Sleman – Badan Ekomomi Kreatif (Bekraf) melaksanakan uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Untuk presentasi penilaian Kabupaten Sleman dilaksanakan Kamis (26/10) bertempat di Lantai 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Penilaian ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten, komunitas bisnis, dan juga akademisi.

Program PMK3I ini menurut Lolly Amalia Abdullah, selaku Pakar PMK3I bertujuan untuk melakukan pemetaan ekosistem, potensi, best practice, dan permasalahan pengembangan sistem ekonomi kreatif kabupaten/ kota sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Kreatif Nasional yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan ekonomi kreatif untuk kabupaten/ kota. “Sehingga nantinya dapat terlihat jejaring subsektor ekonomi kreatif yang sama dari satu daerah ke daerah lain,” terang Lolly.

Sementara, bagi pemerintah, ditambahkan Lolly, program ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. “Mudah-mudahan banyak kebijakan-kebijakan lain yang muncul saat sudah menentukan subsektor ekonomi kreatif sehingga bisa menunjang subsektor-subsektor ekonomi kreatif lain,” tambah Lolly.

Loly menuturkan, keputusan subsektor mana yang akan dipilih diserahkan kepada kepala daerah berdasar data analisis dan rekomendasi dari Bekraf. “Data ini perlu untuk memberikan banyak sekali pandangan tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Data juga satu alat untuk mengambil kebijakan yang tepat. Tanpa data akan sulit untuk mengambil kebijakan,” jelas Lolly.

Acara kemudian dilanjutkan dengan visitasi dan didampingi oleh para asesor dari Bekraf.

Ngaglik – Kecamatan Ngaglik dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya bidang fisik tetapi juga non fisik yaitu melalui pendidikan, utamanya pedidikan anak usia dini melalui Kelompok Bermain dan juga PAUD. Agar kegiatan terus terpantau perkembangannya maka setiap bulan diadakan pertemuan rutin Forum PAUD Ngaglik yang tujuannya mengevaluasi kegiatan lembaga PAUD masing masing.

Untuk itu, Forum PAUD mengundang semua pengelola, pimpinan, dan ketua lembaga sebanyak 42 peserta untuk mengadakan pertemuan Forum PAUD yang dilaksanakan Kamis (26/10) di Aula Kantor Kecamatan Ngaglik.

Dalam kesempatan ini, Camat Ngaglik yang diwakili Kasie (Kepala Seksi) Pelayanan Masyarakat, Muryanto memberikan arahan bahwasanya kegiatan pembelajaran PAUD mengarahkan pada sikap, pengetahuan, keterampilan, dan karakter atau perilaku. Oleh karena itu, pendidikan usia dini harus berfokus pada perubahan sikap karakter putra putri kita dan semuanya itu mengarah pada proses.

Lebih jauh Ketua Forum PAUD Kecamatan Ngaglik, Nanik Suparmo, mengharapkan lembaga PAUD di Kecamatan Ngaglik harus lebih maju dan terus berkembang serta diharapkan selalu aktif dalam mengikuti pertemuan Forum PAUD seperti sekarang ini.

Nanik mengharapkan agar para pengelola, pimpinan dan ketua lembaga selalu aktif mengikuti perkembangan program PAUD sesuai kurikulum 2013, yang intinya “MENUJU LEMBAGA PAUD YANG BERKUALITAS”. Judul bahasan yang disampaikan Nanik ini sangat penting karena prospek masa depan anak-anak yang akan datang, dan sekarang ini kita semua menuju kesana dengan caranya yang berbeda-beda walaupun tujuannya sama

Selanjutnya, ke depan PAUD harus punya program yang disebut Skala Perkembangan Tiap Minggu. Hal ini harus dibuat para guru PAUD untuk dan dimulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA bahkan sampai Perguruan Tinggi.

Untuk itu, ketua forum mengajak anggota untuk menjadi anggota yang aktif selalu mengikuti pertemuan. Hal ini sangat diharapkan agar kita semua mengetahui kekurangan dan kelemahannya.

