Sleman – Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman belum mencapai titik final meskipun sudah ada gambaran akan ada sekitar 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).‬

‪Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno mengatakan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Sleman sampai saat ini belum mencapai final. Jajaran eksekutif dan legislatif terus mengadakan pembahasan.

“Saat ini proses masuk tahap pembahasan bersama pansus DPRD Kabupaten Sleman, dan ditargetkan selesai akhir bulan Agustus. Diharapkan pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru bisa berjalan mulai awal Januari 2017,” kata Iswoyo dalam diskusi dengan Paguyuban Wartawan Peliput Sleman (PWPS) tentang penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kampung Flori Pangukan, Tridadi, Sleman, Selasa (23/8).

Menurut Iswoyo, sesuai rancangan, jumlah OPD masih sama yakni 47 hanya saja sekarang tidak ada kantor atau setara eselon tiga.

“Personel sudah disiapkan. Kami upayakan tidak sampai terjadi degradasi karena sebenarnya OPD di Sleman sudah ramping, dan dengan grand desain PP Nomer 18 Tahun 2016 justru berpotensi mekar,” kata Iswoyo Hadiwarno yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman.

Penyesuaian SOTK ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan PP Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kebijakan itu berlaku secara nasional dengan jadwal penyelesaian yang ditetapkan oleh pusat selambatnya pada 31 Agustus 2016.

Iswoyo menambahkan, pola pendekatan dalam penyusunan rancangan kali ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang lebih mengedepankan fungsi OPD. Dalam aturan yang baru, pembentukan SOTK ditekankan pada pendekatan secara urusan.

Dicontohkan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial  yang dipisah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial setelah mempertimbangkan faktor urusan. Dinas lain yang dipecah adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sementara Dinas Pasar dilebur ke dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Satuan kerja lain yang dihilangkan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral karena kewenangannya diambil alih Pemerintah Provinsi.

“Dalam penyusunan SOTK ini, kami tidak sekedar melaksanakan PP tapi didasarkan pertimbangan ketepatan ukuran dan sasaran. Jangan sampai justru menghambat layanan publik,” katanya.

Untuk gedung dan sarana penunjang OPD yang akan dibentuk, Iswoyo menjelaskan sementara menggunakan fasilitas yang sudah ada. Soal anggaran pegawai maupun kegiatan baru akan dihitung setelah ada penetapan SOTK.

Dari informasi yang dihimpun sejumlah dinas mengalami perubahan. Perubahan dilakukan mulai dari pemecahan kelembagaan, penghapusan hingga penurunan status.‬

‪Beberapa SOTK yang mengalami pemisahan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipisah menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pecah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A. Sedangkan koperasi dan usaha kecil menengag (UKM) menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menangan dengan tipe C.‬

‪Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan (DPUP) pecah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tipe B. Sedangkan urusan pemukiman dan kawasan akan menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan tipe B.‬

‪Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dipisah menjadi Dinas Sosial serta Dinas Ketenagakerjaan, kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang dipecah menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informatika.‬

‪Sedangkan penghapusan kebidangan terjadi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan akan berubah nama menjadi Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, untuk sejumlah instansi kantor dan badan berubah menjadi dinas, seperti Dinas Lingkungan Hidup yang dulunya Badan Lingkungan Hidup. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Midal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

‪Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masarakat dan Pemberdayaan Perempuan naik menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara itu Kantor Arsip Daerah serta Kantor Perpustakaan Daerah disatukan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

‪Dinas Keuangan dan Aset Daerah kini turun statusnya menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah sementara Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Sleman – Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes mengatakan Merti Desa memiliki makna sebagai ungkapan dan perwujudan rasa syukur epada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan rizki-Nya.

Selain itu merti desa juga merupakan bagian dari pelestarian budaya sekaligus sebagai wahana mengangkat potensi lokal yang dimiliki. Hal ini mengingat saat ini gempuran masuknya budaya asing begitu kuatnya terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi.

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan upaya bersama untuk melestarikan budaya yang kita miliki agar tidak tergerus oleh masuknya budaya yang tidak sesuai dengan jati diri masyarakat.

