Sleman – Setelah diajukan ke Provinsi DIY dan mendapat persetujuan Gubernur DIY, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sleman pada tahun 2017 mengalami kenaikan.

Kenaikan UMK untuk 2017 disesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebesar 8,25%.‬ Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Sleman, Drs Untoro Budiharjo menjelaskan, kenaikan UMK pada 2017 disesuai dengan rumusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.‬

‪“Kami tinggal melaksanakan rumusan itu di mana UMK tahun depan naik 8,25 persen dari UMK 2016,” kata Untoro, Selasa (22/11).‬

‪Dijelaskan Untoro yang didampingi Marini, Bidang Tenaga Kerja Disnakersos Sleman, tahun 2016 ini, UMK Sleman mencapai Rp . Kenaikan UMK pada 2017 ditentukan dengan asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi 5,18%.‬

‪“Hasil perhitungan UMK Sleman 2017 sudah ditetapkan tanggal 1 November lalu sebesar Rp , dan besaran UMK 2017 ini sudah sesuai PP no 78 tahun 2015,” kata Untoro.‬

Menurut Untoro, sebelum diusulkan ke Gubernur rumusan penentuan UMK tersebut sudah dirapatkan oleh Dewan Pengupahan Sleman yang mencakup unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. Kepentingan semua unsur sudah diwadahi.

“Ada asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Sudah disepakati dan saya kira tidak akan ada masalah,” katanya.‬ ‪

Konsekuensi dari penggunaan rumusan UMK tersebut, lanjut Untoro, penentuan besaran UMK seperti perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) tidak dimasukkan lagi.

“Rumusan 64 komponen KHL tidak digunakan lagi,” ujarnya.‬

Diungkapkan Untoro, karena UMK Sleman 2017 sudah ditetapkan maka seluruh perusahaan di Sleman yang jumlahnya mencapai 1324 perusahaan besar dan kecil wajib melaksanakan.

Namun demikian jika ada perusahaan yang belum mampu menerapkan UMK tersebut bisa menyampaikan penangguhan dan pengajuannya ditujukan kepada Gubernur melalui Disnakersos DIY.

“Karena yang menetapkan Gubernur jadi kalau ada perusahaan yang merasa kurang mampu boleh mengajukan penangguhan dan ditujukan pada Gubernur. Jadi nanti yang memutuskan penangguhan juga Gubernur,” jelas Untoro.

Permohonan penangguhan penerapan UMK tersebut paling lambat 10 hari sebelum diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Untuk Sleman tahun lalu yang mengajukan penangguhan penerapan UMK ada 3 perusahaan namun yang dikabulkan Gubernur hanya satu perusahaan.

Sleman – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman melakukan program tes kebugaran cara rockport dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dilakukan di halaman Disbudpar Sleman, Senin (21/11).

Metode rockport merupakan tes kebugaran jantung dan paru dengan jalan cepat atau jogging 1,6 KM yang dapat dijadikan panduan untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani.

Selain tes kebugaran, adanya program Posbindu suatu instansi juga dilakukan untuk mengetahui faktor resiko penyakit tidak menular sehingga peserta dapat dibina dan dipantau agar penyakit tidak lebih parah.

Kepala Disbudpar Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM menyampaikan bahwa program ini sangat luar biasa yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan.

Dengan dilaksanakannya kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran karyawan untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih dini. Kedepannya Ayu juga akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan pembinaan dan pemantauan kesehatan karyawan.

“Hasil dari tes kebugaran tersebut nantinya akan direkap, sehingga mengetahui kecenderungan penyakit yang dialami,” jelas Ayu.

Disampaikan pula, masing-masing peserta mendapat Kartu Menuju Bugar dan Kartu Menuju Sehat. Rangkaian program tersebut meliputi, pertama pendaftaran, kedua melakukan tes parque untuk mengetahui  faktor resiko penyakit tidak menular, ketiga konsultasi dengan dokter mengenai hasil tes parque tersebut.

Dan, terakhir panitia mendata semua peserta yang telah melakukan tes, sehingga dapat menentukan program latihan fisik yang tepat sebagaimana tertera dalam Kartu Menuju Bugar. Dari hasil tes parquet ini peserta diharapkan dapat lebih memperhatikan pola olahraga dan pola makan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pemeriksaan gula darah, asam urat, indeks masa tubuh. Kepala Bidang Penanggulangi Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Sleman, dr Wisnu Murti Yani MSc menjelaskan bahwa dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat menghindari penyakit tidak menular.

Selain itu, penting juga membiasakan diri berperilaku hidup sehat dengan menghindari merokok dan mengkonsumsi makanan sehat yang bebas kolesterol.

