Sleman Borong Kejuaraan Kuliner

Sleman – Selama ini Sleman sering memborong kejuaraan dalam berbagai lomba. Kali ini Sleman membuktikan keberhasilan itu dengan memborong kejuaraan dalam Festival Kuliner Desa Wisata dan Kampung Wisata se DIY yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY, 24 November 2016 di Desa Wisata Kalaijo Pajangan Bantul.

Demikian dinyatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Ir. AA ayu Laksmidewi TP, MM, Jum’at 25 November 2016 dikantornya Jl. KRT Pringgodiningrat Beran Tridadi Sleman Yogyakarta.

Ayu menambahkan bahwa Sleman mengirimkan 4 desa wisata yaitu Sidoakur, Kelor, Pancoh dan Tanjung dari keseluruhan peserta dari kabupaten/ kota se DIY sebanyak 40 kelompok. Kategori yang dilombakan meliputi ingkung, gudeg manggar, sate klathak dan mie lethek dengan unsure penilaian kekompakan dan kerjasama, penampilan sajian, rasa, kreativitas penyajian, bahan dan keserasian, ketepatan waktu serta kebersihan dan kerapian.

Dalam festival tersebut Sleman memperoleh prestasi sebagai Juara 1 Kategori Sate Klathak oleh Desa Wisata Sidoakur Jethak II, Juara Favorit Desa Wisata Kelor, Juara 1 Kategori Mie Lethek oleh Desa Wisata Tanjung, Juara 3 Kategori Ingkung oleh Desa Wisata Sidoakur Jethak II, Juara Harapan 1 Kategori Gudeg Manggar oleh Desa Wisata Tanjung dan Juara Harapan 1Kategori Ingkung oleh Desa Wisata Pancoh.

Ayu sangat mengapresiasi perolehaan kejuaraan yang diperoleh desa-desa wisata Sleman. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan kualitas desa wisata di Sleman dinilai sudah cukup baik dibuktikan dengan kualitas sajian kuliner yang sungguh menggembirakan.

Oleh karenanya diharapkan para pengelola desa wisata di Sleman untuk terus berjuang keras berkreasi daan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan yang dating ke desa wisata. Kejuaraan bukanlah akhir dari perjuangan, yang terpenting adalah implementasi dari semangat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan.




Tubing Lava Bantal Siap Jadi Alternatif Wisata di Sleman

Sleman – BPPS Bentuk Pokdarwis Desa Kalitirto Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS) menginisiasi terbentuknya Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) Desa Kalitirto, Berbah, Sleman. Pokdarwis merupakan representasi masyarakat setempat hendak bekerjasama dengan kelompok Tirta Wisata. operaror wisata Tubing Lava Bantal di desa tersebut.

“Kawasan Lava Bantal di Kali Opak ini sangat ideal untuk segera dipasarkan sebagai tujuan baru wisata edukatif,” kata Guntur Eka Prasetya, SH MH, Ketua BPPS, Jumat (24/11).

Guntur menegaskan dalam setiap produk objek wisata, harus menggandeng dan sinergis dengan masayarakat setempat agar handarbeni dan mendapat manfaat untuk kesejahryeraan.

Selebihnya, peran pemerintah juga sangat penting sebagai pemangku kebijakan. Terkait dengan objek geowisata edukatif Tubing Lava Bantal tersebut, Kamis (23/11) telah dilakukan tubing (wisata air arus menggunakan ban) percobaan (trial) sekitar 25 pioner.

Jarak tempuh sementara 2 km memerlukan waktu 60 menit saat arus deras. Dapat lebih lama jika debit arus Kali Opak di bawah standar. Guntur juga menjelaskan saat ini secara swadaya sedang dipersiapkan minimal 100 set perlengkapan tubing, lengkap dengan standar keamanan untuk wisata arus air.

