Sleman – Sosialisasi pengkajian perubahan sosial dan potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSSK) UGM di Aula Unit I Pemkab Sleman, Kamis (26/1).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sleman, Dra. Hj. Sri Muslimatun, mengatakan,” Untuk menjaga jangan sampai perbedaan yang ada menjadi sumber konflik, diharapakan kita lebih menciptakan kondisi kondusif di lapangan yang membutuhkan dukungan semua pihak agar tidak terjadi pengkotak-kotakan suku, agama dan lain-lain”.

Selain itu, Sri Muslimatun berharap dengan diadakannya sosialisasi tersebut dapat menjadi sharing informasi sekaligus menjadi media dalam menyusun langkah-langkah konkrit yang dapat kita upayakan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Sleman.

Menciptakan situasi aman dan nyaman bagi masyarakat maka potensi konflik perlu dikelola secara baik dan tepat. Mengingat tingginya tingkat heterogenitas ini, maka diperlukan upaya untuk menjaga agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh orang atau golongan yang berniat memecah belah persatuan dengan dasar perbedaan tersebut, tambah Sri Muslimatun.

Habib ., ., dari PSKK UGM yang menjadi narasumber pada acara tersebut menyampaikan bahwa komposisi masyarakat DIY yang multikultur bisa menjadi sebuah kekuatan, namun apabila tidak ditopang oleh kekuatan modal sosial (social trust, social inclusion) yang memadai bisa menimbulkan konflik.

Penelitian perubahan sosial dan potensi konflik sendiri melibatkan responden sebanyak 8000 orang dari unsur tokoh pemuda, tokoh perempuan, BPD, LKMD, Polsek, dan Koramil.

Dari hasil penelitian yang didapatkan Habib menjelaskan bahwa disebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, Indeks Potensi Konflik akibat tindakan premanisme meningkat, kecuali di Kecamatan Moyudan, Berbah, Kalasan, Cangkringan, dan Prambanan yang mengalami penurunan. Sedangkan Kecamatan Mlati, Depok, dan Gamping merupakan 3 kecamatan dengan potensi konflik premanisme tertinggi di Kabupaten Sleman.

Untuk konflik ekonomi Kecamatan Mlati, Kalasan, dan Gamping merupakan 3 kecamatan dengan nilai indeks potensi konflik Ekonomi tertinggi di Kabupaten Sleman. Sedangkan Kecamatan Minggir, Prambanan, dan Ngemplak merupakan 3 kecamatan dengan indeks potensi konflik ekonomi terendah di Kota Yogyakarta.

“Sedangkan untuk Indeks Potensi Konflik dimensi politik ditahun 2016 mengalami peningkatan hampir di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Minggir yang mengalami penurunan. Indeks Potensi Konflik tertinggi ada di Kecamatan Ngemplak, Kalasan, dan Prambanan dan Indeks Potensi Konflik terendah ada di Kecamatan Minggir,Cangkringan, dan Seyegan”, kata Habib.

Sleman – Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes mengatakan  perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjamin keberhasilan suatu program.

Karena itu diharapkan rumusan kebijakan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan 2018 dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar bebas, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial dan strategis.

Selain itu juga meningkatkan sinergi dan integrasi penta helix dalam pendampingan dan pemberdayaan UMKM, serta mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.

“Dengan adanya Musrenbang  saya berharap dapat menjadi forum lintas SKPD untuk mensinergikan program-program sehingga saling melengkapi, lebih komprehensif dan optimal hasilnya,” kata Sri Muslimatun disela-sela pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunanan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) yang diselenggarakan di Aula Bappeda Sleman, Rabu (25/1).

Menurut Sri Muslimatun Musrenbang merupakan forum strategis untuk melakukan musyawarah membahas aktivitas pembangunan daerah Sleman tahun 2018. Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan mengangkat 6 prioritas pembangunan dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas-prioritas tersebut yaitu meningkatkan  kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, mewujudkan kemandirian dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional.

Dan, pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan serta meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender.

Sementara Sekertaris Bappeda Kabupaten Sleman, Drs Agung Armawanta MT menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan musrenbang ini adalah dimulainya tahapan penyusunan RKPD yang dimulai dengan menyampaian rancangan awal RKPD kepada SKPD.

Kemudian dilanjutkan dengan musrenbang Kabupaten di Kecamatan, Forum Paparan Camat, Forum SKPD yang merupakan rangkaian kegiatan guna memberikan masukan bagi SKPD untuk meyempurnakan Rancangan Renjanya, kemudian pelaksanaan musrenbang kabupaten guna menyempurnakan rancangan.

Sleman – Hujan deras disertai angin yang melanda sebagian wilayah Sleman hari Selasa (24/1) mengakibatkan genangan air dan tanah longsor yang menimpa satu rumah warga di Dusun Soropadan Caturhajo, Depok Sleman. 

Sulasmi, pemilik rumah yang terkena longsor menjelaskan bahwa akibat longsor tersebut dinding rumah bagian ruang tamu dan kamar anaknya jebol dan rusak parah. Akibatnya beberapa barang berharga berupa dua buah laptop, kamera, dan buku pelajaran mengalami kerusakan.

Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman beserta TNI dibantu warga sekitar dusun tersebut hari Rabu (25/1) pagi berupaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi material-material tanah longsor yang menimbun rumah tersebut.

Mengetahui hal tersebut Wakil Bupati (Wabup) Sleman, Dra Hj  Sri Muslimatun MKes didampingi Sekretaris Daerah Sumadi SH MH dan Kepala Dinas Sosial Sri Murni Rahayu SH MM menyerahkan bantuan kepada korban berupa makanan dan pakaian.

