Sleman – Keberadaan tanah Sultan Ground (SG) di Kabupaten Sleman  diperjelas. Dan untuk memperjelas tanah SG tersebut Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD )Kabupaten Sleman menyempurnakan dengan melakukan inventarisasi keberadaan tanah SG di Kabupaten Sleman.‬

‪Terakhir, inventarisasi tanah SG dilakukan pada 2003. Selanjutnya inventarisasi tersebut diperbaruhi pada 2015.‬ Hasilnya pada 2003 tercatat tanah SG seluas 306,1 hektare, sedangkan pada 2015 diketahui  terdapat 746,5 hektare.‬

‪Demikian antara lain disampaikan Kepala KPPD Sleman, Krido Suprayitno di Sleman, Selasa (19/4). Menurut Krido perbedaan hasil pengukuran tersebut terjadi lantaran berbedaan teknologi yang digunakan. Pada 2015, pengukuran berbasis pada geospasial sehingga hasilnya lebih akurat.‬

‪“Inventarisasi pada 2015 bukan hanya luasannya saja, namun hingga ke bidang tanahnya,” kata Krido.‬

Dari pendataan yang ada  total luas tanah  SG terbagi menjadi bidang yang tersebar di semua wilayah Sleman. Luas
tanah SG sendiri merupakan 1,29 persen dari total luas tanah di Sleman yang mencapai hektare.‬

‪“Saat ini sudah terpetakan dan dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan informasi  tentang tanah Sultan Ground,” tutur Krido.‬

‪Krido juga menjelaskan keberadaan tanah SG difungsikan menjadi tiga kepentingan yakni pengembangan budaya, pengembangan sosial masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.‬

‪Namun sebagian besar tanah SG yang ada di Sleman, digunakan untuk kepentingan pendidikan, dan sebagian lainnya untuk perkantoran dan pertanian.‬

‪Krido juga menyayangkan masih adanya tanah SG yang belum dikelola sesusai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).‬ ‪Seperti adanya tanah SG  yang semestinya digunakan untuk pengembangan budaya, namun kenyataannya dimanfaatkan untuk hal lain tidak sesuai dengan RTRW.‬

Untuk kasus tersebut, Pemkab Sleman akan mengembalikan ulang fungsi utama tanah SG. Saat ini juga sedang dipetakan mana saja yang tidak sesuai dengan peruntukannya.‬

Dicontohkan Krido, tanah SG  di Srowolan Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Sleman. KPPD Sleman mencatat di desa wisata itu tanah SG seluas satu hektare yang dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan agrobudaya.‬

‪“Namun luasan tersebut membutuhkan pengembangan, sehingga disiapkan 1,5 hektare lahan milik masyarakat sebagai kawasan pendukung tanah SG ,” kata Krido.‬

Sleman – Tingkat kehilangan air di PDAM menurun dari 32,36 persen di tahun 2012 menjadi 28,61 persen di tahun 2015. Sementara itu dari sisi kinerja keuangan, PDAM Sleman mampu meningkatkan perolehan laba atau keuntungan dari kurang lebih Rp 565 juta di tahun 2012 menjadi Rp 1 miliar lebih di tahun 2015.

Sementara itu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) DIY terhadap PDAM Sleman juga menunjukan hasil yang bagus.

“Audit BPKP DIY berdasarkan Kemendagri Nomor 47 Tahun 1999, PDAM Sleman pada tahun 2015 tergolong “Baik” dengan nilai 61,53. Sedangkan audit BPKP DIY berdasarkan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), PDAM Sleman tahun 2015 tergolong “Sehat” dengan nilai 3,67,” kata Sri Purnomo usai melantik Dewan Pengawas PDAM Sleman, Senin (18/4).

Menurut Sri Purnomo dalam perkembangan kinerja PDAM Sleman selama 4 tahun terakhir dari tahun 2012-2015 secara keseluruhan menunjukkan peningkatan.

Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sleman masa Jabatan 2016-2017 yang dilantik Ir Widi Sutikno MSi  menggantikan Dra Suyamsih .

Dikatakan Sri Purnomo dari sisi kinerja pelayanan, PDAM Sleman mampu meningkatkan jumlah pelanggan dan menurunkan tingkat kehilangan air. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan sebanyak Sambungan Rumah (SR) dan pada tahun 2015 menjadi SR.

