Sleman – Secara beruntun Pemkab Sleman menorehkan prestasinya di tingkat nasional. Kali ini penghargaan Swasti Saba Wistara sebagai penghargaan tertinggi dalam verifikasi penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat 2017 dapat dipertahankan Pemkab Sleman. Penghargaan diserahkan Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Ir. Diah Idrajati pada Bupati Sleman di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri,  Jakarta Pusat,  Selasa (28/11).

Bupati Sleman Drs. Sri Purnomo M. Si, selepas acara penganugerahan penghargaan menyampaiakan bahwa  tahun 2017 ini merupakan kali kelima keikutsertaan Kabupaten Sleman dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat. Pada tahun 2009 lalu Kabupaten Sleman memperoleh Swasti Saba Padapa untuk Kabupaten Sehat klasifikasi pemantapan dengan tatanan yang terpilih yaitu ketahanan pangan dan gizi serta kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri.

Kemudian pada tahun 2011 Kabupaten Sleman memperoleh Swasti Saba Wiwerda, dengan klasifikasi pembinaan untuk empat tatanan terpilih yaitu ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri, kawasan permukiman sarana prasarana sehat dan kawasan pariwisata sehat.

Kemudian pada tahun 2013 Kabupaten Sleman kembali memperoleh Swasti Saba Wiwerda dengan 5 (lima) tatanan yang terpilih yaitu kawasan permukiman sarana prasarana sehat, ketahanan pangan dan gizi, kawasan pariwisata sehat, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri serta kehidupan sosial yang sehat.

Sedangkan pada tahun 2015 Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan tertinggi Swasti Saba pengembangan (Wistara) dengan mengajukan tujuh tatanan, yaitu kawasan permukiman sarana prasarana sehat, kawasan tertib lalu lintas dan transportasi, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat.

“Alhamdulillah Sleman mampu kembali meraih Swasti Saba Wistara dalam verifikasi Kabupaten Kota Sehat tahun 2017, saya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Pemkab Sleman bersama seluruh masyarakat yang terlibat dalam upaya mewujudkan Sleman sebagai Kabupaten Sehat, ” jelas Sri Purnomo.

Diraihnya penghargaan Swasti Saba Wistara tahun ini, Pemkab Sleman mengajukan 7 tatanan terpilih. Ketujuh tatanan tersebut masing-masing memiliki kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Selain itu, masing-masing dari tatanan tersebut telah memperoleh penghargaan dari berbagai pihak. Seperti untuk tatanan kawasan permukiman sarana prasarana sehat, Pemkab Sleman memperoleh IDSA Award pada tahun 2015 dari kategori e-Health, kategori e-education, e-Tourism dan kategori e-Government.  Untuk tatanan Kehidupan Sosial yang sehat, Pemkab Sleman memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, dan penghargaan lainnya.

Menurutnya penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua stakeholder baik dari kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri yang tergabung dalam Forum Kabupaten Sehat dan Forum Komunikasi Desa Sehat Tingkat Kecamatan.

“Untuk menjaga keberhasilan program KKS ini diperlukan komitmen dan kerjasama semua stakeholder untuk membuat rencana aksi program KKS ini selama 5 (lima) tahun kedepan,” jelasnya.

Rencana aksi tersebut sebagai media perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi program KKS ini agar lebih terarah dan memenuhi target yang diinginkan. Penyelenggaraan verifikasi KKS dapat menjadi evaluasi dan motivasi bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

“Saya juga berharap melalui pencapaian ini dapat mendorong dan meningkatkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sleman,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Sleman, dr. Cahya Purnama M. Kes yang turut mendampingi Bupati Sleman dalam penganugerahan penghargaan tersebut menjelaskan bahwa verifikasi KKS dilakukan setiap dua tahun sekali. Pada penghargaan KKS 2017 terdapat 173 berkas kabupaten/kota dari 26 provinsi se Indonesia yang masuk. Jumlah ini meningkat dari penyelenggaraan tahun 2015 yang diikuti oleh 147 kabupaten/kota.

“Penghargaan Swasti Sabha Wistara atau taraf pengembangan diberikan kepada kabupaten kota yang memilih sekurang-kurangnya lima tatanan dan mencakup lebih dari 70% kecamatan,” jelasnya.

Acara Penganugerahan Swasti Saba juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek. Menkes menekankan bahwa penghargaan ini bukan tujuan utama, namun dirinya menekankan pentingnya KKS yaitu koordinasi lintas sektor pemerintahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan lingkungan.

