Sleman – Pencemaran udara terutama di kota-kota besar maupun pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sudah menjadi masalah serius sepuluh tahun terakhir ini. Sumbangan terbesar terhadap pencemaran adalah pencemaran yang berasal dari sektor transportasi utamanya dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH)Kabupaten Sleman, Drs Purwanto dikantornya, Jumat (1/4).

Disampaikan Purwanto bahwa dari hasil penelitian dan pengukuran beban pencemaran udara diseluruh kota besar di Indonesia yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup bahwa pencemaran udara untuk tahun 2016 diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi sekarang apabila tidak ada upaya-upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan.

“Pemakaian kendaraan bermotor sebagai salah satu pemanfaatan perkembangan teknologi selain mempunyai dampak positif juga berdampak negatif yakni berpotensi menurunkan derajat kesehatan manusia,” kata Purwanto.

Sedangkan kondisi kualitas udara di Kabupaten Sleman lanjutnya masih relatif baik, namun ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Sedangkan hasil pengujian sesaat terhadap kualitas udara ambient yang dilakukan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 tidak memenuhi baku mutu udara ambient sesuai dengan keputusan Gubernur DIY.

Parameter sulfur dioksida dari waktu ke waktu menunjukan peningkatan meskipun masih dibawa baku mutu dan parameter nitrogen dioksida dan debu cenderung naik.

Dari data tersebut tambah Purwanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam rangka hari jadi ke 100 (satu abad Sleman) akan mengadakan lomba emisi gas buang kendaraan bermotor roda empat.

Untuk kendaraan operasional instansi Badan/Dinas/Kantor terkait dan konsultasi perawatan kendaraan bermotor bagi kendaraan yang tidak lolos uji yang akan berlangsung hari Rabu dan Kamis 6-7 April 2016 mulai pukul WIB dilapangan Denggung Sleman.

Untuk hari pertama dikhususkan kendaraan dinas, sebagai lomba uji emisi dan siangnya dilanjutkan uji petik kendaaraan umum, sedang hari berikutnya Kamis (7/4) akan dilanjutkan uji petik emisi kendaraan bermotor roda 4 pribadi maupun kendaraan umum niaga.

Dalam pelaksanaannya akan didukung oleh Pusat Pengolahan Ekoregion Jawa (PPEJ) Kementrian Lingkungan Hidup dan UNY. Maka diharapkan peran masyarakat pemilik kendaraan roda 4 dan kendaraan niaga untuk ikut berpartisipasi mengikuti uji petik emisi kendaraan bermotor.

Target dalam uji emisi maupun uji petik nantinya 80 untuk kendaraan dinas roda empat dan 520 kendaraan roda empat umum maupun niaga.

“Dari target tersebut diperkirakan pada pelaksanaannya nanti akan jauh melampaui target seperti pelaksanaan tahun sebelumnya,” tutur Purwanto.

Lomba emisi dan uji petik kendaraan bermotor dan roda 4 tersebut bertujuan untuk mengukur besarnya emisi gas buang kendaraan roda 4, mengetahui tingkat pemenuhan ambang batas emisi gas buang pada setiap jenis kendaraan roda 4, menganalisis dan mengevaluasi hasil uji emisi sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan dan untuk mengetahui tingkat perawatan kendaraan bermotor roda 4.

Purwanto juga berharap masyarakat pengguna jalan khususnya jalan Magelang yang melintasi perempatan Denggung  agar berlaku biasa saja karena tidak akan terlalu mengganggu arus lalu lintas, karena saat pelaksanaan uji emisi maupun uji petik nanti akan banyak melibatkan aparat baik dari Polri maupun Dishubkominfo.

Yang jelas pada saat tersebut tidak ada operasi penindakan pelanggaran lalu lintas seperti pemeriksaan surat-surat kendaraan.

