Sleman – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Sleman terus membekali masyarakat di kawasan perbukitan Kecamatan Prambanan dengan kemampuan dalam mitigasi bencana tanah longsor.‬

‪”Sejumlah titik di kawasan perbukitan Prambanan berpotensi terjadi bencana longsor, terutama di Desa Madurejo, Desa Wukirharjo dan Desa Sumberharjo. Ketiga lokasi yang berbukit-bukit tersebut rawan terjadinya longsor,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman,  Ir Kunto Riyadi, kemarin.

‪Menurut Kunto, melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor, masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam melakukan mitigasi bencana terutama bencana tanah longsor, bagi warga Desa yang rawan bencana tanah longsor.

‪”Pengenalan mitigasi bencana ini kami lakukan melalui gladi lapangan penanggulangan bencana longsor di tiga Desa di Kecamatan Prambanan tersebut.

Dalam waktu satu minggu lalu telah dilakukan gladi lapang penanggulangan bencana longsor di desa Wukirharjo, Madurejo dan Sumberharjo.

“Gladi lapang merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan kesiapsiagaan. Dengan kegiatan ini, diharapkan jatuhnya korban jiwa dapat diantisipasi. Masyarakat telah maengetahui tindakan apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat,” kata Kunto.‬

‪Ia mengatakan, dengan bekal yang sudah dimiliki seluruh warga masyarakat tidak akan panik bila terjadi bencana.‬

‪”Saat bencana terjadi, masyarakat sudah mengetahui kemana harus menyelamatkan diri. Apalagi sejumlah titik di kawasan Pramaban memang memiliki potensi longsor cukup besar,” katanya.‬

‪Kunto mengatakan, tidak hanya masyarakat dan BPBD, penanganan bencana juga melibatkan instasi seperti kepolisian. Sebab dalam situasi yang hiruk pikuk kerap kali dijadikan sasaran pencurian.‬

‪”Selain pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana, mesyarakat desa juga punya kapasitas dalam membantu menanggulangi bencana,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, gladi lapang menjadi momen startegis bagi masyarakat Sleman untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat, terkait bencana longsor.‬

‪”Di kawasan rawan bencana, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan tersebut dapat bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi jatuhnya korban jiwa,” tambah Kunto.

Sementara gladi lapang yang berlangsung di Desa Sumberhajo Prambanan, Jumat (5/8) lalu menggambarkan bencana tanah longsor yang terjadi di lereng bukit Desa Sumberharjo mengakibatkan beberpa orang mengalami luka berat dan ringan, bahkan satu orang yang mengalami patah tulang kaki dan harus dirujuk ke RSUD Prambanan.

Kejadian tersebut akibat hujan yang terus menerus mengguyur Desa Sumberharjo Prambanan Jumat (5/8). Atas kejadian tersebut beberapa orang terpaksa diungsikan ke Barak pengungsian desa setempat yang jaraknya memaang tidak terlalu jauh hanya disekitar Rumah Dome.

Namun demikian karena jalan menuju titik lokasi longsor   hanya jalan setapak mengakibatkan evakuasi mengalami kelambataan meskipun sudah menurunkan beberapa armada baik dari RSUD Prambanan, Puskesmas Prambanan, BPBD Sleman dan relawan.

Setelah semua berhasil dievakuasi berdasarkan data korban luka berat baik berupa patah kaki , patah tulang  sebanyak 5 orang, luka ringan 7 orang semuanya sudah mendapat penanganan oleh tim kesehatan. Para korban tersebut diakibatkan terkena tanah longsong tertimbun bebatuan dan tanah. Dan ada yang tertimpa pohon tumbang. Sementara rumah yang kena pohon tumbang sebanyak 5 rumah dengan kondisi rusak sedang dan ringan.

Disamping itu ditengah hiruk pikuknya masyarakat yang menyelamatkan diri masih saja dijumpai  penjahat yang memanfaatkan situasi untuk mencuri, namun berkat kesigapan aparat dan masyarakat pencuri tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Prambanan untuk diproses lebih lanjut.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala pelaksana BPBD DIY Drs Krido Suprayitno SE MSiMuspika kecamatan Prambanan dan masyarakat setempat.

