Sleman – Kabupaten Sleman kembali berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dari BPK Perwakilan DIY. 

Dengan demikian selama 5 tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bisa pertahankan WTP. Bahkan untuk 2 tahun terakhir yakni LKPD tahun 2014 dan 2015 mendapat WTP murni atau tanpa paragraf.

Penyerahan WTP ini dilakukan  oleh Kepala BPK Perwakilan DIY, Drs Parna MM di gedung BPK DIY Jl HOS Cokroaminoto, Kamis (16/6) Kepada Ketua DPRD Sleman, Bupati Sleman dan Inspektur Sleman yang didahului dengan penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Kepala BPK Perwakilan  DIY, Parna menyampaikan bahwa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini untuk memenuhi amanat  UU Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Laporan yang diserahkan terdiri dari tiga laporan, yaitu Atas Laporan Keuangan, LHP Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan LHP Atas Sistem Pengendalian Intern. BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Pertimbangan dalam pemberian opini atas laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan standar Akutansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem  pengendalian intern,” kata Parna.

Menurut Parna berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Sleman berhasil memperoleh  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Dengan hasil ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman terus meningkatkan kualitas administrasi keuangan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Bupati Sleman, Sri Purnomo menyampaikan penilaian opini WTP terhadap LKPD Sleman ini menunjukkan bahwa kinerja jajaran SKPD dan aparat Pemkab Sleman  telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Hal ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan visi misi Pemkab Sleman yakni mewujudkan masyarakat Sleman lebih sejahtera lahir batin.

Dan dalam pelaksanaanya lebih terbuka kepada masyarakat sehingga apa yang dilakukan Pemkab Sleman dapat dipahami dan dimengerti selanjutnya dapat dikiritisi oleh masyarakat.

Sleman – Penumpang yang menggunakan jasa bus di Terminal Jombor, Kabupaten Sleman pada arus mudik lebaran 2016 ini diprediksi akan menurun tiga persen.‬

‪”Sejak beberapa tahun ini tren masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik lebaran,” kata Kepala Seksi Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sleman, Marjanto di Sleman, Kamis (16/6).‬

‪Menurut Marjanto, tren penurunan penumpang di Terminal Jombor sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir karena peralihan pemudik dari sebelumnya menggunakan kendaraan umum kini lebih menggunakan kendaraan pribadi.

‪”Tahun ini penurunan tiga persen bila dilihat dari tren penurunan empat tahun belakang,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, pada 2013 kepadatan penumpang saat musim Lebaran mencapai orang melalui bus di Terminal Jombor.‬

‪”Jumlah tersebut turun drastis menjadi penumpang pada 2014 dan sedikit naik pada 2015 menjadi penumpang,” katanya.‬

‪Marjanto mengatakan, pada lebaran tahun ini, diperkirakan jumlah pemudik di Sleman hanya sekitar orang dengan kepadatan lalulintas bus di Terminal Jombor sekitar unit bus.‬

‪”Meski sejumlah kebijakan telah diterapkan pemerintah, keberadaan penumpang yang menggunakan jasa bus di terminal Jombor sulit untuk didongkrak naik,” katanya.‬

‪Sedangkan untuk menjaga kelancaran agenda mudik, Dishubkominfo Kabupaten Sleman menyiagakan puluhan personel di berbagai titik pantau.‬

‪”Ada 48 personel ditempatkan di Terminal Jombor, 10 personel di pos Jalan Magelang, masing-masing tiga petugas di Terminal Condong Catur,, Terminal Prambanan, dan Terminal Pakem, serta dua personel di Terminal Gamping,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, Dishubkominfo Sleman akan melakukan pemeriksaan laik jalan bagi kendaraan angkutan mudik hingga pemeriksaan kesehatan sopir. “Ini penting untuk menjaga kelancaran selama masa mudik lebaran,” katanya.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bakal menindak tegas pedagang yang berjualan di luar area Pasar Stan, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman. Upaya penertiban diawali dengan memberikan peringatan secara lisan kepada pedagang, Kamis (16/6). Tim yang turun ke lapangan terdiri atas petugas Satpol PP, Dishubkominfo, Dinas Pasar, dan sejumlah aparat kepolisian.

Menurut Kabid Lalu Lintas Dishubkominfo Sleman, Sulton Fathoni, penertiban pedagang pasar tradisional Stan sudah diprogramkan sejak beberapa bulan lalu. Pasar Stan menjadi salah satu sasaran karena arus lalu lintas di sekitar lokasi terbilang cukup padat, dan sering menimbulkan kemacetan.

“Program ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas di titik perempatan. Karena Stan berstatus pasar milik desa, kami kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat,” kata Sulton  disela kegiatan penertiban.

