Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi pekerjaan yang diidolakan para sebagian besar pencari kerja. Seperti yang terpantau pada pendaftaraan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini, dimana antusiasme masyarakat mulai  mendaftar melalui website  untuk berlomba-lomba memperebutkan satu dari  formasi CPNS yang disediakan pemerintah.  

Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Suyono menghimbau pada para pelamar CPNS 2018 khususnya pelamar di Pemerintah Kabupaten Sleman untuk berhati-hati pada oknum/calo yang menjanjikan bisa meloloskan menjadi CPNS. Menurutnya dalam pelaksanaan Tes CPNS meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Intelegensi Umum (TIU) yang berbasis Computer Assisted Tes (CAT).

“Nah CAT ini setelah selesai mengerjakan langsung keluar skornya apakah memenuhi  passing grade atau tidak. Jadi jangan percaya pada oknum atau calo yang menjanjikan bisa diangkat CPNS karena skor dari hasil tes murni dan keluar langsung,” jelas Suyono.

Pemkab Sleman sendiri menurutnya menyediakan 628 formasi CPNS pada tahun ini. Formasi tersebut terdiri dari 335 tenaga guru, 236 tenaga kesehatan, 55 tenaga teknis dan ditambah 2 tenaga guru eks tenaga honorer K2 (TH-K2).

Suyono menambahkan bagi pelamar CPNS di Pemerintah Kabupaten Sleman, setelah melakukan registrasi di website  dapat menyerahkan berkas lamaran yang diantar sendiri pada panitia pada hari kerja di Kantor BKPP Kabupaten Sleman. Berkas diterima pada hari kerja mulai tanggal 3-10 Oktober 2018 pukul WIB dan hari Jumat pukul WIB. Adapun syarat dan ketentuan terkait formasi CPNS Pemkab Sleman 2018 dapat diunduh pada website .

Gamping – Selasa (2/10/2018) pukul WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Tata Cara, Lokasi Pemasangan, Jenis, Jumlah, serta Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK).

Rakor yang berlangsung di ruang rapat KPU Kabupaten Sleman ini dipimpin oleh Ketua KPU, Imanda Yulianto didampingi Komisoner KPU, Indah Sri Wulandari, Haryanta dan Aswino Wardhana. Peserta Rakor yang hadir adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekabupaten Sleman, termasuk Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo serta anggota PPK Divisi Sosialisasi.

Sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Indah Sri Wulandari mengupas perihal metode kampanye dan peserta pemilu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sleman.

“Adapun metode kampanye yang difasilitasi meliputi Pemasangan APK, Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum serta  penayangan iklan kampanye pada media sosial atau laman resmi KPU Kabupaten Sleman. Sedangkan peserta pemilu yang difasilitasi adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, dan perseorangan DPD,” terang Indah SW.

KPU Kabupaten Sleman melarang pemasangan APK pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Indah menambahkan walaupun pemasangan APK di tempat milik perseorangan atau badan swasta, namun harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

Di sesi akhir, rakor membahas mengenai Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dilaksanakan oleh PPK ditingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Desa. GMHP adalah semangat untuk memastikan semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya sebagai hak yang dijamin konstitusi, tanpa kecuali.

“Melalui GMHP KPU Kabupaten Sleman bertekad melahirkan Daftar Pemilih Tetap  Pemilu 2019 yang bersih artinya bersih dari kegandaan dan bersih dari kecurigaan,” tutur Indah SW. (Adnan Nurtjahjo)

Demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sehat dan sejahtera, tentu dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak. Seperti halnya kerjasama yang telah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam mensukseksann program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sleman.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam acara Monitoring dan Evaluasi Bakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan, Sabtu (29/9), di Kampung KB dusun Sengir, Sumberharjo, Prambanan, Sleman. Hadir pula pada kesempatan tersebut Tim Monitoring dan Evaluasi Bakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan tingkat DIY, yang diketuai oleh Dra. Joehananti Chriswandari.

Lebih lanjut Sri Purnomo berharap dengan adanya bantuan dan dukungan dari TNI, program KB dan kesehatan di Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Terlebih menurut Sri Purnomo saat ini program KB tidak hanya sebatas pada pembatasan jumlah kelahiran, namun juga mencakup upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

“Kegiatan ini juga sebagai sarana menjaga keharmonisan hubungan dan komunikasi antara TNI, masyarakat,  dan Pemerintah Kabupaten Sleman,” jelasnya.

Dikatakan pula oleh Sri Purnomo bahwa kesadaran masyarakat Sleman terhadap program KB dari hari ke hari semakin tinggi. Bahkan, lanjutnya, KB mulai menjadi kegiatan mandiri bagi sebagian masyarakat. Dia menjelaskan bahwa prevalensi peserta KB aktif di tahun 2017 mencapai 80,06% pasangan usia subur. Ke depan, dia berharap para kaum pria besedia menjadi peserta KB aktif sebagai solusi kendala yang dialami kaum wanita yang tidak bisa menggunakan KB karena alasan kesehatan.

“Ke depan kita berharap partisipasi KB semakin meningkat, khususnya untuk kaum pria,” ucapnya.

Sementara itu, Joehananti menuturkan bahwa program Kampung KB tersebut telah dimulai sejak tahun 2016 lalu, sesuai dengan arahan Presiden RI. Senada dengan Bupati Sleman, Joehananti mengatakan bahwa keberhasilan program tersebut perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Sehingga keberadaan Kampung KB ini dapat direalisasikan diseluruh wilayah.

“Harapannya dengan adanya Kampung KB ini kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat lagi” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut turut diresmikan 17 Kampung KB baru se-Kabupaten Sleman dengan penandatanganan prasasti Kampung KB oleh Bupati Sleman. Di samping itu, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama masyarakat dusun Sengir, Sumberharjo, Prambanan untuk mendukung dan menjalankan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Acara diakhiri dengan penilaian oleh tim Monitoring dan Evaluasi Bakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan di Kampung KB binaan Komando Rayon Militer (Koramil) Prambanan tersebut.