Sleman – Jumlah koperasi non aktif di wilayah Kabupaten Sleman cukup banyak. Data terakhir di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) mencatat sebanyak 48 koperasi berstatus tidak aktif. Menyikapi persoalan ini, instansi terkait akan mengambil langkah fasilitasi.

“Kami akan upayakan lewat fasilitasi karena yang berhak membubarkan koperasi adalah anggotanya sendiri,” kata Kepala Disperindagkop Sleman, Drs Pustopo di Sleman, Minggu (7/8).

Namun, lanjut Pustopo, tidak serta-merta pihaknya mendorong koperasi yang tidak aktif agar dibubarkan. Pihak dinas akan terlebih dulu berupaya mencari pengurus koperasi bersangkutan.

Meski diakui itu bukan hal mudah mengingat sebagian dari koperasi itu sudah lama tidak aktif sehingga kesulitan mencari alamat. Jika masih bisa ditelusuri, dinas akan mengundang perwakilan pengurus untuk diajak berdiskusi.

Apabila memungkinkan, pengurus akan didorong untuk mengaktifkan kembali kegiatan. Sebaliknya jika dirasa sudah tidak mampu, disarankan agar koperasi tersebut dibubarkan.

“Kami akan berusaha dulu melacak keberadaan pengurus. Kalau memang tidak bisa, ya akan didorong untuk membubarkan diri,” katanya.

Saat ini di Sleman terdapat 646 koperasi yang telah berbadan hukum. Sekitar 90 persen diantaranya masih dinyatakan aktif. Pustopo menjelaskan ada beberapa indikator suatu koperasi dinilai aktif antara lain rutin menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT), dan membuat laporan keuangan.

Adapun hal yang menjadikan koperasi tidak aktif, utamanya karena dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Pengaruh dari luar semisal karena adanya peniadaan suatu instansi semisal kantor penerangan.

Sementara itu, faktor internal biasanya disebabkan karena ketidaksinkronan antara pengurus dan anggota, atau pengelolaan yang tidak transparan sehingga berpotensi timbul masalah hukum. Menghadapi persoalan semacam ini, pihaknya siap memfasilitasi hingga ke ranah hukum.

“Semisal ada kasus uang dibawa lari pengurus, kami siap membantu mendampingi bahkan jika perlu lewat jalur pengadilan,” tandasnya.

Sleman – Kabupaten Sleman ditunjuk oleh pemerintah pusat sesuai dengan rekomendasi dari  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pilot project penerapan Sistem Aplikasi dan Integrasi Logistik Pangan di Indonesia. Sistem aplikasi ini merupakan inisiasi dari Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) bekerjasama dengan PT. Telkom. 

“Penerapan sistem aplikasi data tunggal pertanian tersebut dilatarbelakangi pada fakta dimana data produksi pangan masih berbeda – beda antara Kementrian Pertanian, Perdangangan, dan BPS”, kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pangan KEIN, Benny Pasaribu dalam sambutannya di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Jumat (5/8).

Ke depan, sistem aplikasi tersebut akan dijalankan oleh masing-masing badan usaha milik desa (BUMDes), maka pemerintah dapat mengetahui kondisi pangan di daerah, tambahnya.

Sedangkan Direktur Enterprise dan Bussiness PT Telkom Indonesia Muhammad Awaluddin menyampaikan, untuk menyukseskan sistem tersebut, pihaknya telah menyiapkan jaringan internet bagi 86 desa di Sleman. Jaringan yang disiapkan, diharapkan dapat mengakomodasi data kelompok tani yang akan dijadikan responden.

Adapun survei ke petani-petani dalam tahap uji coba ini, akan dilaksanakan mulai 8-26 Agustus mendatang. Masing-masing surveyor akan melakukan pendataan produk pangan, luas lahan, kemilikan lahan dan ternak. Tujuan akhirnya, pilot project tersebut akan diaplikasi seluruh desa di Indonesia.

Selain itu, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan pemerintah Kabupaten Sleman siap mendukung program pemerintah pusat, program tersebut sesuai dengan visi dan misi Sleman Smart Regency.

