Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) terkait pemangkasan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hingga kini, Pemerintah Pusat belum menentukan kriteria PNS yang masuk dalam ketentuan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno mengatakan pihaknya masih belum bisa berandai-andai terkait rencana pemangkasan PNS yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Alasannya, sampai saat ini belum ada juklak dan juknis terkait kebijakan tersebut.

“Jadi, kami masih belum tahu apakah berdampak ke Pemerintah Kabupaten Sleman karena juknisnya belum ada,” kata Iswoyo, Jumat (18/3).

BKD Sleman, lanjut Iswoyo yang juga menjadi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman itu, menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) terkait kebijakan pemangkasan juga masih belum jelas, apakah berdasarkan faktor usia, kinerja, pendidikan atau apa, belum pasti. Semua akan jelas kalau ada payung hukumnya.

“Jadi kami tunggu saja payung hukumnya seperti apa,” kata Iswoyo.

Dikatakan Iswoyo, kebutuhan PNS baru di Sleman tahun 2016 ini mencapai orang. Namun, BKD Sleman hanya mengajukan orang calon PNS (CPNS) ke pusat. Dia menyebut, kebutuhan pegawai tersebut meliputi tiga bidang. Tenaga pendidik sebanyak 450 orang, tenaga medis (332 orang) dan tenaga teknis (563 orang).

Jika kebutuhan tenaga pengajar didominasi untuk guru sekolah dasar, maka kebutuhan tenaga medis untuk mengisi pegawai di masing-masing Puskesmas dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Kebutuhan tenaga teknis berasal dari 48 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kami butuh tenaga teknis untuk mengisi posisi front office yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Termasuk staf-staf di 17 kecamatan,” katanya.

Iswoyo juga  menjelaskan, formasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab) dari seluruh SKPD. Dia juga berpegang pada roadmap kebutuhan pegawai yang dibuat sejak 2007 lalu. Tahun 2014 lalu, katanya, BKD mengajukan formasi kepegawaian sebanyak orang. Dari jumlah tersebut yang dikabulkan hanya 39 orang.

“Setiap tahun kami mengajukan dan menyediakan anggaran penerimaan CPNS. Tapi, Pemerintah Pusat belum membuka penerimaan CPNS baru untuk daerah,” katanya.

Diakui Iswoyo, kekurangan pegawai tersebut sedikit banyak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, beban kerja yang seharusnya dikerjakan oleh tiga orang, di lapangan hanya dikerjakan oleh satu orang saja.

Hal itu berdampak pada lamanya proses pelayanan yang dilakukan. Di kecamatan sendiri, pegawai sering pulang melebihi jam kerja karena mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk.

“Secara persyaratan, Sleman memenuhi syarat untuk mengajukan CPNS lantaran Belanja Pegawai dalam APBD hanya 45,12% atau dibawah ketentuan pusat, 50%,” katanya.

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menggelar pelatihan bagi komunitas relawan dalam menghadapi bencana kebakaran di Lapangan Pemkab Sleman, Kamis (17/3). Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan peringan HUT Pemadam Kebakaran ke-97 dan diikuti 60 orang relawan.‬ Materi pelatihan diberikan langsung oleh personel Damkar Sleman dengan memperagakan teknis pemadaman api ringan hingga besar.

Sementara Wakil Bupati Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun MKes sebagai inspektur upacara menyampaikan bahwa Hari Pemadam Kebakaran Nasional diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran yang setia, siap siaga sepanjang hari, dan sigap merespon waktu tanggap darurat kebakaran dengan semboyan “Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walaupun Nyawa Taruhannya”.

Kabupaten Sleman yang merupakan daerah dengan potensi kebencanaan yang cukup tinggi menuntut kepiawaian SDM untuk segera bertindak dalam penanggulangan bencana baik bencana banjir, longsor, erupsi Gunung Merapi, gempa dan kejadian tidak terduga lainnya. Terlebih saat ini Sleman menempati peringkat tertinggi angka kasus kebakaran di DIY. Pada tahun 2015 telah terjadi 140 kasus kebakaran yang rata-rata disebabkan hubungan arus pendek.

Terkait hal tersebut Sri Muslimatun mendorong BPBD untuk melakukan peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah.

Disamping itu, Sri Muslimatun juga menghimbau agar warga mendukung upaya ini dengan meminimalisir pembakaran sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sedang Kepala Pelaksana BPBD Sleman,  Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MM menyerahkan penghargaan yang diraih oleh Damkar Sleman sebagai Juara I Lomba Keterampilan Fisik dan Teknik Pemadaman tingkat DIY kepada Sri Muslimatun.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menegaskan intensitas hujan yang masih cukup tinggi di kawasan utara masih menjadi ancaman banjir lahar dingin di sejumlah sungai berhulu Gunung Merapi.‬

‪”Kesiapsiagaan masyarakat harus ditingkatakan dalam melakukan mitigasi bencana,” kata Sri Purnomo, Kamis (17/3).

