Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI meminta masyarakat Sleman terutama yang tinggal di dekat sungai untuk terus meningkatkan kewaspadaannya pada musim hujan seperti sekarang ini. Karena bencana  banjir itu mendadak dan sulit diprediksi.

“Jangan sampai banjir yang terjadi di Magelang beberapa hari lalu dan menjebak 10 truk pasir  terjadi di Sleman,” kata Sri Purnomo, Selasa (1/11).

Karena itu menurut Sri Purnomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman  akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar hal serupa tidak terjadi di Sleman.‬

‪”Relawan-relawan  yang ada di atas kita minta siap setiap saat, sekolah tanggap bencana trus kita galakkan,” kata Sri Purnomo.

‪Selain itu juta terus menguatkan koordinasi antara bagian bawah dan bagian atas yang ada di lereng Merapi.‬

‪”Misalnya ketika ada hujan besar di bagian atas maka relawan dan petugas yang ada di atas harus cepat menginformasikan hingga ke bawah.‬

‪Dari banyaknya sungai yang berhulu ke Merapi dikatakan Sri Purnomo tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya semua harus diwaspadai.‬ Kabupaten Sleman sendiri sudah menetapkan siaga bencana banjir sejak tanggal 21 Oktober hingga 30 November mendatang.

Sementara sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi dari arah Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, hingga Barat Laut, meliputi Kali Woro, Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedog, Kali Krasak, Kali Bebeng, Kali Sat, Kali Lamat, Kali Senowo, Kali Kringsing, dan Kali Apu masih memiliki potensi terjadi banjir lahar hujan.‬

BPBD Kabupaten Sleman dan DIY telah memetakan titik rawan bencana lahar hujan di sekitar sungai Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Sleman.‬

Ada 76 dusun yang masuk peta rawan bencana banjir lahar. Dusun-dusun tersebut berada di sepanjang sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Seperti Sungai Boyong, Gendol, Opak dan Code. Sungai Boyong yang rawan banjir lahar hujan meliputi wilayah Kecamatan Pakem, sebagian Turi, Ngaglik, Mlati dan Depok. Sungai Gendol dan Opak rawan di Kecamatan Cangkringan, Ngemplak, Kalasan dan Prambanan.‬

Sleman – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sleman berjanji akan terus memberantas pungutan liar (pungli) di lingkungannya. Masyarakat diharapkan ikut memantau gerakan tersebut.‬

‪Kepala Kantor Kemenag Sleman, Zainal Abidin mengatakan, program pemberantasan pungli yang dicanangkan Presiden Jokowi wajib didukung semua pihak. Kemenag Sleman, kata Zainal, turut melakukan gerakan tersebut sesuai Perpres ‬

‪“Jangan sampai gerakan ini hangat di depan. Kami ingin berjalan istikhomah,” kata  Zainal, Selasa(1/11).

Diakui Zainal, selama ini belum ada laporan terkait praktek pungli di lingkungan Kemenag Sleman. Meski begitu Zainal tidak akan menutup mata jika terjadi atau ditemukan kasus tersebut. Menurutnya, ada beberapa instansi di lingkungan Kemenag yang rawan praktik pungli.‬

‪“Yang berhubungan langsung dengan urusan masyarakat seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan madrasah itu rawan terjadi praktik pungli,” kata Zainal.‬

‪Zainal berharap masyarakat ikut terlibat mengawasi masalah pungli itu. Dia menyontohkan, untuk meminta jasa penghulu jika dilakukan di luar kantor KUA masyarakat hanya diminta membayar Rp saja. “Kalau mempelai melakukan akad nikah di kantor KUA setempat, tidak ada biaya alias gratis,” tuturnya.‬

‪Sejak ditetapkannya tarif resmi untuk penghulu tersebut, jumlah mempelai yang melakukan akad nikah di KUA meningkat tajam. Kalau dulu 80 persen memanggil penghulu, sekarang perbandingannya 60 persen di KUA dan 40 persen di luar.

‪Terkait uang jasa penghulu di luar biaya resmi sebesar Rp
itu, Zainal menegaskan itu bagian dari gratifikasi. Dia berharap agar para penghulu tidak menerima gratifikasi tersebut.‬

‪“Tidak ada alasan bagi penghulu untuk menerima gratifikasi itu karena semua kebutuhannya sudah dipenuhi pemerintah. Kalau dulu masih abu-abu, sekarang sudah tegas itu pungli,” katanya.‬

‪Zainal juga berharap agar masyarakat juga mendukung gerakan tersebut dengan tidak memberikan uang jasa lain selain tarif resmi.‬ Masyarakat juga perlu diedukasi. Tidak perlu memberi jasa lainnya diluar tarif resmi.

“Lebih baik uang uang tersebut untuk sedekah yang lain,” katanya.

Sleman – SMPN 3 Kalasan dicanangkan sebagai sekolah ramah anak oleh Wakil Bupati Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun MKes, Senin (31/10). Pencanangan tersebut menambah deretan sekolah ramah anak di Kabupaten Sleman, dengan total keseluruhan berjumlah 39 sekolah.

“Melalui sekolah ramah anak, saya berharap dapat semakin mendekatkan terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak di Kabupaten Sleman,” kata Sri Muslimatun.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berkomitmen untuk mengembangkan sekolah ramah anak, sesuai dengan Peraturan Bupati No 19 Tahun 2016.

Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sementara Kepala Sekolah SMPN 3 Kalasan, Moh Tarom SPd menyampaikan bahwa ada dua hal yang mendasari perkembangan sekolah ramah anak, pertama adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan UU No. 23 tahun 2002 pasal 4.

Untuk membangun dan mengembangkan sekolah ramah anak diperlukan beberapa prinsip, antara lain  sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak hanya sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar.

