Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat desa menjadi suatu keharusan sesuai amanat UU 14/2008. Untuk itu, Kecamatan Sleman menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi pemerintah desa, pada Jumat (12/10) bertempat di Kantor Kecamatan Sleman Jalan Magelang km 14, Triharjo, Sleman.

Sosialisasi yang merupakan bentuk perwujudan hubungan bagi masyakarat dengan pemerintahan untuk bersama-sama menjalankan transparansi kegiatan ini, dihadiri oleh Komisi Informasi Daerah DIY, PPID DIY, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Budi Sutamba, Sekretaris Kecamatan Sleman Sumariah, Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta perwakilan karang taruna yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Sleman.

Budi Sutamba mengatakan bahwa pelayanan masyarakat yang transparan merupakan suatu bentuk pelayanan yang prima. Dengan begitu, Budi melanjutkan, harapannya pemerintah bisa menjadi suatu wadah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

Budi menambahkan, seiring dengan majunya perkembangan zaman, pemerintah dituntut untuk mengimbangi kemajuan tersebut terutama dalam hal pelayanan.

“Masyarakat sekarang banyak yang lebih pintar dan maju berkat adanya teknologi yang berkembang, jadi mau tidak mau kita juga harus mengikutinya,” ucap Budi.

Dinas Kominfo Sleman beserta Komisi Informasi Daerah, dituturkan Budi telah banyak mendukung perangkat daerah rangka mewujudkan website.

Sementara itu Sumariah, Sekretaris Kecamatan Sleman mengatakan bahwa desa merupakan wadah yang menangani masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, adanya keterbukaan informasi ini diharapkan desa tidak lagi menghadapi masalah yang berhubungan dengan informasi.

“Keterbukaan informasi berperan sangat penting bagi pemerintah dalam menginformasikan segala hal-hal yang terkait pendanaan kepada masyarakat sehingga tidak akan terciptanya prasangka buruk masyarakat terhadap pemerintah,” tandas Sumariah.

Gamping – Kamis (11/10/2018) pukul WIB, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan penyuluhan  ketentraman dan ketertiban (Trantib) tahun 2018 yang dihelat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Camat Gamping.

Penyuluhan trantib ini dihadiri oleh Plt. Camat Gamping, Samsul Bakri, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Gamping, Djoko Purwono, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, Satuan Binmas Polres Sleman, Aiptu Sri Muryanti, serta Kepala Seksi Trantib Kecamatan Gamping, Harley Joshua Benyamin.

Giat penyuluhan dipandu oleh Kepala Seksi Trantib Satpol PP Kabupaten Sleman, Sunardi. Dalam kesempatan ini Satpol PP Sleman juga mengundang Bhabinkamtibmas, Babinsa, pengurus organisasi masyarakat, serta Tim Reaksi Cepat Kecamatan Gamping.

Sebagai narasumber yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar yang mengulas tentang penanganan potensi konflik pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019, serta Kepala Satuan Binmas Polres Sleman, AKP Ani Sulistyarini yang menyampaikan tentang pemilu aman damai dan sejuk di Kabupaten Sleman.

Dalam sambutannya Plt. Camat Gamping menyampaikan bahwa kecamatan Gamping memiliki potensi kerawanan terhadap gangguan ketentraman masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah Kecamatan Gamping yang merupakan perbatasan dengan wilayah Kabupaten lain (Bantul-red). Permasalahan tersebut misalnya mengenai batas wilayah, dampak musim penghujan serta kenakalan remaja.

“Selain itu pernikahan dini karena pergaulan bebas dan kenakalan remaja cukup banyak terjadi di wilayah Kecamatan Gamping. Diharapkan kewaspadaan dini masyarakat sipil perlu dimunculkan termasuk jaga warga di pedesaan,” pesan Samsul Bakri.

Komisioner Bawaslu Sleman menyampaikan materi mengenai sumber kerawanan dalam Pemilu 2019, yakni bencana alam, Daftar Pemilih Tetap, Hak Suara, Kampanye, Logistik Pemilu, Politik identitas, Politisasi SARA, Politik Uang, Berita bohong (hoaks), Hasil hitung cepat (Quick Count) serta Penghitungan di Tempat Pemungutan Suara.

“Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak pertama di Indonesia, memilih dan mencoblos surat suara secara bersamaan untuk surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini tidak mudah dilakukan, penuh tantangan, dan berpotensi mengalami banyak persoala,” tutur Arjuna.

Selanjutnya AKP Ani Sulistyarini memaparkan perihal prakiraan gangguan dan ancaman masa kampanye, antara lain bentrok antar pendukung (partai politik, calon presiden/calon wakil presiden), keresahan di masyarakat terkait adanya berita bohong, Adanya pembubaran giat kampanye karena tidak sesuai jadwal, serta Pencopotan atribut kampanye yg menimbulkan konflik.

