Sleman – Kondisi masyarakat Kabupaten Sleman yang sangat heterogen, di satu sisi menjadi kekayaan sumber daya manusia, di sisi lain memiliki konsekuensi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dimana dinamikanya sangat tinggi dan mengandung potensi konflik.

“Di bidang pemerintahan umum saat ini juga masih terdapat konflik sosial dan konflik SARA di masyarakat,” kata Dra Hj Sri Muslimatun MKes, Wakil Bupati Sleman disela-sela acara pengajian pembinaan rohani bagi PNS Pemkab Sleman dan kalangan TNI/Polri di Masjid Agung Soedirohusoedo Sleman, Selasa (11/10). Dikatakan Sri Muslimatun, sebagai anggota masyarakat, pegawai Pemkab Sleman berasal dari masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sesuai pedoman etika bermasyarakat maka pegawai Pemkab Sleman sudah selayaknya siap mewujudkan pola hidup sederhana, tanggap keadaan lingkungan masyarakat, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, dan menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian.

Dalam hal ini, pegawai dalam kehidupannya di tengah masyarakat selayaknya menjadi figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat akan dipercaya dan dicontoh oleh masyarakat.

“Selain itu mereka sangat berperan dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya sehingga mampu menularkan sikap saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama,” kata Sri Muslimatun.

Disampaikan pula bahwa pengertian hijrah ada dua, yaitu hijrah fisik dan hijrah maknawiyah.

Hijrah fisik adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, hijrah maknawiyah adalah berpindah dari kegelapan menuju terang benderang, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kebodohan menuju kepandaian, dari kemalasan menuju kerajinan, dari kekafiran menuju keimanan, dari kemusyrikan menuju ketauhidan, dari kekufuran menuju kesyukuran, dari kehinaan menuju kehormatan.

Sri Muslimatun  mengajak Peringatan Tahun Baru Hijriyah kali ini bisa dijadikan tonggak awal revolusi mental pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dengan semangat Tahun Baru Hijriyah pegawai diajak untuk berhijrah atau berpindah dari sifat/tempat yang buruk ke sifat/tempat yang lebih baik sehingga dapat menjadi pegawai-pegawai yang ber-ahklak mulia, suri tauladan yang baik dan menjadi penerang baik dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan pekerjaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan  Ustad KH Muhammad Syaebani MA dalam tausiahnya  menyapaikan bahwa penyakit yang paling sulit dan bahkan belum ada obatnya adalah penyakit mata , yaitu mata duitan. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih banyak dzikir dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, agar terhindar dari penyakit mata tersebut.

Lebih Lnjut disampaikan bahwa disamping penyakit mata masih ada lagi penyakit  yaaitu penyakit kurang bersyukur, karena kebanyakan orang masih meraasa kurang dengan apa yang didapat.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan Baznas kabupaten Sleman  uang sejumlah Rp 5 juta kepada 8 kelompok, antara lain PAUD, Masjid, Mushala, Kelompok kerja penyuluh agama.

Sleman – Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan semua desa di Indonesia setiap tahun menerima dana desa dan setiap tahun jumlahnya bertambah.

Jika tahun 2016 ini dana desa dari Pemerintah Pusat totalnya mencapai Rp 46,8 trilyun dan rata-rata setiap desa mendpatkanb Rp 600 juta sampai Rp 700 juta, maka tahun 2017 meningkat menjadi Rp 70 trilyun. Di Sleman total dana desa yang diterima dari anggaran Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten mencapai sekitar Rp 2 miliar per desa.

“Tiap tahun bertambah dan dana desa itu bisa dipakai untuk memakmurkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur bisa menggunakan dana desa, namun dana desa jangan hanya untuk membangun infrastruktur saja tetapi untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi desa,” kata Eko Putro Sandjojo, ketika meninjau pelaksanaan  pengaspalan jalan di Dusun Munengan  Desa Sidoluhur Godean Sleman, Senin (10/9).

Pengaspalan jalan Munengan Berjo Kulon sepanjang 970 meter. Dikatakan Eko, pemberdayaan masyarakat dengan dana desa ini dicontohkan memberikan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu di desa.

Menurut Eko jika di Sleman ada 100 ribu lebih siswa SD, SMP dan SMA dan membutuhkan dua set sragam. Maka dari 86 desa yang ada di Sleman ini bisa membantu ibu-ibu di desa bekerja untuk membuat seragam. Dengan demikian tentunya bisa memberikan pekerjaan pada ibu-ibu dari pada membeli dari daerah lain. Dan Kementrian PDT siap membantu pelatihannya.

Menteri Eko juga meminta desa untuk memanfaatkan balai latihan desa untuk memberikan pelatihan pada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman sayuran hidroponik.

“Tolong desa diatur hal ini masyarakat ikut dilatih dan biayanya bisa menggunakan dana desa,” tutur Eko.

