Sleman – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menyerahkan SPPT PBB P2 Tahun 2017 sebanyak lembar yang secara simbolis diserahkan  Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI pada 17 Desa dari 17 Kecamatan dan 10 wajib pajak selektif dengan ketetapan PBB P2 tertinggi di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (17/1).

Kepala BKAD, Hardo Kiswaya SE MSi menjelaskan bahwa untuk ketetapan PBB P2 tahun 2017 ini tidak ada kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. Adapun nominal Pokok Ketetapan PBB P2 tahun 2017 sejumlah Rp 79,4 miliar.

Menurut Hardo pada tahun 2016 lalu realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 belum terealisasi 100% dimana pokok ketetapan akhir pada tahun 2016 sebesar Rp 74,7 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak lembar realisasinya mencapai Rp 59,3 miliar dengan SPPT PBB P2 sebanyak lembar, atau sebesar 79,4% dari pokok ketetapan akhir.

Hardo menambahkan bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, maka fungsi pengelolaan pendapatan daerah yang tahun lalu ditangani Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), mulai tahun 2017 menjadi ketugasan instansi baru Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Dengan demikian mulai tahun ini, seluruh pelayanan yang terkait dengan pajak daerah, termasuk PBB P2 dilaksanakan di gedung BKAD Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman.

Sementara  Sri Purnomo menyampaikan bahwa dalam hal pelayanan pembayaran PBB P2, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Sleman masih menjalin kerjasama dengan 3 lembaga perbankan, yaitu Bank BPD DIY, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri.

“Dengan demikian harapan kami masyarakat selaku wajib pajak PBB P2 tetap mendapatkan kemudahan dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerahnya di Kabupaten Sleman,” kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak selektif untuk dapat segera membayar PBB P2 sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada 30 September 2017 mendatang, serta menghimbau kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Sleman, terutama yang menjadi wajib pajak PBB agar menjadi panutan dan teladan masyarakat, dengan membayar kewajibannya di awal waktu.

”Saya berharap pokok ketetapan PBB P2 pada tahun 2017 ini dapat tercapai sepenuhnya, mengingat saat ini PBB telah menjadi bagian dari pajak daerah, yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan daerah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” harap Sri Purnomo.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak daerah yang berprestasi dalam kepatuhan melaporkan dan membayar pajak daerah sesuaI peraturan perundang-udangan yang berlaku, Sri Purnomo juga memberikan piagam penghargaan kepada wajib pajak. Adapun yang menerima Piagam Penghargaan tersebut adalah sejumlah 128 wajib pajak, terdiri dari 46 wajib pajak hotel, 62 wajib pajak  restoran, 20 wajib pajak hiburan.

Selain wajib pajak, piagam penghargaan juga disampaikan kepada sejumlah 9 Pemerintah Desa dan 247 Dukuh yang dapat mencapai lunas awal pembayaran PBB P2 tahun 2016.

Sleman – Masuknya salak dari berbagai daerah ke Kabupaten Sleman mengancam eksistensi salak pondoh. Salak Magelang, Banjar hingga Lumajang membanjiri pasar salak Sleman.‬

‪Ketua Asosiasi Petani Salak Prima Sembada, Maryono tidak mempersoalkan salak-salak tersebut masuk Sleman. Namun yang jadi persoalan, tengkulak dan penjual justru menamai salak ini sebagai salak khas Sleman.‬

‪“Kebetulan masa panen di berbagai daerah bersamaan. Istilahnya titip jual di Sleman dan didistribusikan ke beberapa daerah. Sayangnya, salak-salak ini diklaim salak khas Sleman, padahal bukan,” kata Maryono, Senin (16/1).‬

‪Klaim tersebut merugikan petani salak Sleman. Harga salak luar daerah lebih murah. Padahal tekstur dan rasa beda jauh dengan salak pondoh Sleman.‬ Jika tidak ditangani, Maryono khawatir citra salak pondoh luntur. Upaya pencegahan telah dilakukan dengan mendatangi pengepul. Terutama pengepul salak yang mengambil salak dari Prima Sembada

Maryono menjelaskan perbedaan fisik dan rasa salak. Salak pondoh, warna kulit cokelat terang. Rasanya manis akan bertahan meski disimpan lama. Beda dengan salak lain yang hambar.‬

