Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman mengevaluasi status siaga  bencana di daerah Sleman yang akan berakhir 30 November 2016 mendatang.

‪”Evaluasi ini untuk menentukan keberlanjutan cuaca ekstrem. Kalau masih berlangsung akan diperpanjang untuk mengantisipasi risiko bencana,” kata Makwan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman di Sleman, Rabu (23/11).

‪Dikatakan Makwan sampai saat ini belum ada pertimbangan kelanjutan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sleman.

‪”Status siaga bencana di Sleman baru mau dilakukan evaluasi, kalau memang potensinya tetap tinggi akan diperpanjang,” kata Makwan.‬

‪Menurut Makwan  pertimbangan perpanjangan salah satunya perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jogja akan kondisi cuaca yang dialami di wilayah Sleman.‬

‪”Kalau memang masih ada ancaman cuaca ekstrem maka harus siaga,” katanya.‬

‪Makwan mengatakan selama pemberlakuan status siaga bencana di Sleman beberapa waktu lalu sudah ada belasan bencana yang terjadi di antaranya banjir genangan di Jombor, longsor tebing dan jalan di delapan titik serta beberapa kali terjadi angin kencang.‬

‪Makwan menambahkan antisipasi telah dilakukan dengan menyiagakan para personel dan berkoordinasi dengan komunitas relawan yang ada.‬

“Setidaknya antisipasi itu bisa meminimalkan kerugian maupun korban,” tutur Makwan.‬

‪Titik longsor yang terjadi salah satunya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Kabupaten Sleman.‬ Kepala TNGM, Edy Sutiyarto mengatakan kondisi kawasan di lereng selatan Merapi saat ini sudah aman. Beberapa titik sudah dipasangi papan peringatan kepada pengunjung agar lebih berhati-hati terutama saat terjadi hujan.

Sleman – Wisata Sleman di bidang budaya yakni desa wisata diharapkan memiliki karakter sesuai daerah masing-masing, bukan hanya latah seperti desa lain.

Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sleman meminta kepada pengelola desa wisata untuk memunculkan potensi khas yang dimiliki masing-masing desa.

selama ini masih ada kesan latah yang mana tampilan masing-masing desa seakan sama. Hanya pemandangan alam yang ditonjolkan tanpa mengeksplorasi keunggulan lainnya.

“Kita akan gali potensi yang ada agar masing-masing desa wisata itu memiliki karakter,” kata Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM, Kepala Disbudpar Sleman, Rabu (23/11).

Upaya ini dilakukan agar lebih dari 30 desa wisata di Sleman mampu menyuguhkan potensinya masing-masing. Karena jika hanya latah desa wisata tanpa menggali potensi yang ada, perlahan-lahan akan mati.

Di satu sisi, kata Ayu, Disbudpar harus merespon baik munculnya desa wisata di Sleman. Namun di sisi lain jika tidak ada potensi yang ditunjukkan hanya akan sama dengan desa wisata yang berangsur hilang.

“Pembedanya itu apa. Potensi utama dari desa itu apa. Di sini memang ide dan kreativitas harus dimunculkan,” jelas Ayu.

Selama ini Disbudpar memang sudah mengapresiasi keberadaan desa wisata baru yang bermunculan. Ayu mengakui jika tidak ada dana khusus untuk pembangunan fisik di desa wisata. Hanya saja bantuan diberikan dalam bentuk pelatihan.

Seperti pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola desa wisata, sosialisasi sadar wisata, sosialisasi sapta pesona, penataan kamar home stay, dan masih banyak lagi.

Kegiatan seperti ini diberikan khususnya pada desa wisata yang masih masuk dalam kategoti tumbuh. Di Sleman, ada 14 desa wisata yang masuk dalam kategori tumbuh,  8 desa wisata berkembang dan 9 desa wisata mandiri.

Sementara untuk kategori desa wisata mandiri, seperti Desa Wisata Pulesari, Disbudpar sudah tidak banyak berkontribusi. Beberapa desa bahkan sudah memiliki jaringan dengan pihak lain yang mampu mendatangkan pemasukan.

Ayu menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan berarti ditumbuhi investor. Bukan berarti investor datang dan mengubah konsep yang telah dibentuk pengelola sejak awal. Namun mereka hanya membantu promosi agar desa wisata mampu mendatangkan wisatawan.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman siap uji cobakan program baru dari Kementrian Sosial yaitu Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). SLRT ini merupakan layanan penggabunghan program KIS, KIP, jamkesmas, jamkesda dan layanan masyarakat kurang mampu lainnya.

“Dengan SLRT ini semua diintegrasikan secara terpadu sehingga layanan bisa lebih cepat data juga lebih akurat,” kata Kepala Disnakersos, Drs Untoro Budiharjo di Pemkab Sleman, Selasa (22/11).

Dikatakan Untoro yang didampingi Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Drs Surono MSi bahwa fungsi SLRT ini adalah memetakan kebutuhan masyarakat dan menyampaikan program pemerintah apa saja sehingga program bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.

Oleh karena itu lanjut Untoro, saat ini program SLRT ini disinkronkan kebutuhan dan layanan masyatakat sehingga dengan program SLRT ini keterpaduan program yang dilaksanakan pemerintah bisa tepat.

Ditambahkan Surono, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten dari 50 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipilih untuk melakukan ujicoba program SLRT ini.

“Sebenarnya ujicoba ini sudah dilaksanakan tahun 2015 lalu namun kurang maksimal dan tahun ini ditunjuk kembali untuk ujicoba dengan kontrak mulai 2016 hingga 2019,” kata Surono.