Sri Purnomo juga menambahkan bahwa PDAM Sleman memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Sleman karena untuk menciptakan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera perlu adanya jaminan ketersediaan air bersih.

Sri Purnomo berharap PDAM dapat secara dinamis meningkatkan layanannya pada masyarakat sehingga mampu meminimalisir ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.

”Saya berharap prestasi ini terus ditingkatkan. Dan Dewan Pengawas harus mengambil peran untuk mendorong kinerja PDAM agar semakin baik lagi,” tambah Sri Purnomo.

PDAM Sleman juga diharapkan dapat bersinergi dengan SDAEM dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman dalam upaya konservasi sumber daya air yang ada di Kabupaten Sleman untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Sementara itu Widi selaku Dewan Pengawas yang baru saja dilantik mengungkapkan akan secara penuh mengemban tugas yang diberikan.

“Saya bersama-sama tim PDAM akan mengakomodir keluhan masyarakat serta melakukan perbaikan pelayanan bidang air bersih  seperti kebocoran dan pipanisasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” kata Widi.

Sleman – Rintisan program “smart health” yang tengah dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman  saat ini belum optimal karena masih memiliki beberapa kekurangan.‬

‪”Program `smart health` masih ada kekurangan, terutama pada penerapan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Mafilindati Nuraini MKes, Senin (18/4).‬

‪Menurut Linda, aplikasi SPGDT dari Provinsi DIY mulai dijalankan tahun lalu dan aplikasinya sendiri baru dibuat pada 2014.‬

‪”Aplikasi SPGDT menyediakan informasi berupa ketersediaan fasilitas rumah sakit yang ada di Sleman. Informasi yang disediakan meliputi tempat tidur, ruangan, petugas serta prosedur pelayanan pasien. Hanya saja, data yang disajikan belum spesifik dan sifatnya masih umum,” katanya.‬

‪Ia mencontohkan, ketika pasien membutuhkan ruangan untuk anak, maka tidak bisa disampaikan secara spesifik keberadaan ruang untuk anak. Karena yang ditampilkan di aplikasi hanya ruangan yang kosong.‬

‪”Seiring dengan program `smart regency` yang dicanangkan Pemkab Sleman, Dinas Kesehatan berupaya melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap aplikasi `smart health`. Tahun ini, aplikasi tersebut sudah bisa disempurnakan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit,” kata Linda.‬

Linda menambahkan tidak hanya SPGDT saja, di bidang perizinan “smart health” akan diaplikasikan dengan sistem “smart” melalui kerja sama Dinkes serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman.‬

‪”Perizinan yang saat ini dapat diakses secara online meliputi izin sarana kesehatan dan praktik dokter. Jadi nanti untuk perizinan bisa langsung mengisi formulir online, dicetak, lalu lengkapi berkas,” tutur Linda.‬

Sementara ‪Wakil Bupati Sleman Dra Sri Muslimatun MKes mengatakan, “smart health” yang dibangun di Sleman nantinya didukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).‬

‪”Sistemnya `smart`, masyarakatnya juga `smart`,” katanya.‬

‪Menurut Sri Muslimatun, “smart health” merupakan bagian dari “smart regency” yang dicanangkan Pemkab Sleman, karenanya, tata kelola, SDM, dan penggunaan IT harus cerdas.‬

‪”Baik di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun antar SKPD,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, diharapkan keberadaan pusat kesehatan di Sleman bisa mendukung program unggulan lain seperti pariwisata. Sehingga, kesehatan di Sleman juga bisa menjadi salah satu destinasi.‬

‪”Maka dari itu sistemnya harus berjalan baik dan koordinasinya berjalan lintas SKPD. Seperti dalam proses persalinan yang melibatkan puskesmas, Dinkes serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk pembuatan akte setelah bayi lahir,” katanya.

Sleman – Pengembangan UKM di Sleman melalui Program Bina Aspirasi Untuk Gerakan UKM di Seluruh Indonesia (BAGUS Indonesia). Selaras dengan tema pembangunan Sleman pada 2017 mendatang yakni “Memberdayakan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”.

