Sleman – Persoalan gizi buruk pada bayi masih melanda Kabupaten Sleman. Akibatnya, ribuan balita di Sleman  mengalami stunting atau tubuh pendek dikarenakan kurangnya gizi. Penyebab stunting pada bayi besar dipengaruhi  asupan gizi dimasa kandungan. Sebab kebutuhan gizi bagi ibu hamil lebih besar dibandingkan dengan perempuan pada umumnya.

“Asupan gizi sangat menentukan kesehatan kandungan. Bila sejak kandungan bayi kekurangan gizi risiko bayi stunting cukup besar,”

kata Kepala Seksi Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Widi Harto, Selasa (23/2).

‪Menurut Widi, faktor kurangnya asupan gizi ibu hamil dilatarbelakangi berbagai hal sepeti faktor ekonomi dan ketidaktahuan ibu hamil atas kebutuhan asupan gizi selama mengandung.‬ Sebab bayi stunting berisiko tetap pendek hingga usia remaja.

Data yang ada di Dinkes Sleman tercatat dari balita di 2015 sebanyak balita atau 12,86 persen terindikasi mengalami stunting. Meski di bawah angka nasional yaitu 34 persen, masalah ini dianggap sangat serius.‬

‪Hanya saja, bayi stunting dapat tumbuh normal. Hal yang harus diperhatikan yakni optimalisasi pertumbuhan selama hari pertama. Ini dihitung sejak awal masa kehidupan saat masih di dalam janin.

“Melalui perhitungan ini, bayi lahir yang diindikasi mengalami stunting, dilakukan optimalisasi asupan gizinya,” jelasnya.

Sementara  Kepala Dinkes Sleman, dr Mafilindati Nuraini MKes pengetahuan ibu akan pentingnya gizi kandungan sangat penting. Bahkan, kesibukkan ibu bisa menjadi faktor peyebab terjadinya stuting pada anak.

“Karena terlalu sibuk, sang ibu tidak mau memberi air susu ibu (ASI) secara ekslusif pada bayinya,” jelas Linda panggilan Mafilindati.

Untuk mendapatkan gizi yang ideal lanjutnya, bayi harus diberi ASI ekslusif selama enam bulan pertama. Setelah itu, baru bisa diberi makanan pendamping ASI. Penanganan stunting sendiri merupakan proses yang panjang.

Maka dari itu mempersiapkan proses kehamilan sangat penting. Terutama dengan memastikan kesehatan janin sejak awal. Linda juga menganjurkan agar ibu menjaga asupan gizi selama mengandung. Termasuk untuk memeriksakan diri ke pusat kesehatan terdekat.

Saat ini guna menurunkan angka stunting, Dinkes Sleman telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya melakukan penyuluhan tentang stunting di setiap Puskesmas. Bahkan saat ini, Dinkes telah memberikan pelatihan pada petugas Puskesmas untuk mengampanyekan pentingnya pemberian ASI ekslusif dan membentuk konselor inisiatif menyusui dini (IMD).

Selain itu, untuk mendukung program tersebut, Pemkab Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2015 tentang pemberian ASI ekslusif dan IMD. Melalui peraturan ini, seluruh instansi di Pemkab Sleman, baik swasta maupun pemerintah berkewajiban untuk mendukung pemberian ASI ekslusif dan IMD bagi para ibu.

“Minimal dengan menyediakan ruang laktasi di tempat umum,” tambahnya.

Sleman – Dalam dua minggu terakhir ini Polres Sleman beserta jajarannya berhasil menangkap 21 penjahat. Dari 21 orang itu satu diantaranya perempuan. 

Wakapolres Sleman, Kompol Sri Wibowo, Senin (22/2) sore menjelaskan dari 21 orang itu empat diantaranya sudah menjadi target operasi.

“Yang 17 orang bukan target operasi atau non TO,” kata Sri Wibowo.

Sri Wibowo menjelaskan, mereka yang ditangkap ini antara lain melakukan kejahatan membobol kios dan menguras isinya. Wakapolres memerinci, empat orang membobol kios dan membawa kabur rokok senilai Rp 50 juta.

“Kios yang dibobol di Pasar Cebongan, Mlati, Sleman,”  jelas Sri Wibowo.

Kelompok lain melakukan pembobolan kios di Pasar Gamping, Kecamatan Gamping Sleman. Sri Wibowo yang didampingi Kasat Reskrim Polres Sleman AKP Sepuh Siregar mengemukakan, kelompok berisi lima orang ini membawa kabur puluhan slof rokok dan ponsel senilai Rp 83 juta.