‪Menurut Sri Purnomo, mitigasi dan penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan tugas bersama terutama masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.‬

‪”Relawan kini bisa memantau potensi banjir lahar dingin dari ketinggian yang cukup baik. Sebab sudah ada pos pemantau dan di pos tersebut  juga disediakan teropong untuk memantau pergerakan air maupun lahar dingin dari Merapi,” kata Sri Purnomo.‬

‪Keberadaan pos pemantauan ini yang pertama dibangun di kawasan sungai-sungai besar yang berhulu di Gunung Merapi.‬

‪”Meski begitu, tidak mengurangi pengawasan terhadap aliran sungai lainnya. Sebab, warga sudah ada yang secara swadaya mendirikan perangkat Early Warning System (EWS) di sejumlah titik,” kata Sri Purnomo.‬

‪Sri Purnomo mengatakan, Pemkab Sleman juga sudah memasang kamera CCTV di beberapa titik untuk memantau aliran sungai berhulu Merapi.‬

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MM mengatakan, sungai Gendol saat ini relatif lebih aman setelah dilakukan normalisasi aliran pascaerupsi Merapi 2010‬

‪”Namun masyarakat masih harus waspada terhadap ancaman banjir lahar dingin karena masih ada sekitar 20 juta meter kubik material Merapi yang masih tertahan di puncak Merapi,” kata Julisetiono.‬

Melalui pos pemantauan ini maka diharapkan ancaman bencana dapat diminimalisir karena pergerakan air dari puncak Merapi dapat terpantau.‬

Sleman – Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes selaku pribadi melaporkan SPT PPh perorangan secara on line E Filling melalaui djponline@,  dari ruang kerja Wakil Bupati Sleman, Kamis (17/3).

Kepala Dipenda Sleman, Hardo Kiswoyo dan Kepala Kantor KPP Pajak Pratama Sleman bersama jajarannya mendampingi Sri Muslimatun dalam pelaporan ini yang sekaligus mengawali kegiatan pelaporan SPT Pph secara online yang diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri mulai tahun 2016.

Sementara Sri Muslimatun menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik kepatuhan penyampaian SPT maupun pembayaran pajak yang terutang sehingga dapat mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Sleman.

Pada bagian lain Kepala KPP Pratama Sleman, Yusron Purbatin Hadi menjelaskan Untuk tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp 1,588  triyun  dengan realisasi Rp 1,28 trilyun atau 89 %.

Sementara untuk target tahun 2016 mencapai Rp 1,95 trilyun. Yusron juga menyampaikan KPP Sleman selama ini dalam pencapaian target penerimaan Peringkat I di DIY Dengan sistem on line ini diharapkan dapat mempermudah bagi masyarakat dalam melaporkan pajaknya karena bisa dilakukan dimana saja, kapan saja asal ada saluran internet.

Sistem ini juga dapat menghemat kertas bila diasumsikan di Sleman terdapat 173 ribu wajib pajak menggunakan 20 hingga 30 lembar kertas, maka dibutuhkan kertas sekitar 1 kontainer, sehingga sistem ini dapat menghemat kertas.

Namun demikian untuk masyarakat umum masih bisa dilayani secara manual dengan datang sendiri ke Kantor Pajak Pratama Sleman, namun yang diharapkan masyarakat ke depan dapat memanfaatkan pelaporan pajak melalui E Filling yang telah diluncurkan mulai tahun 2016. Kantor Pajak Sleman berkomitmen melayani masyarakat, 1 x 24 jam selama 365 hari dapat terpenuhi dengan pelayanan on line.

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI telah meninjau langsung kesiapan Pusat Pengendali Operasi (Pudalops)Penanggulangan Bencana di Posko Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terletak di Pakembinangun, Pakem, Selasa (15/3).‬

‪Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola informasi bencana (Disaster Information Manager).‬

‪”Pusdalops Penanggulangan Bencana sekaligus berfungsi sebagai pengendali koordinasi antar instansi dan lembaga baik pemerintah maupun masyarakat, untuk penangangan bencana,” kata Sri Purnomo disela-sela peninjauannya yang didampingi Kepala BPBD Sleman, Drs Julisetiono Dwi Wasito SH MM.

‪Dalam tinjauannya, Sri Purnomo mengungkapkan bahwa kebutuhan peralatan dan logistik di posko utama sudah cukup bagus.‬

‪”Namun Pemerintah Kabupaten Sleman akan selalu siap untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam persiapan penanganan bencana,” kata Sri Purnomo.‬

‪Sedangkan stok logistik yang tersedia di Posko utama sendiri berupa logistik peralatan serta logistik pangan untuk persiapan penanggulangan bencana.‬ Sebelumnya Sri Purnomo juga telah  meresmikan Pos Pantau Banjir Lahar Dingin di Argomulyo, Cangkringan, Sleman.