Disisi lain Eko juga meminta Kepala Desa di Sleman agar membesarkan Badan Usaha Milik (BUM) Desa untuk memenuhi kebutuhan desa dengan membuka berbagai usaha yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya usaha jamur, peternakan yang pemeliharaannya dikerjakan masyarakat dengan bagi hasil.

“Banyak yang bisa dilaksanakan dan menggiatkan BUM desa,” kata Eko.

Diharapkan Eko, ke depan dana desa yang diterima bisa bertambah hingga Rp 3 miliar sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat dan ekonomi masyarakat.

Sementara Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes mengatakan tahun 2016 ini Kabupaten Sleman menerima dana desa sebesar Rp 63,14 miliar dan dialokasikan ke seluruh desa dengan surat keputusan Bupati no 1.2 tahun 2016 tentang rincian dana desa.

Dikatakan Sri Muslimatun perhitungan alokasi dana desa ini berdasarkan variabel penduduk dan lainnya dan desa rata-rata menerima Rp 600 juta. Dengan nilai terendah Rp 636,4 juta dan nilai tertinggi Rp 922 juta.

“Dana desa 2016 tersebut tahap pertama diterima Rp 37,8 miliar atau 60 persen pada bulan Maret dan disalurkan bulan April-Mei 2016,” kata Sri Muslimatun.

Untuk laporan realisasi kata Sri Muslimatun, sampai Juni 2016 penyerapan dana desa mencapai Rp 25,4 miliar atau 67,3 persen. Dan sampai September 2016 sudah mencapai 90 persen. Sedang untuk dana desa tahap kedua Rp 25,8 miliar atau 40 persen telah diterima 4 Oktober 2016 dan akan segera diterimakan ke desa-desa.

Diakui Sri Muslimatun penerimaan dana desa ini memang ada kendala diantaranya penyaluran dana desa dari pusat masih mengalami keterlambatan dan ini mempengaruhi penyaluran ke desa-desa. Adanya aturan dana desa yang berubah-ubah sehingga perlu kepastian hukum.

Sleman – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman definitif yang sampai saat ini masih kosong, diharapkan pada akhir tahun ini atau awal tahun 2017 nanti sudah terisi. Pengisian jabatan tersebut akan dilakukan secara terbuka agar mendapatkan calon yang betul betul terbaik sesuai dengan ketentuan dan harapan.

Pengisian jabatan Sekda tersebut sesuai dengan  amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah dan dilaksanakan melalui meknisme terbuka bagi PNS yang memenuihi persyaratan. Demikian disampaikan Pj Sekda Drs Iswoyo Hadiwarno  diruang kerjanya, Senin (10/10).

Dijelaskan Iswoyo  bahwa Bupati Sleman saat ini telah membentuk panitai seleksi dengan ketua Dr Purwanto yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Jogja. Panitia seleksi tersebut nantinya  memilih 3 kandidat terbaik untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Diungkapkan Iswoyo, untuk persyaratan umum  berstatus sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota se DIY dan pemerintah DIY, memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b.

Dan, berusia paling tinggi 58 tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016, pernah atau sedang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya 2  tahun dalam 2  jabatan yang berbeda, berpendidikan paling rendah Sarjana Strata -1 (S-1),  memiliki integritas yang baik, penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik untuk setiap unsur dalam 2  tahun terakhir.

Selanjutnya  memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2  tahun  terakhir dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir, bagi PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Sleman harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian instansinya dan belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat , atau sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau  pelanggaran pidana yang ancamannya diatas 1  tahun.

Tahap seleksi  yang mencakup seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi dilaksanakan  bagi peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, dengan unsur  kompetensi bidang  dengan penulisan makalah, kompetensi manajerial menggunakan assessment centre, uji kesehatan, dan presentasi dan wawancara.

“Yang jelas pendaftaran dianggap syah apabila berkas pendaftaran seleksi yang telah dilengkapi persyaratan diserahkan sendiri oleh pelamar secara langsung kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman pada hari kerja mulai tanggal 10-28 Oktober 2016, pada jam kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman,” kata Iswoyo.

Seleksi adminstrasi  tanggal 26-28 Oktober 2016,  Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 1 November 2016, Seleksi kompetensi tanggal 1-7 November 2016, pengiumpulan karya tulis tanggal 14 November 2016, Uji kesehatan tanggal 14 November 2016, penelusuran rekam jejak tanggal 8-11 November 2016.

Informasi secara lengkap  berkaitan dengan seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat di  mulai 10 Oktober 2016.