Sebelumnya dikatakan Sulton, program penertiban sudah diterapkan di sejumlah pasar tradisional antara lain Pasar Sleman, dan Godean. Sulton menerangkan, penertiban akan dilakukan dengan memasukkan pedagang yang berjualan di luar ke dalam area pasar.

Saat ini, desain penataan pasar sedang dibahas oleh pemerintah Desa Maguwoharjo. Program ini juga termasuk penertiban parkir. Pasalnya, banyak kendaraan bermotor yang diparkir sampai dua lapis di pinggir jalan sehingga semakin memicu kemacetan.

“Kendaraan yang diparkir di pinggir jalan  akan ditempatkan sebagaimana mestinya. Juru parkir sudah kami peringatkan, dan besok akan kami beri tanda agar parkir tidak melebihi satu lapis,” tandas Sulton.

Pihaknya menargetkan penataan parkir dan pedagang pasar tumpah Stan selesai sebelum lebaran. Ke depan, pihaknya juga telah menyiapkan konsep arus lalu lintas searah dari perempatan Stan menuju barat. Sedangkan kendaraan dari arah barat dibelokkan ke utara.

Lurah Pasar Stan, Margiana mengatakan saat ini pihaknya masih mendata pedagang yang berjualan di area dalam dan luar pasar. Diperkirakan jumlahnya mencapai 800 pedagang.

“Yang pasti, jumlah pedagang di luar ada sebanyak 139 orang tapi untuk yang dalam masih didata. Kebanyakan malah dari luar daerah,” ungkapnya.

Meski mayoritas pedagang bukan warga lokal, setelah penataan mereka tetap akan ditampung di dalam pasar seluas meter persegi itu. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Maguwoharjo, Kasidi menambahkan, penataan pasar rencananya dilaksanakan tahun depan. Desain pasar telah diubah dari yang semula menghadap timur, pintu masuk dialihkan di sisi barat.

Ditambahkan Kasidi, tahun depan akan mulai direhab tapi belum dihitung berapa anggarannya, dan menggunakan dana dari mana. Sementara waktu, pedagang yang berjualan diluar akan ditempatkan di los yang kosong.

Sleman – Puskesmas Prambanan Sleman tahun 2016 ini mewakili DIY maju ke tingkat Nasional dalam lomba pelayanan KB MKJP (Metode Kontraasepsi Jangka Panjang) Kategori Puskesmas, yang penilaiannya dilakukan Kamis (16/6).

Tim Evaluasi tingkat nasional diterima Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes. Hadir mendampingi Wakil Bupati antara lain Kepala Badan KB Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dr Nurulhayah MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dr Mafilindati Nuraini MKes, Dandim 0732 Sleman Letkol Arm Djoko Sudjarwo, Camat Prambanan Drs Abu Bakar.

Sedangkan tim Verifikasi tingkat nasional dipimpin dr Milo Yusnita dan didampingi beberapa anggota tim. Sri Muslimatun menyampaikan bahwa proses verifikasi yang akan dilakukan  dapat memenuhi seluruh indikator penilaian sehingga mampu mengantarkan Puskesmas Prambanan keluar sebagai pemenang dalam Lomba Pelayanan KB MKJP Kategori Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2016.

“Dengan demikian diharapkan langkah Puskesmas Prambanan dalam mensukseskan program KB terutama MKJP dapat menjadi motivasi puskesmas lainnya di Kabupaten Sleman untuk dapat lebih giat dalam mensosialisasikan dan memberikan pelayanan MKJP demi mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dan terciptanya masyarakat yang sejahtera,” kata Sri Muslimatun.

Yang jelas Puskesmas Prambanan yang telah masuk nominasi 3  besar pada Lomba Pelayanan KB MKJP kategori Puskesmas Tingkat Nasional. Diharapkan melalui pencapaian tersebut dapat semakin memotivasi jajaran Puskesmas Prambanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus menjadikan Puskesmas Prambanan sebagai role model pelaksanaan program MKJP bagi puskesmas lainnya di Kabupaten Sleman.

Merujuk pada visi Pemerintah Kabupaten Sleman yakni mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021. Bahwasanya terwujudnya kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu poin penting bagi Pemerintah Kabupaten Sleman.

Salah satu upaya yang dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga adalah terus meningkatkan kualitas pembangunan di bidang Keluarga Berencana.
Oleh karena itu, Pemkab Sleman terus berupaya menggalakan program KB.

Pada tahun 2015 jumlah peserta KB aktif sebesar dari total PUS sebesar dengan jumlah peserta KB pria sebesar dan program pembangunan di bidang KB dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, tidak hanya sekadar pembatasan kelahiran dan pengaturan jarak kelahiran, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas keluarga.

Kondisi kualitas keluarga masyarakat Sleman dapat terlihat dari meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Sleman menjadi 76,13 pada tahun 2015. Sedangkan angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2015 mencapai 3,6 per kelahiran hidup dengan angka kematian ibu (AKI) sebesar 28,30.

