Kawasan Resapan Air di Sleman Ada 4 Jalur Mata Air

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan kawasan resapan air di Kabupaten Sleman terdapat empat jalur mata air yaitu jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Jogja.

“Mata air tersebut dimanfaatkan untuk sumber mata air, karena itu mata air tersebut harus dijaga dengan baik, terutama pada musim kemarau,” kata Sri Purnomo usai menyampaikan paparan draf rancangan awal RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 di Aula Bappeda, Senin (11/4).

Disampaikan Sri Purnomo  bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun  mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2014 5,41 % dan pada tahun 2015  5,35 %. Untuk tahun 2016 ini diprediksi mengalami kenaikan, sebaliknya  untuk penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaaitu tahun 2014 13,85 %, tahun 2015 turun lagi menjadi 11,36 % diharapkan dari tahun ke tahun terus turun lagi.

Disampaikan pula bahwa  untuk meningkatkan kualitas guru mulai dari tingkat TK sampai SMA/SMK terus dilakukan hingga dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan yaitu  prosentase guru layak mengajar pada tahun 2014, tingkat TK 66,88 % tahun 2015 70,22 %.

Dan, tingkat SD tahun 2014 % tahun 2015  84,44 %, tingkar SMP tahun 2014 87,85  % tahun 2015  88,95 %, sedang tingkat SMA/SMK yang pada tahun 2014 hanya 91,64 % naik menjadi 92,03 % dan dari tahun ketahun diprediksi terus mengalami kenaikan.

Sementara itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita cita masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan visi, misi  dan program pembangunan.

Sedang tujuan merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusaan permasalahan dan isu trategis daerah,  sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Sleman dan lainnya.

Sedang misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama lima tahun kedepan antara lain meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-gont yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengolahan sumber daya alam, penataan ruang ,lingkungan hidup dan kenyamanan. Meningkatan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.




Hasil Kunjungan ke Batam Bangun Smart Regency, Sleman Belajar dari Batam

Sleman – Guna merealisasikan rencana pembangunan smart regency di Sleman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman belajar dari Pemerintah Kota Batam. Pasalnya salah satu daerah di Kepulauan Riau itu telah menerapkan smart city lebih awal.

Namun Sleman hanya mempelajari bagaimana tahap-tahap pengaplikasian smart city di Batam. Sementara tahap pengembangan smart regency sendiri akan dilakukan secara mandiri.

Pasalnya dua daerah ini memiliki karakter yang berbeda. Sehingga tahap-tahap pengaplikasiaanya pun tidak sama. Misalnya, Batam merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sementara Sleman tidak.

Pemkab Sleman sendiri menargetkan penerapan smart regency mulai tahun 2020. Saat ini, konsep kebijakan itu sedang digodok dengan melibatkan tim lintas sektoral, dan ahli dari ITB.

Untuk mematangkan konsep smart regency ini, Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengajak sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sleman dan sejumlah wartawan mengadakan studi banding program smart city di Kota Batam Kepulauan Riau, pada hari Rabu hingga Jumat tanggal 6-8 April 2016.

“Tim ini sifatnya terpadu. Perencanaan ada di Bappeda sedangkan teknis dari Dishubkominfo, Disdikpora, dan Dinkes,” kata Sri Purnomo saat memimpin  studi banding program smart city di Kota Batam Kepulauan Riau.

Menurut Sri Purnomo implementasi smart regency diyakini bakal memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Semisal di bidang kesehatan, data mengenai ketersediaan kamar dapat dipantau melalui layanan interkoneksi. Sehingga warga tidak akan merasa diping-pong saat membutuhkan kamar rawat inap.

Di sektor pendidikan, penerapan smart education sudah dirintis di beberapa sekolah. Semisal melalui penerimaan peserta didik baru dengan sistem online, dan ujian nasional berbasis komputer.

Selain itu, konsep kabupaten cerdas juga diterapkan dengan memberikan fasilitas free wifi di seluruh kawasan Taman Denggung, dilengkapi dengan sarana CCTV.

Rencana pengembangan area publik itu telah disiapkan di wilayah Tridadi dan Pendowo yang saat ini tengah diupayakan pembebasan lahannya.