Di dalam pedoman bahwa tingkat pendidikan Indonesia masa depan adalah berpikir analisis, evaluasi kinerja, inovatif, dan kreatif itu peran dari seluruh pengelola PAUD. Di samping itu juga ada tantangan pendidikan masa depan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk abad 21 bahwa SDM yang memiliki keterampilan dalam hidup berkarier, keterampilan dalam belajar, mengarah pada kemampuan dan kreatif, berpikir kritis, dan berkarakter.

Dalam melaksanakan ketugasan ketua lembaga harus menyiapkan sistem, SDM, serta sarana dan prasarana pun keberlangsungan dalam belajar-mengajar. Setelah paparan selesai dilanjutkan diskusi dan ditutup dengan penjelasan tentang website, iuran, SK Pendidik PAUD, serta sarana dan prasarana yang harus dilengkapi lembaga PAUD secara bertahap.

Acara pertemuan Forum PAUD ditutup oleh Ketua Forum Paud. (Suripto)

Ngaglik – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membuat gebrakan baru dalam memperluas dan mengintervensi program, tidak hanya melalui jalur pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tetapi sudah memulai mencari potensi yang bisa digerakan untuk memperbanyak pundi-pundi pengumpulan zakat agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan utamanya bagi penerima zakat. Hal tersebut adalah harapan dari dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT BPRS MCI yang berkantor di Jalan Kaliurang km 9 Kecamatan Ngaglik ini.

Direktur Utama PT BPRS MCI Indra Wicaksono, dalam sambutannya pada pembentukan UPZ Rabu (25/10) di Joglodahar Ngaglik, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) se-DIY karena telah menerima sosialisasi zakat melalui perwakilan Baznas yang nantinya bisa menjadi kepanjangan PT BPRS MCI sebagai unit pengumpul zakat di wilayah kerjanya masing-masing. Kerja sama dan kemitraan ini menjadi penting untuk menggerakkan zakat melalui BMT di DIY.

Ke depan, harus segera membuat peta operasional agar target sasaran UPZ PT BPRS MCI dapat dicapai dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang membutuhkan hasil pengumpulan zakat ini.

Sementara itu, Perwakilan dari Baznas Pusat, Agus Siswanto mengatakan dalam paparannya, bahwa setelah pertemuan di Bogor PT BPRS MCI akan segera membentuk UPZ. Baznas pusat merespon sehingga hari ini akan diserahkan SK UPZ PT BPRS MCI dari Ketua Baznas yang ditandatangani Prof. DR. Bambang Sudibyo. Dengan diserahkannya SK tersebut PT BPRS MCI sudah bisa operasional untuk merencanakan dan membuat strategi operasional sehingga target sasaran dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Di Yogyakarta sudah bisa berjalan Baznas, dan telah mempunyai gedung di Imogiri yang bernama Rumah Sehat Baznas dan sudah mempunyai mobil ambulans untuk kepentingan masyarakat. Fasilitas ini disediakan secara gratis dalam melayani masyarakat.

Akhir sosialisasi banyak tanggapan dan usulan serta saran dari peserta semuanya untuk lebih memperbaiki dan sekaligus upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja Baznas baik di Pusat dan Daerah. (Suripto)

Sleman – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang memiliki tuntutan besar terhadap hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28f yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memeroleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Karenanya, untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi ini, ditetapkanlah UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kebijakan ini diperlukan mengingat hak untuk memeroleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Keterbukaan informasi publik memberikan manfaat tak hanya bagi masyarakat itu sendiri, melainkan juga bagi badan publik sebagai penyedia informasi. Bagi badan publik, penerapan keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankannya. Sementara bagi masyarakat, keterbukaan informasi bermanfaat untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Kabupaten Sleman sendiri dengan seluruh badan publik di dalamnya berlomba-lomba memberikan informasi publik secara profesional dan proporsional. Hal ini terbukti dengan berhasilnya 7 badan publik di Kabupaten Sleman meraih penghargaan terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Badan Publik tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman yang meraih peringkat pertama, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman peringkat kedua, dan Dinas Kominfo Sleman peringkat ketiga.