Sedang pelatihan pemandu wisata dan sosialisasi Tubing Lava Bantal dilakukan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Ditargetkan, pertengahan Desember objek sudah soft launching. Sehingga dapat menjadi alternatif wisata libur akhir tahun.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman, Dra Shavitri Nurmala Dewi MA, yg ikut serta trial tubing Kamis yll, menegaskan Lava Bantal sangat potensial sebagai objek geowisata efukatif di Sleman.

“Lokasi mudah dijangkau dari jalan raya Jogjs- Solo. Bahkan dapat dipaketkan dengan wisata kawasan Candi Prambanan ” kata Shavitri.

Diakui, masih banyak yang harus disempurnakan. Terutama peralatan keselamatan, infrastruktur lain dan asuransi.

“Pemerintah siap mendukung lahirnya objek wisata baru ini ” kata Shavitri.

Sebagai wujud dukungan, dalam waktu dekat Disbudpar Sleman memfasilitasi pelatihan pemandu wisata.




BPBD Evaluasi Status Siaga Bencana‬ di Sleman

Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman mengevaluasi status siaga  bencana di daerah Sleman yang akan berakhir 30 November 2016 mendatang.

‪”Evaluasi ini untuk menentukan keberlanjutan cuaca ekstrem. Kalau masih berlangsung akan diperpanjang untuk mengantisipasi risiko bencana,” kata Makwan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman di Sleman, Rabu (23/11).

‪Dikatakan Makwan sampai saat ini belum ada pertimbangan kelanjutan status siaga darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sleman.

‪”Status siaga bencana di Sleman baru mau dilakukan evaluasi, kalau memang potensinya tetap tinggi akan diperpanjang,” kata Makwan.‬

‪Menurut Makwan  pertimbangan perpanjangan salah satunya perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jogja akan kondisi cuaca yang dialami di wilayah Sleman.‬

‪”Kalau memang masih ada ancaman cuaca ekstrem maka harus siaga,” katanya.‬

‪Makwan mengatakan selama pemberlakuan status siaga bencana di Sleman beberapa waktu lalu sudah ada belasan bencana yang terjadi di antaranya banjir genangan di Jombor, longsor tebing dan jalan di delapan titik serta beberapa kali terjadi angin kencang.‬

‪Makwan menambahkan antisipasi telah dilakukan dengan menyiagakan para personel dan berkoordinasi dengan komunitas relawan yang ada.‬

“Setidaknya antisipasi itu bisa meminimalkan kerugian maupun korban,” tutur Makwan.‬

‪Titik longsor yang terjadi salah satunya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Kabupaten Sleman.‬ Kepala TNGM, Edy Sutiyarto mengatakan kondisi kawasan di lereng selatan Merapi saat ini sudah aman. Beberapa titik sudah dipasangi papan peringatan kepada pengunjung agar lebih berhati-hati terutama saat terjadi hujan.




Wisata Budaya Sleman Diharapkan Miliki Karakter

Sleman – Wisata Sleman di bidang budaya yakni desa wisata diharapkan memiliki karakter sesuai daerah masing-masing, bukan hanya latah seperti desa lain.

Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sleman meminta kepada pengelola desa wisata untuk memunculkan potensi khas yang dimiliki masing-masing desa.

selama ini masih ada kesan latah yang mana tampilan masing-masing desa seakan sama. Hanya pemandangan alam yang ditonjolkan tanpa mengeksplorasi keunggulan lainnya.

“Kita akan gali potensi yang ada agar masing-masing desa wisata itu memiliki karakter,” kata Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM, Kepala Disbudpar Sleman, Rabu (23/11).

Upaya ini dilakukan agar lebih dari 30 desa wisata di Sleman mampu menyuguhkan potensinya masing-masing. Karena jika hanya latah desa wisata tanpa menggali potensi yang ada, perlahan-lahan akan mati.

