Sleman – Penyelenggaraan workshop permukiman berbasis masyarakat dapat menjawab banyaknya pertanyaan warga mengenai prosedur pengajuan RTLH (Rumah Tidak Layah Huni), prioritas pembangunan dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Sleman dalam hal ini DPUP Kabupaten Sleman di wisma Aden I Kaliurang, Selasa (27/9).

Oleh karena itu, Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI berharap kepada para peserta workshop dapat menyampaikan ide, saran dan masukan terkait kendala dalam pembangunan permukiman sehat bagi masyarakat.

Diinformasikan pula oleh Sri Purnomo bahwa sejumlah kegiatan yang telah dikerjakan DPUP dalam upaya mewujudkan permukiman sehat diantaranya adalah penataan kawasan kumuh di 45 lokasi di Kabupaten Sleman, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejumlah 455 unit dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Program RTLH ini telah dilakukan sejak tahun 2010. Selama 5 tahun terakhir RTLH yang telah tertangani melalui dana APBD sejumlah unit sedangkan dari dana alokasi APBN sejumlah unit dan dana APBD Provinsi sejumlah 648 unit,” kata Sri Purnomo.

Sedangkan pada tahun 2016 telah dibangun 455 RTLH melalui dana APBN dan 419 dengan dana APBD.  Selain melalui alokasi dana APBN dan APBD, pembangunan RTLH juga dilakukan melalui Corporate Social Responsibilities (CSR).

“Keterlibatan perusahaan-perusahaan di Sleman dalam kegiatan CSR terus meningkat setiap tahunnya. Tahun ini telah terdata sejumlah perusahaan Sleman yang akan berkontribusi dalam pembangunan 12 unit RTLH diantaranya PT Pegadaian Sleman, PT TWC Borobudur-Prambanan-Boko, BPD DIY, Bank Sleman dan Alana Hotel,” jelas Sri Purnomo.

Berbagai upaya yang telah dilakukan bersama ini telah berhasil meningkatkan capaian ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2015 sebesar 97,96% meningkat 0,26% dibanding 2014. Tingginya antusiasme warga dalam program RTLH semakin meningkat setiap tahunnya.

Untuk itu, Pemkab Sleman telah menyusun skala prioritas pembangunan RTLH di Kabupaten Sleman. Tahun 2016, Kecamatan Gamping menjadi prioritas pembangunan RTLH melalui dana APBN sedangkan pada tahun 2017 mendatang giliran Kecamatan Seyegan yang menjadi prioritas pembangunan RTLH. Meski demikian, pembangunan RTLH dengan dana APBD telah diselenggarakan merata di 17 kecamatan untuk mengantisipasi tingginya usulan calon penerima RTLH.

“Untuk mengantisipasi tingginya usulan calon penerima RTLH, saya juga menghimbau kepada tokoh masyarakat untuk melakukan seleksi lebih ketat sebelum mengajukan usulan ke Pemkab Sleman. Dengan seleksi berjenjang akan lebih memudahkan verifikasi lapangan serta dapat menghindari terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat,” tuturnya.

Peserta dalam workshop tersebut Bank Sleman, BPD, PT TWC Borobudur-Prambanan-Boko, para Camat, Kepala Desa se Kabupaten Sleman. Pada kesempataan tersebut juga dilakukan penandatangan kesanggupan dan pemberian penghargaan oleh Bupati Sleman kepada CSR Bank Sleman, Bank BPD cabang Sleman dan PT TWC Borobudur-Prambanan-Boko.

Sleman – Sebanyak 502 orang jamaah haji Kloter 23 SOC, 24 SOC, dan 26 SOC asal Kabupaten Sleman kembali ke Tanah Air dan diterima jajaran Forkompimda Kabupaten Sleman di Masjid Agung Sleman Selasa (27/9).

Jumlah jamaah tersebut berkurang satu orang dari kloter 24 SOC atas nama Djumirah Karto Temon (81) jamaah asal Pogung Selatan, Kecamatan Mlati, Sleman yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Drs Hery Sutapa MM MSi menyampaikan  menyampaikan bahwa kloter 23 SOC dengan 116 jamaah haji menjadi kloter jamaah haji yang pertama kali tiba di Sleman pada pada pukul WIB.

Sedangkan kloter 24 SOC dengan 33 jamaah haji tiba pada WIB yang disusul 353 jamaah haji kloter 25 SOC yang tiba pada pukul WIB. Dan, untuk Kloter 27 SOC dan 29 SOC akan tiba di Sleman pada Rabu dan Kamis 28 dan 29 September.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta ketika menyambut  pemulangan haji  berharap setelah selesai menunaikan ibadah haji, para jamaah dengan predikat haji maupun hajjah yang disandang harus menunjukkan teladan bagi umat Islam disekitar lingkungan tempat tinggal.