“Dari lima orang pelaku tiga diantaranya berhasil diringkus dan dua lainnya buron,” tuturnya.

Kasus lain yang diungkap adalah pencurian mesin perontok padi di Pakembinangun, Pakem, Sleman. Dua pelaku tertangkap tangan oleh patroli polisi. Polisi juga berhasil ungkap kasus pembobolan konter ponsel.

“Di TKP konter ponsel Happy Phone Klajuran, Godean polisi menangkap tiga pelaku seorang diantaranya masih di bawah umur dan di TKP Sinduadi, polisi menangkap seorang pelaku,” katanya.

Barang bukti yang disita dua ponsel merek Evercross, satu ponsel merek Nokia, dan dua ponsel merek Advan.

“Ini di TKP Happy Phone, Godean. Sementara dari pelaku di Sinduadi polisi menyita satu ponsel Samsung Galaxy Note 5, satu ponsel Xiaomi Redmi dan Nokia 105,” imbuhnya.

Sementara di TKP Gorongan, Condongcatur, polisi menangkap dua pelaku pencurian ponsel di sebuah warung burjo. “Barang bukti yang disita adalah Samsung Seri 4 senilai Rp 3,8 juta,” tambah Sri Widodo.

Polres Sleman bersama jajaran, imbuhnya juga menangkap pelaku pencurian burung, pencurianlaptop dan pencurian kamera.

“Pelaku pencurian kamera adalah perempuan,” ujar Wakapolres Sleman.

Polisi berharap masyarakat semakin waspada dan meningkatkan pengawasan untuk mengurangi kemungkinan menjadi korban pencurian.

Sleman – Suatu koperasi akan menjadi besar jika memiliki ang­gota aktif yang relatif banyak dan mampu membuat terobosan-terobosan baru guna mendayagunakan dan men­se­jahterakan anggotanya.

“Untuk itu diharapkan agar Koperasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman (KP2KS)  semakin kreatif dan inovatif da­lam setiap program-programnya dengan senan­tiasa ber­o­rientasi pada kesejahteraan anggota dan bukannya terjebak pada upaya untuk meraih keuntungan bagi pengurusnya,” kata Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI disela-sela RAT KP2KS di gedung Serbaguna Sleman, Senin (22/2).

Menurut Sri Purnomo, jika koperasi tidak terjebak mencari keuntungan bagi pengurusnya maka koperasi akan dapat  dapat ber­saing secara sehat dengan koperasi atau lembaga keuangan lainnya.

“Agar dapat bersaing koperasi perlu menetapkan bunga pinjaman yang kompetitif bahkan lebih rendah dibanding koperasi atau lembaga keuangan lainnya,” kata Sri Purnomo.

Demikian pula dengan penentuan harga di bidang pertokoan yang idealnya lebih murah dibanding harga-harga di luar. Kalau ini terwujud lanjut Sri Purnomo, tentunya akan semakin banyak anggota yang tertarik untuk memanfaatkan jasa pinjaman dan berbelanja di pertokoan KP2KS.

Disisi lain pengurus juga diingatkan harus mampu melakukan terobosan agar PNS Sleman tertarik untuk menjadi anggota. Dengan anggota yang semakin banyak maka modal dasar koperasi juga akan bertambah. Modal dasar ini hendaknya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sedang Sulistyo SE selaku Ketua KP2KS  menyampaikan pada tahun 2015 jumlah anggota sebanyak , anggota baru 127 orang dan anggota keluar 192 orang. Sementara untuk kondisi keuangan pada tahun 2015 yakni modal sendiri Rp 8,874 miliar, simpanan sukarela Rp 1,290 miliar, modal luar Rp 656 juta, target pendapatan Rp 2 miliar dan dapat terealisasi Rp 2,4 miliar.

Untuk THR dan kesejahteraan mencapai Rp 981 juta dan SHU Rp 51,283 juta. Untuk bidang sosial pada tahun 2015 KP2KS telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 44,5 juta untuk santunan anggota yang meninggal dunia sebanyak 11 orang  dan keluarga meninggal dunia sebanyak 5 orang serta pemberian beasiswa sebanyak Rp 20 juta untuk putra-putri anggota yang berprestasi sebanyak 40 orang.