Di satu sisi, kata Ayu, Disbudpar harus merespon baik munculnya desa wisata di Sleman. Namun di sisi lain jika tidak ada potensi yang ditunjukkan hanya akan sama dengan desa wisata yang berangsur hilang.

“Pembedanya itu apa. Potensi utama dari desa itu apa. Di sini memang ide dan kreativitas harus dimunculkan,” jelas Ayu.

Selama ini Disbudpar memang sudah mengapresiasi keberadaan desa wisata baru yang bermunculan. Ayu mengakui jika tidak ada dana khusus untuk pembangunan fisik di desa wisata. Hanya saja bantuan diberikan dalam bentuk pelatihan.

Seperti pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola desa wisata, sosialisasi sadar wisata, sosialisasi sapta pesona, penataan kamar home stay, dan masih banyak lagi.

Kegiatan seperti ini diberikan khususnya pada desa wisata yang masih masuk dalam kategoti tumbuh. Di Sleman, ada 14 desa wisata yang masuk dalam kategori tumbuh,  8 desa wisata berkembang dan 9 desa wisata mandiri.

Sementara untuk kategori desa wisata mandiri, seperti Desa Wisata Pulesari, Disbudpar sudah tidak banyak berkontribusi. Beberapa desa bahkan sudah memiliki jaringan dengan pihak lain yang mampu mendatangkan pemasukan.

Ayu menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan berarti ditumbuhi investor. Bukan berarti investor datang dan mengubah konsep yang telah dibentuk pengelola sejak awal. Namun mereka hanya membantu promosi agar desa wisata mampu mendatangkan wisatawan.




Sleman Siap Ujicobakan Program SLRT

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman siap uji cobakan program baru dari Kementrian Sosial yaitu Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). SLRT ini merupakan layanan penggabunghan program KIS, KIP, jamkesmas, jamkesda dan layanan masyarakat kurang mampu lainnya.

“Dengan SLRT ini semua diintegrasikan secara terpadu sehingga layanan bisa lebih cepat data juga lebih akurat,” kata Kepala Disnakersos, Drs Untoro Budiharjo di Pemkab Sleman, Selasa (22/11).

Dikatakan Untoro yang didampingi Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Drs Surono MSi bahwa fungsi SLRT ini adalah memetakan kebutuhan masyarakat dan menyampaikan program pemerintah apa saja sehingga program bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.

Oleh karena itu lanjut Untoro, saat ini program SLRT ini disinkronkan kebutuhan dan layanan masyatakat sehingga dengan program SLRT ini keterpaduan program yang dilaksanakan pemerintah bisa tepat.

Ditambahkan Surono, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten dari 50 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipilih untuk melakukan ujicoba program SLRT ini.

“Sebenarnya ujicoba ini sudah dilaksanakan tahun 2015 lalu namun kurang maksimal dan tahun ini ditunjuk kembali untuk ujicoba dengan kontrak mulai 2016 hingga 2019,” kata Surono.

Dengan kontrak tersebut disepakati dilakukan perbaikan data warga miskin sehingga data dari Sleman semua sama untuk dilaporkan ke pusat. Untuk mendukung pelaksanaan SLRT ini di Kabupaten Sleman disiapkan 86 fasilitator yaitu satu desa satu orang.

Kemudian ditingkat Kecamatan ditunjuk 17 orang supervisor dan ditingkat Kabupaten ditunjuk 4 manajer terdiri dari Bappeda, Hubkominfo, Badan KB dan Disnakersos.

“Dengan program SLRT ini diharapkan upadate data kemiskinan bisa cepat dan valid, selain itu masyarakat melalui fasilitator di desa bisa menyampaikan keluhannya baik masalah kemiskinan dan jaminan sosial lainnya,” tutur Surono.

Untuk mendukung proses ini dari APBD memberikan dukungan dana sebesar Rp 167 juta. Diakui Surono selama ini pengaduan masyarakat miskin lebih banyak soal jaminan kesehatan.