“Selama ini, kita masih menyewa tanah kas desa. Kalau dibeli nanti bisa dibangun lebih luas, dan di lokasi itu dijadikan pusat smart regency lengkap dengan segala fasilitas,” kata Sri Purnomo, Minggu (10/4).

Proses pembebasan lahan sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah desa. Sri Purnomo juga  optimistis upaya tersebut tidak akan menghadapi kendala.

“Kalau tidak ada masalah, tahun ini ganti rugi lahan bisa langsung dibayar,” imbuhnya.

Dijelaskan Sri Purnomo, konsep smart regency tidak bisa serta-merta direalisasikan karena masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki.

“Di tahap awal, konsep tersebut disusun untuk jangka waktu lima tahun. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap penjabaran,” katanya.

Kabid Kurikulum Kesiswaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Sleman, Drs Ery Widaryana MM yang juga ikut kunjungan mengatakan pihaknya mendukung implementasi smart regency.

Ke depan akan dirancang agar penggunaan IT di sekolah dapat lebih meningkat. Contohnya, pihak sekolah menerapkan laporan nilai maupun absensi kepada wali siswa secara online. Konsep ini sudah mulai ditumbuhkan di SMPN 1 Sleman namun dinilai belum efektif.

“Pelan-pelan kita akan menuju ke smart education menyasar semua sekolah. Sekarang sudah dimulai dengan mengupload sejumlah info di website,” ujarnya.

Namun sejauh ini, program itu dirasa belum dapat diterapkan di urusan menyangkut perizinan seperti mutasi siswa. Sebab masih banyak faktor teknis yang menjadi kendala.

Sementara menanggapi hasil kunjungan ke Batam ini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman  berusaha melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam terkait dengan smart citynya.

“Meraka sudah ada kerja sama dengan berbagai negara di luar negeri. Kita akan kaji segi apa positifnya.   Ini yang kita pelajari dan kita berharap ada kelanjutan dengan pertemuan saya selaku Bupati dan Walikota Batam,” kata Sri Purnomo.

Diungkapkan Sri Purnomo, Kota Batam  sudah merintis smart city atau smart regency  jadi akan di undang ke Sleman untuk membuat blue print bersama. Kedepan kaitannya dengan smart city dan regency di Indonesia.

“Untuk Sleman smart regencynya mencakup segala aspek mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan sehingga masyarakat dapat terlayani secara cepat, mudah transparan dan terukur,” tambah Sri Purnomo.

Targetnya lanjut Sri Purnomo mewujudkan smart regency Sleman secepatnya dan saat ini langsung dilakukan pemetaan atau mapping, untuk jangka waktu dekat, menengah dan panjang.

Bahkan Sleman akan melakukan diskusi dengan mengundang para ahli, termasuk Bupati dan Walikota yang memiliki program sama di Indonesia untuk melakukan suatu perumusan smart regency di Sleman dan berbagai daerah di Indonesia.

Sedang Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sleman, Drs Agoes Soesilo Endiarta menyampaikan domain besar yang berkaitan dengan smart regency adalah harapan seluruh Kabupaten.

“Simplifikasi antara Kabupaten Sleman dan Kota Batam adalah perbedaan kondisi. Batam berbatasan dengan negara lain, dan masuk jajaran kota dengan pulau. Beda dengan Sleman yang seluruhnya daratan tapi sisi SDM lebih tinggi Batam mengingat kota pelajar,” kata Agoes.

Batam dari dulu lanjutnya sudah dibangun lewat otoritas Batam. Namun Sleman diuntungkan dengan peringkat penilaian nasional sebagai the best champion dari IDSA (Indonesian Digital Social Award). Sleman juga sudah dapat pengakuan dari Menpan dimana pengukuran kinerja secara instansi dapat peringkat BB plus.

Batam memang lebih maju dulunya dari smart city tapi yang dilakukan Sleman sebenarnya sudah cukup maju. Sehing oleh beberapa pakar yang tergabung dalam dewan detik pakar nasional, Sleman jadi Kabupaten yang dapat perhatian.

“Nanti akan ada tindak lanjutnya, tanggal 29 April akan ada pertemuan yang diinisiasi oleh beberapa pakar TIK nasional di Sleman dengan menghadirkan beberapa pembicara dari kalangan pakar akademisi maupun praktisi,” kata Agoes.