Sleman – Minat kunjungan ke desa wisata saat ini mulai meningkat. Melihat hal ini  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman berupaya mendongkrak popularitas desa wisata di Sleman dengan membangun spot ikonik untuk swafoto atau “selfie” secara khusus.‬

‪”Saat ini trend swafoto di lokasi wisata banyak dilakukan masyarakat atau wisatawan, karena itu kami manfaatkan dengan membuat spot swafoto ikonik di desa wisata,” kata Dra Endah Sri Widiastuti MPA, Sekretaris Disbudpar Kabupaten Sleman, Senin (21/11).

Menurut Endah,  ada tiga lokasi desa wisata yang dibangun untuk permulaan spot ikonik yaitu di Desa Wisata Gamplong, Kecamatan Moyudan, Desa Wisata Pentingsari di Cangkringan, dan Desa Wisata Kelor di Turi bersama pengelola.‬

‪”Fasilitas `photo booth` untuk penggemar swafoto ini dibuat dengan menonjolkan karakter desa wisata setempat sehingga bisa mewakili potensi wisata yang ditawarkan. Nantinya, semua desa wisata juga bisa memunculkan langkah serupa sehingga lebih banyak daya tarik untuk wisatawan,” kata Endah.‬

‪Upaya ini lanjut Endah juga menjadi bagian cara untuk meningkatkan angka kunjungan ke desa wisata yang selama ini terhitung masih kecil dibandingkan dengan objek wisata lain. ‬

‪Pada 2015, total kunjungan wisatawan ke 30 desa wisata di Sleman tercatat sekitar pengunjung yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak orang dan wisatawan mancanegara tercatat orang.‬

‪”Namun kami tetap optimistis, karena jumlah tersebut mengalami trend peningkatan tiap tahun. Pada 2011, pengunjung hanya sekitar 145 ribu orang lalu meningkat jadi 149 ribu pada 2013. Pada 2014, jumlahnya kembali meningkat jadi orang wisatawan,” katanya.‬

‪Endah mengatakan desa wisata paling ramai kunjungan selama 2015 adalah Pulesari sebanyak wisatawan, Blue Lagoon wisatawan, Pentingsari wisatawan, Rumah Dome wisatawan, dan Srowulan wisatawan.‬

‪”Desa wisata lain angka kunjungannya masih tertahan di angka sekitar hingga wisatawan. Secara umum, sebagian desa wisata di Sleman sudah dikunjungi wisatawan asing meski masih minim. Wisatawan mancanegara memang belum jadi target utama desa wisata,” tutur Endah.‬

‪Selain pembuatan spot ikonik, Disbudpar juga berupaya mendorong pengelola desa wisata untuk membuat paket-paket wisata dan atraksi yang menarik sesuai minat wisatawan.‬

‪”Kami juga terus memotivasi pengelola desa untuk melakukan promosi `online` dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk industri perhotelan,” katanya.‬

‪Hasil inventarisasi dari Disbudpar Kabupaten Sleman, pada 2016 ini tercatat ada 39 desa wisata. Sebanyak 14 desa di antaranya terklasifikasi tumbuh, delapan desa klasifikasi berkembang, dan sembilan desa klasifikasi mandiri. Delapan desa wisata lain tercatat mati suri.‬

Sleman – Dari komposisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Sleman memiliki potensi resiko bencana baik akibat faktor alam, non alam maupun bencana sosial. Kecamatan Ngemplak termasuk dalam daerah rawan bencana Merapi.

“Seperti yang telah kita rasakan bersama, perubahan cuaca pada tahun ini terbilang cukup ekstrim,” kata Dra Sri Muslimatun MKes, Wakil Bupati Sleman usai  pengukuhan pengurus unit pelaksana dan unit operasional penanggulangan bencana Kecamatan Ngemplak  di halaman Kecamatan Ngemplak, Senin (21/11).

Berkaca dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana pada tahun-tahun lalu, menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat mengantisipasi kemungkinan resiko bencana yang mungkin terjadi, untuk itu diperlukan kesiapsiagaan semua jajaran, baik pemerintah, swasta dan tentu saja seluruh komponen masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, harus tanggap terhadap ancaman bencana bukan hanya saat terjadi tanggap darurat bencana, tetapi juga pada pra bencana dan pasca bencana.

Diungkapkan Sri Muslimatun bahwa penanggulangan bencana, tidak lagi di titik beratkan hanya pada penanganan kedaruratan, namun lebih pada upaya pengurangan resiko bencana, yang menuntut adanya kesiapsiagaan seluruh pihak.

Oleh karena itu, dengan Pengukuhan Pengurus Unit Operasional Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana Tingkat Desa di Kecamatan Ngemplak ini diharapkan, semoga dapat memperkuat jajaran aparatur dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah Kecamatan Ngemplak.

Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh pihak untuk dapat mengoptimalkan upaya mitigasi bencana bukan hanya pada saat terjadinya bencana namun juga ketahanan masyarakat sebagai upaya pengurangan resiko bencana di wilayah. Pengukuhan  ditandai dengan penyematan tanda komando.

