Sleman – Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) berhasil menghijaukan kembali sekitar 100 hektar lahan di hutan Gunung Merapi yang hangus akibat beberapa peristiwa kebakaran pada tahun 2015.‬

‪”Selama program penghijauan kembali pada tahun 2016 ini minimal seratus hektar lahan bekas kebakaran bisa dihijaukan kembali,” kata Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Dhany Suryawan, di Sleman, Rabu (8/6).‬

‪Menurut Dhany, baik penghijauan maupun antisipasi kebakaran di hutan lereng Gunung Merapi saat ini juga lebih intensif baik dalam standar dan kuantitas peralatan maupun koordinasi dengan berbagai pihak.‬

‪”Kerja sama penanganan pasca kebakaran dengan banyak pihak, maupun antisipasi secara lebih luas dan rapi menjadi semakin baik,” katanya lagi.‬

‪Dhany mengatakan, kebakaran terjadi selama 2015 merupakan yang terhebat dalam beberapa tahun terakhir.‬

‪”Kebakaran hutan Merapi tahun kemarin, selain disebabkan karena faktor cuaca, juga ada indikasi kesengajaan manusia,” kata Dhany.‬

‪Dhany menambahkan, kerugian akibat kebakaran hutan Merapi tersebut juga cukup banyak, mengingat lahan yang terdampak berupa program penghijauan kerja sama dengan pihak Jepang untuk mengembalikan lahan yang terkena erupsi besar Gunung Merapi 2010.‬

‪Kepala TNGM Edy Sutiyarto mengatakan program penghijauan di lahan terdampak kebakaran kawasan TNGM memasuki musim kemarau ini mulai dihentikan.‬

‪”Penanaman bibit pohon untuk penghijauan sudah tidak boleh, dihentikan sementara karena sudah mulai susah air khawatir bibitnya justru akan mati,” katanya pula.‬

‪Ia menyebutkan, penanaman lahan terdampak tersebut terutama di daerah Dukun dan Srumbung Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.‬

‪”Wilayah tersebut yang paling besar terkena dampak kebakaran, yaitu sekitar 305 hektar,” kata dia.‬

‪Menurut dia, bibit yang ditanam dalam penghijauan tersebut adalah pohon yang mempunyai karakter ketahanan terhadap kebakaran, seperti senu, tesek, elo, tutup, rampelas serta dadap.‬

‪”Nanti kalau sudah mulai masuk musim hujan, akan dimulai lagi,” katanya pula.

Sleman – Pada bulan Ramadhan 1437 H/2016 kali ini  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman kembali melakukan tarawih keliling (tarling) di sejumlah Masjid di Kabupaten Sleman.

Tarling perdana dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati, Rabu (8/6). Acara ini sebelumnya diawali dengan buka puasa bersama serta boyongan mulai menempati Rumas Dinas kembali bagi Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo, MSI beserta keluarga.

Untuk tarling tahun ini  terbagi dalam  tiga kelompok, masing-masing kelompok terdiri Forkominda  (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan  beberapa Kepala SKPD, BUMD.

Tujuan dari tarling itu sendiri untuk meningkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga silaturahmi kepada masyarakat di Kabupaten Sleman, disamping itu sebagai upaya penyerapan aspirasi masyarakat terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, agar kedepan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi.

Sri Purnomo mengharapkan agar Kepala SKPD bisa hadir sendiri tidak mewakilkan mengingat kehadirannya ditunggu-tunggu masyarakat. Sedangkan tempat ibadah/masjid yang akan dikunjungi dalam tarling tahun ini sebanyak 19 tempat, termasuk pembukaan tarling yang dilakukan di Rumah Dinas Bupati.

Untuk jadwal tarling selama bulan ramadan 1437 H , Kamis, 9 Juni 2016, Masjid Al Huda Toragan Tlogoadi Mlati, Jumat, 10 Juni 2016 di Masjid Wali Budoyo Tumut Sumbersari,  Sabtu 11 Juni 2016 di Masjid Al Manar Klodran Sendangarum Minggir, Minggu 12 Juni 2016, Masjid Baitul Qohar Gundengan Kidul Margorejo Tempel, Senin 13 Juni 2016 di Masjid Mujahidin, Banjarsasri Glagaharjo Cangkringan,  Selasa 14 Juni 2016 di Masjid  Al Kautsar Medari Cilik Caturharjo Sleman.