“Dunia anak adalah bermain, dalam bermain itulah sesungguhnya anak melakukan proses belajar dan bekerja. Oleh karena itu sekolah merupakan tempat bermain yang memperkenalkan persaingan yang sehat dalam proses belajar,” jelasnya.

Acara yang merupakan kerjasama Pemkab Sleman dan PD BPR Bank Sleman, menurut Direktur PD BPR Bank  Sleman, Muh Sigit SE MSi merupakan program kegiatan sosial dalam rangka memajukan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sleman.

Dalam kesempatan tersebut PD Bank Sleman memberikan bantuan pembuatan sarana dan prasarana sekolah berupa gazebo sebagai tempat belajar dan berkumpul anak disaat jam istirahat, tempat cuci tangan, papan pengumuman dan taman.

“Tahun depan rencananya kami akan menambah lagi satu gazebo sesuai permintaan sekolah. Gazebo ini dirasa sangat berguna sebagai tempat berkumpul siswa saat istirahat sambil mengakses internet,” kata Sigit.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga masyarakat Sleman, melalui keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan program di berbagai bidang. Dengan program yang terintegrasi dan sinergis diharapkan upaya-upaya di bidang KB, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan dapat semakin meningkatkan capaian kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun angka kematian bayi dan kematian ibu serta derajat kesehatan masyarakat sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha keras untuk memberikan pemahaman bahwa kaum ibu, baik yang tergabung dalam PKK maupun ibu rumah tangga lainnya memiliki peran yang cukup dominan dalam peningkatan kualitas keluarga.

Wakil Bupati Sleman, Dra. H. Sri Muslimatun MKes mengungkapkan hal tersebut disela-sela  pencanangan Kegiatan PKK-KBKES di Kabupaten Sleman tahun 2016, Senin (31/10) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman.

Menurut Sri Muslimatun berdasarkan perhitungan kelahiran, kematian, kedatangan dan kepergian penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Sleman relatif rendah dimana dalam 2 tahun terakhir ini berada pada 1,21%.

“Kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB semakin tinggi. Pada tahun 2015 rata-rata jumlah jiwa dalam setiap keluarga yaitu 3,05 jiwa. Jumlah jiwa dalam setiap keluarga tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, oleh karena itu kita harus meningkatkan kerja keras, mengingat tantangan dalam mengendalikan jumlah penduduk di Sleman tidaklah ringan,” kata Sri Muslimatun.

Sri Muslimatun juga  mengajak semua pihak untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Kesadaran masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB semakin tinggi.

Sampai dengan tahun 2015 prevalensi KB dapat dipertahankan di atas 79%. Pada akhir tahun 2015 jumlah peserta KB aktif sebanyak peserta dengan jumlah peserta baru hingga Agustus 2016 sebanyak peserta dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat , dengan jumlah peserta KB baru pria hingga Agustus 2016 sebanyak 143 dan peserta KB baru wanita hingga Agustus 2016 sebanyak .

Sementara  Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Dra Hj Kustini Sri Purnomo menekankan kesatuan gerak PKK KB KES itu dimulai dari adanya ketahanan keluarga dan ketahanan keluarga ini  dimulai dari tingkatan keluarga kecil adanya ibu, ayah dan anak.

Untuk itu ibu-ibu PKK diharapkan langsung ke dusun-dusun, dasa wisma dalam menyampaikan pesan untuk mengurangi angka kematian anak dan ibu melahirkan. Sehingga harapannya anak yang lahir di Sleman dapat sehat begitu pula ibu yang melahirkan.

Dalam pencanangan PKK KB KES  juga disampaikan hadiah lomba Posyandu tingkat Kabupaten Sleman yakni untuk juara I  Desa Purwobinangun Pakem, Juara II desas  Banyuraden Gamping dan Juara III desa Madurejo Prambanan.

Sleman – Kapolres Sleman ,AKBP Burkan Rudy Satria SIK mengajak masyarakat memerangi peredaran miras ilegal.

“Saya harap bisa disampaikan ke keluarga dan masyarakat di sekitar, kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peredaran miras ilegal,” ungkap Burkan disela-sela Sarasehan Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri bersama Pemda Sleman di Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman, Minggu (30/10).

Pria asli Moyudan Sleman tersebut juga meminta Senkom untuk lebih aktif memanfaatkan sarana komunikasi yang dimiliki dalam menjaga kamtibmas di masyarakat.

“Mungkin kebersamaan teman-teman berawal dari hobi menggunakan HT. Dari semula hanya untuk membicarakan hal-hal enteng, bisa ditingkatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apalagi jaman sekarang HT tidak selangka dulu, ponsel android pun bisa dipasang aplikasi HT,” tutur Burkan.

Sementara Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes meminta Senkom untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki baik dalam hal wawasan maupun koordinasi internal dan eksternal organisasi.

“Sleman sebagai daerah tujuan pendidikan dan pariwisata, menuntut kita semua untuk senantiasa menjaga citra Sleman dan DIY yang nyaman dan kondusif. Terlebih lagi, bergulirnya roda kehidupan masyarakat kita, sangat tergantung dengan terciptanya suasana yang aman dan kondusif, jauh dari konflik dan maraknya kriminalitas,” tambah Sri Muslimatun.

Beberapa potensi ancaman kamtibmas yang terungkap dalam sarasehan tersebut antara lain penyalahgunaan Napza dan perdagangan miras ilegal, potensi kenakalan remaja yang cenderung melakukan tindak kriminal, serta kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana.

Sebagai LSM yang bergerak di bidang peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan kamtibmas, Senkom Mitra Polri memang juga terlibat dalam kedaruratan bencana.