“Selain pelestarian budaya, kegiatan merti desa bagus karena juga didukung dengan adanya Gelar Potensi Desa sebagai ajang untuk mengangkat potensi produk-produk lokal. Sehingga masyarakat akan lebih mencintai produk lokal,” ketika membuka Merti Desa Sidoagung di Lapangan Ahmad Yaini Sidoagung Godean, Selasa (23/8).

Sementara Kepala Desa Sidoagung, Edy Utomo mengatakan  merti desa dilaksanakan selama sepekan, dengan berbagai kegiatan diantaranya senam massal, pawai ta aruf TPA se Desa Sidoagung, pentas seni, band tari-tarian, hadroh, ketoprak, kirab budaya dan lainnya, serta diakhiri dengan pagelaran  wayang kulit Dhalang Ki Seno Nugroho pada hari Senin, 29 Agustus 2016.

Selain itu juga digelar gelar potensi Desa Sidoagung yang dikuti sekitar 50 peserta dari KWT, kelompok tani, pengrajin dan aneka produk lokal Sidoagung. Setelah pembukaan merti desa dilaksanakan festival anak sholeh yang diikuti 14 TPA  se desa Sidoagung, dengan lomba yang dipertandingkan mewarnai, menggambar dan kaligrafi aksara Jawa, lomba adzan dan pidato bahasa Jawa, lomba lagu dolanan anak Islam.

Menurut  Edy Utomo hari Kamis, 25 Agustus juga akan dilaksanakan pengajian akbar oleh Cak Nun dan Kyai Kanjeng dan Sabtu malam juga ada orbrolan angkring TVRI Jogja.

Sleman – Menjelang Hari Raya Idul Adha transaksi hewan kurban di pasar hewan di Sleman seperti Pasar Hewan Ambarketawang, Gamping dan Pasar Hewan Ngemplak mulai menunjukkan peningkatan sejak beberapa hari terakhir.‬

Setelah Lebaran pasar hewan Gamping terutama saat pasaran Pahing dan pasar hewan Ngemplak saat pasaran Wage mulai meningkat pengunjungnya. Transaksi penjualan juga sudah mulai meningkat meski masih ada yang hanya melihat-lihat harga sapi.

“Saat ini transaksi pedagang dan pembeli sapi di Pasar Hewan Ambarketawang Gamping mulai meningkat dari hari-hari pasaran Paing  biasanya,” kata Kepala UPT Pasar Hewan Ambarkertawang Gamping, Rudi Suryanto di Sleman, Senin (22/8).‬

‪Rudi mengatakan peningkatan jual beli sapi kurban itu mulai terjadi sejak awal Agustus.‬

‪”Baik jumlah sapi masuk, maupun yang ke luar karena laku terjual, mulai meningkat. Termasuk juga harga jual sapi juga merambat naik,” katanya.‬

Rudi mengatakan berdasarkan data yang diperoleh per Senin (15/8), sejak awal Agustus, rata-rata sapi yang masuk ke pasar hewan 437 ekor setiap pasaran Paing.‬

‪”Pada bulan-bulan biasa hanya sekitar 350 ekor sapi saja yang masuk,” katanya.‬

‪Rudi mengatakan sapi-sapi tersebut didatangkan dari DIY dan Jawa Tengah, seperti Klaten, Magelang, Purworejo, maupun Kebumen.‬

“Sapi yang berhasil dijual ke pasar juga meningkat dari hari-hari biasa hanya 150 sampai 200 ekor, menjadi 240 ekor. Begitupun harga sapi naik sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, dari biasanya hanya Rp17 juta sampai Rp 19 juta,” katanya.‬

‪Rudi menambahkan diperkirakan kenaikan harga masih akan terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan. ‬‪Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, puncak transaksi hewan kurban di Pasar Hewan Ambarketawang Gamping biasa berlangsung pada hari terakhir Paing, sebelum Idul Adha.‬

‪”Kalau sudah lewat dari Idul Adha, harganya akan turun. Karena biasanya masyarakat yang ingin kurban beli hewan dari jauh-jauh hari,” katanya.‬

Jenis sapi yang paling banyak dicari saat ini adalah limosin, simetal, crossing, dan sapi jawa. Sementara Sarno salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngemplak membenarkan sejak sehabis Lebaran harga sapi sudah mulai naik. Dan kenaikannya antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

“Biasanya pas pasaran terakhir menjelang Idul Adha harga sapi mencapai tinggi-tingginya,” tutur Sarno.