“Peran elemen masyarakat dapat dilakukan dengan cara membangun kesadaran dan memberikan arahan, contoh, serta tauladan dalam kehidupan yang penuh dengan keharmonisan dan toleransi,” ucap AKP Ani Sulistyarini mengakhiri paparannya. (Adnan Nurtjahjo)

Depok – Wayang Orang merupakan salah satu seni Pertunjukan Rakyat (Pertunra) yang dapat dijadikan media penyampaian informasi pembangunan. Namun kini, seni Wayang Orang hampir tidak dikenal oleh kebanyakan generasi muda, padahal sarat dengan nilai etika dan estetika.

Berdasarkan hal tersebut, Sanggar Seni Ngrancang Kencana, Padukuhan Nologaten, Caturtunggal, Depok terus berupaya melestarikan seni Wayang Orang. Salah satu caranya adalah dengan melatih pemuda dan remaja, pada Rabu (10/10/2018) malam.

Ketua Sanggar, Ki Pardiman yang sekaligus pelatih menuturkan bahwa pihaknya tidak henti-hentinya memotivasi generasi muda untuk belajar dan mencintai seni budaya adilihung itu. “Dengan belajar Wayang Orang berarti pula belajar tata krama dan unggah-ungguh bahasa Jawa,” ucap Ki Pardiman.  (Tri Jack)

Suasana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman mulai ramai dipadati pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil. Sampai hari ini, Rabu (10/10) pelamar CPNS sudah tercatat sebanyak 4151 orang yang terdaftar secara online dan sebanyak 2515 orang yang telah memasukkan berkas.

Meskipun pendaftar yang datang untuk melakukan pemberkasan terbilang ramai namun kondisi terpantau lancar dan dapat terlayani.

Terletak dilantai dasar Gedung BKPP Sleman, terdapat 6 loket pelayanan dimana masing-masing adalah loket pelayanan tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan yang terpisah antara putra-putri.

Bupati Sleman Sri Purnomo yang ditemui pada saat meninjau loket pendaftaran CPNS menghimbau, untuk dapat memanfaatkan kesempatan dengan maksimal sehingga diharapkan Sleman mendapatkan calon-calon pegawai yang berkualitas. Ia juga menyampaikan bahwa calon pelamar masih memiliki kesempatan sampai tanggal 15 oktober untuk mengupload berkas dan tanggal 16 oktober untuk melengkapi pemberkasan.

Ia menmbahkan, dari 628 fomasi di Sleman pada tahun 2018, Tenaga Kesehatan yang sangat diminati oleh Pelamar di Kabupaten Sleman.

“Hingga sampai hari ini jumlah pendaftar terbanyak adalah tenaga kesehatan sebanyak 1099 orang,” katanya.

Gamping – Senin (8/10/2018) pukul WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP1) di ruang rapat kantor setempat.

Rakor yang dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Sleman, Aswino Wardhana ini  dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Sleman, Nuri Dewi Mawarni, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, didampingi Ketua Divisi Data PPK Gamping, Lena Lailasari Girsang serta 16 Ketua PPK dan 16 anggota PPK Divisi Data dari wilayah kecamatan seKabupaten Sleman.

KPU Kabupaten Sleman sejak tanggal 1 hingga 28 Oktober 2018 mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP) Pemilu Serentak 2019. Aswino Wardhana menjelaskan bahwa gerakan tersebut bertujuan untuk memetakan dan melindungi hak pemilih pada Pemilu 2019 nanti.

Karena itu KPU Sleman melaksanakan sosialisasi GMHP ini sampai ketingkat bawah. Selanjutnya dibentuk posko GMHP di setiap kecamatan dan Desa oleh PPK maupun PPS. Aswino berharap dengan adanya posko GMHP bias membantu para pemilih mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu serentak 2019 mendatang.

“Dikarenakan tugas Pantarlih sudah selesai, maka dalam kaitannya dengan penyempurnaan DPTHP1 ini kita mohon kepada Kepala Padukuhan agar bisa membantu PPK maupun PPS dalam pelaksanaan gerakan ini,” ujar Aswino.

Dalam kesempatan ini, Nuri Dewi Mawarni menambahkan, berhubung waktu sekarang ini akses Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH) belum dapat diakses oleh KPU Kabupaten Sleman, maka pekerjaan yang bisa dilakukan adalah sebatas pengecekan saja. “Kita hanya memastikan apakah seseorang tersebut merupakan penduduk Sleman atau bukan,” tutur Nuri.

Selain itu, warga masyarakat secara perorangan dapat melakukan pengecekan sendiri melalui laman , atau datang ke kantor desa setempat untuk melihat pengumuman Daftar Pemilih Tetap. “Bagi pemilik telepon pintar dapat mengunduh aplikasi KPU RI Pemilu 2019 untuk mempermudah mendapatkan informasi. Mudah-mudahan dalam waktu yang ditentukan angka validitas data pemilih bisa dicapai sesuai yang kita harapkan,” tambah Kasubag Program Data KPU ini. (Adnan Nurtjahjo)