Selanjutnya Rabu 15 Juni 2016 di Masjid  Al Al Barokah Ngaran Margokaton Seyegan, Kamis 16 Juni 2016 di Masjid Al Hidayah Sambirejo Pakembinangun Pakem, Jumat 17 Juni 2016 Masjid Al Iman Tepan Bangunkerto Turi, Sabtu 18 Juni 2016 Masjid Asysyakir Kranggan I Jogotirto Berbah.

Dan, Minggu 19 Juni 2016 Masjid Baiturrokhim Kentungan Condongcatur Depok, Senin 20 Juni 2016 Masjid  Nurul Falah Candimulyo Klurak Tamanmartani Kalasan, Selasa 21 Juni 2016 Masjid Al Munawaroh Jogonalang, Sindumartani Ngemplak, Rabu 22 Juni 2016, Masjid At Tauhid Plumbon Sardonoharjo Ngaglik.

Berikutnya Kamis 23 Juni 2016 di Masjid  Agung Sleman, Peringatan Nuzulul Qur’an, Jumat 24 Juni 2016 di Masjid Al Huda Kranggan, Bokoharjo Prambanan, Sabtu 25 Juni 2016,  Masjid Nurul Yaqin Krandon Sidomoyo, Godean,  Minggu 26 juni 2016 Masjid Fajruslam Sawahan Nogotirto Gamping.

Tarling akan diikuti Bupati dan Wakil Bupati Sleman selama tidak ada kegiatan yang bersamaan. Harapannya agar lebih dekat dengan masyarakat termasuk apa yang menjadi keinginan masyarakat, Bupati bisa mengetahui secara langsung dan tatap muka dengan masyarakat.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tetap mempertahankan program jaminan kesehatan daerah meskipun pemerintah pusat telah menggulirkan program Jaminan Kesehatan Nasional.‬

‪”Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) saat ini masih diperlukan, terutama bagi kalangan masyarakat Sleman yang tidak mampu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Mafilindari Nuraini MKes, kemarin.‬

‪Menurut Linda, Pemkab Sleman tetap akan mengeluarkan kebijakan Jamkesda, karena diyakini masih ada masyarakat miskin di Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya ikut serta dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan.‬

‪”Pemkab Sleman masih menggunakan Jamkesda. Sebab data masyarakat miskin yang dipakai pusat untuk BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih simpang siur,” kata Linda.‬

‪Diungkapkan Linda bahwa pada tahun ini peserta Jamkesda di Sleman sebanyak jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya jumlahnya mencapai jiwa.‬

‪”Kebijakan layanan Jamkesda peruntukkannya sudah ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kami sudah memiliki data masyarakat miskin, sehingga siapa saja yang menerima sudah jelas secara `by name`,” katanya.‬

‪Sementara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sleman, Janoe Tegoeh Prasetijo mengakui keberadaan JKN di Sleman masih cukup rendah, yakni meliputi 64 persen dari penduduk yang ada di Sleman dikarenakan adanya program Jamkesda yang masih digunakan.‬

‪”Kami sudah melakukan petemuan dan koordinasi dengan Pemkab Sleman, namun tampaknya Pemkab Sleman belum ingin terintegrasi dengan BPJS Kesehatan,” katanya.‬

‪Ia mengatakan, dengan keikutsertaan masyarakat melalui BPJS, ada keuntungan yang diperoleh yakni masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang ada di luar DIY.‬

‪”Misalnya bila ada rujukan harus ke RSCM Jakarta, tetapi tidak ikut serta BPJS Kesehatan maka akan ditolak,” katanya.

Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras)untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).‬

‪Tahun lalu, pemenuhan sarpras dilakukan melalui penambahan ruang belajar TK, dan pengadaan alat peraga edukatif di 34 desa unggulan PKK serta 34 lembaga PAUD. Selain itu juga diprogramkan pengadaan mebeler di 8 TK, dan 4 lembaga PAUD, serta rehabilitasi 17 ruang TK.‬

‪“Kami terus berupaya meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas termasuk PAUD. Selain penyediaan sarpras, upaya tersebut juga dilakukan melalui pengembangan kompetensi tenaga dan sistem kependidikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Sleman, Arif Haryono SH, Selasa (7/6).‬

‪Khusus untuk meningkatkan kelembagaan dan tenaga pengelola PAUD, pihaknya intens mengupayakan pelatihan bagi kalangan pendidik. Disamping itu secara berkala diadakan lomba lembaga PAUD inovatif, dan pemilihan pamong berprestasi.‬

‪Menurut Arif, berbagai upaya tersebut sejalan dengan UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.‬

‪Arif memandang guna mengimplementasikan undang-undang itu, konsep pengembangan SDM yang mencakup gizi, kesehatan, dan pendidikan harus dilakukan sejak dini.

“Persiapan pengembangan sumber daya semestinya dilakukan sejak awal bahkan saat anak masih berada di dalam kandungan,” kata Arif.‬

‪Saat ini jumlah PAUD di Sleman tercatat sebanyak lembaga terdiri dari 557 formal, dan 620 non formal. Adapun jumlah peserta didik yang terlayani untuk mengenyam pendidikan usia dini pada tahun lalu keseluruhan sebesar 78,17 persen, atau anak dari total penduduk usia 0-6 tahun yakni jiwa.

Dari jumlah itu diperoleh Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD non formal sebesar 31,82 persen.‬

Sleman – Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI menyatakan keprihatinannya terhadap situasi pasar dimana kebutuhan bahan-bahan pokok ketika menjelang ramadhan selalu naik. Menurutnya hal tersebut wajar dikarenakan permintaan pasar meningkat mengakibatkan proses pemenuhan kebutuhan dalam hal distribusi terkadang tidak seimbang. 

”Kenaikan harga ketika bulan ramadhan ini merupakan hal yang wajar,  jika permintaan pasar meningkat terkadang stok barang ada namun distribusi kurang lancar. Hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan di pasar yang berimbas pada kenaikan harga,” kata Sri Purnomo di masjid Agung Sleman, Senin (6/6).

Diungkapkan  Sri Purnomo seharusnya selama bulan ramadan tingkat konsumsi kebutuhan makanan masyarakat turun, namun yang terjadi justru sebaliknya. Hal tersebut menurutnya justru bertolak belakang dengan hikmah semangat ramadan.

“Bulan ramadan membimbing kita untuk mengekang hawa nafsu termasuk makan minum. Jika seluruh masyarakat sadar akan hal ini Insya Allah tingkat konsumsi terhadap kebutuhan bakan pangan stabil,” jelas Sri Purnomo.

Terkait dengan kenaikan harga tersebut Sri Purnomo berharap masyarakat bisa menyikapi secara positif dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan terus melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok agar kenaikan harga kebutuhan barang pokok dapat dikendalikan.

‬Disisi lain Sri Purnomo juga mengungkapkan akan menerbitkan surat edaran berkaitan dengan penghentian seluruh kegiatan ketika adzan berkumandang dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam surat edaran tersebut Sri Purnomo  menghimbau agar seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Sleman untuk menghentikan kegiatan dinas seperti rapat di jam shalat fardhu serta mengharapkan seluruh PNS di Lingkungan Kabupaten Sleman untuk menyelenggarakan shalat berjamaah di masjid.

Menurutnya sesuai dengan ajaran agama Islam, shalat berjamaah lebih utama karena mendapat pahala 27 kali lipat dibanding mengerjakan shalat sendiri.

”Surat edaran tersebut kami keluarkan agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Pemkab Sleman dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci ramadan tetap dapat berjalan dengan khusyuk khususnya shalat wajib karena shalat merupakan ibadah yang paling utama yang harus dijalankan oleh setiap muslim,” ungkap Sri Purnomo.