Sleman – Kasus kebakaran atau terduga dibakar yang terjadi di 8 lokasi wilayah Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping yang terjadi pada Minggu (5/2) lalu menjadi salah satu perhatian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sleman dalam acara Coffe Morning Bupati Sleman dan Forkopimda di Kodim 0732/Sleman, Selasa (7/2).

Kapolres Sleman AKBP Burkan Rudy Satria, ., yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kejadian kebakaran di 4 lokasi di wilayah Sidokarto Godean dan 4 lokasi di wilayah Mejing Gamping memiliki pola yang hampir sama.

Menurutnya kejadian memiliki jeda waktu sekitar 30 menit dengan jarak lokasi pertama ke lokasi kedua dan ke lokasi ketiga berjarak 400-500 meter. Baru pada lokasi keempat jaraknya agak jauh sekitar satu sampai dua kilometer. Untuk motif pelaku, pihaknya belum bisa menentukan dan berharap dalam minggu ini kasus kebakaran tersebut dapat terungkap.

Atas kejadian tersebut Bupati Sleman Sri Purnomo menghimbau pada masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengintensifkan siskamling, karena berkaca dari kejadian tersebut yang terjadi justru disiang dan menjelang sore hari. Sri Purnomo berharap agar masyarakat selalu memonitor setiap warga asing yang datang dilingkungannya untuk mengantisipasi kejadian serupa dan tindak kriminal lainnya.

Selain membahas masalah kebakaran, Sri Purnomo dalam acara tersebut juga menyampaikan keprihatinanya terhadap berita hoax (diragukan kebenarannya) yang banyak beredar di media sosial saat ini. Sri Purnomo mengajak masyarakat agar cerdas dalam memilih, memilah, dan mengolah berita yang ada serta tidak menyebarkan berita-berita hoax tersebut yang tidak jelas sumbernya dan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam forum tersebut Forkompimda juga membahas permasalahan lainnya seperti kebencanaan, keamanan, perijinan, jaminan kesehatan, dan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan sinergi lintas sektor untuk berkoordinasi mengantisipasi maupun menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Sleman.

Sleman – Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo,  terima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016 yang diserahkan oleh Menteri PANRB, Asman Abnur di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (6/2). Bersama dengan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta, Sleman berhak meraih predikat “BB” dari kementerian PANRB.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Asman Abnur menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Menteri Asman juga mengapresiasi capaian yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP tersebut sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.

Data hasil evaluasi AKIP yang dilakukan Kementerian PANRB pada tahun 2016 menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92.

Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B.

Menurut Menteri PANRB, rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Menteri Asman mengatakan bahwa birokrat harus merubah mindset dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan.

Selain Kabupaten/Kota di Yogyakarta, diserahkan pula LHE AKIP kepada Regional Wilayah III yang dievaluasi Kementerian PANRB ini terdiri dari 156 kabupaten/kota di wilayah Provinsi se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Jawa Tengah.

Sleman – Dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45/1 Tahun 2016 tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun dalam acara Sosialisasi Jaring Pengaman Sosial di Aula Dinas Sosial Kabupaten Sleman pada Senin (6/2) menyampaikan bahwa ruang lingkup pelayanan JPS diberikan pada tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan sosial.

Kepala Dinas Sosial Sri Murni Rahayu menjelaskan bahwa JPS bidang kesehatan diberikan pada penduduk miskin atau rentan miskin yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan persalinan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang tidak tercantum dalam peserta asuransi kesehatan.

Selain itu juga diberikan untuk bayi baru lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran daerah untuk didaftarkan ke BPJS kelas III selama satu tahun dan korban tindak kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum. Bantuan JPS di bidang kesehatan ini paling banyak sebesar Rp ,- termasuk biaya pendaftaran ke BPJS Kesehatan.

Untuk JPS Pendidikan diberikan pada anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin yang mengalami masalah terhadap biaya pendidikan  di sekolah dari tingkat SD-SMP-SMA/SMK yang belum tercantum dalam daftar peserta jaminan pendidikan.

Besar bantuan JPS bidang pendidikan paling banyak Rp ,-. Sedangkan JPS sosial diberikan pada orang terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar yang belum masuk daftar penerima asistensi sosial dari APBN.

Bantuan JPS dibidang sosial untuk orang terlantar maksimal sebesar Rp ,-, penyandang disabilitas berat maksimal Rp ,-, lanjut usia terlantar maksimal Rp ,- selama enam bulan yang diberikan setiap tiga bulan sekali, dan biaya pemakaman bagi orang terlantar maksimal Rp ,-.

Murni menambahkan untuk mekanisme permohonan JPS disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial yang dilampiri Fotocopy KTP dan KK pemohon.

