Sleman – Setelah terpilihnya Kabupaten Sleman sebagai pilot project pembangunan pariwisata berkelanjutan, semakin meningkatkan motivasi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam mengelola berbagai potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman.

“Apalagi pada saat ini sektor pariwisata masih menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sleman. Jika dilihat dalam tiga  tahun terakhir ini saja, jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik terus mengalami peningkatan,” kata Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Dra Sudarningsih MSi di Sleman, Kamis (11/8).

Pada tahun 2013 dikatakan Sudarningsih  jumlah wisatawan mancanegara maupun domestik mencapai , meningkat di tahun 2014 menjadi , meningkat kembali di tahun 2015 menjadi .

“Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten juga terus meningkat, pada tahun 2014 sebesar 15,21% meningkat menjadi 16,32% pada tahun 2015,” katanya.

Menurutnya, berkembangnya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sleman didukung dengan adanya berbagai objek dan daya tarik wisata. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 99 objek dan daya tarik wisata, diantaranya wisata alam, wisata candi, wisata museum, wisata agro, wisata pendidikan, wisata monumen, wisata kuliner dan wisata sejarah.

Disamping itu, keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan. Pada tahun 2015 tercatat usaha sarana wisata terdiri dari hotel bintang dan hotel melati sebanyak 183 hotel, jasa kuliner sebanyak 73 restoran dan 251 rumah makan serta 152 hiburan umum.

Saat ini Pemkab Sleman terus mengembangkan Desa wisata sebagai salah satu unggulan destinasi wisata wilayah. Pengembangan desa wisata di Sleman dipadukan dengan program kegiatan bidang lain seperti pertanian, perikanan, perindustrian dan lingkungan. Melalui desa wisata, wisatawan dapat ikut mempelajari berbagai hal yang telah menjadi budaya masyarakat serta kearifan local setempat.

Kabupaten Sleman lanjutnya telah memiliki 38 desa wisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar, 10 diantaranya sudah mandiri. Keberadaan desa wisata di Sleman mempunyai multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan fisik, sosial dan budaya di masyarakat. Sehingga keberadaan desa wisata memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan program nasional yang harus kita dukung,” tutur Sudarningsih.

Perlu dipahami bahwa kerjasama untuk mensukseskan pembangunan pariwisata berkelanjutan diperlukan kerjasama dan sinergisitas seluruh jajaran baik SKPD terkait maupun stakeholder lainnya sesuai peran dan fungsi masing-masing, mengingat keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor tertentu saja.

Untuk itu kepada  seluruh jajaran SKPD terkait dan stakeholder lainnya yang terlibat, untuk dapat memberikan dukungan bagi keberhasilan program yang saat ini tengah dilaksanakan di Desa Wisata Pulesari sebagai pilot project pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menghimbau petani yang mengembangkan minapadi di Sleman tidak terjebak akal-akalan pengepul yang mempermainkan harga.‬

‪“Seringkali hasil panen beras minapadi dibeli rendah oleh pengepul. Pengepul beralasan beras minapadi tidak sesedap dibandingkan dengan beras hasil panen di lahan konvensional,” kata Sri Purnomo, Kamis (11/8).‬

‪Menurut Sri Purnomo, apa yang dinyatakan para pengepul tersebut hanya sebagai senjata untuk mendapatkan harga hasil panen yang paling rendah.‬

‪“Kalau ada yang bilang nasi dari hasil minapadi ‘anyep’, itu hanya akal-akalan pembeli saja,” katanya.‬

‪Dikatakan Sri Purnomo  beras yang dihasilkan dari lahan minapadi jauh lebih sehat dan bebas dari bahan kimia.‬ Sehingga seharusnya, harga beras minapadi tidak sama dengan beras-beras biasanya di pasaran.

‪“Kalau dilihat dari prosesnya beras minapadi merupakan beras organik, sehingga seharusnya harganya lebih tinggi. Dan petani harus melabeli beras hasil panennya dengan nama beras organik,” katanya.‬

‪Mengelola lahan minapadi memang tidak murah, terutama pada awal pembuatan. Sebab sisi lahan harus diperdalam untuk penampungan air yang lebih banyak, sehingga ikan dapat hidup.‬

‪“Modal besar di awal akan memunculkan banyak keuntungan pada masa tanam selanjutnya. Selain mengurangi penggunaan pupuk kimia dan serangan hama, jumlah hasil panen padi di lahan minapadi selalu lebih tinggi di banding lahan biasanya,” kata Sri Purnomo.‬