“Tema ini menggugah kami untuk menjadikan ekonomi lokal sebagai modal utama pembangunan di Kabupaten Sleman. Berangkat dari situ kami berupaya mendorong UKM di Sleman untuk terus mengembangkan diri sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh pasar,” kata Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI usai melaunching Kampung Digital di lapangan Denggung Minggu (17/4).

Menurut Sri Purnomo dengan kampung digital diharapkan peluang tersebut dapat dimanfaatkan optimal untuk mengembangkan usaha UKM.

Jika sebelumnya produk lokal Sleman belum dipublikasikan dan dipasarkan melalui pasar online, ini adalah saat yang tepat untuk mengembangkan pasar saudara ke tingkat yang lebih luas.

Dikatakan Sri Purnomo, kampung digital ini untuk mewujudkan kemajuan UMKM di Sleman. Demografi masyarakat Sleman yang beragam menuntut variasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

“Berlatar belakang hal ini, saya berharap besar kepada para pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk merumuskan kebijakan CSR yang tepat sasaran sesuai dengan demografi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman,” kata Sri Purnomo.

Selama ini Kabupaten Sleman telah melakukan upaya penguatan Koperasi dan UKM. Pada tahun 2015 Pemkab Sleman menggulirkan dana sebesar Rp 6 miliar yang diperuntukkan bagi 26 Koperasi dan UKM dan Rp 150 juta untuk pengembangan pariwisata.

“Pengembangan usaha-usaha yang dapat memberdayakan masyarakat. Artinya, usaha apapun yang dikembangkan di Sleman harus mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal,” tutur Sri Purnomo.

Sedangkan Kepala Dinas Perindakop Kabupaaten Sleman Drs Pustopo mengatakan peserta bebyar 100 kampung digital diikuti 100 UKM yang terdiri 27 Sentra industri, 35 kelompok UKM dan 38 desa wisata.

Tujuan kampung digital itu sendiri antara lain meningkatkan kemampuan masyarakat UKM menjadi UKM yang maju, mandiri dan modern dengan dilakukan pembinaan secara terpadu.

Dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat UKM melalui upaya mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara komprehensip dan integratif untuk mendukung proses bisnis yang berjalan.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H  Sri Purnomo MSI beserta Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen Stephanus Tri Mulyono melakukan panen raya padi pada lahan percontohan di Desa Plumbon Kulon, Mororejo, Tempel, Sleman, Jumat (15/4). 

Menurut Stephanus panen raya ini merupakan program ketahanan pangan nasional dari TNI bekerjasama dengan Gapoktan Desa Mororejo yang didukung oleh PT Salimas Citra Kencana sebagai  produsen pupuk organik untuk.

Menurutnya jika Indonesia tidak bisa menjaga ketahanan pangannya maka hal tersebut dapat mengancam kelangsunga hidup bangsa.

“Ketahanan pangan harus kita jaga, bila tidak akan menjadi ancaman yang sangat serius,” ungkap Stefanus.

Dalam panen raya tersebut, lahan seluas 3 hektar yang ditanami padi jenis Ciherang diuji coba menggunakan produk pupuk organik Supermax.
Roni Nurdiyantara selaku Kades Desa Mororejo mengungkapkan bahwa terjadi perubahan cukup signifikan antara padi yang tidak dan diberikan pupuk organik.

“Dari pengecekan ubinan kami mendapatkan hasil 6,08 ton dari padi yang diberi pupuk tersebut, dan yang tidak diberi pupuk hanya menghasilkan 4,08 ton perhektar,” kaya Roni Nurdyantara.

Sementara Sri Purnomo yang juga turut dalam panen raya mengungkapkan bahwa Kabupaten Sleman saat ini surplus beras. Pemkab Sleman akan terus mempertahankan lahan pertanian yang saat ini sedang dalam proses pembukaan lahan pertanian baru.

Rencananya akan dibuat lahan baru seluas 50 hektar memanfaatkan areal bekas banjir lahar dingin di daerah Minggir serta Cangkringan.

“50 hektar tersebut akan kami maksimalkan di Minggir dan sisanya di Cangkringan, setelah sukses akan kami perluas menjadi 100 hektar sesuai arahan dari menteri pertanian,” ungkap Sri Purnomo.