Sedangkan persentase gizi buruk pada tahun 2015 sebesar 0,40% turun 0,04% dibanding tahun 2014. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sleman tentu berimplikasi terhadap posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Upaya pelaksanaan keluarga berencana dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terus dilakukan Pemerintah agar pencapaian MKJP Kabupaten Sleman sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas tersedia dan dengan kualitas yang memadai, baik dari sarana prasarana, infrastruktur maupun sumberdaya pelaksana pelayanan.

Fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas yang memadai memiliki peran penting dalam peningkatan MKJP mengingat pelaksanaan pelayanan MKJP harus dilakukan di pelayanan fasilitas kesehatan.

Diharapkan dengan tersedia dan terjaminnya kualitas pelayanan MKJP pada fasilitas kesehatan tidak hanya akan memberikan kepuasan pelayanan secara personal bagi para peserta KB MKJP namun secara lebih jauh dapat sekaligus menjadi media dalam mensosialisasikan MKJP pada calon peserta lainnya.

Upaya pemerintah dalam menggalakkan program KB MKJP ini terproyeksi pada jumlah peserta KB aktif MKJP di Kabupaten Sleman tahun 2015 sebesar , dengan berasal dari Kecamatan Prambanan.

Sementara  tim Verifikasi pusat  menyampaikan bahwa berdasarkan profil dari Puskesmas Prambanan tim juri telah melakukan penilaian berlapis dengan membagi berdasarkan regional I yaitu berdasarkan penetaapan jumlah target perkiraan permintaan  masyarakat (PPM) IUD dan Implant>, Regional II jumlah target PPM IUD dan Implant antara sampai dengan , Regional III jumlah target PPM UID dan Implant <.

Nilai dari masing-masing profil terutama 3 nominator dari masing-masing regional sangat ketat, sehingga tim juri perlu melakukan verifikasi ke Puskemas bersangkutan.

Dan, perlu ekstra kerja keras untuk menentukan calon pemenang yang memang benar-benar nantinya dapat menjadi Puskesmas percontohan dan menjadi tempat studi banding bagi Puskesmas lain dalam upaya peningkatan campaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di pelayanan KB statis tinggat pertama khususnya Puskesmas.

Diinformasikan pula, mengapa BKKBN mengadakan perlombaan ini yaitu karena dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pelayanan KB yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan KB yang bersumber dari Puskesmas, yaitu dari 20,3% (2002/03),16% (2007) dan terus menurun menjadi 13% (2012).

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI meminta masyarakat wilayah Kecamatan Pakem untuk menjaga keamanan lingkungannya. Kejadian perusakan warung di wilayah Pakem pada awal Ramadan menjadi pelajaran bagi masyarakat Pakem.

“Kondisi keamanan wilayah perlu mendapat perhatian serius apalagi Pakem merupakan daerah wisata,” kata Sri Purnomo disela-sela tarling di Masjid At Taqwa, Sambi, Pakembinangun, Pakem Kamis (16/6) malam.

Sri Purnomo mengatakan keamanan merupakan faktor penting untuk mewujudkan pariwisata yang kondusif. “Keamanan penting, contohnya ketika Bali dibom maka perekonomian Bali yang bertumpu pada pariwisata menjadi lumpuh. Ini menjadi bukti bahwa keamanan adalah faktor dominan dalam pariwisata,” ungkap Sri Purnomo.

Untuk itu bagi masyarakat Pakem menjaga situasi pariwisata agar kondusif ini penting karena struktur ekonomi masyarakatnya banyak didukung oleh usaha pariwisata. Dalam struktur perekonomian, kondisi Kecamatan Pakem didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan prosentasi 45,51%.

Sri Purnomo  berharap angka tersebut semakin meningkat di masa yang akan datang. Untuk itu Sri Purnomo  minta agar pengelolaan pariwisata terus ditingkatkan dengan semakin memperbaiki pelayanan kepada wisatawan namun dengan tetap memegang etika dan ajaran agama.

Sri Purnomo juga berpesan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya. Kebersihan lingkungan ini juga penting untuk menciptakan kondisi yang nyaman bagi wisatawan. Apalagi pengembangan pariwisata masih terbuka luas karena semakin digali akan semakin bagus.

Pengembangan pariwisata menurut Sri Purnomo juga berpotensi untuk mendukung pelestarian lingkungan, salah satunya pengembangan desa wisata yang memanfaatkan potensi alam yang ada sebagai daya tarik. Dan desa wisata saat ini semakin banyak diminati orang-orang kota yang ingin merasakan kehidupan di desa yang dekat dengan alam.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyerahkan bantuan kepada masyarakat Sambi. Bantuan yang diserahkan berupa uang Rp18,40 juta dan 10 mukena. Diharapkan bantuan yang disampaikan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas dan pengembangan kegiatan masjid At Taqwa Sambi.