Beberapa Kabupaten/Kota yang hadir akan ikut konsern. Denggung adalah layanan yang berkaitan dengan e-learning, e-health, e-tourism, dan akan munculkan juga UKM digital tanggal 21 April akan launching.




Dinkes Sleman Bangun Posbindu Atasi Penyakit Diabetes‬

Sleman – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman membangun pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular dalam upaya mencegah dan melawan penyakit diabetes melitus.‬

‪”Pos pembinaan terpadu  penyakit tidak menular  ini nantinya terdapat di setiap desa, kelompok masyarakat, hingga di perkantoran maupun perusahaan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Mafilindati Nuraini MKes, Minggu (10/4).

‪Menurut Linda, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa penyakit tidak menular diabetes militus pada tahun 2013 di wilayah DIY, Kabupaten Sleman berada pada posisi tertinggi dengan prevalensi penderita diabetes melitus mencapai 3,3 persen, sedangkan untuk penyakit hipertensi prevalensi mencapai 10 persen.‬

‪”Angka ini cukup tinggi dan mengkhawatirkan,” kata Linda.‬

Karena itu ‪bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia yang bertemakan “Cegah, Obati, dan Lawan Penyakit Tidak Menular Diabetes Militus”, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mulai merintis posbindu penyakit tidak menular.‬

‪”Pendirian posbindu penyakit tidak menular  ini bertujuan tidak lain untuk mengajak masyarakat lebih sadar akan kondisi badan serta untuk wadah sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya penyakit diabetes militus,” tutur Linda.‬

‪Selanjutnya Linda berharap keberadaan posbindu penyakit tidak menular  akan dapat menekan angka penyakit tidak menular, seperti diabetes militus dan penyakit lainnya.‬

‪”Harapannya masyarakat lebih sadar menjaga kondisi tubuh, dan menghindari perilaku hidup tidak sehat, serta mau memeriksakan kesehatannya sejak dini,” katanya.‬

‪Linda menambahkan bahwa penyakit yang tidak menular adalah penyakit yang tidak bergejala dan selalu menyerang secara tiba-tiba.‬

“Selain diabetes melitus, jenis penyakit tidak menular lain yang harus diswaspadai adalah hipertensi dan jantung,” tutur Linda.‬

‪Pekerja kantoran, lanjutnya, menghabiskan waktu berjam-jam di dalam ruangan dan kurang gerak, akan lebih mudah terjangkit penyakit tidak menular ini.




Pergaulan Bebas Remaja Akibat Tekanan Orang Tua‬

Sleman – Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja karena adanya tekanan dari orang tua.

“Banyak kasus remaja hamil di luar nikah yang terjadi menjelang ujian nasional mengakibatkan anak tidak dapat mengikuti ujian,” kata Sri Muslimatun, Sabtu (9/4).‬

‪Menurut Sri Muslimatun, tekanan secara terus menerus mengakibatkan anak menjadi kurang pergaulan.‬

“Kasus pergaulan bebas saya amati malah lebih banyak menyerang anak yang cerdas secara intelektual. Orang tua diminta membekali anak-anak dengan kecerdasan emosional dan spiritual,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, bila dilihat dari struktur penduduk Kabupaten Sleman, kurang lebih 21 persen dari jumlah penduduk merupakan generasi muda.‬

‪Menurut Sri Muslimatun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memiliki tugas untuk membina generasi muda penerus ini dengan memberikan ruang untuk memacu kreativitas para remaja agar selalu melakukan kegiatan yang positif.‬

“Pemahaman generasi muda dan remaja terhadap kesehatan reproduksi harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai positif pada para remaja. Pengenalan kesehatan reproduksi pada remaja menjadi bekal penting generasi penerus tersebut untuk mengarungi masa depannya,” tutur Sri Muslimatun.‬

‪Sri Muslimatun menambahkan peran keluarga sangat penting karena remaja masih dalam pembinaan dan pengasuhan orang tua, dimana pembentukan karakter remaja dimulai dari keluarga.