“Selain itu saya berharap ibu atau bapak juga dituntut untuk semakin peduli dengan sesama umat lapisan bawah serta mau menolong orang-orang miskin. Salah satu tanda haji mabrur adalah bahwa hal itu nampak diakhirnya yakni jika ia pulang menjadi lebih baik dari sebelumnya,” jelas Haris.

Haris menambahkan bahwa menunaikan ibadah haji merupakan masa-masa  mendekatkan diri dan mengisi hari-hari dengan ibadah kepada Allah SWT. Ketaatan kepada Allah tersebut tidak hanya dilakukan saat ibu/bapak berada di Baitullah namun dilanjutkan setelah pulang ke tanah air dan di keluarga.

“Saya mengajak marilah kita bersama-sama tetap konsisten dalam ketaatan. Istiqamah dalam ketaatan merupakan kunci keberuntungan untuk hari akhir. Janganlah anda menjadi seperti orang-orang yang tidak pernah mengingat ketaatan kecuali hanya pada musim-musim tertentu, dan apabila musim itu telah berlalu, mereka kembali kepada kondisi sebelumnya,” tambah Haris.

Sleman – Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan budaya berupa Gelar Potensi Desa Budaya, Selasa (27/9). Sumartana selaku Sekertaris Desa Wedomartani menyampaikan  tujuan pelaksanaan gelar potensi Desa Budaya menitikberatkan pada pengenalan nilai-nilai kearifan adat dan budaya dalam daur kehidupan. 

Daur kehidupan yang dimaksud menurut Sumartana adalah prosesi dari awal manusia lahir hingga mati (daur kematian) sesuai adat di Desa Wedomartani. Kegiatan upacara daur hidup yang ditampilkan meliputi mitoni, mendhem ari-ari, brokohan, puputan, sepasaran, selapanan, tedhak siten, khitan, pernikahan, dan daur kematian menampilkan prosesi pemulasaran jenazah.

“Daur kehidupan dan daur kematian merupakan prosesi yang berkesinambungan dan kami kemas sesuai adat budaya di Desa Wedomartani agar generasi selanjutnya dapat melanjutkan tradisi yang sudah ada,” kata Sumartana.

Sumartana juga menjelaskan bahwa acara Gelar Potensi Desa Budaya tersebut merupakan acara dua tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY karena Desa Wedomartani salah satu Desa Budaya di DIY yang telah dikukuhkan sejak tahun 1995. “Gelar Potensi Desa Budaya yang kami selenggarakan selain sebagai upacara Merti Desa juga sekaligus menjadi kegiatan evaluasi tahunan Desa Budaya dari Dinas Pariwisata DIY,” jelas Sumartana.

Dalam gelar budaya tersebut ditampilkan seluruh kegiatan adat budaya yang masih dijalankan warga Wedomartani seperti upacara adat kemasyarakatan meliputi bersih dusun, nyadran, wiwit. Berbagai kesenian juga ditampilkan dalam acara tersebut seperti jathilan, badui, gejog lesung, dan hadroh.

Sumartana menambahkan bahwa Desa Wedomartani mengembangkan kebudayaannya secara selektif dengan pendekatan sosial budaya. Ditambahkan budaya masyarakat Desa Wedomartani dikembangkan dalam bentuk gotong-royong yang merupakan ciri khas masyarakat pedesaan.

”Dengan sistem gotong royong ini dapat memenuhi kebutuhan baik individu maupun kepentingan umum seperti ketika salah satu warga yang mempunyai hajad maka warga lain akan datang untuk membantu. Dalam kepentingan umum seperti perbaikan fasilitas umum yang dikerjakan secara kerja bakti,” jelas Sumartana.

Sleman – Ancaman bencana letusan gunung Merapi terus diwaspadai dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana baik bagi para warga, khususnya anak sekolah serta prasarana fisik lainnya. 

Seperti halnya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dengan melakukan sosialisasi penerapan sister school yang dilaksanakan, Selasa (27/9) di Hotel Prima dengan peserta 50 orang dari SKPD terkait, sekolah, dunia usaha serta pemangku kepentingan.

Dikatakan  Kunto Riyadi, Pj Pelaksana tugas BPBD Sleman kegiatan ini merupakan upaya  menyiapkan personil dalam penerapan Sister School yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi sosialisasi di 4 sekolah sebagai sasaran yakni SD Tarakanita Ngembesan Turi dengan sekolah persaudaraannya SMP Alosius Turi, serta SD Pandanpuro II dengan sekolah persaudaraannya SD Muh Pakem.

