maka kedua calon harus mendapatkan rekomendasi dari camat sebelum dilakukan proses seleksi. Untuk proses seleksi melibatkan tokoh-tokoh dari masyarakat, seperti perwakilan RT/RW.‬

‪”Prosesnya bisa jadi dilihat kompetensi, ketokohan di masyarakat atau hubungan interaksi sosial,” tambah Hendra.‬

‪Hendra juga mengatakan Raperda pengisian perangkat desa ini ditargetkan akan dikirim ke Sekretariat Dewan Sleman awal Juni. ‬

‪”Kami masih paparan di pembina yang diketuai Sekda,” katanya.‬

‪Sementara Ketua Peguyuban Dukuh se-Kabupaten Sleman Sukiman Hadi Wijaya menjelaskan tengah mempelajari aturan yang akan dikeluarkan.‬

‪”Kepala dukuh memiliki unsur pimpinan kewilayahan sehingga harus dilakukan proses pemilihan. Kalau diseleksi sama saja kami sebagai staf,” katanya.

Sleman– Pemilihan kepala dukuh di Kabupaten Sleman direncanakan tidak lagi menggunakan mekanisme pemilihan langsung melainkan melalui seleksi oleh panitia khusus.‬

‪”Rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala dukuh ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sleman yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di mana pengisian dukuh tidak lagi melalui pemilihan langsung melainkan melalui seleksi,” kata Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda Kabupaten Sleman Hendra Adi di Sleman, Jumat (27/5).‬

‪Saat ini, pihaknya sedang menyusun formulasi tata cara pengisian perangkat desa, karena sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pengisian jabatan perangkat desa dukuh, tidak dilakukan melalui proses pemilihan.‬

‪”Ini masih dalam diskusi dan pembahasan dengan pihak kepala dukuh dan Pemerintah Desa (Pemdes). Kalau disesuaikan dengan arahan Kemendagri, alternatif yang memungkinkan ialah dengan musyawarah,” katanya.‬

‪Ia mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jabatan politis terendah adalah kepala desa bukan kepala dukuh. Sebagai bagian dari perangka desa, kepala dukuh ditetapkan melalui seleksi melalui pantia khusus.‬

‪”Namun siapa saja nantinya panitia musyawarah yang dilibatkan, masih dikonsultasikan, termasuk dengan Mendagri. Harapannya, bagaimana dukuh yang akan ditetapkan nanti, merupakan representasi dari masyarakat sehingga yang terpenting nantinya adalah mekanisme saat penjaringan,” kata Hendra.‬

‪Hendra mengatakan bila ada dua calon dukuh maka kedua calon harus mendapatkan rekomendasi dari camat sebelum dilakukan proses seleksi. Untuk proses seleksi melibatkan tokoh-tokoh dari masyarakat, seperti perwakilan RT/RW.‬

‪”Prosesnya bisa jadi dilihat kompetensi, ketokohan di masyarakat atau hubungan interaksi sosial,” tambah Hendra.‬

‪Hendra juga mengatakan Raperda pengisian perangkat desa ini ditargetkan akan dikirim ke Sekretariat Dewan Sleman awal Juni. ‬

‪”Kami masih paparan di pembina yang diketuai Sekda,” katanya.‬

‪Sementara Ketua Peguyuban Dukuh se-Kabupaten Sleman Sukiman Hadi Wijaya menjelaskan tengah mempelajari aturan yang akan dikeluarkan.‬

‪”Kepala dukuh memiliki unsur pimpinan kewilayahan sehingga harus dilakukan proses pemilihan. Kalau diseleksi sama saja kami sebagai staf,” katanya.

Sleman – Wilayah Sleman dikenal  sebagai kawasan laboratorium bencana karena hampir segala bentuk bencana alam, mulai bencana tanah longsor, banjir, angin kencang hingga bencana gunung berapi serta gempa bumi dapat sewaktu-waktu terjadi.‬

‪Terkait kondisi tersebut, Kepala Satlat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MH mengatakan, pihaknya akan  terus mengembangkan jumlah sekolah siaga bencana di daerahnya.‬

‪”Pembentukan sekolah siaga bencana di Sleman, lebih diarahkan menciptakan sikap tanggap dan tangguh bencana yang  disesuaikan dengan jenis ancaman bencana dimasing-masing wilayah,” kata Julisetiono, Jumat (27/5).‬

‪Menurutnya dengan keberadaan sekolah siaga bencana tersebut diharapkan, para siswa akan memahami berbagai resiko bencana sejak usia dini, sehingga kedepan akan mampu mengeliminasi  resiko dan kerugian harta benda atau jiwa manusia jika terjadi bencana alam.‬

‪”Harapan saya kesiap siagaan masyarakat didalam menghadapi bencana itu bisa lebih baik, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya korban dalam bencana,” tambahnya.

‪Keberadaan sekolah siaga bencana di Kabupaten Sleman saat ini terdapat 13 sekolah karena itu kedepan akan terus ditambah. Terlebih mitigasi bencana akan menjadi pendidikan budaya berbasis local wisdom, terutama untuk kawasan yang dikategorikan rawan terjadi bencana.

Sleman – Lahan sawah pertanian di Kabupaten Sleman mengalami penyusutan rata-rata 0,11 persen setiap tahun.‬

‪”Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata 0,11 per tahun,” kata Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes di Sleman, Jumat (27/5).‬

‪Menurut Sri Muslimatun, untuk luas tanah pekarangan selama lima tahun terakhir naik 0,13 persen per tahun dan luas tegalan turun 0,02 persen per tahun.‬

‪”Alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke nonpertanian semakin tinggi dan sulit dikendalikan. Perubahan lahan yang dominan adalah menjadi tanah kering kemudian untuk pemukiman,” kata Sri Muslimatun.‬

‪Sri Muslimatun mengatakan, alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan semakin sempitnya luas lahan sawah dan tegalan dari tahun ke tahun.‬

‪”Kondisi ini menuntut perhatian semua pihak untuk segera membuat terobosan agar alih fungsi lahan dapat dikendalikan,” kata Sri Muslimatun.‬

‪Sri Muslimatun juga mengatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.‬

‪”Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu termasuk RPJMD,” tambah Sri Muslimatun.‬

‪Sri Muslimatun menambahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki nilai strategis sebagai pedoman dalam menyusuan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD dalam kurun waktu lima tahun ke depan.‬

‪”Dengan demikian Rencana Strategis SKPD tahun 2016-2021 dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan 2016 nantinya harus berpedoman pada RPJMD,” tutur Sri Muslimatun.‬

RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.‬

‪”Selain itu RPJMD disusun telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional,” katanya.