Sleman – Bupati Sleman, Drs Sri Purnomo MSI menyatakan keamanan merupakan faktor penting untuk mewujudkan pariwisata yang kondusif.‬

‪”Keamanan penting, contohnya ketika Bali dibom maka perekonomian Bali yang bertumpu pada pariwisata menjadi lumpuh. Ini menjadi bukti bahwa keamanan adalah faktor dominan dalam pariwisata,” kata Sri Purnomo, kemarin.‬

‪Menurut Sri Purnomo, kejadian perusakan warung di wilayah Kecamatan Pakem yang merupakan daerah wisata, pada awal Ramadan lalu menjadi pelajaran bagi masyarakat Pakem.‬

‪”Kondisi keamanan wilayah perlu mendapat perhatian serius apalagi Pakem yang berada di lereng Gunung Merapi merupakan daerah wisata. Bagi masyarakat Pakem menjaga situasi pariwisata agar kondusif ini penting karena struktur ekonomi masyarakatnya banyak didukung oleh usaha pariwisata,” katanya.‬

‪Sri Purnomo menambahkan  dalam struktur perekonomian, kondisi Kecamatan Pakem didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan persentase 45,51 persen.‬

‪”Diharapkan angka tersebut semakin meningkat di masa yang akan datang, pengelolaan pariwisata agar terus ditingkatkan dengan semakin memperbaiki pelayanan kepada wisatawan namun dengan tetap memegang etika dan ajaran agama. Selain itu masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungannya. Kebersihan lingkungan ini juga penting untuk menciptakan kondisi yang nyaman bagi wisatawan,” katanya.‬

‪Sri Purnomo mengatakan pengembangan pariwisata masih terbuka luas karena semakin digali akan semakin bagus.‬

“Pengembangan pariwisata juga berpotensi untuk mendukung pelestarian lingkungan, salah satunya pengembangan desa wisata yang memanfaatkan potensi alam yang ada sebagai daya tarik. Dan desa wisata saat ini semakin banyak diminati orang-orang kota yang ingin merasakan kehidupan di desa yang dekat dengan alam,” tambah Sri Purnomo.

Sementara ‪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman akan melakukan klasifikasi ulang terhadap sejumlah desa wisata yang ada di wilayah Sleman.‬

‪”Klasifikasi ini untuk mengetahui lebih dalam perkembangan desa wisata di Kabupaten Sleman,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Sleman, Dra Shafitri Nurmala Dewi.‬

‪Menurut Evi panggilan Shafitri, klasifikasi terhadap keberadaan desa wisata Slemn terakhir kali dilakukan pada 2013.‬

“Dari klasifikasi itu, bisa terlihat perkembangan desa wisata setelah beberapa tahun berjalan. Kami akan mengategorikan desa wisata meliputi tumbuh, berkembang dan mandiri,” katanya.‬

‪Evi menambahkan, dari data saat ini, terdapat 18 desa wisata berstatus tumbuh, delapan desa wisata berkembang dan sembilan desa wisata mandiri. Dari jumlah tersebut masing-masing memiliki tema tersendiri seperti desa wisata bertema alam, budaya dan kreatif.‬

‪”Tahun ini ditargetkan ada penambakan minimal dua desa wisata yang berkembang menjadi mandiri,” katanya.‬

Evi mengatakan, sebenarnya ada sekitar 38 desa wisata yang sudah masuk daftar klasifikasi. Namun beberapa diantaranya ada yang belum mau  bergabung dengan forum komunikasi desa wisata.

