LPMD Argomulyo Gelar Berbagai Lomba Tingkat Padukuhan

Sleman– Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bekerjasama dengan Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Sleman mengadakan berbagai lomba tingkat Padukuhan, dengan peserta semua Padukuhan yang ada di Desa Argomulyo.

Materi yang dinilai dalam lomba antar padukuhan tersebut  wajah dusun dan kebersihan dusun, administrasi dusun, kegiatan PKK dan kegiataan kepemudaan. Sedangkan kriteria penilaian dalam lomba tersebut  mengenai kebersihan lingkungan, Gapura/tugu dusun, pemasangan bendera, umbul-umbul dan rontek, kondisi jalan dan drainase.

“Yang menyangkut administrasi dusun antara lain pertemuan rutin padukuhan, daftar hadir dan notulen, profil dinding padukuhan dan struktur padukuhan dan prestasi dusun,” kata pengurus LPMD Argomulyo, Sri Widodo, Minggu (7/8).

Menurut Sri Widodo, lomba antar padukuhan tersebut dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI ke 71. Lomba lain yang dilaksanakan, dikatakan Sri Widodo adalah kegiataan PKK meliputi administrasi PKK dusun, kegiatan PKK Dusun dan prestasi PKK Dusun.

“Untuk kegiatan kepemudaan meliputi administrasi kepemudaan, kegiatan kepemudaan dan prestasi karangtaruna padukuhan,” kata Sri Widodo.

Sedangkan evaluasi/kunjungan lapangan selama 6 hari mulai Senin 8 hingga 13 Agustus 2016, tim akan mengunjungi 22 Dusun di Argomulyo.




Masyarakat Perbukitan Prambanan Dibekali Mitigasi Bencana Longsor‬

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Sleman terus membekali masyarakat di kawasan perbukitan Kecamatan Prambanan dengan kemampuan dalam mitigasi bencana tanah longsor.‬

‪”Sejumlah titik di kawasan perbukitan Prambanan berpotensi terjadi bencana longsor, terutama di Desa Madurejo, Desa Wukirharjo dan Desa Sumberharjo. Ketiga lokasi yang berbukit-bukit tersebut rawan terjadinya longsor,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman,  Ir Kunto Riyadi, kemarin.

‪Menurut Kunto, melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor, masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam melakukan mitigasi bencana terutama bencana tanah longsor, bagi warga Desa yang rawan bencana tanah longsor.

‪”Pengenalan mitigasi bencana ini kami lakukan melalui gladi lapangan penanggulangan bencana longsor di tiga Desa di Kecamatan Prambanan tersebut.

Dalam waktu satu minggu lalu telah dilakukan gladi lapang penanggulangan bencana longsor di desa Wukirharjo, Madurejo dan Sumberharjo.

“Gladi lapang merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan kesiapsiagaan. Dengan kegiatan ini, diharapkan jatuhnya korban jiwa dapat diantisipasi. Masyarakat telah maengetahui tindakan apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat,” kata Kunto.‬

‪Ia mengatakan, dengan bekal yang sudah dimiliki seluruh warga masyarakat tidak akan panik bila terjadi bencana.‬

‪”Saat bencana terjadi, masyarakat sudah mengetahui kemana harus menyelamatkan diri. Apalagi sejumlah titik di kawasan Pramaban memang memiliki potensi longsor cukup besar,” katanya.‬

‪Kunto mengatakan, tidak hanya masyarakat dan BPBD, penanganan bencana juga melibatkan instasi seperti kepolisian. Sebab dalam situasi yang hiruk pikuk kerap kali dijadikan sasaran pencurian.‬

‪”Selain pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana, mesyarakat desa juga punya kapasitas dalam membantu menanggulangi bencana,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, gladi lapang menjadi momen startegis bagi masyarakat Sleman untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat, terkait bencana longsor.‬

‪”Di kawasan rawan bencana, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan tersebut dapat bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi jatuhnya korban jiwa,” tambah Kunto.