Bidang usaha yang dijalankan koperasi saat ini yakni usaha simpan pinjam dengan maksimal pinjaman mencapai Rp 50 juta, arisan sepeda motor sampai dengan gelombang 10, pengadaan kapling  tanah di 3 lokasi dan usaha pertokoan.

Sleman – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskukcapil) Kabupaten Sleman siap menindaklanjuti program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sleman. Dan untuk mendukung program tersebut tahun 2016 ini Disdukcapil merencanakan menganggarkan pembuatan KIA tersebut melalui APBD Perubahan. Pasalnya surat edaran Permendagri mengenai KIA sendiri baru diterbitkan pada 14 Januari 2016. Demikian diungkapkan Kepala Disdukcapil, Supardi SH, Senin (22/2).

Menurut Supardi, surat edaran tersebut terbit untuk mendukung pelaksanaan Permendagri nomor 2 tahun 2016 mengenai KIA. Meski begitu, pencetakkan KIA di Sleman sendiri akan dilakukan secara bertahap. Sebab jika menggunakan  APBD Perubahan waktunya hanya tiga bulan.

Untuk itu, pada akhir tahun ini, Disdukcapil menargetkan pencetakkan KIA sebanyak satu pertiga dari seluruh jumlah anak di Sleman. Dengan anggaran pencetakkan dua ribu rupiah per lembar KIA. Saat ini jumlah anak di Kabupaten Sleman sebanyak 275 ribu anak. Sedangkan jumlah penduduk Sleman sebanyak 1,75 juta orang.

Adapun dua per tiga sisa anak yang belum menerima KIA tahun ini, pencetakkannya akan dilanjutkan tahun depan. Hal ini sesuai dengan target nasional yang mencanangkan seluruh anak di Indonesia memiliki KIA pada akhir 2017.

Sasaran pembuatan KIA sendiri ditujukan bagi anak berusia nol sampai 17 tahun kurang sehari. Namun bagi anak berusia nol sampai lima tahun KIA-nya dicetak tanpa foto. Sedangkan anak berusia enam sampai 17 tahun kurang sehari, KIA-nya harus diperbaharui dan dicetak menggunakan foto.

Supardi menambahkan ke depannya Disdukcapil akan langsung membuatkan KIA bagi bayi yang baru lahir. Pembuatannya hanya membutuhkan kartu keluarga (KK) dan KTP orangtua. Ia menyampaikan, KIA memiliki keunggulan bagi anak-anak. Di antaranya anak bisa mengakses fasilitas perbankan tanpa harus ditemani orangtuanya.

“Jadi nanti kalau mau ke bank atau ke kantor pos bisa sendiri saja. Asalkan menunjukkan KIA,” tutur Supardi.

 Pemkab Sleman lanjutnya juga akan mengupayakan kerja sama dengan kantor perpustakaan dan beberapa tempat pariwisata agar anak dapat memperoleh akses khusus. Supardi beranggapan hal ini dapat melatih anak untuk tumbuh lebih mandiri.

Sleman – Wakil Bupati (Wabup)Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun MKes mengajak masyarakat untuk menggiatkan kembali program jam belajar masyarakat mulai pukul WIB hingga pukul WIB.

“Melalui penetapan jam belajar masyarakat tidak hanya membantu anak-anak untuk disiplin belajar namun sekaligus menghindarkan anak-anak dari salah pergaulan dan perilaku negatif,” kata Sri Muslimatun, Senin (22/2).

Apalagi lanjutnya,  saat ini banyak kasus moralitas dan kriminalitas yang terjadi pada anak-anak di bawah jawab untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Untuk itu diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk turut memfasilitasi anak-anak mendapatkan ruang publik yang memadai untuk tumbuh kembangnya,” tambah Sri Muslimatun.

Menurutnya, lahirnya generasi berkualitas di masa mendatang, tidak akan terwujud apabila perhatian terhadap tumbuh kembang dan hak-hak anak terabaikan.

Sedangkan Kepala Badan KB Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, dr Nurul Hayah MKes mengatakan pihaknya telah memberikan informasi dan pemahaman kepada pemangku kebijakan yang berhubungan dengan anak.

Mengenai hak-hak anak yang selanjutnya dapat di implementasikan kedalam pengembangan program Kabupaten Layak Anak,  Kecamatan Layak Anak ,Desa Ramah anak dan sekolah ramah anak  dengan kebijakan yang responsip anak.