Sleman – Sebanyak 224 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima Surat Keputusan (SK) pensiun calon purna tugas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari hingga 1 Juni 2017 di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Senin (28/11).

Dalam acara peneyerahan SK pensiun dan KARIP tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI dan didampingi Wakil Bupati Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun MKes kepada PNS calon purna tugas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno menyampaikan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pada PNS calon purna tugas telah dibangun komitmen dengan BKN, PT Taspen, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Komitmen tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan satu pintu dalam hal pengurusan SK pensiun dan dokumen pendukungnya, sehingga para calon purna tugas tidak direpotkan untuk mengurus sendiri.

Iswoyo juga menyampaikan bahwa mengenai pelayanan pensiun bagi PNS calon purna tugas sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional.

Dan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 2009.

Iswoyo menambahkan bahwa selain penyerahan SK Pensiun juga dilakukan penyerahan KARIP bagi PNS calon purna tugas TMT 1 Desember 2016 sebanyak 35 orang oleh Kepala PT Taspen Cabang Jogja yang diagendakan pada Rabu (30/11) di Kantor BKD Kabupaten Sleman.

Sri Purnomo mengapresiasi atas prestasi dan pengabdian para PNS yang telah berhasil melaksanakan amanah tugas dan tanggungjawab dengan sangat baik sebagai abdi Negara dan masyarakat.

Sri Purnomo juga menyampaikan bahwa pensiun merupakan fase yang pasti akan dialami oleh setiap PNS yang seharusnya menjadi kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Berkenaan dengan hal tersebut, Sri Purnomo berharap adanya pengalaman yang telah diperoleh dapat menjadi modal untuk berkarya di tengah masyarakat, juga dapat melakukan kegiatan yang produktif untuk menjaga ketajaman pikir dan kesehatan fisik, serta dapat menikmati kehidupan yang berkualitas, sehat, juga bahagia.

Sleman – Sebanyak 51 kelompok usaha berprestasi menerima penghargaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2014  di Aula Lantai III Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (29/11).

Dalam acara penyerahan penghargaan kelompok berprestasi penerima hibah Dana Pemberdayaan Masyarakat (DPM) tersebut, secara simbolis dilakukan oleh Dra Suyamsih MPd, Asisten Sekda Bidang Pembangunan kepada 5 penanggung jawab kelompok, yakni Sri Wahyuni (Koperasi Simpan Pinjam Mbangun Warga), Supriyadi (Kelompok Ternak Domba Sapi Suka Makmur).

Dan, Sri Lestari (Masyarakat Peduli Sampah Mandiri), Tuwuh (Kelompok Ternak Sapi Sedya Makmur), dan Yulitawati (Kelompok Wanita Pembudidaya Ikan Mina Nila Asri). Masing-masing kelompok menerima uang pembinaan sebesar Rp1juta.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Sleman, Ir CC Ambarwati MM menyampaikan bahwa penyerahan dana pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar mampu melangsungkan kehidupannya dan menanggulangi segala hambatannya. Salah satu kegiatan pendukung tersebut adalah terlaksananya pemberian hibah bagi kelompok ekonomi produktif.

Adanya program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja, serta meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas produksi barang dan jasa.

Menurut Ambarwati, dana pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sleman bersumber dari APBD Pemda DIY tahun 2007-2014. Dana hibah ini diperuntukkan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif sebanyak kelompok usaha.

Sementara  Suyamsih menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dalam penyaluran bantuan tersebut dipergunakan dengan baik oleh kelompok masyarakat. Suyamsih juga mengatakan bahwa setiap tahun akan dilakukan evaluasi atau verifikasi lapangan apakah kelompok tersebut tetap eksis.

Suyamsih berharap bahwa dengan adanya DPM yang telah diberikan, masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan.

Namun digarisbawahi oleh Suyamsih bahwa dengan berlakunya Permendagri No. 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Hibah dan Bansos dari APBD, maka kelompok masyarakat yang bisa diberikan bantuan adalah kelompok yang berbadan hukum Indonesia atau lembaga yang telah diakui oleh pemerintah.

Dapat diinformasikan pada kesempatan tersebut, diperoleh data hasil monitoring dan evaluasi dengan sampel kelompok dari kelompok tahun 2007-2014 sebagai berikut keanggotaan aktif dalam kelompok terdapat kelompok dari kelompok atau sebesar 93,27%.

Sleman – Untuk mengantisipasi terjadi perpecahan didaerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggelar silahturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan SKPD, Muspika, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan Forum-forum mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Sleman, Selasa (29/11).

Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Sleman, Drs  Ardani menyampaikan bahwa silaturahmi Forkopimda tersebut digelar dengan tujuan untuk mempererat persatuan dan keutuhan NKRI yang dimana belakangan ini persatuan Indonesia sempat terancam oleh beberapa kejadian yang diprovokasi serta disangkut-pautkan dengan ke Bhinekaan bangsa Indonesia.

Ardani menyampaikan bahwa  Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan terjadi banyak permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.

“Melalui  forum koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan tali persaudaraan, toleransi dan juga koordinasi bersama dalam rangka untuk mewujudkan kerukunan, keamanan dan ketertiban,” kata Ardani.

Disisi lain lanjutnya, para tokoh-tokoh masyarakat maupun ormas  dapat  memberikan masukan untuk mengantisipasi perpecahan maupun gesekan demi menjaga kelangsungan persatuan dan kesatuan NKRI, sekaligus mewujudkan Kabupaten Sleman menjadi contoh bagi daerah lain sekalipun tingkat keragaman masyarakat yang tinggi tetapi situasi dan kondisinya tetap kondusif.

Sementara Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengharapkan dengan koordinasi Forkopimda menjadi sarana mengantisipasi perpecahan dan menjaga persatuan masyarakat Sleman yang sangat dinamis. Sebagaimana permasalahan yang banyak terjadi akhir-akhir ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan media baik itu Konvensional maupun media modern yang terus berkembang.

Menurut Sri Purnomo, Sleman menjadi salah satu daerah yang banyak ditinggali oleh berbagai macam masyarakat dari berbagai suku dengan kultur budaya yang beraneka ragam, dimana mayoritas bertujuan untuk menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di Sleman.

Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang mengancam keutuhan NKRI, salah satunya dengan menggelar forum koordinasi ini.

“Dengan adanya koordinasi yang baik maka beberapa masalah dapat dicegah dan dicari solusi yang terbaik untuk kita bersama,” jelas Sri Purnomo.