Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman  berkomitmen terus mewujudkan tata pemerintahan yang baik di semua lini pemerintahan.

“Tata kelola pemerintahan yang baik terus diupayakan mulai dari tingkat pemerintah kabupaten hingga tingat pemerintah desa,” kata Staf Ahli Bupati Sleman Bidang Pemerintahan, Retno Wisudawati saat menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, kemarin.‬

Menurut Retno  untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pemkab Sleman juga memberikan bantuan melalui APBD Sleman yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di wilayah desa tersebut.‬

‪”Bagi Kepala Desa terpilih, Pemkab Sleman memberikan tunjangan penghasilan berupa TPAPD,” katanya.‬

‪Diungkapkan Retno, dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dan sebagai tindak lanjut dari PP nomor 72/2005, Pemkab Sleman telah menerbitkan empat buah Perda tentang desa, yaitu Perda nomor 1/2010 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Bagian Dan Kepala Urusan Pada Pemerintah Desa.‬

‪”Kemudian Perda nomor 2/2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Desa dan Perda nomor 3/2010 tentang Pendapatan Desa dan Perda nomor 4/2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, Perda-perda tersebut semakin melengkapi Perda-perda tentang desa yang sudah ada yaitu Perda nomor 1/2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perda nomor 2/2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda nomor 3/2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.‬

‪”Perda-perda tersebut merupakan upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta dalam upaya memberdayakan masyarakat desa,” katanya.‬

‪Sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, kata dia, Pemkab Sleman juga memfasilitasi dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.‬

‪”Menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa maka Pemkab Sleman mengatur pembentukan Badan Permusyawatan Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan untuk mengatur mengenai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Bupati No. 14/ 2007,” kata Retno.‬

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman  memetakan potensi bahaya tanah longsor di 4 kecamatan. Mengingat puncak musim hujan diprediksikan pada  bulan  Februari ini sehingga potensi bencana cukup tinggi.

Kepala BPBD Sleman, Drs  Julisetiono Dwi Wasito SmHK MM mengatakan, selama ini potensi bencana longsor di Sleman meliputi Kecamatan Prambanan, Cangkringan, Pakem, Turi dan Ngemplak. Namun yang sudah memiliki peta potensi bencana longsor baru di Prambanan.

“Sekarang ini kami petakan potensi longsor di 4 kecamatan. Sedangkan peta di Prambanan sudah ada dan sudah disosialisasikan ke dukuh untuk diteruskan ke warganya,” kata Julisetiono, Rabu (3/2).

Menurut Julisetiono, pemetaan bahaya longsor ini berdasarkan peta dari Badan Geologi. Untuk di Prambanan memang sudah lama ancaman tersebut. Sedangkan di 4 kecamatan tersebut potensi bahaya longsor sudah terlihat.

“Masyarakat yang berada di bukit atau dibawah lareng supaya meningkatkan kewaspadaannya. Kalau ada tanda-tanda seperti tanah retak supaya segera melaporkan agar tidak menimbulkan korban,” katanya.

Ditambahkan Julisetiono, belakangan ini curah hujan cukup tinggi bahkan dibeberapa wilayah Sleman hujan dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa puluhan rumah.

“Karena Februari ini puncak musim hujan kepada masyarakat kami minta untuk terus  mewaspadai cuaca ekstrim karena hujan terus menerus bisa mengakibatkan banjir,” kata Julisetiono.

Diperkirakan  curah hujan pada bulan Februari ini cukup tinggi sehingga berpotensi longsor tinggi. Untuk mengantisipasi bencana longsor ini, BPBD juga sudah mengoptimalkan peran para relawan dan pemerintah desa. Selain itujuha terus melakukan komunikasi dan pemantauan di lokasi rawan longsor.

Sleman – Potensi bencana angin kencang di wilayah Kabupaten Sleman selama kurun waktu dua tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mencatat ada 22 peristiwa bencana angin kencang, dan tahun 2015 meningkat jadi 40 kejadian bencana angin kencang.

“Sepanjang bulan Januari 2016 ini juga sudah tercatat 8 kejadian angin kencang di beberapa wilayah seperti Sleman, Tempel, Turi, Ngaglik, Minggir, Seyegan, Prambanan, dan Pakem.