Sleman – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman belum dapat melayani pemotretan KTP elektronik atau e-KTP bagi warga luar daerah.‬

‪Plt Sekretaris Disdukcapil Sleman, Sofwan Nugroho mengatakan dengan aplikasi yang tersedia saat ini, kebijakan pengurusan e-KTP belum dapat dilakukan di Sleman.‬

‪”Kecuali ada tindak lanjut dari Pemerintah Pusat untuk mengubah aplikasi yang digunakan saat ini sehingga masing-masing Disdukcapil dapat mengakses data kependudukan dari daerah lain,” kata Sofwan di Sleman, Kamis (31/3).‬

‪Menurut Sofwan, saat ini Disdukcapail Kabupaten Sleman baru bisa melihat data kependudukan saja dari daerah lain, namun untuk memasukkan dalam e-KTP belum memungkinkan.‬

‪”Jadi sistemnya belum terintegrasi antar daerah,” tutur Sofwan.‬

‪Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 9/2011 tentang pedoman penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).‬

‪Dengan landasan ini, warga yang sedang bekerja, belajar, atau merantau di luar daerah tidak perlu repot mengurus identitas kependudukan dengan pulang ke daerah asal (domisili).‬

‪Dengan landasan Permendagri tersebut, penduduk yang tidak bertempat tinggal di domisili cukup melampirkan persyaratan berupa surat keterangan dari RT/RW sesuai dengan domisili dan Kartu Keluarga.‬

‪Sementara untuk pencetakan atau perekaman e-KTP bagi warga yang belum melakukan perekaman dapat dilakukan di kantor Disdukcapil setempat.‬

‪Aturan tersebut disambut baik warga pendatang di Sleman. Rizma (24) salah satunya. Perempuan asal Garut yang sedang mempersiapkan studi itu mengaku selama ini kesulitan mengurus KTP sejak identitasnya hilang.‬

‪”Daripada untuk pulang sekadar urus KTP, saya pilih menunggu jika sudah bisa libur. Jadi sekalian mudik,” katanya.‬

‪Dengan adanya kebijakan baru tersebut, ia mengaku lega dan akan segera mengurus administrasi kependudukannya itu.‬

“Nanti akan saya coba minta informasi ke kantor Disdukcapil terdekat,” katanya.***

Sleman – Persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian serius pembangunan di wilayah Kabupaten Sleman hingga tahun 2017, dimana jumlah KK miskin di wilayah ini masih mencapai 41 ribu lebih Kepala keluarga.‬

‪Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menyatakan keseriusannya terhadap permasalahan tersebut, sehingga program penanganan kemiskinan menjadi skala prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Sleman.‬

‪”Dari berbagai upaya yang telah kita lakukan angka kemiskinan memperlihatkan mengalami penurunan. Penanganan kemiskinan di Sleman kembali menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah,” kata Sri Purnomo, Kamis (31/3). ‬

‪Menurut Sri Purnomo, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman baru mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar setengah persen dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah KK miskin masih sekitar 43 ribu 798  KK, sedang hingga akhir tahun 2015 berkurang menjadi 41 ribu 23 KK, atau masih mencapai sebelas koma 36 persen dari sekitar 300 ribu KK di Sleman.‬

‪Ditambahkan Sri Purnomo, selain persoalan kemiskinan, RKPD Sleman tahun 2017 juga akan lebih mengoptimalkan peran UMKM dan pariwisata dalam pembangunan perekonimian sleman. Dua bidang tersebut dinilai cukup siginifikan untuk meningkatkan secara langsung derajat kesejahteraan masyarakat.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI  menyampaikn bahwa pada tahun 2015 sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak yang mencapai 23,01% dari jumlah penduduk Sleman yang mencapai jiwa. Sektor pertanian juga menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 13,15% pada tahun 2015.

“Untuk hasil pertanian padi, pada tahun 2015 mengalami surplus hasil produksi,” kata Sri Purnomo, Rabu (30/3).

Dikatakan Sri Purnomo pada tahun 2014 hasil produksi sebesar ton gabah kering giling  dengan luas panen Ha dan produktivitas 60,17 kwt/ha, meningkat pada tahun 2015 menjadi ton gabah kering giling dengan luas panen ha dan produktivitas 66,91 kwt/ha.

Walaupun luas panen pada tahun 2015 menurun dari tahun 2014 namun produksi padi yang dihasilkan justru mengalami peningkatan karena produktivitas yang meningkat.

Sedangkan untuk sasaran luas panen padi pada tahun 2016 tercatat pada bulan Oktober – Maret 2015/2016 sebesar ha dan pada bulan April – September 2016 sebesar Ha, sehingga sasaran luas tanam total pada bulan Oktober hingga September sebesar ha.

“Kami optimis produksi padi pada tahun 2016 dapat kembali mengalami surplus. Untuk bidang perikanan di Kabupaten Sleman juga menjadi usaha pokok masyarakat,” turu Sri Purnomo.