Ngaglik – Dalam memberi warna baru dalam ukhuwah islamiyah dalam meningkatkan takwa kepada Allah SWT, IPHI Ranting Sukoharjo mengadakan berbagai macam kegiatan, salah satunya kajian bulanan bergilir dari masjid ke masjid.

Sebagai bukti aktivitas IPHI Ranting Sukoharjo, Minggu (26/11), Biro Umrah Solusi Balad Lumampah (SBL) bekerja sama dengan Perwakilan SBL Sleman melepaskan 13 jemaah ke tanah suci untuk keberangkatan bulan Desember 2017.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Ustaz Sularno untuk memberikan bekal bagi para jemaah yang hadir dan khususnya yang akan berangkat umrah bulan Desember 2017 ini, antara lain dalam menjalankan ibadah diawali dengan niat yang tulus hanya karena Allah SWT, harus banyak bersabar karena dalam perjalanan banyak godaan yang kadang kita tidak menyadari bahwa perbuatan itu setan, jujur dalam segala tindakan dan perbanyak sedekah baik sebelum berangkat maupun di tanah suci serta sepulangnya dari umrah, serta selalu minta pertolongan Allah SWT, selalu istighfar, dan harus mengikuti syarat dan rukun umrah sehingga nantinya mendapatkan umrah yang mabrur dan mabruroh. Demikian inti tausiyah yang disampaikan Ustaz yang sehari-harinya bekerja sebagai Dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini.

Dalam kesempatan itu hadir Ketua IPHI Kecamatan Ngaglik, Supriyadi dan Pengurus Ranting Sukoharjo. Kegiatan pelepasan ini dihadiri lebih dari 300 jemaah dari berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, serta instansi terkait lainnya. (Suripto)

Sleman – Setelah dikukuhkan menjadi kampung KB di awal 2016, jumlah pasangan usia subur yang aktif ber-KB di Padukuhan Malangrejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman hingga saat ini telah meningkat 20%. Sebelum menjadi kampung KB 213 dari 330 pasangan usia subur aktif ber-KB. Kini di tahun 2017 jumlah itu telah meningkat menjadi 238 dari 299 pasangan usia subur aktif ber-KB.

Data di atas adalah salah satu dari sekian data yang terpampang di papan informasi Rumah Data Kependudukan Padukuhan Malangrejo. Rumah data ini diresmikan oleh Pemerintah Provinsi DIY yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda DIY Sulistyo, Senin (27/11) di Padukuhan Malangrejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman.

Rumah Data adalah bagian dari kampung KB yang digalakkan oleh BKKBN DIY. Joni Prasetyo, Ketua Rumah Data Padukuhan Malangrejo menuturkan bahwa sehari-harinya Rumah Data digunakan sebagai pusat aktivitas mengolah data. Mereka membuat infografis agar data yang disajikan mudah dimengerti dan yang mengerjakan mayoritas adalah remaja dan pemuda.

“Melalui Rumah Data yang terbentuk di kampung KB ini, kami mengharapkan adanya manfaat yaitu tersedia data yang berkualitas sehingga dapat ,memberikan arah yang lebih seksama menuju sasaran pembangunan dan menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan pembangunan,” tutur Kepala Perwakilan BKKBN DIY Drs. Bambang Marsudi yang turut hadir di acara tersebut.

Padukuhan Malangrejo, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman dikukuhkan menjadi kampung KB oleh Sultan Hamengkubuwono X di awal tahun 2016 lalu bersama 4 padukuhan lainnya di seluruh DIY yang untuk tahun 2017 kini jumlahnya telah berkembang menjadi 78 kampung KB. Sejak saat itu Malangrejo terus menggalakkan berbagai macam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sleman – Rumah Data Kependudukan Kampung KB (Keluarga Berencana) Padukuhan Malangrejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, telah diresmikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Drs. Sulistyo, SH., CN., ., Senin (27/11). Rumah Data Kependudukan tersebut merupakan pusat data terkait dinamika penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas yang berbasis di Kampung KB.

Sulistyo mengatakan bahwa Rumah Data Kependudukan ini akan menjadi sumber informasi mengenai kondisi masyarakat di level mikro. Sehingga menurutnya data tersebut nantinya dapat dijadikan referensi untuk perencanaan pembangunan di daerah tersebut.

“Pada intinya ending dari program KB ini adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas,” jelasnya.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu meningkatnya jumlah usia produktif di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap masyarakat mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi kondisi tersebut.