Ini kemungkinan dipengaruhi faktor cuaca ekstrem, dan El Nino yang terjadi beberapa bulan terakhir,” kata Kepala BPBD Sleman,  Julisetiono Dwi Wasito, Selasa (2/2).

Mencermati kejadian ini, Julisetiono menilai perlu adanya pemahaman dari masyarakat mengenai mitigasi bencana. Terlebih, bencana angin kencang tidak dapat diprediksi.

Disamping itu, perlu dilakukan pemangkasan pohon yang dirasa rawan tumbang. Jika merasa kesulitan dalam memangkas pohon, warga disarankan berkomunikasi dengan BPBD. Nantinya, BPBD akan terjun ke lokasi bersama relawan untuk membantu.

“Angin kencang beresiko terjadi di seluruh daerah. Banyak hal yang berpengaruh seperti kepadatan pemukiman, dan semakin berkurangnya lahan pertanian dan lainnya,” terang Juli.

Terkait penanganan pasca bencana, Pemkab telah mengalokasikan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan. Tahun ini besarannya sekitar Rp 1 miliar. Jika dalam perkembangan ada kekurangan, alokasi itu dapat ditambah melalui pos Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Untuk ganti rugi, besarannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Bangunan yang mengalami kerusakan berskala ringan diberi ganti rugi sebesar Rp 500 ribu, sedang Rp 1 juta, dan berat maksimal Rp 2 juta.

Saat ini, pihaknya masih melakukan kajian taksiran nilai kerugian bencana yang terjadi selama kurun Januari 2016. Sementara itu, Kepala Disnaketransos Sleman, Drs Untoro Budiharjo mengatakan, pihaknya siap mendukung bantuan logistik bagi korban bencana. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sleman – Sekitar 97 orang eks anggota Gafatar baik tua maupun muda yang didata ber KTP Sleman, Selasa (2/2) siang tiba di Balatrans Jogja. Mereka dijemput oleh tim Kabupaten Sleman dari lokasi penampungan Youth Center, Mlati menggunakan 12 kendaraan dan 3 truk.

Setibanya di Balatrans, petugas langsung menempatkan pengungsi di aula Srikandi yang menjadi tempat istirahat. Di aula ini, disediakan ruang khusus untuk laktasi bagi ibu-ibu menyusui. Mereka dipersilahkan beristirahat sebelum mereka dikembalikan ke rumah saudaranya melalui penjemputan oleh para Camat.

Penjabat Bupati Sleman, Ir Gatot Saptadi bersama Pj Sekda Sleman Drs Iswoyo Hadiwarno terlihat hadir untuk menyambut kedatangan pengungsi eks Gafatar asal Sleman tersebut.

Pada kesempatan tersebut Gatot menyampaikan ucapan selamat datang dan Pemkab Sleman siap menerima kembali sampai bergabung dengan warga Sleman sesuai dengan KTP.

“Kami mencoba memfasilitasi seoptimal mungkin semoga saudara  tetap sehat bisa berbaur kembali  dengan masyarakat Kabupaten Sleman,” kata Gatot.

Selanjutnya menurut Gatot untuk bisa berbaur dengan masyarakat harus memahami kultur, karakter dan kondisi Sleman

“Ke depan saya berharap masa depan bisa lebih optimal menata kehidupan yang lebih baik,” tambah Gatot.

Menurut Gatot di Balatrans hanya sementara sebelum dijemput para Camat untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing.
Sedang eks anggota Gafatar yang masih bermasalah dengan tempat tinggalnya masih akan ditampung di Balatrans sampai ada penyelesaian dari pemerintah.

Sementara menurut Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Drs Untoro Budiharjo setelah beristirahat sejenak di Balatrans selanjutnya eks anggota Gafatar yang berKTP Sleman dikembalikan ke masyarakat melalui Camat.

“Sebelumnya pembekalan sudah dilakukan baik di Donohudan Boyolali  dan di Youth Center  untuk itu kita langsung mengembalikan pada masyarakat,” kata Untoro.