Sleman – Dinas Hubkominfo Kabupaten Sleman bekerjasama dengan PT. Pilar Cipta Solusi Integratika menggelar Forum Sosialisasi dan Penjelasan Pengisian Kuisioner Penyusunan Rencana Induk dan Blueprint E-Goverment di Lantai 3 Ruang Setda B Kabupaten Sleman, Jumat (5/8).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Hubkominfo, Drs. Agoes Soesilo Endiarto, menyampaikan pengisian kuisioner merupakan pemetaaan infrastruktur pendukung yang ada sebagai langkah awal menuju Sleman Smart Regency.

Agoes juga mengharapkan keterbukaan informasi dari setiap SKPD guna melengkapi kuisioner yang akan digunakan sebagai pemetaan infratrusktur di wilayah Kabupaten Sleman.

Pemetaan dimaksudkan dengan mempermudah langkah selanjutnya demi terwujudnya Sleman Smart Regency. Kuisioner meliputi infrastruktur komputer baik hardware maupun software, skill sumberdaya manusia, dan satuan kerja di SKPD masing masing.

Forum tersebut merupakan lanjutan dari forum sebelumnya yang digelar di Hotel Prima pada Kamis (28/7). Forum diikuti oleh SKPD se – Kabupaten Sleman.***

Sleman – Posko SAR Kaliurang Pakem Kabupaten Sleman menghimbau pelaku jip wisata “Lava Tour” Merapi agar meningkatkan kewaspadaan dan lebih berhati-hati ketika membawa penumpang.‬

‪”Jalur ‘Lava Tour’ Merapi medannya cukup berat, serta melewati arus Sungai Kuning, sangat berisiko di musim kemarau basah ini. Selain itu, trek di jalannya kan juga bukan aspal. Jadi harus perlu hati-hati,” kata Komandan Pos SAR Kaliurang Kiswanta, di Sleman, Jumat (5/8).‬

‪Menurut Kiswanto, di kawasan lereng Gunung Merapi, akhir-akhir ini hujan masih sering terjadi. Meski tidak lagi ada ancaman banjir lahar, namun arus air di sungai bisa cukup deras.‬

‪”Hujan kabut tebal masih sering terjadi. Sementara ini memang masih aman-aman saja,” katanya.‬

‪Salah satu pelaku jip wisata “Lava Tour” Merapi Dwi Antoro mengatakan keselamatan penumpang sudah menjadi prioritas para penyedia jasa jip wisata.‬

‪”Tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan dengan menaikkan wisatawan sebanyak mungkin, namun kami lebih mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan wisatawan,” katanya. ‬

‪Ia mengatakan Sungai Kuning saat ini memang menjadi salah satu inovasi pengelola sewa Jip untuk lebih menarik pengunjung. Ketika wisatawan diajak melintasi jalur Sungai Kuning juga dipastikan cuaca sedang baik.‬

‪”Tidak semua wisatawan yang suka basah-basahan, kami hanya menawarkan bagi wisatawan yang ingin tantangan susur sungai,” katanya.‬

‪Menurut dia, selain memperhitungkan cuaca, juga kendaraan harus selalu dicek kondisinya. Karena mobil Jip yang digunakan mayoritas umurnya sudah cukup tua, dari mulai 1940-an hingga 1980-an.‬

‪”Mobil jip tipe Jimny dan Willys yang paling tua ya ada yang 1940-an. Jadi harus setiap hari dilakukan pengecekan. Utamanya air radiator, rem dan oli,” kata Dwi.‬

‪Dwi mengatakan ketika mobil jip ada yang mengalami kerusakan, maka harus diperbaiki sampai sempurna dulu.‬

‪”Mobil jip yang digunakan juga tidak boleh digunakan terlebih dahulu. Setelah aman, baru diregistrasi kembali oleh komunitas untuk bisa mengambil penumpang,” katanya.‬

‪Dwi menambahkan untuk wisatawan yang memakai jasa jip wisata “Lava Tour” Merapi, saat hari biasa dan bukan liburan seperti ini pun tidak tentu.‬

“Tapi selalu ada, sehari bisa tiga sampai empat kali disewa,” katanya.