“Bonus demografi ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik, jika tidak maka kita akan kehilangan momentum ini,” paparnya.

Sementara itu, Drs. Bambang Marsudi, MM, selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY berharap keberadaan Rumah Data Kependudukan Kampung KB tersebut mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurutnya sudah ada sebanyak 78 Kampung KB yang tersebar di seluruh Kecamatan di DIY. Adapun Rumah Data Kependudukan tersebut, lanjutnya, berfungsi sebagai basis data dan informasi kondisi kependudukan suatu wilayah.

“Ketersediaan data melalui Rumah Data Kependudukan merupakan suatu indikator keberhasilan dalam melaksanakan perkiraan untuk membangun kampung KB. Sehingga peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ucap Bambang.

Purwatno Widodo, SH, CCN., Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa di Kabupaten Sleman telah memiliki 17 Kampung KB yang tersebar di masing-masing kecamatan. Ia juga menjelaskan bahwa kesadara masyarakat Sleman dalam melaksanakan program KB cukup tinggi. Hingga bulan Oktober lalu, lanjutnya, peserta KB baru mencapai peserta.

“Sedangkan KB aktif berjumlah peserta,” sambung Purwatno.

Ia berharap Rumah Data Kependudukan tersebut mampu meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dan mitra di Kampung KB. Diharapkan pula Rumah Data Kependudukan tersebut dapat meningkatkan keterlibatkan masyarakat atas program-program KB yang dicanangkan oleh Pemerintah.

“Semoga keberadaan Rumah Data Kependudukan di Padukuha Malangrejo ini dapat menjadi role model bagi keberadaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB lainnya di Kabupaten Sleman,” imbuhnya.

Kampung KB merupakan intruksi Presiden yang telah dicanangkan sejak tanggal 14 Januari 2016 lalu, di dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon. Dalam interuksinya, menjelaskan bahwa setidaknya setiap Kabupaten/Kota setidak-tidaknya harus memiliki satu Kampung KB. di DIY sendiri telah ada 78 Kampung KB yang berada di setiap Kecamatan yang tersebar di lima Kabupaten/Kota.

Sleman – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman menyelenggarakan Seminar Storyline Sejarah Kabupaten Sleman bertempat di Hall Merbabu Hotel Prima SR, Jumat (24/11). Dalam seminar tersebut dibahas terkait perjalanan sejarah Kabupaten Sleman dari masa ke masa.

Ir. A.A. Ayu Laksmi Dewi Tri Astika Putri, MM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, mengaku pihaknya berencana untuk membuat gedung diorama di Kabupaten Sleman. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa diorama tersebut nantinya akan memuat perjalanan sejarah Kabupaten Sleman dari jaman prasejarah.

“Jadi penyusunan storyline ini merupakan langkah awal untuk membuat diorama. Dari storyline nanti akan terlihat rangkaian sejarah Sleman seperti apa. Dan itu kita bahas di seminar ini bersama beberapa narasumber yang hadir,” jelasnya.

Menurutnya keberadaan diorama di Kabupaten Sleman ini dianggap penting untuk menyelamatkan dokumen sejarah Kabupaten Sleman. Ia juga akan melakukan konsultasi dengan beberapa tokoh serta ahli sejarah untuk menyusun storyline tersebut. Ayu berharap pembangunan diorama ini dapat terealisasi secepat mungkin.

“Diorama ini secara fisik mungkin sama dengan museum. Bedanya kalau diorama itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen asli yang sah. Harapan kami diorama ini bisa mulai dibangun tahun depan,” imbuh Ayu.

Budi Wibowo, ,selaku Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) DIY yang turut hadir sebagai narasumber, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sleman.

“Bagus sekali ini. Sleman memulai membuat diorama ini yang pertama di DIY. Bahkan DIY saja baru mau mulai membuat diorama di tahun 2018 nanti,” ungkapnya.

Seminar tersebut turut dihadiri oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dan Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sleman. Selain itu, hadir pula pada kesempatan tersebut Junno Mahesa dari CV. Java Advertising selaku coordinator tim penyusun story line sejarah Kabupaten Sleman, Prof Dr Timbul Haryono, MSc., dosen UGM Drs. dan Darto Harmoko, pelestari Cagar Budaya DIY.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara penyerahan arsip yang sudah selesai direstorasi antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman dengan Kepala Desa Girikerto, Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Pada tahun 2017 ini telah ada sebanyak 1863 lembar arsip yang sudah direstorasi di kabupaten Sleman.