Selain itu, Kabupaten Sleman juga meraih tiga peringkat teratas untuk kategori OPD pemerintah tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Godean. Untuk kategori Badan Publik BUMD, Bank Sleman pun meraih peringkat pertama mengungguli BUMD kabupaten lain di DIY.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini dilaksanakan Komisi Informasi DIY, Rabu (25/10) di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X, Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, Ketua Komisi Informasi DIY, Hazwan Iskandarjaya, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Henny S. Widyaningsih, dan Kadinas Kominfo Provinsi serta Kabupaten/Kota se-DIY.

Usai acara Kepala Diskominfo Sleman, Intriati Yudatiningsih menyampaikan bahwa Sleman patut berbangga dengan adanya pemeringkatan badan publik ini. “Kita cukup berbangga karena di Sleman ini ada 7 instansi yang mendapat penghargaan yang mana penghargaan ini memang dibagi dalam kategori OPD, kemudian tingkat Kecamatan, kemudian BUMD,” jelas Intri.

Intri menambahkan bahwa dari 20 penghargaan, Sleman di antara kabupaten/ kota di DIY merupakan peraih penghargaan terbanyak. “Kalau tadi melihat penghargaan yang diberikan DIY ini, Sleman terbanyak,” beber Intri.

Ke depannya, Intri berharap PPID sebagai pejabat pengelolaan infomasi daerah khususnya di OPD harus terus ditingkatkan. “Walaupun ini ada beberapa yang sudah mendapat juara 1 tetapi bagi yang belum mendapat juara 1 untuk terus ditingkatkan terutama dalam memberikan informasi kepada publik kita harus terus transparan,” jelas Intri.

Tak hanya itu, Intri yang juga merupakan pemangku PPID utama di Kabupaten Sleman juga menghimbau kepada semua OPD maupun BUMD yang ada di Kabupaten Sleman untuk terus mengingat pentingnya informasi bagi masyarakat sehingga hak tahu masyarakat dapat dipenuhi sebab ada beberapa kategori-kategori informasi yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Turi – Kabupaten Sleman mengikuti Dalam rangka Lomba Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional, tim KKS pusat didampingi perwakilan dari seluruh dinas Provinsi DIY melakukan verifikasi ke Kabupaten Sleman pada hari Rabu (25/10). Seluruh tim diterima di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo dan acara dilanjutkan dengan paparan dari Forum Kabupaten Sehat.

Usai paparan, tim beranjak menuju ke tempat-tempat yang akan dinilai. Adapun kriteria yang dinilai dari tim pusat terdiri dari sekretariat Forum Komunikasi Sekretariat (FKS), Puskesmas Sleman, dan Desa Tridadi. Adapun yang diverifikasi ialah kehidupan masyarakat sehat yang mandiri.

Pertama-tama, tim melakukan verifikasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melihat showroom hasil kerajinan Kabupaten Sleman dan menilai kawasan perkantoran sehat.

Kemudian, dilanjutkan ke sekolah TK Al-Azar Pogung Lor Sinduadi Mlati yang dinilai menjadi percontohan sekolah sehat.

Setelah itu, dilanjutkan ke Dusun Mendiro Sokoharjo Ngaglik untuk melihat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, kemudian ke Dusun Balangan untuk melihat dan menilai budidaya tani organik Merapi.

Lalu, tim menuju ke Dusun Nganggring Girikerto Turi untuk melihat dan menilai kelompok pengolahan susu kambing etawa dan ke Dusun Wonosari Bangunkerto Turi untuk melihat dan verifikasi Desa Green and Clean. Tim turun dan berjalan mengelilingi Kampong Wonosari.

Di dalam perjalanan, perwakilan tim dari pusat berkata bahwa Kampong Wonosari sangat nyaman asri dan bersih, seperti berada di tempat wisata bukan di perkampungan.

Setelah selesai, tim melanjutkan ke Desa Plalangan Pendowoharjo untuk melihat usaha kelompok tani dan sentra industri batik di Sleman dan tim verifikasi terakhir berkunjung ke Desa Wisata Kampong Flory di Tridadi Sleman sekaligus acara pelepasan.

Turut mendampingi dari Kabupaten Sleman yaitu Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Nurulhayah, Camat Turi, Kepala Desa Bangunkerto, semua Puskesmas, dan yang turut hadir di Kampong Wonosari. (Harman)