Dengan kontrak tersebut disepakati dilakukan perbaikan data warga miskin sehingga data dari Sleman semua sama untuk dilaporkan ke pusat. Untuk mendukung pelaksanaan SLRT ini di Kabupaten Sleman disiapkan 86 fasilitator yaitu satu desa satu orang.

Kemudian ditingkat Kecamatan ditunjuk 17 orang supervisor dan ditingkat Kabupaten ditunjuk 4 manajer terdiri dari Bappeda, Hubkominfo, Badan KB dan Disnakersos.

“Dengan program SLRT ini diharapkan upadate data kemiskinan bisa cepat dan valid, selain itu masyarakat melalui fasilitator di desa bisa menyampaikan keluhannya baik masalah kemiskinan dan jaminan sosial lainnya,” tutur Surono.

Untuk mendukung proses ini dari APBD memberikan dukungan dana sebesar Rp 167 juta. Diakui Surono selama ini pengaduan masyarakat miskin lebih banyak soal jaminan kesehatan.

Sleman – Setelah diajukan ke Provinsi DIY dan mendapat persetujuan Gubernur DIY, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sleman pada tahun 2017 mengalami kenaikan.

Kenaikan UMK untuk 2017 disesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebesar 8,25%.‬ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Sleman, Drs Untoro Budiharjo menjelaskan, kenaikan UMK pada 2017 disesuai dengan rumusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.‬

‪“Kami tinggal melaksanakan rumusan itu di mana UMK tahun depan naik 8,25 persen dari UMK 2016,” kata Untoro, Selasa (22/11).‬

‪Dijelaskan Untoro yang didampingi Marini, Bidang Tenaga Kerja Disnakersos Sleman, tahun 2016 ini, UMK Sleman mencapai Rp . Kenaikan UMK pada 2017 ditentukan dengan asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi 5,18%.‬

‪“Hasil perhitungan UMK Sleman 2017 sudah ditetapkan tanggal 1 November lalu sebesar Rp , dan besaran UMK 2017 ini sudah sesuai PP no 78 tahun 2015,” kata Untoro.‬

Menurut Untoro, sebelum diusulkan ke Gubernur rumusan penentuan UMK tersebut sudah dirapatkan oleh Dewan Pengupahan Sleman yang mencakup unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. Kepentingan semua unsur sudah diwadahi.

“Ada asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Sudah disepakati dan saya kira tidak akan ada masalah,” katanya.‬ ‪

Konsekuensi dari penggunaan rumusan UMK tersebut, lanjut Untoro, penentuan besaran UMK seperti perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) tidak dimasukkan lagi.

“Rumusan 64 komponen KHL tidak digunakan lagi,” ujarnya.‬

Diungkapkan Untoro, karena UMK Sleman 2017 sudah ditetapkan maka seluruh perusahaan di Sleman yang jumlahnya mencapai 1324 perusahaan besar dan kecil wajib melaksanakan.

Namun demikian jika ada perusahaan yang belum mampu menerapkan UMK tersebut bisa menyampaikan penangguhan dan pengajuannya ditujukan kepada Gubernur melalui Disnakersos DIY.

“Karena yang menetapkan Gubernur jadi kalau ada perusahaan yang merasa kurang mampu boleh mengajukan penangguhan dan ditujukan pada Gubernur. Jadi nanti yang memutuskan penangguhan juga Gubernur,” jelas Untoro.

Permohonan penangguhan penerapan UMK tersebut paling lambat 10 hari sebelum diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Untuk Sleman tahun lalu yang mengajukan penangguhan penerapan UMK ada 3 perusahaan namun yang dikabulkan Gubernur hanya satu perusahaan.

Sleman – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman melakukan program tes kebugaran cara rockport dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dilakukan di halaman Disbudpar Sleman, Senin (21/11).

Metode rockport merupakan tes kebugaran jantung dan paru dengan jalan cepat atau jogging 1,6 KM yang dapat dijadikan panduan untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani.

Selain tes kebugaran, adanya program Posbindu suatu instansi juga dilakukan untuk mengetahui faktor resiko penyakit tidak menular sehingga peserta dapat dibina dan dipantau agar penyakit tidak lebih parah.

Kepala Disbudpar Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM menyampaikan bahwa program ini sangat luar biasa yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan.

Dengan dilaksanakannya kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran karyawan untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih dini. Kedepannya Ayu juga akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan pembinaan dan pemantauan kesehatan karyawan.

“Hasil dari tes kebugaran tersebut nantinya akan direkap, sehingga mengetahui kecenderungan penyakit yang dialami,” jelas Ayu.

Disampaikan pula, masing-masing peserta mendapat Kartu Menuju Bugar dan Kartu Menuju Sehat. Rangkaian program tersebut meliputi, pertama pendaftaran, kedua melakukan tes parque untuk mengetahui  faktor resiko penyakit tidak menular, ketiga konsultasi dengan dokter mengenai hasil tes parque tersebut.

Dan, terakhir panitia mendata semua peserta yang telah melakukan tes, sehingga dapat menentukan program latihan fisik yang tepat sebagaimana tertera dalam Kartu Menuju Bugar. Dari hasil tes parquet ini peserta diharapkan dapat lebih memperhatikan pola olahraga dan pola makan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pemeriksaan gula darah, asam urat, indeks masa tubuh. Kepala Bidang Penanggulangi Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Sleman, dr Wisnu Murti Yani MSc menjelaskan bahwa dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat menghindari penyakit tidak menular.

Selain itu, penting juga membiasakan diri berperilaku hidup sehat dengan menghindari merokok dan mengkonsumsi makanan sehat yang bebas kolesterol.