Peringatan HUT KORPRI Ke-47, Kecamatan Gamping Siap Melayani, Bekerja, dan Menyatukan Bangsa

Gamping – Kamis (29/11/2018) pukul WIB, Pemerintah Kecamatan Gamping menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-47 tahun di halaman Kantor Camat Gamping. Adapun Peringatan HUT ke-47 KORPRI di tahun 2018 ini mengambil tema KORPRI : Melayani, Bekerja, dan Menyatukan Bangsa.

Upacara dihadiri oleh Plt. Camat Gamping, Samsul Bakri, Sekretaris Kecamatan Gamping, H. Rasyid Ratnadi Sosiawan, serta Komandan Koramil 17/Gamping, Mayor Sugeng. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Gamping yang hadir mengikuti upacara antara lain seluruh Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gamping, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan (UPT-Yandik), Endi Sudarma, pun dari unsur Kepala Desa beserta perangkatnya, Kepala Sekolah (TK, SD, SMP) se-Unit Kecamatan Gamping, Koramil 17/Gamping serta Puskesmas Gamping I dan II.

Pengibaran bendera merah putih yang diikuti sebanyak 97 orang ini dipandu oleh Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Gamping, Supriyati diiringi oleh paduan suara dari ibu-ibu ASN UPT Yandik Gamping. Petugas upacara yang dilakukan setiap 29 November ini dibawah arahan Rudi Aris Junaedi dari UPT-Yandik Gamping bersama Harley Benyamin Josua dan Sumarsono dari seksi Ketentraman Ketertiban Kecamatan Gamping.

Pengibaran Sang Saka Merah Putih dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Gamping, R. Hery Subagio sebagai Komandan Upacara. Sedangkan Pembina upacara kali ini adalah Plt Camat Gamping, Samsul Bakri.

Dalam kesempatan ini pengucapan Panca Prasetya Korpri dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gamping, Yustina Privantiwi. Panca Prasetya Korpri ini juga disebut sebagai sumpah/janji ASN yang bertujuan dapat menciptakan sosok ASN yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, dan sebagainya.

Selepas pengibaran bendera pusaka, dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng menandai HUT KORPRI ke-47 yang dilakukan oleh Plt Camat Gamping disaksikan oleh peserta upacara di Pendopo Kantor Camat Gamping. Peringatan hari lahir KORPRI di Kecamatan Gamping tetap terlaksana terlaksana dengan tertib dan meriah dibawah rintik hujan. (Adnan Nurtjahjo)




FKDM Gamping Adakan Rakor Ciptakan Pemilu 2019 Yang Aman dan Damai

Gamping – Senin (26/11/2018) pukul WIB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Gamping menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menciptakan Pemilu Damai 2019 di Ruang Rapat Lt. II Kantor Camat Gamping.

Rakor yang dipandu oleh Sekretaris FKDM Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo dihadiri Sekretaris Kecamatan Gamping, H. Rasyid Ratnadi Sosiawan, Kepala Kepolisian Sektor Gamping, Kompol Hendri Multi, Komandan Koramil 17/Gamping, Mayor Sugeng, Ketua FKDM Gamping, Djoko Purwono, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan Gamping.

Saat ini sudah memasuki tahapan kampanye dari tanggal 23/11/2018 hingga 13/4/2019. Puncaknya saat kampanye rapat umum pada 24/3/2019 hingga 13/4/2019. Berkaitan dengan hal tersebut FKDM mengadakan rakor untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban serta keamanan di wilayah Gamping khususnya, demi terciptanya pemilu yang aman dan damai di tahun 2019 nanti.

Dalam kesempatan ini, Kompol Hendri menyampaikan bahwa setiap wilayah yang mengadakan Pilkada Serentak 2018 memiliki peta ancaman berbeda. Akan tetapi, potensi konflik dengan menggunakan media sosial ada di seluruh wilayah. Untuk menyikapi berita hoax dan pemberitaan negatif di Media Sosial masyarakat harus bisa menyaring berita sebelum menyebarkan kepada teman, tetangga, dan saudaranya agar tidak menimbulkan kampanye negatif yang dapat meresahkan masyarakat.

“Selama saya menjabat sebagai Kapolsek Gamping yang saya rasakan adalah wilayah Gamping aman-aman saja, tidak seperti yang diberitakan di luar sana. Indikatornya yaitu angka kriminalitas menurun di wilayah Gamping dan segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik,” tutur orang nomor satu di Polsek Gamping ini.

Disesi berikutnya Mayor Sugeng memaparkan perihal Peran FKDM dalam temu cepat dan lapor cepat terhadap potensi ancaman di daerah guna mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. FKDM sebagai ujung tomba pengumpulan informasi masyarakat. Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Polri dan masyarakat.

“Tujuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana,” imbuh Danramil 17/Gamping.

Dipenghujung acara H. Rasyid Ratnadi menyampaikan beberapa hal mengenai biaya pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara berkaitan pemilu dan fasilitasi pemerintah kecamatan Gamping terhadap berbagai kegiatan FKDM dan Satuan Perlindungan Masyarakat yakni dengan memberikan peningkatan pengetahuan maupun ketrampilan keamanan dan fasilitasi permasalahan dengan wilayah tetangga (Bantul-red), serta pemberdayaan masyarakat. (Adnan Nurtjahjo)




Wapres RI Kunjungi BUMDes Tridadi, Puri Mataram

Sleman – Senin (26/11/2018), Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke Puri Mataram, yang terletak di Padukuhan Drono, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman. Puri Mataram merupakan wahana wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tridadi yang berdiri pada tahun 2017.