‪“Kalau ingin berjualan, lebih baik bawa identitas asli. Jangan diklaim salak Banjar itu sebagai salak khas Sleman. Selisih harga hingga Rp per kilogram dari tengkulak. Tapi dijual dengan harga sama ke konsumen,” kata Maryono.‬

‪Asosiasi Petani Salak Prima Sembada Sleman hingga saat ini teelah membawahi 34 kelompok tani salak Sleman. Terdiri tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pakem, Turi dan Tempel. Jumlah panen akhir tahun 2016 lalu mencapai ton dengan luas lahan 200 hektare.‬

‪Kepala Dinas Pertanian Sleman, Ir Widi Sutikno MSi menyayangkan klaim tersebut. Dinasnya telah memiliki langkah khusus. Salak pondoh yang ditanam di Sleman memiliki identitas Indikasi Geografis (IG).

Widi setuju agar para penjual dan tengkulak bertindak jujur. Karena itu dihimbau jika memang bukan salah pondoh jangan diklaim salak khas Sleman, hal itu untuk menjaga kualitas salak pondoh Sleman.

Sleman – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, Drs Purwanto berjanji akan menindaktegas para pembuang sampah liar diwilayah Sleman. Selain harus membayar denda, pelaku yang tertangkap tangan membuang sampah tidak pada lokasi yang ditentukan dapat dikenai sanksi kurungan tiga bulan.‬

‪Purwanto juga menjelaskan tentang mekanisme pembuangan sampah sudah diatur dalam Perda No.4/2015 tentang pengelolaan sampah. Namun sayangnya, masih banyak warga yang belum sadar lingkungan sehingga membuang sampah sembarangan.

Kondisi tersebut, diakui Purwanto menyebabkan banyak ditemukan lokasi pembuangan sampah liar. Salah satunya di tanah kas desa Condongcatur atau depan Kecamatan Depok.

‪“Tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya itu jelas masuk pelanggaran. Ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pelaku jika terbukti membuang sampah tidak pada tempatnya,” kata Purwanto, Senin (16/1).

Menurut Purwanto, konsekuensi hukuman dari pelanggaran sesuai Perda cukup berat. Di antaraya hukuman kurungan tiga bulan dan denda senilai Rp 50 juta. Untuk mencegah munculnya lokasi sampah-sampah liar, Purwanto mengaku akan meningkatkan pemantauan di titik-titik lokasi sampah liar.

“Kami akan memantau lokasi pembuangan sampah liar. Kalau kedapatan ada yang membuang sampah kami akan proses secara hukum,” kata Purwanto.‬

‪Dikatakan Purwanto, untuk wilayah Depok volume sampah yang dihasilkan memang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan, Depok merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di samping itu, frekuensi aktivitas pembangunan di wilayah tersebut terus meningkat.

Kondisi ini mendorong oknum-oknum yang nakal membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya.‬ ‪Sayang, Purwanto tidak merinci berapa besar volume sampah yang dihasilkan untuk wilayah Depok.

Hanya saja, total sampah yang dihasilkan penduduk Sleman setiap hari rata-rata mencapai meter kubik. Saat ini, Sleman memiliki 200 kelompok pengelola sampah hingga tingkat RT, 16 transfer depo, 28 truk sampah, 14 tempat Pembuangan Sampah Terpadu 3R dan 20 TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

Sleman – Melalui sertifikasi ISO, lulusan SMA harus mampu bersaing tidak hanya di negeri sendiri tetapi juga dikancah internasional. Terlebih era pasar bebas yang saat ini sudah dimulai dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Bupati Sleman, Drs H Sri Purnomo MSI mengungkapkan hal tersebut usai penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari PT TUV Rheinland pada SMA N 1 Turi, Sabtu (14/1).

Sri Purnomo menyampaikan bahwa penerimaan sertifikat ISO tersebut merupakan suatu pengakuan secara tertulis akan kualitas manajerial dari SMA N 1 Turi. Sri Purnomo juga berpesan agar penerimaan ISO tidak menjadi tujuan akhir dari pengembangan mutu sekolah namun dapat menjadi cambuk untuk mencapai pengembangan dan mutu sekolah yang lebih baik ke depan.

“Saya berharap prestasi yang telah diraih dapat memotivasi seluruh keluarga besar SMA N 1 Turi untuk terus berusaha semaksimal mungkin dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikannya,” kata Sri Purnomo.

