Depok – Jumat (10/11) pukul WIB, digelar Rapat Pengurus PPDI Kecamatan Depok dan para pendamping disabilitas di Ruang Rapat PKK Kantor Camat Depok.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua PPDI Kabupaten Sleman, Aly dan Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat, Trijoko Saptono.

Isi sambutan Camat Depok yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Kecamatan Depok, agar para warga disabilitas ikut berperan aktif dalam masyarakat dengan mempersembahkan keahlian dan bakatnya masing-masing.

Pada prinsipnya, warga difabel tidak minta dikasihani tapi minta hak-haknya dihormati dalam berbagai kesempatan, mengamalkan ilmunya, dan memprogramkan pendataan secara teliti. Dengan cara bagi warga disabilitas mengumpulkan fotocopy KK dan KTP bagi yang dewasa sementara untuk anak-anak fotocopy Akte Kelahiran. (Sudiyono)

Ngemplak – Wayangan semalam suntuk dengan lakon Banyu Suci Perwitosari dan dalang Ki Soewondo Hadi Prayitno dari Bantul sebagai penutupan rangkaian merti desa dan gelar potensi desa di Desa Wedomartani, Ngemplak, digelar Jumat (10/11) di Balai Desa Wedomartani, Ngemplak.

Genap satu minggu acara merti desa ini berlangsung, berbagai acara dari kirab budaya, gunungan dengan gerobag, festival dolanan anak, badui, rodad, jathilan, wayang wong, kethoprak, kroncong, pasar malam, hingga pameran potensi warga sudah digelar mulai 4-10 November 2017.

Acara ini merupakan wujud rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada pemerintah desa dan seluruh warga Wedomartani. Hal ini disampaikan oleh Ketua Desa Budaya Wedomartani, Mujiburohman.

Rangkaian acara yang sebelumnya dibuka oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun ini merupakan agenda Pemerintah Desa Wedomartani, Ngemplak yang sedianya akan dijadikan agenda tahunan. (Bibit Babe)

Gamping – Jumat (10/11) pukul WIB berlangsung peringatan hari bersejarah Kasultanan Yogyakarta di Taman Wisata Alam Gunung Gamping Ambarketawang. Acara yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan DIY ini dimeriahkan dengan parade Bregada Rakyat Wiromartani Gamping Lor, Bregada Wiramanggala Mejing Lor, dan Bregada Pesanggrahan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Umar Priyono, menyampaikan bahwa di Gunung Gamping Ambarketawang inilah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwana (HB) I bermukim selama setahun tepatnya dari 6 November 1755 sampai 7 Oktober 1756, sembari membangun Keraton Yogyakarta di Hutan Beringan, Desa Pacethokan, pada tilas Pesanggrahan Ayogya.

Sebuah versi legenda menceritakan Gunung Gamping sebagai tempat pertapaan sultan, di mana sultan mendapat penglihatan yang kemudian menuntunnya untuk membangun Keraton Yogyakarta dan dengan kapur dari Gunung Gamping ini pula Sultan HB I mendirikan Keraton Yogyakarta.

Karena peristiwa tersebutlah maka 10 November diperingati sebagai hari lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Adapun para undangan yang hadir antara lain Camat Gamping, Abu Bakar, Kapolsek Gamping, Kompol Herwinedi, Sekretaris Camat Gamping, Rasyid Ratnadi, dan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ini, Ketua Penyelenggara Hari Peringatan Kasultanan Yogyakarta, Widihasto Wasono Putro mengabarkan kegiatan ini dimeriahkan dengan hiburan kesenian rakyat seperti Reog Gamping Kidul, Jathilan Kudopranesa Gamping Tengah, Tari Sesonderan, Tari Sintren dari Sanggar Puspito Sari Guyangan, serta Tari Angguk khas Kulonprogo.

Tampil juga pertunjukan dari dosen ISI GangSadewa, grup musik pimpinan Memet Chairul Slamet yang memadukan pertunjukan sastra baca puisi, melagukan puisi, dan tarian. Ketiganya menyatu diwarnai iringan musik kontemporer. Tak kalah uniknya yaitu penampilan wayang hip hop perpaduan antara pertunjukan wayang dan musik hip hop dengan lirik-lirik bahasa Jawa. (Adnan Nurtjahjo)

Ngaglik – Program Keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu merupakan salah satu program untuk meningkatkan ilmu pengetahuan orang tua tentang tumbuh kembang anak melalui Pembentukan Kelompok BKB yang dipadukan dengan Posyandu, dan PAUD. Hal ini disampaikan oleh Abidah selalu Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana PKB Kecamatan Ngaglik. Dengan harapan bahwa setelah BKB, Posyandu, dan PAUD dipadukan maka kegiatan ini bisa dilakukan setiap bulan yang waktunya bisa disepakati oleh kelompok BKB.