Sri Muslimatun menyampaikan bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan melakukan verifikasi tingkat kerusakan rumah akibat longsor tersebut untuk mengetahui nominal jumlah bantuan yang akan diberikan.

“Untuk sementara pemerintah memverifikasi dahulu kerusakan-kerusakan melalui tim verifikator. Sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian kepada keluarga yang tertimpa bencana tanah longsor tersebut,” kata Sri Muslimatun.

Sementara menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Makwa akibat hujan deras pada hari Selasa (24/1) juga mengakibatkan kamar mandi dan tempat wudlu masjid Albarokah Dusun Bangunrejo Tridadi Sleman longsor dan pondari rumah warga setempat Kerto juga terancam longsor.

Sedang rumah milik Agus Rahadi (54) warga Dusun Prayan Wetan no 16 blok A Condongcatur Depok juga terkena longsoran yang mengakibatkan dinding rumahnya jebol.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meski rumah tersebut dihuni 4 orang jiwa dan ada tukang yang menginap dari Lamongan,” kata Makwan.

Dikatakan Makwan evakuasi material longsoran dilakukan Selasa (25/1) secara gotong royong warga sekitar dan TRC BPBD.

Sleman – Hujan yang sangat lebat disertai tiupan angin kencang melanda sebagian wilayah Sleman, Selasa (24/1) siang sekitar pukul WIB.‬ Guyuran air hujan dalam skala tinggi terpantau di Kronggahan, Jombor, Jalan Kabupaten, hingga kawasan Jalan Godean, dan ring road utara. Akibat derasnya hujan  di sejumlah ruas jalan langganan banjir, seperti Jalan Kaliurang dan Jalan Laksda Adisucipto.

Karena tingginya genangan air beberapa wilayah juga terendam banjir. Di Jalan Solo kawasan sekitar Ambarrukmo Plaza (Amplaz) banyak motor yan macet karena terendam air.‬ Sehingga banyak pengendara motor yang menaikkan motornya ke trotoar agar tidak terendam banjir. Sebuah warung pecel di depan Ambarrukmo Plaza bahkan kemasukan air hingga sebatas pinggang hingga merendamkulkas dan lemari.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Makwan mengatakan akibat cuaca ekstrim di wilayah Sleman menyebabkan beberapa pohon tumbang dan beberapa wilayah tergenang air.

“Sisi barat Amplaz tergenang air cukup tinggi sekitar 1 meter, kemudian basment Amplaz tergenang air setinggi ban truk. Dan untuk menyedot airnya dikerahkan tiga pompa,” kata Makwan.

Menurut Makwan hujan dan angin terjadi di 9 titik yang ada diwilayah Kecamatan Pakem, Ngaglik, Prambanan dan Depok. Dari kejadian tersebut pohon tumbang ada 13, talut terkikis 1, genangan air 1 dan rumah rusak ringan 2.

Sleman – Pada tahun 2016 cakupan sanitasi layak Kabupaten Sleman telah mencapai 94,34% dan menargetkan pada tahun 2019 mendatang cakupan sanitasi layak dapat ditingkatkan menjadi 96,19%.

Untuk mencapai target tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bekerjasama dengan BORDA dan Asian Institute Technologi Bangkok Thailand (AIT) Bangkok serta Ditjen Kementerian PUPR menyelenggarakan Lokakarya FSM (Faecal Sludge Management/Pengelolaan Lumpur Tinja)  Toolbox di Ruang Rapat Setda B Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa(24/1).

Kepala Bagian Pembangunan  Sleman,  Ir Dwi Anta Sudibyo MT menyampaikan bahwa pengelolaan lumpur tinja pada masyarakat umum saat ini masih belum tergolong aman bagi lingkungan baik pengolahan dengan sistem tradisional maupun penggunaan teknologi yang tidak tepat.

Menurut Dwi Anta, saat ini Kabupaten Sleman saat ini masih memiliki sejumlah 5,66% sanitasi kurang layak yang terdiri dari KK pengguna jamban tidak aman serta KK yang masih BAB sembarangan.

Dwi Anta menambahkan bahwa lokakarya FSM Toolbox yang diselenggarakan merupakan salah satu langkah  untuk memenuhi akses sanitasi layak di Kabupaten Sleman guna mewujudkan sanitasi yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, dengan muara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

“Kegiatan tersebut diharapkan akan mendorong upaya Pemkab Sleman dalam meminimalisir penurunan daya dukung lingkungan yang disebabkan oleh limbah domestik di wilayah Sleman,” kata Dwi Anta.

Perwakilan BORDA, Marina Bruker Supriyono menyampaikan bahwa lumpur tinja dihasilkan dari tinja yang diproses dari teknologi sanitasi on-site seperti septik tank atau pit latrine yang juga mengandung air kotor, tisu, dan limbah padat.

Menurutnya komponen pengelolaan lumpur tinja secara spesifik antara lain yaitu pengurasan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali atau pembuangan lumpur tinja dengan FSM Toolbox.

Sementara  Direktur Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Ade Syaiful Rahman ST MT berharap FSM Toolbox yang merupakan alat bantu untuk menjalankan pengolahan lumpur tinja dapat membantu Pemkab Sleman dalam penanganan sanitasi kedepannya.

“Agar kinerja yang sudah terbangun dapat berjalan secara optimal sesuai dengan perencanaan maka dibutuhkan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan lumpur tinja yang pro aktif,” kata Ade.