Wapres berkunjung dalam rangka meninjau penggunaan dana desa untuk penyertaan modal di BUMDes Tridadi Makmur.

Dalam kunjungan tersebut, Jusuf Kalla disambut dengan alunan gamelan anak-anak Tabo Drono, dilanjutkan kunjungan di Taman Kelinci, Pusat Jajanan Kebon Ndelik, Embung Mesem, taman bunga dan diakhiri menikmati kuliner yang ada di Puri Mataram.

Wapres yang berkunjung sekitar pukul dan berada di lokasi selama 25 menit sangat terkesan dan mengapresiasi Pemerintah Desa Tridadi yang telah memiliki Bumdes dengan unit usaha yang cukup menjanjikan, yaitu budi daya aglonema dan Puri Mataram.

Hadir bersama Wapres adalah Sekjen Kementerian Desa Tertinggal, Anwar Sanusi. Rombongan disambut oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Bupati Sleman, Sri Purnomo, Camat Sleman, Wildan Solichin beserta Direktur BUMDes Tridadi, Agus Kholiq, dan Kades Tridadi Kabul Muji Basuki, serta seluruh perangkat desanya.

Kunjungan berakhir pukul WIB, rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Adisucipto Yogyakarta. (Tatik)




Desa Sinduharjo Gelar Musrembang 2019

Ngaglik – “Dengan mengucap Bismillah (Dengan nama Allah-red) acara Musrenbang Desa Sinduharjo dibuka secara resmi dan bersifat untuk umum,” kata Sudarja selaku Kepala Desa Sinduharjo, Sabtu (24/11/2018).

Sebelumnya lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama untuk mengawali kegiatan Musrenbang Desa Sinduharjo ini.

Kegiatan Musrenbangdes Desa Sinduharjo tahun 2019 ini dihadiri oleh Camat Ngaglik, Subagyo beserta staf, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

“Kita berharap dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sinduharjo, dari musyawarah desa oleh BPD, perencanaan RKP, verifikasi, dan musrenbangdes malam ini bisa berjalan sesuai rencana,” tutur Camat Ngaglik, Subagyo dalam acara Musrenbang tersebut.

Sementara itu, HD Sumarno, Kasi Kesejahteraan Kecamatan Ngaglik yang selaku panitia menjelaskan bahwa kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sinduharjo tahun 2019 meliputi empat bidang, yakni pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan pembinaan desa dengan biaya Rp5 miliar lebih. Dana tersebut berasal dari dana APBN, APBD, dan Pendapatan Desa.

Selesai acara Musrenbang Desa Sinduharjo dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Musrenbang kemudian diakhiri dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan doa bersama. (SPN)




Jelang pemilu Bakesbangpol Gelar FGD Bersama Komunitas Intelijen Daerah Sleman

Gamping – Kamis (22/11/2018) pukul WIB, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Unit 1 Pemerintah Daerah Sleman. FGD kali ini mengangkat tema meningkatkan jaring komunikasi intelijen daerah bersama komponen masyarakat sebagai upaya mewujudkan pemilu serentak yang damai.

Peserta FGD berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo bersama 16 ketua PPK se-Kabupaten Sleman turut hadir sebagai peserta FGD karena dianggap oleh Bakesbangpol mempunyai peranan penting dalam kesuksesan penyelenggaran pemilu 2019 mendatang.

Giat yang dipandu oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional Bakesbangpol Sleman, Setiharno juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun. Dengan narasumber Iptu Dwi Daryanto dari Polres Sleman, Kapten mariji dari Kodim 0732/Sleman dan AKBP Sugiyono sebagai koordinator wilayah Badan Intelijen Negara Daerah istimewa Yogyakarta.

Dalam pemaparannya Iptu Dwi Daryanto membahas tentang kondusifitas ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam pemilu serentak 2019 di wilayah hukum Polres Sleman. Menurut Iptu Dwi, Pemilu mendatang memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, masyarakat dihadapkan pada lima jenis surat suara, selain itu calon legislatif tidak hanya fokus pada pemenangan calon legislatif namun juga fokus dalam pemenangan calon Presiden.

“Menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, pihak keamanan maupun seluruh pihak terkait untuk mewujudkan pemilu yang berdaulat,” sambung Iptu Dwi.

Di sesi selanjutnya, AKBP Sugiyono menyampaikan materi tentang peningkatan kegiatan intelijen dalam upaya mewujudkan pemilu 2019 yang damai. Menurutnya, partisipasi masyarakat jadi penentu keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Trend menurun dalam empat kali Pemilu di era reformasi, jadi tantangan penyelenggara Pemilu 2019. Tingkat partisipasi Pemilu 2014 yang sebesar 69,58%, akan pengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Selain itu Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, juga ‘Miniatur Indonesia’ DIY berpotensi untuk bangun harmoni, sekaligus rawan terjadinya konflik SARA.

“Penghayatan nilai-nilai ideologi Pancasila yang menurun dan kuatnya ideologi asing, juga jadi tantangan bersama,” tutur AKBP Sugiyono. (Adnan Nurtjahjo)