Sleman – Keberadaan forum desa tangguh bencana diharapkan mampu mensosialisasikan dan lebih mengenalkan mengenai pentingnya mitigasi bencana kepada masyarakat, serta mampu menjadi motivator dan penggerak masyarakat Sleman dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pengurangan resiko bencana.

Hal tersebut disampaikan Asekda Bidang Pembangunan, Dra Suyamsih MPdi saat pengukuhan forum Desa Tangguh Bencana dan gladi lapang penanggulangan bencana erupsi Merapi di Balai Desa Trimulyo Sleman, Sabtu (20/8).

Disampaikan Suyamsih bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang diberi anugerah Tuhan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Namun, di balik itu, dari komposisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Sleman menyimpan potensi bencana baik akibat faktor alam maupun non alam.

Untuk itu, formulasi yang tepat dalam menghadapi kondisi wilayah tersebut adalah dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dalam mitigasi bencana baik bagi wilayah terdampak maupun bagi wilayah penyangga.

Diharapkan melalui pembentukan desa tangguh bencana di wilayah Kabupaten Sleman dapat menjadi upaya penguatan kelembagaan masyarakat yang mengantarkan seluruh masyarakat Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mitigasi bencana. Mengingat masyarakat merupakan subyek, obyek, sekaligus sumber pokok dalam usaha pengurangan resiko bencana.

Upaya pemenuhan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana menjadi poin penting dan tidak terpisahkan bagi keberhasilan upaya mitigasi bencana secara keseluruhan. Pemerintah tidak dapat sukses mewujudkan upaya tersebut jika tidak didukung oleh masyarakat dan tim relawan.

Agar mitigasi bencana dapat memberi manfaat secara optimal, maka mitigasi harus mengadopsi dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terproyeksi dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Hal inilah yang diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui keberadaan Desa Trimulyo, Sleman yang merupakan desa penyangga bagi Desa Girikerto, Turi.

Desa penyangga memiliki peran yang sangat penting dalam mitigasi bencana mengingat keberadaannya menjadi tempat menampung pengungsi erupsi Gunung Merapi dari desa terdampak.

“Pelaksanaan gladi lapang tersebut  merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan kesiapsiagaan dan keterampilan warga masyarakat desa Trimulyo sebagai desa penyangga dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tambah Suyamsih.

Diharapkan dengan adanya gladi lapang tersebut seluruh masyarakat Desa Trimulyo memiliki kemampuan dan kesiapan dalam penanganan terhadap pengungsian seperti mempersiapkan tempat, penerangan, logistik, barak dan lainnya, sehingga warga tertangani dengan baik hingga merasa aman dan nyaman.

Gladi lapang ini menjadi sarana yang efektif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mensikapi kondisi darurat. Dengan bekal tersebut, diharapkan seluruh warga masyarakat menjadi paham langkah-langkah yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada kondisi bencana.

Oleh karena itu, diharapkan seluruh masyarakat yang hadir dan terlibat dalam kegiatan gladi lapang tersebut dapat benar-benar mengikuti setiap rangkaian gladi lapang dengan sungguh-sungguh. Disamping itu, diharapkan pula melalui gladi lapang tersebut  pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan mitigasi bencana semakin meningkat, serta semakin siap dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Dalam gladi lapang tersebut digambarkan terjadi erupsi Merapi hingga masyarakat 6 dusun dari Desa Girikerto Turi harus mengungsi, dan sebagai desa penyangga adalaah Desa Trimulyo Sleman. Akibat erupsi merapi tersebut terjadi banyak korban, terutama sesak napas dan beberapa mengalami luka baik berat maupun ringan, hingga harus dirujuk ke Rumah sakit.

Sementara itu plt BPBD Sleman Ir. Kunto Riyadi menyampaikan  bahwa gladi lapang tersebut bertujuan agar masyarakat lebih siap daan paham apa yang harus dilakukan bila terjadi bencana erupsi merapi, meskipun itu tidak diharapkan. Namun demikian kalau masyarakat sudah siap dan tahu apa yang harus dilakukan, bisa miminimalisir korban.