Meski pemerintah tidak langsung melepas namun akan terus dilakukan pemantauan bagaimana sosialisasi dengan masyarakat sehingga benar-benar bisa kembali ke masyarakat.

“Pemda tentunya  akan mengundang mereka sewaktu-waktu untuk diadakan pembinaan,” tambah Untoro.

Dari 97 orang baik tua, muda maupun anak kecil yang langsung dikembalikan ke masyarakat sebanyak 95 orang karena mereka masih memiliki keluarga.

Sedang dua orang yaitu seorang ibu dan anak gadisnya bernama Ny Ekaningtyas (50) dan anaknya Nadia (17) warga Sekarsuli Sendangtirto Berbah untuk sementara masih tinggal di Balatrans karena sudah tidak memiliki aset dan keluarga di Berbah.

Sementara menurut Kabid Penertiban Satpol PP Sleman, Eko Jumlah eks anggota Gafatar Sleman awalnya tercatat 116 orang namun setelah dilakukan pendataan ulang ternyata hanya sebanyak 97 orang sedang sisanya bukan penduduk Sleman.

Dari jumlah tersebut terbanyak dari Depok 31 orang, Ngaglik 15 orang, Minggir 11 orang Gamping 11 orang dan sisanya dari kecamatan lainnya.

Sleman – Ratusan eks anggota Gafatar dari DIY yang sempat berada di Kalimantan Barat  seusai dijemput dan dikumpulkan di Youth Center Sleman, pada Jumat (29/1) sore hingga Minggu (31/1) masih berada dilokasi tersebut.‬ ‪Sebelum dipulangkan ke keluarganya masing-masing serta dikembalikan ke masyarakat, mereka masih akan mendapatkan pembekalan dahulu selama beberapa saat di sana.‬

Pihak Dinas Sosial DIY meminta keluarga yang sudah ingin menengok keluarganya yang sempat ‘hilang’ tersebut untuk bersabar sementara waktu dan menyerahkan penanganan kepada Dinsos DIY dahulu.‬

‪”Sementara kami berharap sampai 3 hari ke depan jangan dulu dijenguk, kita kasih dulu merek sentuhan psikologis. Mereka saat ini masih mengalami kelelahan fisik dan psikologis, ujar Kepala Dinsos DIY, Drs Untung Sukaryadi, Jumat (29/1) beberapa saat setelah 236 eks anggota Gafatar tiba di Youth Center Sleman.

‪Untung menambahkan dalam 3 hari ke depan itu mereka akan mendapatkan pembekalan psikologis berupa trauma healing serta wawasan kebangsaan dimana pihaknya kan menggandeng berbagai macam pihak mulai dari Kemenag, MUI, Perguruan Tinggi hingga LSM.‬ ‪Setelah mendapatkan pembekalan selama 3 hari mereka kemudian akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota masing-masing.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sleman, Arif Haryono SH menyatakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman siap menfasilitasi pendidikan anak-anak warga eks Gafatar.‬

‪Menurut Arif, sejauh ini pihaknya juga belum  mendapatkan data resmi berapa jumlah warga eks Gafatar yang berusia sekolah. Meski begitu, katanya, Disdikpora juga ikut melakukan pendampingan kepada anak-anak. Dijelaskan Arif, pendampingan akan dilakukan baik saat masih di tempat pengungsian maupun ketika sudah kembali ke masyarakat.‬

‪“Anak-anak yang berusia sekolah harus tetap mendapatkan hak pendidikannya. Kalau datanya sudah fiks, kami akan berkoordinasi dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya,” kata Arif.‬

‪Selain itu, Disdikpora juga menyiapkan antisipasi jika muncul penolakan dari orangtua. Menurutnya, tidak semua anak paham tentang ajaran Gafatar. Mengingat rata-rata hanya sekedar mengikuti orangtua saja. Anak-anak biasanya hanya ikut orangtuanya, mereka tidak paham apa itu Gafatar.

“Berbeda jika usia dewasa atau setidaknya jenjang SMA. Mereka tentu akan mendapatkan pendampingan khusus,” kata Arif.‬