‪”Sehubungan dengan hal tersebut pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Konfirmasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dapat membantu orang tua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja,” katanya.‬

‪Hingga 2015 jumlah BKR di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 154. sedangkan PIK-R sebanyak 112 yang terdiri dari 31 PIK-R jalur sekolah dan 81 PIK-R jalur nonsekolah.‬

‪Sementara Ketua BKR Sembadra Dusun Karang Kalasan, Sleman Zubaedah mengatakan kegiatan BKR yang dilakukan di Dusun Karang adalah penyuluhan seputar masalah remaja dengan sasaran anak remaja dan keluarga yang memiliki anak remaja.‬

‪”Anak-anak remaja kami juga telah melakukan deklarasi untuk menikah bagi anak laki-laki minimal usia 25 tahun dan untuk anak perempuan minimal usia 21 tahun,” katanya.




Kecerdasan Intelektual Remaja Sebaiknya Diimbangi EQ dan SQ

Sleman – Tim evaluasi penilaian kegiatan BKR (Bina Keluarga Remaja) dan PIK-R (Pusat Konfirmasi dan Konseling Remaja) dari BKKBN Provinsi menyambangi BKR ‘Sembadra’ Dusun Karang, Kalasan serta PIK-R ‘Semarak’ Ngemplak, Sleman yang mewakili Kabupaten Sleman maju ketingkat Provinsi untuk melakukan evaluasi dan penilaian kegiatan, Sabtu (9/4).

Ketua rombongan tim evaluasi Dra Ita Suryani MKes selesai melakukan evaluasi BKR di dusun Karang mengungkapkan bahwa secara umum kemampuan kader sudah bagus serta terlihat antusias, guyub rukun, serta kompak.

Namun menurutnya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kegiatan Posyandu remaja diharapakan dapat lebih berbaur dengan PIK-R setempat. Ita juga berpesan agar kepesertaan KB terus dijaga agar membantu pemerintah dalam menekan angka kelahiran.

Senada dengan Ita, Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes juga berharap kegiatan BKR dan PIK-R harus benar-benar difasilitasi karena pembinaan dari usia muda sangat penting. Muslimatun mengungkapkan bahwa banyak kasus hamil diluar nikah yang acapkali terjadi ketika ujian nasional menjelang mengakibatkan anak tersebut tidak dapat melaksanakan ujian.

Menurutnya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut selain pergaulan bebas adalah karena adanya tekanan-tekanan dari para orang tua sendiri.

”Tekanan secara terus menerus mengakibatkan anak menjadi kuper, kasus pergaulan bebas saya amati malah lebih banyak menyerang anak yang cerdas secara intelektual. Hendaknya orang tua juga membekali mereka dengan kecerdasan emosiaonal dan spiritual,” ungkap Sri Muslimatun.

Sri Muslimatun juga mengungkapkan bila dilihat dari struktur penduduk Kabupaten Sleman, kurang lebih 21% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman adalah generasi muda, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki tugas untuk terus membina generasi muda penerus ini dengan memberikan ruang-ruang untuk memacu kreatifitas para remaja agar selalu melakukan kegiatan yang positif.

Menurutnya pemahaman generasi muda dan remaja terhadap kesehatan reproduksi harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai positif pada para remaja. Pengenalan kesehatan reproduksi pada remaja menjadi bekal penting generasi penerus tersebut untuk mengarungi masa depannya.

“Peran keluarga  sangat penting karena remaja masih dalam pembinaan dan pengasuhan orang tua diamana pembentukan karakter remaja dimulai dari keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan kelompok BKR dan PIK-R dapat membantu orang tua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja”, tambah Muslimatun.

Hingga tahun 2015 jumlah BKR di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 154. sedangkan PIK-R sebanyak 112 yang terdiri dari 31 PIK-R jalur sekolah dan 81 PIK-R jalur non sekolah.

Menurut Zubaedah selaku ketua BKR Sembadra mengungkapkan bahwa kegiatan BKR yang dilakukan di Dusun Karang adalah penyuluhan seputar masalah remaja dengan sasaran anak remaja dan keluarga yang memiliki anak remaja.

“Anak-anak remaja kami dalam juga telah melakukan deklarasi untuk menikah bagi anak laki-laki minimal usia 25 tahun dan untuk anak perempuan minimal usia 21 tahun,” kata Zubaedah.