Dan, Surat Keterangan miskin atau rentan miskin dari kepala desa diketahui oleh camat, bukti pembayaran asli PPK bagi yang mengajukan JPS kesehatan, bukti tagihan asli dari sekolah bangi yang mengajukan JPS pendidikan, melampirkan surat keterangan dari kepolisian setempat atau PPK bagi orang terlantar yang mengajukan JPS social.

Sementara itu Muslimatun menambahkan bahwa kebijakan tentang JPS ini sangat penting dan menyangkut nasib masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman. Muslimatun menyambut baik diadakannya sosialisasi jaring pengaman sosial tersebut.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan pemahaman semua pihak terkait adanya kebijakan Pemkab Sleman tentang Jaring Pengaman Sosial. Saya berharap para peserta yang hadir dalam sosialisasi ini dapat menjadi agen informasi tentang Jaring Pengaman Sosial agar semakin banyak diketahui oleh masyarakat”, jelas Muslimatun.

Sleman – Presdien RI Joko Widodo Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SD, SMP, SMA/SMK di DIY yang di serahkan secara bersamaan di halaman sekolah SMK Negeri 1 Tempel, Sleman, Sabtu (4/2).

Dalam acara tersebut Jokowi juga menyerahkan bantuan 20 laptop dari Kemendikbud bagi siswa yatim piatu dan kurang mampu. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Gubernur DIY, dan Bupati Sleman.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan untuk SD sebesar Rp ,-, SMP Rp ,-, SMA Rp ,- yang dapat diambil di bank BNI dan BRI pada bulan Juni saat masuk sekolah. “Uang ini boleh buat beli seragam, sepatu, buku, dan peralatan sekolah. Tapi jangan buat beli pulsa ya, kalau ketahuan dicabut nanti kartunya”, canda Jokowi yang disambut tawa siswa dan tamu yang hadir.

Jokowi menghimbau para siswa yang hadir untuk lebih menggiatkan belajarnya dan meneruskan hingga jenjang yang lebih tinggi. Tak lupa acara bagi-bagi sepeda seperti didaerah lain juga dilakukan Jokowi dalam acara tersebut. Beberapa siswa antusisas maju menjawab pertanyaan-pertanyaan Jokowi mulai dari soal hitungan, Pancasila, jumlah provinsi di Indonesia, hingga nama-nama suku di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa target KIP 2017 yang awalanya 16,4 juta anak akan ditambah menjadi 17,9 juta anak seluruh Indonesia.

Untuk anak yatim piatu seluruh Indonesia ada sebanyak 896 ribu anak, sedangkan yang sudah terdistribusi sampai saat ini yaitu 158 ribu anak. Sehingga tahun 2017 ada tambahan KIP untuk 736 ribu anak yatim piatu dan panti asuhan seluruh Indonesia.

Sleman – Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sleman telah mengarahkan 86 Desa yang terdiri dari 1212 padukuhan di Kabupaten Sleman untuk pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan 10 pokok PKK.

Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Sleman saat kunjungan TP PKK Pusat bersama Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Dusun Modinan dan Geplakan Banyuraden Gamping pada Kamis (2/2).

Ketua TP PKK Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan pengurus pusat. Menurutnya kehadiran pengurus pusat baik unsur TP PKK Pusat maupun Ditjen Bina Pemerintahan Desa dapat memberikan motivasi bagi PKK dan warga di Sleman khususnya warga Kelurahan Banyuraden Gamping yang keluar sebagai juara 3  lomba TOGA tingkat nasional tahun 2016 lalu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasinya.

Senada dengan Kustini, Wakil Ketua I TP PKK DIY Gusti Kanjeng Bendhara Raden Ayu Adipati Pakualam berharap prestasi yang diraih agar terus dipertahankan dan jika perlu dilakukan pendampingan dalam pengembangan TOGA.

Selain itu GKBRAA Pakualam menghimbau pada PKK selain pemanfaatan TOGA juga memperhatikan masalah sampah. Menurutnya permasalahan sampah harus diperhatikan lebih serius baik penataan hingga pengolahannya untuk mengurangi pemanasan global.

Sementara itu Sekertaris Umum Tim Penggerak PKK Pusat Ir. Rosi Rosana , yang meninjau langsung TOGA di Dusun Modinan dan Geplakan menyampaikan bahwa pemanfaatan tanaman TOGA yang dilakukan warga setempat sudah berjalan dengan baik, kewajiban penanaman 10 pohon setiap rumah juga sudah dipenuhi.

Menurutnya meskipun TOGA diambil alih oleh Kementerian Kesehatan namun dalam pelaksanaannya tetap melibatkan kader PKK. Dalam penilaian lomba TOGA sendiri dalam nantinya selain dari Kemenkes juga melibatkan TP PKK Pusat.

Rosi menambahkan bahwa  saat ini Kementerian Pertanian juga mulai merapat ke PKK untuk mensinergikan beberapa kegiatan antara lain pemberian bantuan ayam petelur di 10 provinsi, gerakan tanam cabai, serta bantuan mesin pertanian.