Saat ini lanjutnya,  sub sektor perikanan banyak diminati masyarakat sebagai mata pencaharian alternatif yang menjanjikan. Dibuktikan dengan semakin meningkatnya luasan lahan budidaya perikanan, tahun 2010 luas kolam 629,13 ha kemudian meningkat sebesar 39,06% menjadi 874,85 ha pada tahun 2014.

Produksi ikan juga menunjukkan prospek yang bagus, pada tahun 2014 produksi ikan mencapai ,5 ton meningkat menjadi di tahun 2015.

Produksi ikan per tahun secara total di Kabupaten Sleman juga mengalami  kenaikan yang tinggi. Ikan konsumsi pada tahun 2010 produksinya sebesar ,68 ton dan pada tahun 2014 meningkat pesat menjadi ,50 ton atau 113,49%. Untuk benih ikan terjadi peningkatan sebesar 26,98% yang ditunjukkan dengan pencapaian pada tahun 2010 sebanyak ekor dan pada tahun 2014 menjadi ekor.

Ketersediaan  ikan perkapita pada tahun 2010 sebesar 26,73 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 30,41 kg/kapita/tahun.
Secara teknis pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Sleman ini diorientasikan pada 3 pola pengembangan.

“Wilayah Sleman Barat dominan untuk pembesaran khususnya jenis ikan Lele, Gurami dan Udang Galah karena kondisi tanahnya yang berlumpur. Wilayah ini menjadi penghasil utama ikan konsumsi untuk Kabupaten Sleman,” katanya.

Sebagian wilayah Sleman Tengah dan Timur, dengan air  jernih dan jumlah yang cukup, memberikan banyak variasi jenis ikan yang dikembangkan seperti Ikan Karper, Grass Carp, Nila dan bahkan juga ikan hias seperti ikan koi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah mengembangkan metode budi daya ikan air tawar di sawah pertanian padi atau minapadi. Atas keberhasilan penerapan minapadi ini, Kabupaten Sleman ditunjuk oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) sebagai salah satu wilayah percontohan untuk budidaya minapadi.

“Metode minapadi ini dikembangkan di Dusun Kandangan, Desa Margodadi dan Desa Cibuk Kidul, Desa Margoluwih dengan luas lahan sekitar 25 hektare pada akhir 2015. Kelebihan minapadi tidak perlu penyiangan gulma, serangan hama dan penyakit berkurang. Ini karena telur hama sebelum menetas sudah dimakan ikan, sehingga tidak sempat berkembang,” ungkap Sri Purnomo.

Sleman – Pembangunan gedung baru kantor Desa Sambirejo di dusun Gunungsari, Sambirejo Prambanan, Sleman telah selesai dilaksanakan. Gedung yang berada di selatan bangunan lama tersebut bahkan telah  diresmikan Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan tali pita tirai papan nama  bersama Camat Prambanan, Abu Bakar SSos MSi, pekan lalu.

Kepala Desa Sambirejo, Mujimin mengungkapkan bahwa kantor desa seluas 282 m2 tersebut mulai dibangun pada September 2014 dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 645,5 juta.

“Selain dari anggaran, kami juga mendapatkan bantuan dari dana revitalisasi gotong royong DIY dan bantuan Pemkab Sleman serta swadaya masyarakat,” kata Mujimin, Rabu (30/3).

Mujimin juga menambahkan pembangunan gedung kantor desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada warga masyarakat dikarenakan beberapa bagian bangunan lama sudah tidak mendukung kinerja pemerintah desa karena mengalami kerusakan.

“Rencananya bangunan lama tetap akan kami manfaatkan untuk ruang kerja BPD, PKK, Karang taruna, dan Gapoktan,” tambah Mujimin.

Senada dengan Mujimin, Camat Prambanan Abu Bakar juga mengharapkan bahwa gedung kantor desa yang baru ini dapat difungsikan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan  khususnya pada warga Sambirejo.

Menurutnya dengan persiapan yang sudah mulai dilaksanakan, rencananya tahun depan Sambirejo akan turut serta dalam lomba desa mewakili Kecamatan Prambanan.

Sementara Sri Purnomo mengungkapkan bahwa Sambirejo memiliki potensi wisata seperti Tebing Breksi dan Candi Ijo serta potensi produksi batu alam yang dapat meningkatkan penghidupan masyarakat.

Karena itu Sri Purnomo menghimbau pada Pemerintah Desa Sambirejo untuk mengembangkan potensi yang ada agar kedepannya Sambirejo dapat menjadi salah satu tujuan utama destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman.