Sleman – Selama ini masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan, baik di jembatan, tepi jalan bahkan mereka membuang sampah di sungai. Mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut melanggar aturan/Perda yang bisa menjerat mereka berupa pidana maupun perdata.

Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan yang tidak baik tersebut memang bukan perkara mudah, semua tergantung dari beberapa unsur, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Tentunya masyarakat sudah paham apa yang mereka lakukan dengan membuang sampah sembarangan adalah melanggar hukum dengan berbagai konsekuensi yang harus mereka tanggung, apabila mereka terjaring atau tertangkap basah membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya.

Seperti yang baru saja dilakukan Pemkab Sleman dalam hal ini  tim gabungan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman, Satpol PP Sleman, juga dari unsur kepolisian (Polres Sleman) yang telah melakukan sweeping pembuang sampah liar pada hari Selasa (26/7) di sepanjang jalan Kabupaten Sleman mulai pukul – WIB.

Dalam sweeping tersebut didapati 8 orang pembuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah diluar Tranfer Depo Nogotirto Gamping, karena  tempat Transfer Depo memang sudah tutup.

Sedangkan operasi sebelumnya yang telah berlangsumng selama 5 kali juga berhasil menjaring pembuang sampah sebanyak 52 orang, hingga total selama operasi selama 6 kali berhasil menjaring 60 orang pembuang sampah.

Kendati mereka membuang sampah didekat Transfer Depo mereka tetap dinyatakan melanggar Perda karena tidak membuang sampah pada tempatnya yaitu didalam Transfer Depo. Sedang transfer Depo itu sendiri beroperasi atau buka mulai pukul – Wib.

Dari data di Satpol PP, mereka yang membuang sampah tersebut mayoritas warga wilayah kecamatan Gamping yaitu 7 orang dan yang satu berdomisili di wilayah Kecamatan Godean.

Kedelapan orang yang membuang sampah sembarangan tersebut untuk sementara hanya dilakukan pembinaan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, apabila mereka kemudian kedapatan lagi membuang sampah sembarangan maka mereka akan diajukan ke pengadilan dengan ancaman pelanggaran Tipiring, yang sangsinya bisa sangsi administrasi.

Sesuai Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahu 2015 dalam pasal  49 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah diluar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan, membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan dan atau menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

Sementara dalam pasal 50 bahwa sangsi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, penyegelan, penghentian sementara, sebagian atau seluruhnya berupa pengeloln sampah, pencabutan izin dan atau rekomendasi  pencabutan dan pembekuan izin operasional.

Menanggapi hasil sweeping ini, Kepala BLH Sleman, Drs Purwanto maupun Kepala Seksi Trantib Sri Madu Rakyanto dikantornya, Rabu (27/7)  menyampaikan bahwa operasi dan pembinaan serupa akan terus dilakukan agar masyarakat tahu dan memahami apa yang harus dilakukan terkait dengan pembuangan sampah, agar mereka terbebas dari sangsi administrasi.

Sleman – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sleman, Ny Kustini Sri Purnomo mengakui bahwa saat ini masih banyak perajin batik yang mengandalkan bahan pewarna sintetis untuk produksi. Warna sintetis lebih tampak terang dan mencolok sehingga lebih menarik konsumen.‬

‪Sementara untuk batik berpewarna alami, meskipun menjadi komoditas pasar internasional,  perajin kesulitan memperoleh bahan baku pewarnanya. Sebagaimana diketahui, saat ini hanya batik dengan pewarna alami lebih mudah diterima pasar internasional. Karena itu sebagian besar perajin batik pilih membidik pasar lokal, yang masih mau menerima warna sintetis.

“Selain sulit bahannya, proses pengerjaannya lebih lama. Apalagi harga jual produknya lebih tinggi,” kata Ny Kustini, Rabu (27/7).‬

‪Menurut Ny Kustini, harga jual batik berpewarna alami bisa mencapai sepuluh kali lipat dari batik warna sintetis.

Dengan selisih harga yang sangat jauh, tak semua kalangan bisa menjangkaunya. Sementara, perajin batik perlu pemasukan setiap hari untuk memutar modal dan mendapatkan keuntungan produksi.‬

‪Bahan baku pewarna alami cukup langka, diantaranya  tingi, jolawe, dan tegeran. Umumnya, bahan baku didatangkan dari wilayah Temanggung (Jawa Tengah) dan beberapa daerah di Jawa Barat. Hal itulah yang membuat harga pewarna alami lebih tinggi.

“Karena itu hanya sedikit perajin batik yang mau fokus dengan pewarna alam,” katanya.‬

‪Dari ratusan perajin batik, hanya hitungan jari yang mau menggunakan pewarna alami. Hanya mereka yang ingin hasil produk tampak natural bersedia menggunakan pewarna alami. Dan rata-rata perajin batik tersebut bermodal besar dan memiliki pasar spesifik. Dengan begitu, mereka tak kesulitan modal untuk menjalankan roda bisnis.‬

‪“Batik pewarna alami itu sebenarnya lebih gampang perawatannya. Karena itu kami mendorong lebih banyak perajin untuk go green,” jelas Ny Kustini.‬

‪Sekretaris Dekranasda Komarrudin menambahkan,  pengembangan bahan baku dan teknologi pewarna alam kini mulai digencarkan. Salah satunya oleh Kampus UGM. Dengan membudidayakan tanaman Indigo di wilayah Minggir.‬

‪“Disiapkan lahan seluas empat hektare untuk budidaya tanaman itu,” katanya.‬

‪Di sisi lain, guna mendorong lebih banyak muncul industry batik ramah lingkungan, Dekranasda bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) akan menggelar lomba batik pewarna alam pada 15 Juli-7 Oktober 2016. Lomba terbuka untuk umum.

Dari situ, diharapkan bisa menelurkan pemahaman baru bagi masyarakat tentang pentingnya pewarna alami dan kreasi desain batik. Harapan lain, dari lomba tersebut akan muncul bahan-bahan alam alternatif yang bisa dijadikan pewarna alami kain batik.

Sleman – Badan SAR Nasional (Basarnas)  menggelar latihan penanganan pencarian dan penyelamatan korban gempa bumi di hadapan peserta Pertemuan INSARAG Regional Asia Pasifik di Jogka. Latihan ini dipusatkan di Lapangan Jombor, Mlati, Sleman, Selasa (26/7).

“Pelatihan ini untuk membangun kapasitas Basarnas dengan berbagi pengalaman bersama negara-negara Asia Pasifik anggota INSARAG,” kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya FHB Soelistyo saat membuka pelatihan bertajuk “INSARAG Asia Pacific Regional Earthquake Response Exercise 2016” di Jogja.

Soelistyo mengatakan pemilihan Jogja sebagai lokasi pelatihan itu karena kondisi geografis Jogja selama ini dikenal memiliki beragam potensi bencana di Indonesia.

Ia mengemukakan, pelatihan berkelas internasional yang kedua kalinya digelar oleh Basarnas tersebut mampu menguji serta memperkuat sistem koordinasi dan pengendalian operasi SAR dalam bencana antara Basarnas dengan instansi terkait secara nasional dan internasional.

Dalam pelatihan itu juga diharapkan dapat menyelaraskan berbagai aturan internasional dalam pemenuhan kualifikasi tim Urban SAR Klasifikasi INSARAG External Classification Heave Class.

“Saya ingin memanfaatkan peluang ini untuk membangun kerja sama dengan institusi internal dan institusi internasional khususnya di Asia Pasifik,”  kata dia.

Menurut dia, jika klasifikasi itu sudah terpenuhi maka Basarnas akan dapat bergerak membantu negara-negara lain yang memerlukan tanpa ada lagi yang mempertanyakan kemampuan Basarnas.

Sementara itu, perwakilan International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Asia Pasifik Manda Wang mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah mendukung penyelenggaraan pelatihan SAR berkelas internasional itu di Jogja.

Menurut Manda, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan besar dalam kegiatan tanggap bencana sehingga layak menyelenggarakan pelatihan itu. “Sebagai negara yang besar Indonesia bukan hanya penting di negara-negara Asia Tenggara, tapi juga dapat berperan di Asia Pasifik,”  kata dia.

Kegiatan latihan bersama yang diikuti 344 peserta baik dalam negeri dan luar negeri itu sekaligus mengenang kembali atas peristiwa bencana gempa bumi yang melanda Jogja 10 tahun silam. Mereka juga akan mengenang dan napaktilas peristiwa erupsi Merapi 2010.

INSARAG dibentuk tahun 1991 dan sekretariatnya di Jenewa, Swiss. Sedangkan pusat jaringan untuk memfasilitasi keikutsertaan internasional bernaung di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan PBB untuk Koordinasi Kemanusiaan, Oliver Langley-Hall menyatakan terima kasihnya dengan Basarnas yang telah menggelar pertemuan di Jogja.

Menurut dia, pertemuan semacam ini sangat penting tidak saja untuk berbagi pengalaman tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota. Ia terkesan dengan simulasi yang dipertunjukkan oleh Basarnas di Lapangan Jombor ini.

“Ini menunjukkan kemampuan Basarnas yang cukup tinggi,” katanya.

Latihan di Lapangan Jombor ini sempat tertunda beberapa jam karena Presiden Jokowi akan melintas di jalan dekat lokasi latihan serta datangnya hujan deras. Dalam latihan ini Basarnas menyertakan juka dua helikopter SAR, Agusta Westlad dan Dolphin yang digunakan untuk mendukung penerjunkan personel bantuan serta untuk ambulans udara.

Sleman – Menanggapi adanya  konflik yang terjadi beberapa waktu lalu Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Sleman, Drs Ardani menyampaikan agar semua pihak harus dapat mensikapi dengan jernih terhadap isu-isu yang berkembang untuk kebaikan seluruh masyarakat baik warga setempat maupun warga pendatang.

“Kami berharap seluruh masyarakat baik warga pendatang maupun warga Sleman yang merantau agar menghormati adat istiadat daerah dimana mereka berada. Karena dengan saling menghormati, konflik sosial dapat dihindari,” kata  Ardani terkait  kunjungan DPRD Manokwari di Pemkab Sleman, Selasa (26/7).

Kunjungan DPRD Manokwari yang berlangsung Senin (25/7) tersebut sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam memperhatikan warganya yang berada di wilayah Kabupaten Sleman yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Dedy Subrata May didampingi oleh ketua-ketua fraksi serta Sekertris Dewan Kabupaten Manokwari.

Dedy menjelaskan maksud kunjungannya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap aset-aset Kabupaten Manokwari yang ada di Jogja dan Sleman seperti asrama mahasiswa Kabupaten Manokwari.

Selain itu maksud kunjungan yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan suasana kondusif mahasiswa Papua Barat yang sedang menempuh pendidikan di DIY.

Dedy juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat dan khususnya Kabupaten Manokwari merasa prihatin dengan perkembangan kondisi hubungan sosial kemasyarakatan warga Papua Barat yang berada di DIY.

Dalam penjelasannya, Dedy Subrata May mengatakan pentingnya stabilitas wilayah untuk mendukung berjalannya proses pembangunan wilayah.  Menurutnya Pemerintah Kabupaten Manokwari beserta tokoh masyarakat Papua Barat yang berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman berkomitmen untuk merevitalisasi hubungan sosial kemasyarakatan warga Papua Barat yang berada di DIY.

Sementara Pejabat Sekda Kabupaten Sleman, Drs Iswoyo Hadiwarno menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut, dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Sleman pada prinsipnya terbuka terhadap siapa saja yang datang ke Kabupaten Sleman untuk keperluan study, bisnis maupun berwisata.

Iswoyo juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman akan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam upaya revitalisasi sosial kemasyarakatan warga Papua Barat yang berada di Kabupaten Sleman. Iswoyo  juga berpesan agar masyarakat tidak terhasut oleh isu-isu di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

“Hampir setiap orang bisa mengakses medsos, tentu kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan tidak agar tidak menimbulkan konflik sosial,” tambah Iswoyo.

Sleman – Perkembangan koperasi di wilayah Kabupaten Sleman menunjukkan tren positif. Tiap tahun selalu terbentuk koperasi baru yang mengusung semangat ekonomi kerakyatan itu. Di sisi lain, jumlah koperasi tidak aktif di Sleman juga meningkat. Saat ini tercatat sedikitnya 48 koperasi bermasalah.‬

‪Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Sleman, Drs Pustopo mengatakan, koperasi bermasalah disebabkan beberapa hal yang lebih bersifat internal. Diantaranya, buruknya sistem manajemen, komunikasi antara pengurus dan anggota tidak sinkron, hingga masalah penggelapan uang anggota.‬

‪Pustopo mengakui, peningkatan jumlah koperasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas lembaga. Langkah awal yang ditempuh dinas untuk mengurai permasalahan koperasi ini dengan mediasi. Kecuali, kasus penyelewengan keuangan.

“Kalau penyelewengan keuangan  kami serahkan ke jalur hukum. Kami hanya menertibkan koperasi yang bermasalah (manajemen),” kata Pustopo, Selasa (26/7).

‪Disebutkan Pustopo, pada tahun 2015 jumlah koperasi di Sleman sebanyak 646 lembaga. Dibanding tahun sebelumnya terjadi penambahan 17 unit. Meski banyak koperasi bermasalah, Pustopo menilai pertumbuhan jumlah koperasi menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.‬

‪Menurut Pustopo, koperasi merupakan aset penting dalam peningkatan perekonomian. Bertambahnya unit berdampak juga pada peningkatan jumlah keanggotaan koperasi. Saat ini jumlah anggota koperasi se-Sleman sebanyak orang. Dengan total aset lebih dari Rp 1 trilyun.

Dari perputaran modal yang tersedia, seluruh koperasi mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) mencapai Rp 29 miliar. Karena itu, dinas berupaya menyehatkan koperasi yang sedang sakit. Demi kesejahteraan para anggota.

“Kami masih telusuri permasalahan di beberapa koperasi. Termasuk mendalami bila ada laporan penyelewengan keuangan,” lanjutnya.‬

Sementara ‪Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengatakan, koperasi di Sleman harus bisa bergerak maju. Untuk itu diperlukan penguatan lembaga.

“Koperasi ini sangat cocok bagi kondisi masyarakat yang didominasi pelaku usaha kecil mikro,” kata Sri Purnomo.