‪Sedangkan pada sisi lain, hasil panen ikan dari lahan minapadi dapat menjadi sumber pemasukan baru bagi petani.‬

‪“Oleh karena itu petani minapadi harus melanjutkan pertanian minapadi di masa-masa berikutnya,” katanya.‬

Sebagai contoh seperti diungkapkan ‪Ketua Kelompok Tani Mina Rukun Kuton, Tegaltirto, Kecamatan Berbah Edi Sutanto pekan lalu, untuk modal awal pengelolaan minapadi kelompoknya terbilang mahal, yakni Rp 93,84 juta. Kelompoknya masih tetap diuntungkan, sebab bibit ikan sebanyak 1,2 kuintal diprediksi dapat menghasilkan tujuh kuintal ikan saat panen.‬

‪“Dari hasil panen ikan kami memperkirakan akan dapat keuntungan Rp116 juta. Karena harga satu kilo ikan nila sekitar Rp23 ribu,” katanya.‬

‪Belum lagi ditambah hasil panen padi yang meningkat menjadi 6,8 ton per hektare, dari sebelumnya hanya 6,5 ton per hektare.‬

‪“Sehingga jika dikalkulasikan petani akan memperoleh laba sekitar Rp 52 juta dari hasil minapadi,” katanya.‬

‪Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman, Ir Widi Sutikno MSi mengatakan, saat ini budi daya minapadi telah dilakukan di beberapa kecamatan seperti Seyegan, Godean, dan Berbah.‬

Sleman – Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyerahkan sertifikat legalitas tanah kepada warga empat desa di wilayah Kecamatan Pakem. Secara simbolis sertifikat diserahkan Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo di Samberembe Desa Candibinangun Pakem Sleman, Kamis (11/80).‬

Menurut  Kepala BPN Sleman, Suwito SH Mkn sertifikat prona yang diserahkan, Kamis (11/8) untuk Kecamatan Pakem sebanyak 516 sertifikat/bidang yang terdiri Desa Candibinangun 366 sertifikat, Desa Pakembinangun 50 sertifikat, Desa Hargobinangun 50 sertifikat dan Desa Harjobinangun sebanyak 50 sertifikat.

Dikatakan Suwito bahwa target dan lokasi pelaksanaan Prona ada di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Pakem untuk empat desa sebanyak sertifikat, Kecamatan Ngemplak untuk dua desa sebanyak 950 sertifikat, Kecamatan Turi untuk Desa Wonokerto sebanyak 900 sertifikat/bidang, Kecamatan Berbah untuk Desa Tegaltirto sebanyak 700 sertifikat/bidang dan Kecamatan Cangkringan untuk Desa Argomulyo sebanyak 450 sertifikat/bidang.

“Target Pronatahun 2017 untuk Kabupaten Sleman sebanyak bidang,” kata Suwito

Ditambahkan Suwito  pada tahun 2016 ini Sleman ditarget 5200 bidang tanah yang tersertifikasi melalui program Prona. Capaian sejauh ini disebutnya sudah mencapai 60 persen.‬

‪Pihaknya akan terus berupaya mendorong masyarakat untuk segera mengurus legalitas tanahnya ke dalam bentuk sertifikat sebagai syarat utama legal formal hak kepemilikan lahan.‬

‪”Kita dorong agar akhir September nanti semua masyarakat sudah mengantogi sertifikat tanah karena ini penting. Mengurus sertifikat lahan melalui Prona sebenarnya tidak rumit. Selain itu juga ada program mandiri bagi masyarakat,” kata Suwito.

‪Beberapa wilayah di Sleman disebutnya menjadi prioritas Badan Pertanahan Nasional dalam Prona. Yakni tersebar di 9 desa di Kecamatan Pakem, Turi, Ngemplak, Berbah, dan Cangkringan. Sebagian besar capaian pensertifkatan tanah masih di bawah 60 persen.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan Fasilitasi pensertifikatan tanah di Kabupaten Sleman merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum akan hak-hak atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat.

Dengan dimilikinya dokumen sertifikat tanah maka status kepemilikan tanah menjadi jelas karena memiliki kekuatan yuridis dalam perlindungan hak kepemilikannya.

Kepada masyarakat penerima sertifikat tanah, Sri Purnomo berharap dapat merawat dokumen sertifikat dengan baik, dan dapat memaksimalkan asset tanah tersebut untuk  kesejahteraan keluarga.

“Terlebih saat ini banyak terjadi pemalsuan dokumen pertanahan yang dapat merugikan pemilik lahan asli,” kata Sri Purnomo.