Sleman – Bencana longsor masih menjadi ancaman bagi warga yang bermukim di Kecamatan Prambanan, Sleman. Saat ini terdapat lebih dari 600 warga tinggal di daerah perbukitan yang rawan mengalami pergerakan tanah.‬

‪Untuk antisipasi, BPBD Sleman telah memasang 33 alat early warning system (EWS). Alat sistem peringatan dini sederhana ditempatkan di 30 titik, sedangkan tiga EWS lainnya berupa rain gauge dan sirene tilt meter. Sirene EWS akan berbunyi jika sewaktu-waktu terjadi pergerakan tanah.‬

‪“Lokasi yang rawan terutama di kawasan perbukitan. Diantaranya Desa Wukirharjo, Gayamharjo, dan Sumberharjo Prambanan,” kata Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Drs Kunto Riyadi MPPM, Minggu (9/10).‬

Untuk itu dikatakan Kunto ‪masyarakat Prambanan diminta lebih berhati-hati dan waspada saat turun hujan deras. Jika terjadi bencana, mereka diminta segera menuju titik kumpul untuk proses evakuasi. Beberapa lokasi pengungsian sementara telah disiapkan seperti balai desa, dan gedung sekolah.‬

‪Sebelumnya, warga juga telah dibekali wawasan tentang langkah evakuasi lewat berbagai kegiatan pelatihan. “Musim hujan ini harus lebih waspada. Potensi longsor semakin meningkat karena air hujan masuk ke dalam rekahan, dan bisa menggerus tanah,” kata Kunto.‬

‪Sementara Camat Prambanan, Drs Abu Bakar mengatakan, pihaknya telah cek lokasi yang berpotensi mengalami pergerakan tanah. Tinjauan ini untuk memastikan kesiapan pengurangan risiko bencana yang sewaktu-waktu muncul.‬

‪Sementara itu, Kepala BPBD DIY Drs Krido Suprayitno mengatakan, keseluruhan EWS yang dipasang oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri sebanyak 200 unit. Piranti EWS itu selain dipasang di lokasi rawan longsor juga di area sungai yang berpotensi terjadi banjir.‬

‪Saat ini pihaknya tengah berkonsentrasi terhadap antisipasi banjir lahar di sejumlah sungai yang berhulu Merapi. Diantaranya di Kecamatan Tempel, Pakem, dan Cangkringan.‬

‪“Kami sedang berkonsentrasi melakukan pembenahan sungai di tiga kecamatan itu untuk mengantisipasi resiko bencana,” kata Krido.

Sleman – Wakil Bupati (Wabup) Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun MKes memimpin anak-anak TK/RA Masyithoh se Kabupaten Sleman untuk melaksanakan manasik haji kecil dengan memasuki terowongan mina, lempar jumroh serta mengelilingi Ka’bah, dilapangan Denggung Sleman, Sabtu (8/10). Manasik haji kecil ini diikuti oleh 1481 anak, dari 30 TK dan 11 PAUD, 11 pendamping dan 160 guru serta kebanyakan anak-anak didampingi orangtua yang juga ikut melaksanakan manasik haji dengan kesemuanya berpakaian putih-putih.

Dra Hj Karyati Kamal selaku Ketua Panitia mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan sejak dini kepada anak-anak tentang ibadah haji sehingga dapat termemori  kelak untuk dapat menunaikan ibadah haji. Selama ini teori tentang ibadah haji dan manfaatnya telah diajarkan didalam kelas dan inilah saatnya anak-anak untuk melaksanakan prakteknya.

Dikatakan  Karyati, kejgiatan ini juga dimaksudkan untuk menanamkan sejak dini kepada anak untuk senantiasa melaksanakan rukun Iman dan Rukun Islam sehingga menjadi muslim yang sejati.

“Melaksanakan haji tidak harus menunggu tua anak-anak muda pun bisa melaksanakan haji bila orangtuanya memang sudah mampu, hal ini akan sangat bagus menjadi benteng yang kuat terhadap keimanan anak-anak muda,” tutur Karyati.

Sementara  Sri Muslimatun MKes menyambut baik kegiatan yang dilakukan TK/RA Masyithoh yang dapat melaksanakan manasik haji kecil harapannya kegiatan ini dapat memupuk iman dan taqwa anak-anak sejak dini sekaligus sebagai ajang silaturahmi bagi anak-anak, guru serta orangtua. Karena ditempat ini dapat bertemu dan berkumpul ribuan anak dan orangtua serta para pengasuh untuk dapat saling tukar menukar informasi dan pengalaman masing-masing.

Sri Muslimatun juga berpesan kepada para pengasuh disekolah untuk dapat membimbing dan mengajarkan kepada anak-anak tentang budi pekerti yang luhur serta memberikan pelajaran secara tegas mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sehingga anak anak dapat membedakan dan melakukan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Bila dirumah Sri Muslimatun menitipkan kepada keluarga terutama para ibu yang setiap hari mengasuh anak-anak dan menjadi kunci kesuksesan anak.