Sleman Samakan Persepsi Masa Depan Wilayah Sekitar Merapi

Sleman – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman mengadakan Workshop Penanganan Permasalahan Pasca Rehab-Rekon (RR)/ Rekompak Merapi Tahun 2017 pada Rabu (30/8) di The Sahid Rich Hotel Jogja.
Dihadiri oleh 85 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, workshop ini selain bertujuan untuk mendapatkan informasi riil dan menyetujui startegi penanganan dari permasalahan yang masih tersisa pada kegiatan RR/Rekompak juga untuk mendapatkan prioritas penanganan masalah yang bisa diselesaikan pada tahun 2017 ini.
Kunto Riyadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman menyampaikan meskipun program REKOMPAK sudah selesai pada bulan Juni 2015, beberapa perkara masih memerlukan penanganan agar hasil-hasil yang dicapai dapat berlanjut.
“Ada desakan yang kuat di antara warga untuk kembali ke lokasi asal atau area terdampak langsung. Karena itu perlu ditangani segera,” terang Kunto. Kunto menambahkan proses kembalinya masyarakat ke lokasi asal ini bisa saja menjadi semakin sukar apabila permukiman terlanjur berkembang di masa mendatang.
Sementara itu, proses rehab rekon yang dijalankan oleh Pemkab Sleman selama ini menurut Kunto sudah mempertimbangkan berbagai hal, seperti struktur bangunan lebih tahan gempa, tata ruang memperhitungkan zona risiko, dan warga memiliki kesadaran dan ketahanan yang didukung sistem peringatan dini dan evakuasi. Bahkan, diakui atau tidak rehab–rekon yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat ini saat ini mulai menjadi rujukan bagi penanganan bencana yang sejenis dengan penyesuaian di sana-sini sesuai dengan kondisi bencana dan kondisi lokalitas.
Selain itu, ada harapan bahwa model penanganan pasca rehab-rekon yang telah dilaksanakan di Kawasan Merapi bisa menjadi raw model atau menjadi diarus-utamakan dalam penanganan kebencanaan di seluruh Indonesia.
Namun demikian, sampai dengan 2 tahun setelah selesainya, ternyata masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang bisa menjadikan model penanganan RR/ Rekompak ini masih kurang layak untuk diarus-utamakan.
“Masih ada 607 KK (Kepala Keluarga-red) yang belum terlayani oleh REKOMPAK karena memutuskan untuk tetap bertahan di area rawan bencana. Sejumlah keluarga sebenarnya sudah siap untuk relokasi namun terlambat mendaftarkan diri ke REKOMPAK,” urai Kunto. Padahal, tambah Kunto, masih tersedia lahan sekitar 5Ha untuk menampung sebagian warga yang berminat.
Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber, yakni Dr. Eko Teguh Paripurno, MT selaku Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN, Drs. Krido Suprayitno, SE. selaku Kepala BPBD DIY, dan perwakilan dari Badan Nasional Penanganan Bencana dan BPPTK DIY serta dari Kementerian PUPERA .
Melalui workshop ini, Pemda Kabupaten Sleman dan Pemerintah DIY bermaksud mengajak warga dan semua pihak yang terkait untuk menyamakan persepsi tentang masa depan wilayah sekitar Merapi dan menyepakati perangkat implementasi dan pengendalian pembangunan yang perlu dikembangkan.