Lebih jauh Abidah juga menyampaikan bahwa sosialisasi tentang KKA atau Kartu Kembang Anak yang tujuannya adalah untuk mengetahui tumbuh kembang optimal, menjamin keberhasilan masa depan anak dan kebahagiaan keluarga.

Adapun yang hadir dalam sosialisasi yang berlangsung pada Rabu (8/11) ini yaitu orang tua wali siswa asuh PAUD Cahaya Mulya dan Ibu-ibu dari wali siswa-siswi TK Sukorini.

Harapan ke depan apabila keterpaduan BKB, PAUD, dan Posyandu ini terakomodir oleh anggota, maka dapat menjadi babak baru dalam pengelolaan BKB yang dipadukan dengan lembaga lain yang terkait dan dapat menjadi komitmen bersama.

Hal ini juga diamini Kepala KB/PAUD Cahaya Mulya Masjid Baiturrahman Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Suripto, bahwa keterpaduan ini penting karena sasarannya hampir sama dan mempunyai keuntungan antara lain hemat waktu, biaya, dan tenaga meski untuk waktu masih harus disepakati bersama. (Suripto)

Sleman  – Menyampaikan informasi publik adalah kewajiban bagi pemerintah daerah. Memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik adalah wajib tanpa diminta, pemerintah daerah harus menyediakan setiap saat, berkala, dan serta merta sesuai jenis informasinya.

Sebelumnya, Kabupaten Sleman telah memborong 7 penghargaan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se–DIY, Oktober lalu. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah DIY ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Karenanya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sleman sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (9/11) di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Daerah DIY serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, mengundang seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, Hazwan Iskandarjaya menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting bagi perangkat daerah.

“Sosialisasi ini merupakan bagian untuk memberikan pemahaman bagi perangkat daerah agar mereka mengetahui apa dan bagaimana terkait dengan ke-PPID-an terutama tentang implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik,” terang Hazwan.

Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Kominfo Sleman per 8 November 2017 terkait 57 subdomain perangkat daerah di Kabupaten Sleman, sebanyak 37 subdomain perangkat daerah telah memasang menu informasi publik namun 7 di antaranya tidak update terkait informasi publik.

Padahal menurut Hazwan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator pemerintah daerah telah menjalankan amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Di undang-undang tersebut diwajibkan bagi badan publik yaitu pemerintah daerah berikut dengan perangkat daerahnya untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan semangat keterbukaan informasi publik agar bisa diakses masyarakat luas,” tegas Hazwan.

Dilanjutkan Hazwan, melalui sosialisasi ini kinerja dari perangkat daerah diharapkan dapat ditingkatkan sehingga masyarakat puas terhadap informasi publik yang disediakan pemerintah daerah.

”Sehingga kinerja dari masing-masing perangkat daerah dalam pelayanan informasi publiknya betul-betul bisa berkualitas dan masyarakat bisa merasakan dampak dari keterbukaan informasi publik itu dengan kepuasaan mereka dalam mengakses informasi,” terang Hazwan.

Senada dengan Hazwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi juga menitikberatkan dukungan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat.

“Karena ini sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk smart regency, artinya bagaimana kita dengan berbasis IT memberikan pelayanan di bidang informasi dan dokumentasi kepada masyarakat,” jelas Sumadi.

Sumadi menuturkan meski pelaksana pelayanan informasi publik adalah PPID dan PPID Pembantu tetapi Kepala Perangkat Daerah juga wajib memahami keterbukaan informasi publik serta mekanisme pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan pemahaman tersebut, tentunya Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di instansi masing-masing.

“Kita lakukan sosialisasi ini tidak hanya untuk di tingkatan PPID tetapi pada kepala perangkat daerahnya agar mengerti mengenai pelayanan dan informasi sehingga itu tidak terputus,” tutur Sumadi.

Dalam kesempatan tersebut, diserahkan pula penghargaan kepada 7 badan publik di Kabupaten Sleman terkait dengan keterbukaan informasi publik. Adapun badan publik tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Dinas Kominfo Sleman, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Depok, Kecamatan Godean, dan PD BPR Bank Sleman.