Selanjutnya juga akan diteruskan dengan gladi lapang di 4 sekolah sasaran. Kegiatan ini dilakukan agar sekolah yang masuk dalam KRB III bila suatu saat terjadi bencana tidak terganggu dalam belajar mengajarnya serta sekolah sasaran siap menerima siswa yang terkena dampak erupsi Merapi.

Hal ini juga diungkapkan  Jazim Sumirat SH yang mewakili Bupati Sleman disela-sela membuka sosialisasi, bahwa Kabupaten Sleman merupakan satu dari 136 kota yang memiliki indeks resiko bencana tinggi. Menyadari hal ini, Pemkab Sleman berupaya melakukan langkah mitigasi bencana.

Tidak hanya meminimalisir jumlah korban namun juga memastikan proses belajar mengajar tidak terhambat akibat terjadinya bencana. Berlatarbelakang hal tersebut, Pemkab Sleman melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dengan mengembangkan sister school atau sekolah penyangga.

Melalui kegiatan ini sekolah terdampak dipersaudarakan melalui pembuatan MOU persaudaraan dengan sekolah penyangga yang berada di wilayah yang relatif aman. Dengan demikian, saat terjadi kondisi darurat dimana tidak memungkinkan dilaksanakannya proses belajar mengajar maka untuk menjamin tetap terlaksananya kegiatan belajar, seluruh komponen sekolah yang terdampak bencana akan dipindahkan ke sekolah penyangga.

“Sosialisasi ini menjadi langkah pertama, sarana menyiapkan kesiapsiagaan komponen sekolah dalam menghadapi kemungkinan kondisi kedaruratan,” kata Jazim.

Melalui sosialisasi lanjutnya, diharapkan akan semakin memantapkan langkah dan upaya dalam melakukan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sleman. Dengan berbekal pengetahuan yang memadai dalam menghadapi bencana maka akan dapat bertindak tepat dan efisien. Sampai saat ini di Sleman telah terbentuk 20 sister school, 8 sekolah siaga bencana dan 39 organisasi relawan dengan jumlah relawan 1512 orang.

Selain itu juga telah memetakan potensi kerawanan bencana, serta pemasangan early warning system. Hingga Februari 2016 BPBD Sleman bekerjasama dengan Dishubkominfo dan warga masyarakat telah mengelola sejumlah 88 EWS banjir lahar dingin, 4 EWS awan panas, 3 EWS tanah longsor dan 1 EWS curah hujan.
Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, diharapkan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun korban materiil saat terjadinya bencana.

Sleman – Untuk menertibkan siswa yang bolos sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam hal ini Dinas Pendidilkan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) melakukan sweeping siswa. Sweeping yang dilakukan Senin (26/9) melibatkan Disdikpora sebagai leadeng sektor, Polres Sleman, BNNK Sleman, Satpol PP, juga bagian Humas. 

“Sweeping terbagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok I dengan wilayah sasaran Kecamatan Kalasan, Prambanan dan Berbah, sedang kelompok II dengan sasaran Kecamatan Ngaglik, Ngemplak dan Cangkringan, dan kelompok III dengan lokasi Kecamataan Tempel, Turi dan Pakem,” kata Dra Sri Winarti, Kabag Humas Sleman, Senin (26/9).

Menurut Sri Winarti, dari tiga kelompok tersebut dengan menyusuri lokasi yang disinyalir sebagai tempat nongkrong siswa yang bolos ternyata tidak dijumpai. Hanya saja saat kelompok II dengan menyusuri lokasi sekitar stadion Maguwoharjo, monumen plataran, Obyek wisata Blue Legoon di wilayah Kecamatan Ngemplak juga tidak menjumpai siswa yang bolos sekolah.

Setelah menyusuri beberapa tempat tersebut, di toko kelontong di utara RM Morolejar tim sweeping menjumpai dua siswa sebuah SMK  swasta di Pakem sedang berada di toko tersebut dengan alasan sudah pamit, tetapi saat ditanyakan surat izinnya tidak dapat menunjukkan.

Saat itu juga tim memberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dengan membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Sekolah dan Orangtua, dan nantinya harus diserahkan ke kantor Disdikpora Sleman.

Sedangkan tim I mendapati 4 anak usia sekolah yang kedapatan mengkomsumsi minuman keras, karena tidak memakai identitas sekolah dan mengaku bukan pelajar maka penanganannya diambil alih oleh Polsek Prambanan.

Sementara kelompok III mendapati 6 siswa , 5 diantaranya dari sebuah SMA Swasta di Pakem berada diluar pada jam sekolah dan telah diberi peringatan, sedang 1 siswa dari sebuah MAN di wilayah Sleman utara kedapatan membawa obat  ( kemungkinan obat terlarang) karena didapat secara illegal.