Sependapat dengan Bupati Sleman, Perwakilan PT TUV Ir Sapto Hariyono MHum menyampaikan bahwa adanya MEA menjadikan globalisasi tidak bisa dibendung.

Hal tersebut berdampak langsung pada keterbukaan informasi, tenaga kerja, dan produk luar yang semakin mudah masuk ke suatu negara. Langkah antisipasi yang perlu dilakukan salah satunya yaitu meningkatkan SDM.

“Sertifikat ISO 9001:2008 ini berstandar internasional, harapannya sekolah penerima ISO ini kedepan dapat berperan dalam globalisasi,” kata Sapto.

Sapto menambahkan bahwa saat ini di Sleman ada 16 SMK dan 14 SMA yang sudah tersertifikasi ISO 9001:2008.

Sleman – Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, kini mendapat dukungan relawan tergabung dalam 49 komunitas guna melaksanakan tugas penanganan bencana di wilayah Sleman.

‪”Ada sebanyak 49 komunitas relawan bencana, dengan anggota lebih dari orang,” kata Joko Supriyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Minggu (15/1).‬

‪Menurut Joko, anggota relawan tersebut terdata dengan lengkap identitasnya dan masing-masing juga memegang kartu identitas relawan dari BPBD Sleman.

“Mereka ini siap bergerak saat terjadi bencana. Seperti peristiwa bencana angin kencang tiga kali menerjang wilayah Sleman pada pekan lalu, mereka langsung terjun untuk membantu penanganan dan evakuasi pohon-pohon yang tumbang,” kata Joko.‬

‪Joko menambahkan  masing-masing koordinator komunitas relawan akan menghubungi BPBD Sleman dan kemudian mereka akan diarahkan ke lokasi yang terdampak bencana.‬

‪”Jadi nanti tidak ada tumpang tindih, seperti semua komunitas hanya terfokus di satu lokasi saja, sementara lokasi lain tidak ada relawan yang membantu. Tetapi mereka bisa menyebar ke lokasi-lokasi yang membutuhkan penanganan segera,” katanya.‬

‪Joko mengatakan para relawan ini tugas utamanya adalah penyelamatan korban, baik itu korban luka maupun korban jiwa, kemudian setelah itu membuka akses jalan bagi masyarakat.‬

“Seperti kejadian pohon tumbang, relawan hanya mengevakuasi korban dan penyelamatan jiwa serta menyingkirkan batang pohon yang menutup jalan. Setelah itu untuk tindakan selanjutnya seperti pembersihan kayu-kayu menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” tutur Joko.

‪Para relawan lanjut Joko,  juga diberi pelatihan dalam penanganan bencana dan teknik-teknik dasar penanggulangan bencana serta prioritas keselamatan diri.‬

‪”Memang dalam peristiwa kemarin ada dua relawan yang mengalami kecelakaan saat membantu mengevakuasi pohon tumbang. Kami selalu tekankan kepada para relawan untuk memprioritaskan keselamatan diri masing-masing dan berhati-hati,” katanya.‬

‪Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jogja mengingatkan adanya potensi angin kencang dalam satu pekan ke depan di sejumlah wilayah DIY.

‪”Dari sisi meteorologis, wilayah DIY termasuk Kabupaten Sleman beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan dengan tingkat sedang sampai lebat, dan disertai dengan petir dan angin kencang,” kata I Nyoman Sukanta, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Jogja, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.‬

‪Menurut dia dari pengamatan kondisi dinamika atmosfer laut dan pengamatan citra satelit menunjukkan kondisi angin di lapisan 850 mb menandakan adanya angin baratan dan pertemuan angin di atas Pulau Jawa.‬

‪”Masih ada belokan angin di barat daya DIY, belok kanan ini yang menimbulkan angin kencang,” katanya.‬

‪Nyoman mengatakan kondisi ini disebakan karena Januari hingga Februari merupakan datangnya angin Muson Asia, dari Asia ke Indonesia.‬

‪”Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan potensi hujan lebat di wilayah DIY dengan curah hujan di atas 50 mili meter per hari dan disertai petir maupun angin kencang dengan kecepatan di atas 45 kilometer per jam dan dapat menyebabkan banjir dan longsor,” katanya.***