Dan dilakukan penyerahan genset secara simbolis oleh Wakil Bupati Sleman kepada masing masing desa. Selain itu juga dilakukan demo oleh Petugas Pemadam Kebakaran terkait cara mencegah kebakaran dan bagaimana cara menaganinya mulai dari skala kecil hingga besar yang turut diikuti oleh seluruh peserta.

Camat Ngemplak, Drs Subagyo MM menyampaikan bahwa unit pelaksana penanggulangan bencana yang dikukuhkan masing-masing desa di Kecamatan Ngemplak.

Untuk ketua unit pelaksana penanggulangan bencana Desa Wedomartani dengan kepala H Teguh Budiyanto (Kades), Desa Widodomartani dengan kepala Heruyono ST (Kades), Desa Sindumartani dengan kepala Midiyono (Kades), Desa Bimomartani dengan kepala Tutik Wahyuningsih (Kades) serta Desa Umbulmartani dengan kepala Erwanto (Kades).

Ditambahkan Subagyo bahwa kondisi tim unit operasional dan unit pelaksana penanggulangan bencana operasional Kecamatan Ngemplak  ada 38 orang personil dengan peralatan 1 sen saw besar, 1 sen saw kecil, 4 HT dan 1 genset.

Sedang Pelaksana Desa Sindumartani terdapat 39 orang personil dengan peralatan 1 sen saw kecil, 30 HT dan 1 genset. Pelaksana Desa Umbulmartani terdapat 29 orang personil dengan peralatan 1 sen saw kecil, 50 HT dan 1 genset.

Pelaksana Desa Widodomartani terdapat 33 orang personil dengan peralatan 1 sen saw kecil, 25 HT dan 1 genset. Pelaksana Desa Bimomartani terdapat 38 orang personil dengan peralatan 1 sen saw kecil, 8 HT dan 1 genset.

Kemudian pelaksana Desa Wedomartani terdapat 44 orang personil dengan peralatan 1 sen saw besar, 1 sen saw kecil, 15 HT dan 1 genset. Dan untuk Unit Sabraha Polsek Ngemplak dan Unit Kesiap Siagaan Bencana juga dibekali dengan 1 sen saw kecil.

Sleman – Kemudahan dalam mengakses media hiburan saat ini menjadi salah satu tantangan yang tidak mudah dalam memunculkan komitmen dari orangtua dan anak didik untuk dapat mematuhi aturan Jam Belajar Mayarakat (JBM). Dalam pelaksanaan program JBM diperlukan sinergisitas dan kolaborasi yang baik antara seluruh jajaran yang terlibat sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

“Saat ini seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman telah memiliki dusun rintisan JBM meskipun belum diterapkan disetiap dusun,” kata Drs Iswoyo Hadiwarno,  Pj Sekda Kabupaten Sleman disela-sela Rakor Pelaksanaan JBM  di Aula Lantai 3 Pemkab Sleman, Senin (21/11).

Pelaksanaan JBM tersebut dikatakan Iswoyo merupakan upaya pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang nyaman, aman dan tertib untuk kegiatan belajar, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Apalagi terwujudnya pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua.

Oleh karenanya ketiga komponen tersebut harus mampu saling mengisi dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan.

Diharapkan nantinya dapat dilaksanakan media sosialisasi baik bagi masyarakat, orangtua dan anak didik sebagai upaya penyamaan persepsi dan komitmen dalam pelaksanaan JBM kedepan.

Menurut Iswoyo program JBM sebagai upaya bersama dalam menggiatkan kembali pelaksanaan jam belajar masyarakat  di Kabupaten Sleman sekaligus menjadi media koordinasi dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam mempercepat pelaksanaan JBM agar dapat segera terlaksana di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

“Melalui pelaksanaan JBM ini saya berharap dapat semakin meningkatkan capaian dan pembangunan pada sektor pendidikan di Kabupaten Sleman.  Disamping itu saya berharap pelaksanaan JBM  pada akhirnya dapat menjadi gaya hidup positif yang diterapkan oleh masyarakat,” kata Iswoyo.

Sementara  Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora), Arif Haryono SH menyampaikan bahwa perintisan gerakan JBM telah dimulai sejak tahun 1999 dan berjalan mengalami pasang surut.

Tahun 2014 Dinas Dikpora Kabupaten Sleman melaksanakan program rintisan Dusun Percontohan JBM di setiap kecamatan dengan satu dusun percontohan hingga tahun 2016.

“Melalui rakor yang diikuti seluruh camat dak kades se Kabupaten Sleman ini diharapkan dapat mempercepat gerakan JBM agar terlaksana di setiap dusun di Kabupaten Sleman,” kata Arif.