Sementara gladi lapang yang berlangsung di Desa Sumberhajo Prambanan, Jumat (5/8) lalu menggambarkan bencana tanah longsor yang terjadi di lereng bukit Desa Sumberharjo mengakibatkan beberpa orang mengalami luka berat dan ringan, bahkan satu orang yang mengalami patah tulang kaki dan harus dirujuk ke RSUD Prambanan.

Kejadian tersebut akibat hujan yang terus menerus mengguyur Desa Sumberharjo Prambanan Jumat (5/8). Atas kejadian tersebut beberapa orang terpaksa diungsikan ke Barak pengungsian desa setempat yang jaraknya memaang tidak terlalu jauh hanya disekitar Rumah Dome.

Namun demikian karena jalan menuju titik lokasi longsor   hanya jalan setapak mengakibatkan evakuasi mengalami kelambataan meskipun sudah menurunkan beberapa armada baik dari RSUD Prambanan, Puskesmas Prambanan, BPBD Sleman dan relawan.

Setelah semua berhasil dievakuasi berdasarkan data korban luka berat baik berupa patah kaki , patah tulang  sebanyak 5 orang, luka ringan 7 orang semuanya sudah mendapat penanganan oleh tim kesehatan. Para korban tersebut diakibatkan terkena tanah longsong tertimbun bebatuan dan tanah. Dan ada yang tertimpa pohon tumbang. Sementara rumah yang kena pohon tumbang sebanyak 5 rumah dengan kondisi rusak sedang dan ringan.

Disamping itu ditengah hiruk pikuknya masyarakat yang menyelamatkan diri masih saja dijumpai  penjahat yang memanfaatkan situasi untuk mencuri, namun berkat kesigapan aparat dan masyarakat pencuri tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Prambanan untuk diproses lebih lanjut.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala pelaksana BPBD DIY Drs Krido Suprayitno SE MSiMuspika kecamatan Prambanan dan masyarakat setempat.




Koperasi Non Aktif di Sleman Tidak Didorong Untuk Bubar

Sleman – Jumlah koperasi non aktif di wilayah Kabupaten Sleman cukup banyak. Data terakhir di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) mencatat sebanyak 48 koperasi berstatus tidak aktif. Menyikapi persoalan ini, instansi terkait akan mengambil langkah fasilitasi.

“Kami akan upayakan lewat fasilitasi karena yang berhak membubarkan koperasi adalah anggotanya sendiri,” kata Kepala Disperindagkop Sleman, Drs Pustopo di Sleman, Minggu (7/8).

Namun, lanjut Pustopo, tidak serta-merta pihaknya mendorong koperasi yang tidak aktif agar dibubarkan. Pihak dinas akan terlebih dulu berupaya mencari pengurus koperasi bersangkutan.

Meski diakui itu bukan hal mudah mengingat sebagian dari koperasi itu sudah lama tidak aktif sehingga kesulitan mencari alamat. Jika masih bisa ditelusuri, dinas akan mengundang perwakilan pengurus untuk diajak berdiskusi.

Apabila memungkinkan, pengurus akan didorong untuk mengaktifkan kembali kegiatan. Sebaliknya jika dirasa sudah tidak mampu, disarankan agar koperasi tersebut dibubarkan.

“Kami akan berusaha dulu melacak keberadaan pengurus. Kalau memang tidak bisa, ya akan didorong untuk membubarkan diri,” katanya.

Saat ini di Sleman terdapat 646 koperasi yang telah berbadan hukum. Sekitar 90 persen diantaranya masih dinyatakan aktif. Pustopo menjelaskan ada beberapa indikator suatu koperasi dinilai aktif antara lain rutin menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT), dan membuat laporan keuangan.

Adapun hal yang menjadikan koperasi tidak aktif, utamanya karena dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Pengaruh dari luar semisal karena adanya peniadaan suatu instansi semisal kantor penerangan.

Sementara itu, faktor internal biasanya disebabkan karena ketidaksinkronan antara pengurus dan anggota, atau pengelolaan yang tidak transparan sehingga berpotensi timbul masalah hukum. Menghadapi persoalan semacam ini, pihaknya siap memfasilitasi hingga ke ranah hukum.

“Semisal ada kasus uang dibawa lari pengurus, kami siap membantu mendampingi bahkan jika perlu lewat jalur pengadilan,” tandasnya.