Sleman – Ketersediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Sleman tercatat mengalami surplus. Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI usai Launching Pemasaran Beras Dari Gapoktan ke toko tani Indonesia bersama Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X  di Gancahan, Sidomulyo, Godean, kemarin.

Menurut Sri Purnomo Hingga bulan Mei 2016 surplus beras di Kabupaten Sleman mencapai ton.

“Untuk komoditi bahan pokok lainnya seperti kacang tanah surplus sebesar ton, cabe merah surplus mencapai ton. Kondisi surplus ini juga dijumpai pada  komoditi daging sapi yang mencapai surplus 417 ton, daging ayam sebesar ton, dan telur ayam surplus sebesar ton,” kata Sri Purnomo.

Sedangkan untuk sasaran luas panen padi pada tahun 2016 tercatat pada bulan Oktober – Maret 2015/2016 sebesar Ha dan pada bulan April – September 2016 sebesar Ha, sehingga sasaran luas tanam total pada bulan Oktober hingga September sebesar Ha. Hingga bulan Mei 2016 cadangan pangan pemerintah daerah mencapai 27,850 ton beras sedangkan cadangan pangan masyarakat mencapai 112 ton GKG (Gabah Kering Giling).

Sri Purnomo menambahkan bahwa penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) telah didistribusikan kepada sejumlah Gapoktan di Kabupaten Sleman. LDPM Pra Penumbuhan melalui bantuan Sosial APBD DIY telah disalurkan pada tiga Gapoktan yakni Gapoktan Peduli Tani-Prambanan, Gapoktan Ngudi Lestari-Pakem masing-masing sebesar Rp 20 juta pada tahun 2012 dan Gapoktan Sumber Makmur-Prambanan sebesar 20 juta pada tahun 2015.

Sedangkan Bantuan APBN juga telah didistribusikan kepada 18 gapoktan mulai tahun 2009 hingga tahun 2015. Bantuan LDPM  diberikan secara bertahap, yakni tahap penumbuhan kepada 2 gapoktan pada tahun 2016 sebesar Rp 150 juta.

Tahap berikutnya yakni tahap pengembangan telah disalurkan bagi 2 gapoktan melalui Bansos 2015 sebesar Rp 150 juta, dan bantuan pemerintah sebesar Rp 50 juta. Tahap akhir yakni tahap kemandirian didistribusikan kepada 15 gapoktan mulai dari tahun 2009 hingga 2015.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Aroofa Noor Indriani  membenarkan bahwa secara umum kondisi ketersediaan pangan di DIY saat ini dalam kondisi yang memadai. Menurutnya berdasarkan angka prediksi tahun 2016 ketersedian beras dari produksi di DIY sebesar ton.

“Untuk peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah daerah tersedia 222 ton cadangan pangan dalam bentuk beras, untuk Sleman sendiri disediakan 27 ton,” tutur Aroofa.***

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman masih menunggu kejelasan dan petunjuk dari pemerintah pusat terkait wacana rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dalam upaya penghematan anggaran.‬

‪”Pemkab Sleman siap menjalankan kebijakan pusat bila pedoman teknisnya sudah sampai di daerah,” kata penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno, Jumat (3/6).‬

‪Menurut Iswoyo, untuk melaksanakan rencana Pemerintah Pusat tersebut Pemkab Sleman harus menunggu regulasi teknis rasionalisasi PNS.‬

‪”Kami tidak bisa merealisasikan wacana tersebut karena belum ada rujukan yang jelas. Standar rasionalisasinya itu bagaimana dan seperti apa, saat ini masih digodok di pusat,” katanya.‬

‪Dikatakan Iswoyo  pada pelaksanaannya nanti Pemkab Sleman tetap akan melihat terlebih dulu klasifikasi pegawai yang harus dirasionalisasi.‬

‪”Informasi dari pemerintah pusat, setidaknya akan ada empat kuadran pembagian PNS untuk sistem rasionalisasi. Setiap kuadran memiliki variabel masing-masing,” kata Iswoyo.‬

‪Iswoyo mengatakan rasionalisasi belum tentu mengakibatkan pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) karena sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 pemberhentian PNS dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran kerja. ‬

‪”Prosesnya masih panjang untuk mengeluarkan kebijakan rasionalisasi PNS,” tambahnya.‬

‪Ia mengatakan meski wacana rasionalisasi bertolak belakang dengan kebutuhan PNS di Sleman, Pemkab tetap akan melaksanakan bila sudah menjadi kebijakan nasional.‬

‪”Berdasarkan kebutuhan pegawai, saat ini Pemkab Sleman sedang mengalami kekurangan PNS sekitar orang. Keterbatasan pegawai pun terjadi di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” katanya.‬